<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengirimkan telah mengirimkan surat&nbsp;kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan), Farid Irfan Siddik. Hal itu setelah&nbsp;Farid Irfan belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sejak menjabat pada 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah (berkirim surat)," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dikonfirmasi, Senin (2/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menjelaskan, surat itu telah dikirimkan ke Farid Irfan, pada Rabu (28/8). KPK mengimbau Farid Irfan Siddik segera menyampaikan LHKPN, sebagai kepatuhan dari setiap penyelenggara negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015040462/bergelimang-harta-6-shio-beruntung-selalu-dapat-rezeki-dari-berbagai-arah">Bergelimang Harta, 6 Shio Beruntung Selalu Dapat Rezeki dari Berbagai Arah!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suratnya per tanggal 27 Agustus 2024. Dikirimkan ke BP Bintan tanggal 28 Agustus 2024," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kewajiban pelaporan LHKPN bagi pejabat negara ini tertuang dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Mereka wajib menyampaikan harta benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, maupun tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang, sebelum dan selama memangku jabatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Pasal 21 dalam aturan tersebut menyebut penyelenggara atau pejabat negara akan diganjar sanksi apabila tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajiban.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Dwi Okta Jelita atau Jelita Jeje jadi sorotan setelah memamerkan mertuanya mendapat fasilitas dari pengusaha untuk berlibur ke luar negeri. Pernyataan ini disampaikannya saat Jelita Jeje membela anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono yang plesiran ke luar negeri dengan pesawat jet sewaan bernilai fantastis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belakangan, Jelita diketahui sebagai menantu Asri Agung Putra yang merupakan Staf Ahli Jaksa Agung. Sementara suaminya adalah Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Farid Irfan Siddik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ehh bentar, jet pribadi kan udah dibuktikan itu bukan jet pribadi milik negara, lagian sekelas presiden kl pergi jalan2 jg bukan kantong pribadi x aplgi duit negara (ini pikiran orang awam aja yg ga tau) jd mntg2 pejabat negara sllu di kaitkan dg pasti pke duit negara. Ga gitu,&rdquo; ungkap Jelita Jeje dalam pesan yang dikirimkan melalui DM lewat akun Instagram @jelitajee yang kemudian diviralkan akun X, @anibutnotaniani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Gue jg jd bnyk tau dari mertua gue, kita kl kluar negeri itu d cover sm pengusaha2 yg emang ngasih fasilitas tanpa diminta, disuruh milih mau nginep di mana, naik pesawat apa, gak pernah pusing, apalagi sekelas presiden. Pada rebutan tu orang2 mau fasilitasi. Jd itu bukan pakai duit negara apalagi dibilang bukan urusan kepresidenan," imbuhnya.</div> </div>

Farid Irfan belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sejak menjabat pada 2022.

KPK Telah Surati Kepala BP Bintan Farid Irfan untuk Segera Sampaikan LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/internal-kpk-panas-banyak-pegawai-kritis-disingkirkan-oleh-pimpinan_m_.jpg" alt="Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu." width="100%">
<figcaption>Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati 239 penyelenggara negara terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak lengkap. Berdasarkan pemeriksaan secara acak, KPK menemukan masih banyak PN yang tidak sepenuhnya melaporkan harta yang dimilikinya.  ’’Melalui surat tersebut KPK meminta agar PN melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020, dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021,’’ kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dalam keterangannya, Minggu (7/3).  Berdasarkan catatan KPK, sambung Ipi, dari pemeriksaan yang dilakukan pada 2020 terdapat 239 penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap dan benar. Menurut Ipi, dari 239 PN tersebut terdiri atas 146 PN atau sekitar 61 persen berasal dari instansi daerah, 82 PN atau sekitar 34 persen dari instansi pusat, dan sisanya 11 PN atau sekitar 5 persen dari BUMN.  Berdasarkan kelompok jabatan, Ipi menyebut kepala dinas merupakan jabatan yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu sebanyak 46 PN. Kemudian, urutan kedua adalah Kepala Kantor Pajak pada Kementerian Keuangan, yaitu 33 Kepala Kantor.  ’’Berikutnya, adalah Kepala Badan yaitu berjumlah 31 Kepala Badan yang berasal dari beberapa daerah. Selanjutnya, adalah Bupati berjumlah 18 orang,’’ ujar Ipi.  Jenis harta yang KPK temukan paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas. Menurut Ipi, penyelengara negara pada umumnya lalai dalam melaporkan kepemilikan rekening simpanan.  Dalam pemeriksaan tersebut, lanjut Ipi, KPK masih menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 PN dari 239 PN atau sekitar 84 persen. Kemudian, sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 PN atau sekitar 45 persen.  ’’Urutan berikutnya, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya. Yang termasuk kategori ini misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 PN atau sekitar 14 persen,’’ beber Ipi.  Oleh karena itu, KPK mengimbau agar penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.  Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, Ipi menegaskan penyelengara negara wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi. ’’Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN,’’ tegasnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/dUSFrjMiT44

KPK Ungkap 33 Kepala Kantor Pajak Kemenkeu Tidak Serahkan LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau calon kepala daerah segara menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN). Hal ini sebagai persayaratan pencalonan kepala daerah.  "KPK mengimbau bagi yang belum menyampaikan laporan hartanya dan akan melanjutkan pencalonannya, agar segera menyampaikan laporan hartanya kepada KPK sebagai persyaratan pencalonan," kata Plt juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Minggu (20/9).  Ipi menyampaikan, sejak Sabtu (19/9) kemarin, tercatat KPK sudah memberikan 1.482 tanda terima atas pelaporan LHKPN bakal calon kepala daerah. Sedangkan total yang mendaftarkan diri pada Pilkada Serentak 2020 adalah 1.486 bakal calon.  "KPK juga telah menerima tiga laporan baru yang masuk dan sedang dalam proses verifikasi oleh tim, serta satu calon yang belum menyampaikan," cetus Ipi.  Sebelumnya, KPK mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai terhadap pihak-pihak yang mengaku atau bekerja sama dengan KPK dengan modus membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon kepala daerah. KPK menegaskan, tidak pernah memungut biaya apapun untuk pelayanan publik, termasuk pengisian LHKPN.  "Sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id. KPK tidak pernah memungut biaya administrasi untuk layanan publik yang disediakan bagi masyarakat, termasuk dalam pengisian LHKPN," kata ujar Ipi dalam keterangannya, Selasa (15/9).  Imbauan ini disampaikan terkait informasi yang baru-baru ini diterima KPK. Ipi menyebut, terdapat pihak-pihak yang mengaku pegawai atau mitra KPK di Banten dan Jawa Barat yang dapat membantu untuk mengisi e-LHKPN guna mendapatkan tanda terima LHKPN. Bahkan ada yang mengaku dapat membantu menghindari proses pemeriksaan LHKPN.  "Dengan peristiwa ini, KPK meminta masyarakat berhati-hati. Bila masyarakat mendapati para pihak yang mencurigakan atau ada indikasi mencari keuntungan pribadi/golongan dengan menggunakan nama KPK, silakan melaporkan kepada pihak kepolisan, atau menghubungi KPK melalui call center KPK di 198," pungkas Ipi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LpaNsRU-PSs  &nbsp;

KPK Imbau Cakada Laporkan LHKPN Sebagai Syarat Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-prabowo-yang-sudah-lapor-lhkpn-capres-saingannya-belum_m_.jpg" alt="Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto bersama cawapresnya Sandiaga Uno saat menggelar deklarasi di Kertanegara." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto bersama cawapresnya Sandiaga Uno saat menggelar deklarasi di Kertanegara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dua pasangan capres dan cawapres yang sudah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kembali melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. Lembaga antirasuah ini memberi tenggat waktu hingga (21/8) pada dua pasangan calon agar segera melaporkan harta kekayaanya.&nbsp; "Sepanjang pengetahuan kami syarat calon itu sampai tanggal 20 atau 21 Agustus 2018. Karena itu kami imbau ke capres-cawapres jangan mepet-mepet pada saat lapor," ungkap Direktur Pendaftaran dan Pelayanan LHKPN Cahya Hardianto Harefa, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/8). Harefa juga menjelaskan, Laporan kekayaan harta penyelenggara negara (LHKPN) merupakan salah satu syarat untuk maju Pilpres. Hal tersebut ada dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan penyelenggaraan pemilu dan peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016. "Jadi tanda terima LHKPN ini secara spesifik ada dalam aturan KPU sebagai salah satu syarat calon," tuturnya. Dia juga menjabarkan bahwa dua pasangan capres/cawapres sudah melaporkan harta kekayaan secara berkala. Dalam data yang dimiliki lembaga antirasuah Joko Widodo terakhir melaporkan hartanya pada 31 Desember 2017. Sementara pasangannya, KH Ma'ruf Amin terakhir melaporkan harta kekayaan pada tahun 2001. "Ma'ruf tahun 2001 melaporkan saat itu beliau sebagai anggota DPR, Akun LHKN-nya sudah diaktifkan dan kami sudah berbagi bagaimana cara melaporkan," tukasnya Sedangkan, untuk pasangan capres Prabowo Subianto, kata Refa memang sudah melaporkan harta kekayaannya dan dinyatakan berkas tersebut lengkap. Berbeda dengan cawapresnya Sandiaga Uno yang belum melaporkan harta kekayaannya sebagai cawapres. "Melalui kesempatan ini kami akan sampaikan, karena memang dari KPK ini juga harus diumumkan. Harapannya ini jadi salah satu pertimbangan kepada pemilih dalam saat nanti bisa mengunakan hak pilihnya pertimbangannya berdasarkan laporan kekekayaan," pungkasnya.

Baru Prabowo yang Sudah Lapor LHKPN, Capres Saingannya Belum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bagi-capres-dan-cawapres-yang-mau-lapor-harta-kekayaannya-cek-ini-ya_m_.jpg" alt="KPK siap menerima pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari capres dan cawapres. Meskipun bisa dilaporkan secara online melalui situs elhkpn.kpk.go.id." width="100%">
<figcaption>KPK siap menerima pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari capres dan cawapres. Meskipun bisa dilaporkan secara online melalui situs elhkpn.kpk.go.id.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai Sabtu (4/8), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menerima pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari capres dan cawapres. Meskipun bisa dilaporkan secara online melalui situs elhkpn.kpk.go.id. "Mulai besok kami sudah siap menerima pelaporan LHKPN melalui online. Kami bisa menyampaikan kepada tim dari calon presiden dan calon wakil presiden bisa menghubungi kami di elhkpn.kpk.go.id," ungkap Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaannya LHKPN Cahya Hardianto Harefa, dikantornya, Jumat (3/8). Cahya juga mengatakan, pada Senin (7/8) bila ada calon yang ingin datang untuk berkonsultasi atau menyerahkan dokumen kelengkapan, KPK telah siap menerima pelaporan LHKPN secara langsung, baik dari calon maupun dari tim sukses. "Tanda terima yang berlaku adalah tanda terima dari KPK. Nanti ada kode QR untuk membuktikan autentifikasi dari setiap tanda terima yang diterbitkan KPK," jelasnya.&nbsp; Untuk itu, lembaga antirasuah mengingatkan agar para calon tidak melakukan pelaporan di hari-hari terakhir, tepatnya (10/8).&nbsp;Karena akan dilakukan proses verifikasi. "Tolong jangan mepet-mepet, karena kita juga ada proses verifikasi. Setelah semua diterima KPK, sebagaimana proses pencalonan yang lalu, kita akan lakukan proses verifikasi, dan ada deklarasi, karena tanggal 10 itu adalah syarat pencalonan yg harus dipenuhi oleh capres dan cawapres," imbau Cahya. Adanya pelaporan LHKPN ini, lembaga antirasuah berharap bisa memberikan pertimbangan bagi pemilih agar bisa memilih calon yang mematuhi peraturan hukum. Untuk diketahui, dari laporan yang diterima KPK jumlah kepatuhan LHKPN per 3 Agustus 2018 total 318.062 orang peneyelenggara negara yang harus melaporkan harta kekayaannya.&nbsp; 165.526 di antaranya telah melapor, sedangkan sisanya sebanyak 152.536 penyelenggara negara belum melapor. Persentase kepatuhan penyelenggara negara sebesar 52,04 persen. Persentase lapor kepatuhan paling tinggi dimiliki oleh penyelenggara negara di tingkat BUMN/BUMD dengan persentase laporan sebesar 67,61 persen, sementara DPR menjadi lembaga yang memilki tingkat kepatuhan paling rendah sebesar 12,95 persen. Sedangkan harta tertinggi yang telah dilaporkan dan dimiliki oleh penyelenggara negara sebesar Rp20 triliun rupiah dari calon anggota DPD Papua. Sementara harta terendah sebesar Rp-158 juta milik calon anggota DPD Sumatera Utara. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan LHKPN adalah bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi. "Jika LHKPN ini dilaporkan tepat waktu dan secara benar, maka bisa diketahui kekayaan penyelenggara negara tersebut," pungkasnya. (IPP)

Bagi Capres dan Cawapres yang Mau Lapor Harta Kekayaannya, Cek Ini ya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/penasaran-dengan-harta-kekayaan-bamsoet-jangan-kaget-ya_m_181663.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo dikenal sebagai politisi yang senang mengkoleksi mobil mewah." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo dikenal sebagai politisi yang senang mengkoleksi mobil mewah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini memiliki pemimpin baru, setelah kursi tersebut ditinggalkan Setya Novanto karena mendekam di Rutan KPK. Adapun yang menempatinya adalah, mantan Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo. Politisi senior yang akrab disapa Bamsoet itu juga sebelumnya dikenal sebagai Ketua Komisi III DPR yang menurut Ketua Golkar Airlangga Hartarto, bisa diterima oleh semua kalangan. Baik dari rekan di parlemen maupun di eksekutif dan yudikatif.&nbsp; Selain menembak, Bamsoet juga memiliki hoby mengkoleksi sepeda motor besar, jenis Harley Davidson dan beberapa mobil mewah pabrikan Italia. Lalu, seberapa banyak harta kekayaan legislator yang hampir sepuluh tahun di DPR itu?&nbsp; Berdasarkan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara(LHKPN) seperti tertera dalam situs acch.kpk.go.id yang dilaporkan pada 31 Maret 2016, mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu memiliki total kekayaan sebesar Rp 62,741,853,941 dan USD 211,026 di tahun 2016 atau jika dirupiahkan dengan kurs bernilai Rp 13.330, yakni Rp 2.812.976.580.&nbsp; Sehingga jika ditotal, harta kekayaan yang dimiliki <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/15/181608/bamsoet-dpr-itu-abang-jampang-bawa-pedang" target="_blank">Bamsoet</a> adalah Rp 65,554,830,521.&nbsp;Semua itu terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.&nbsp; Untuk harta tidak bergerak, Bamsoet memiliki 22 bidang tanah dan bangunan. Lokasinya, tersebar di sejumlah daerah seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Bogor, Purbalingga, hingga Banjarnegara dengan total nilai Rp 318,717,572,000. Sedangkan harta bergerak yakni berupa alat transportasi dan mesin lainnya, seperti motor Harley Davidson, mobil Hummer H2, Toyota Vellfire, mobil Land Rover, mobil Bentley, mobil Rubicon, mobil Ferarri jenis California, mobil Porsche Cayenne, mobil Rollsroyce, Fortuner dan Mercedes Benz, lalu, mobil Alphard, mobil Ford Escape, Nissan Terano, toyota Kijang dan mobil merek Daihatsu.&nbsp; Total dari harta bergerak tersebut mencapai Rp 18,770,000,000. Sedangkan harta bergerak lainnya milik Bamsoet tercatat berupa logam mulia, batu mulia dan beberapa barang seni yang nilai keseluruhan mencapai Rp 988,000,000. Dalam LHKPN yang dilaporkan tahun 2016 tersebut, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/15/181605/pemintaan-aziz-syamsuddin-usai-bamsoet-dilantik-jadi-ketua-dpr" target="_blank">Bamsoet</a> juga tercatat memiliki giro dan setara kas lainnya dengan total nilai mencapai Rp 4,146,281,941. Sementara itu, jika dibandingkan dengan laporan LHKPN sebelumnya yakni 2010, peningkatannya cukup tajam. Sebab sebelumnya, total kekayaannya sebesar Rp 24,116,032,728 dan USD 20.095.&nbsp;

Penasaran dengan Harta Kekayaan Bamsoet? Jangan Kaget ya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/penasaran-dengan-harta-kekayaan-bupati-rita-widyasari-baca-ini_m_159688.jpeg" alt="Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari." width="100%">
<figcaption>Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari, termasuk kepala daerah perempuan yang memiliki harta kekayaan fantastis.&nbsp; Rita yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dikenal kaya raya dan memiliki kekayaan berlimpah. Berdasarkan penelusuran Kaltim Post (JawaPos Group) dalam aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di laman KPK, Rita tercatat sudah tiga kali menyampaikan laporan. Pertama, pada 1 Februari 2010. Saat itu, total harta kekayaan sebesar Rp 29,82 miliar. Kemudian, yang kedua, pada 29 Juni 2011. Dibanding laporan sebelumnya, ada penurunan harta kekayaan sebesar Rp 3,97 miliar menjadi Rp 25,85 miliar. Pengurangan itu dari item giro dan kas lainnya dari Rp 9,97 miliar menjadi Rp 6,7 miliar. Rita kali terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 29 Juni 2015. Saat itu, dia hendak mencalonkan kembali pada periode keduanya sebagai bupati Kukar. Total kekayaannya sebesar Rp 236,75 miliar dan USD 138,41 ribu. Penambahan itu dari pertambangan batu bara miliknya seluas 2.640 meter persegi yang menghasilkan pendapatan senilai Rp 200 miliar.&nbsp;Tambahan lainnya dari perkebunan kelapa sawit seluas 200 hektare senilai Rp 9,5 miliar. Di samping itu, mobil merek BMW tahun pembuatan 2009 dari hasil sendiri perolehan pada 2011 seharga Rp 600 juta. Ada juga mobil VW Caravelle tahun pembuatan 2012 dari perolehan pada 2012 senilai Rp 800 juta. Tentunya, jika dihitung kekayaan pada tahun 2016-2017 beserta aset tanah dan bangunan. Kekayaan Rita tentu tergolong sangat fantastis untuk ukuran seorang Bupati perempuan di Indonesia. Diketahui, saat penyidik KPK menggeledah mobil Toyota Alphard milik Rita Widyasari, ditemukan uang sejumlah 5000 USD. Dolar Amerika itu diduga hasil suap perizina di daerahnya.

Penasaran dengan Harta Kekayaan Bupati Rita Widyasari? Baca Ini

lkhpn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lkhpn

Berita Terkini