<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/bri-haji-1-589106976.jpg" alt="Sekretaris Ditjen PHU Kemenag Arfi Hatim (kanan) bersama Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf dalam seremoni penyerahan uang tunai living cost haji 2025 di Jakarta (14/4) malam. (Dokumentasi BPKH)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Ditjen PHU Kemenag Arfi Hatim (kanan) bersama Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf dalam seremoni penyerahan uang tunai living cost haji 2025 di Jakarta (14/4) malam. (Dokumentasi BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan supaya penyerahan living cost (uang saku) tepat waktu. Pasalnya, uang ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan jemaah haji saat di Arab Saudi, seperti membeli kambing untuk membayar dam. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Penyelengaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Arfi Hatim dalam penyerahan banknotes (uang tunai) living cost haji 2025 oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta (14/4) malam. Living cost tahun ini disiapkan oleh BPKH dalam bentuk riyal. Setiap jemaah menerima 750 riyal atau sekitar Rp 3,1 juta. Uang diterima dalam pecahan 500 riyal satu lembar, 100 riyal dua lembar, dan 50 riyal satu lembar. Total ada 203.320 jemaah haji reguler yang menerima living cost. Pemberian living cost dilakukan saat jemaah masuk di asrama haji. Total uang tunai yang disiapkan BPKH mencapai 152.490.000 riyal atau sekitar Rp 683 miliar. Arfi mengingatkan kepada BPKH dan bank mitra agar penyerahan atau distribusi living cost dilakukan tepat waktu. Dia menegaskan bahwa penyediaan living cost adalah prioritas utama Kemenag sesuai amanat UU Perhajian. "Penyediaan biaya hidup bagi jemaah haji adalah amanat undang-undang yang tidak bisa ditawar," kata dia. Arfi menuturkan alokasi living cost merupakan bagian dari Biaya Penyelenggataan Ibadah Haji (BPIH) yang telah disepakati bersama pemerintah dan Komisi VIII DPR. "Kami berharap proses distribusi banknotes SAR kepada jemaah haji dapat berjalan efisien dan tepat waktu," tuturnya. Dengan demikian, jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar di Arab Saudi. Sejak haji 2019, BPKH telah melaksanakan pengadaan banknotes mata uang riyal untuk living cost haji sebanyak empat kali. Pengadaan ini dilakukan pada tahun 2019, 2022, 2024, dan 2025. Pada haji 2023, living cost diberikan dalam bentuk Rupiah. "Penyediaan banknotes adalah bentuk nyata memastikan kenyamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah di tanah suci," kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf. Dia menerangkan bahwa uang living cost tidak hanya untuk kebutuhan harian jemaah, tetapi juga sebagai cadangan jika terjadi kondisi darurat. Uang ini juga membantu pembayaran dam atau qurban. Amri menjelaskan bahwa pengadaan banknotes adalah bagian dari misi besar BPKH untuk memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang terus meningkat setiap tahun. Dia menekankan bahwa efisiensi biaya menjadi fokus utama BPKH bersama Kemenag dalam merumuskan BPIH. Tahun ini, total biaya haji berhasil ditekan dari Rp 93,4 juta tahun lalu menjadi Rp 89,4 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, hanya Rp 55,4 juta yang dibebankan kepada jemaah. Selisih sebesar Rp 33,9 juta ditanggung oleh BPKH sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan haji. "Bahkan dari Rp 55,4 juta itu, jemaah masih menerima kembalian dana dalam bentuk living cost 750 riyal atau setara dengan sekitar Rp 3 juta," tambah Amri. (wan)

Kementerian Agama (Kemenag) menekankan pentingnya distribusi living cost haji tepat waktu untuk mendukung jemaah haji di Arab Saudi.

Living Cost Haji Sangat Dibutuhkan, CJH Minta Distribusinya Tepat Waktu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/bri-haji-4180629068.jpg" alt="Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf dalam penyerahan banknotes untuk Living Cost Haji 2025 di Jakarta (14/4) malam. (Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf dalam penyerahan banknotes untuk Living Cost Haji 2025 di Jakarta (14/4) malam. (Humas BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masa pemberangkatan haji semakin dekat. Tinggal sekitar 15 hari lagi. Para calon jamaah haji (CJH) diimbau tidak perlu repot-repot menyiapkan uang saku. Karena setiap CJH akan menerima living cost atau uang tunai 750 riyal atau sekitar Rp 3,1 juta untuk keperluan di Arab Saudi.&nbsp; Nominal 750 riyal itu cukup besar. Sebagai perbandingan harga makanan di Saudi untuk menu standar sekitar 20-30 riyal saja. Bahkan bisa lebih murah lagi. Uang saku itu dinilai cukup besar, karena seluruh keperluan utama jamaah selama di Saudi sudah disiapkan pemerintah. Mulai dari makan tiga kali sehari, kamar hotel, hingga layanan transportasi bus.&nbsp; Uang tunai untuk living cost itu disiapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nantinya jamaah menerima living cost dalam pecahan 500 riyal satu lembar, 100 riyal dua lembar, dan 50 riyal satu lembar. Untuk menyediakan uang tersebut, BPKH sudah menyerahkan banknotes (uang tunai) sebesar 152.490.000 riyal atau sekitar Rp 683 miliar. Uang tersebut nanti dibagikan kepada 203.320 orang CJH ketika sudah di asrama haji.&nbsp; Penyerahan uang tunai untuk keperluan living cost jamaah haji dilaksanakan di Jakarta pada Senin (14/4) malam. &ldquo;Penyediaan banknotes ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam memastikan kenyamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah di Tanah Suci," kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf.&nbsp; Dia menerangkan dana living cost tidak hanya untuk kebutuhan harian jemaah. Tetapi juga sebagai cadangan apabila terjadi kondisi darurat. Serta membantu pembayaran dam atau qurban.&nbsp; Amri menjelaskan bahwa pengadaan banknotes itu menjadi bagian dari misi besar BPKH dalam memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang terus meningkat setiap tahun. &ldquo;Misi pertama kami adalah memastikan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, termasuk dalam menyiapkan segala kebutuhan jemaah di Tanah Suci,&rdquo; jelas Amri. Dia juga menekankan bahwa efisiensi biaya menjadi fokus utama BPKH bersama Kemenag dalam merumuskan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Tahun ini, total biaya haji berhasil ditekan menjadi Rp 89,4 juta per jemaah. Turun dari Rp 93,4 juta pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut hanya Rp 55,4 juta yang dibebankan kepada jemaah. Selisihnya, sebesar Rp 33,9 juta, ditanggung oleh BPKH sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan haji. "Bahkan dari Rp55,4 juta itu, jemaah masih menerima kembali dana dalam bentuk living cost sebesar 750 riyal atau setara dengan sekitar Rp 3 juta," tambah Amri. Berikutnya misi ketiga BPKH adalah menyentuh aspek kemaslahatan umat. Khususnya bagi jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji. Baik dalam bentuk pelayanan langsung maupun dukungan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Selain itu, BPKH juga menyampaikan perlunya dukungan dari regulator dan pihak perbankan dalam memberikan relaksasi kebijakan operasional. Pasalnya proses distribusi banknotes belum termasuk dalam pembahasan anggaran bersama DPR. Sehingga menimbulkan beban operasional tambahan bagi BPKH. Sejak tahun 2019, BPKH telah empat kali melaksanakan pengadaan banknotes dalam bentuk uang riyal. Yaitu pada tahun 2019, 2022, 2024, dan 2025. Sementara itu pada tahun 2023, living cost diberikan dalam bentuk Rupiah. Dari pengalaman tersebut, BPKH menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel. Serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. (wan)&nbsp;

Jamaah haji akan menerima uang tunai 750 riyal untuk keperluan di Arab Saudi. Uang itu disiapkan oleh BPKH.

Jamaah Haji Terima Uang Tunai 750 Riyal, Tidak Perlu Repot Bawa Uang Saku dari Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-E-1125974754.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemberangkatan jemaah haji 2024 semakin dekat. Sesuai jadwal yang ditetapkan Kemenag, pemberangkatan perdana dimulai pada 12 Mei depan. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mulai menyiapkan distribusi living cost atau uang saku untuk 213 ribu lebih jemaah haji reguler. Seperti diketahui setiap jemaah haji reguler mendapat uang living cost sebesar 750 riyal per jemaah atau sekitar Rp 3,1 juta. Untuk mendistribusikan uang living cost tersebut, BPKH menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI). Total dana yang bakal disalurkan mencapai 159 juta riyal lebih atau sekitar Rp 665 miliar. Kolaborasi antara BPKH dengan BRI dilakukan lewat penandatanganan berita acara serah terima Pekerjaan Penyediaan Banknotes Saudi Arabia Riyal untuk Biaya Hidup Jemaah Haji. Acara ini dilakukan di Gedung BRI pusat pada Jumat (19/4) malam. Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengatakan BPKH memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan penyediaan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam komponen biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024, Pemerintah dan DPR telah menetapkan bahwa di dalamnya termasuk komponen untuk biaya living cost bagi jemaah haji. Kemudian BPKH diamanahkan untuk melakukan penyediaan banknotes riyal tersebut. Berdasarkan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024 pada 27 November 2023, disepakati bahwa living cost (biaya hidup) dikembalikan kepada jemaah haji, PHD (Petugas Haji Daerah), dan KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh) dalam mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR). Uang saku itu akan didistribusikan kepada jemaah mengikuti jadwal yang ditetapkan Kemenag sebelum pemberangkatan kloter pertama tanggal 12 Mei 2024. Lebih lanjut Sulistyowati menjelaskan, nominal atau besaran living cost yang dikembalikan adalah sebesar 750 riyal atau Rp 3.120.000 untuk 213.320 jemaah Haji Reguler. Sehingga total banknotes SAR yang perlu disediakan adalah SAR 159.990.000 atau sekitar Rp 665 miliar. Living cost didistribusikan hanya untuk jemaah reguler di embarkasi dan embarkasi antara mengikuti jumlah jemaah yang ditetapkan Kemenag. "Kami berharap hal ini dapat bermanfaat nantinya untuk Jemaah demi kenyamanan dan kemanan serta kelancaran proses ibadah haji seluruh jemaah asal Indonesia," ujar Sulistyowati. Dalam Kesempatan yang sama Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kementerian Agama Ramadhan Harisman menjabarkan kesiapan pemerintah memberangkatkan para jemaah. "Kebutuhan akan bank notes merupakan sebuah keniscayaan," katanya. Menurut dia, living cost merupakan uang yang dibayar jemaah pada saat pelunasan kemudian di kembalikan saat di embarkasi. Tujuannya agar tercipta rasa aman dan nyaman karena mereka memegang uang cash, uang saku yang dibagikan kepada para jemaah akan sangat bermanfaat saat proses ibadah haji berjalan nantinya. "Dengan kolaborasi antara BPKH, Kemenag dan BRI ini kami berharap dapat membuat pelayanan kepada jemaah haji semakin baik," pungkasnya.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mulai menyiapkan distribusi living cost atau uang saku untuk 213 ribu lebih jemaah haji reguler.

Pemberangkatan Haji Kian Dekat, BPKH Siap Kucurkan Uang Saku Jemaah Rp 665 Miliar

Living Cost

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Living Cost

Berita Terkini

Living Cost Haji Sangat Dibutuhkan, CJH Minta Distribusinya Tepat Waktu

Jamaah Haji Terima Uang Tunai 750 Riyal, Tidak Perlu Repot Bawa Uang Saku dari Rumah

Pemberangkatan Haji Kian Dekat, BPKH Siap Kucurkan Uang Saku Jemaah Rp 665 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com