<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dukung-industri-perikanan-pln-pasok-penyediaan-listrik-cold-storage_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam industri perikanan baik perikanan laut maupun tambak, kehadiran cold storage atau gudang berpendingin sangat krusial. Dengan cold storage, nelayan atau petambak bisa menyimpan hasil tangkapannya relatif lebih lama, sehingga nilai ekonomisnya tidak menyusut akibat proses pembusukan alamiah. Ketua Umum Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) Hasanuddin Yasni menyebut bahwa dengan pengendalian atau pengaturan suhu di cold storage umur komoditas dapat diperpanjang. &ldquo;Ikan harus didinginkan segera setelah ditangkap di laut atau dipanen di tambak. Karena jika dalam 4 jam setelah ditangkap tidak cepat diturunkan suhunya, akan terjadi perubahan fisik, terjadi perkembangan bakteri,&rdquo; ujar Hasan, kemarin (6/3). PT PLN (Persero) memahami kondisi penyediaan cold storage di Indonesia. Karena itu PLN terus berupaya meningkatkan pasokan dan ketersediaan listrik untuk operasional cold storage. Executive Vice President Corporate Communication and CSR PT PLN (Persero) I Made Suprateka menerangkan sejumlah inisiatif PLN mendukung penyediaan listrik untuk cold storage. Made mencontohkan, pada Mei 2018 lalu, PLN menyediakan listrik untuk floating cold storage pertama di Indonesia milik PT Perikanan Nusantara (persero) di Pelabuhan Untia, Makassar, Sulawesi Selatan. Pasokan listrik PLN ke Floating Cold Storage tersebut mencapai 240 kilo Volt Amper (kVA) menggunakan alat Automatic Secionalizing Switch. Pasokan listrik ke cold storage terapung ini merupakan pertama kalinya di Indonesia,&rdquo; tambahnya. Sebelumnya, pada Juni 2017 PLN bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memenuhi kebutuhan tenaga listrik di setiap lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Dalam kerja sama itu, PLN menyediakan listrik di 12 pulau kecil serta kawasan perbatasan yang meliputi Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur dan Sabang. &ldquo;Proyek ini juga digunakan untuk pengoperasian cold storage, tempat singgah nelayan, pabrik es, sumur, gudang rumput laut hingga tambak serba guna,&rdquo; beber Made. Dengan menggunakan listrik PLN dibandingkan genset, pengelola cold storage memperoleh manfaat berlipat. Antara lain dari nilai tambah secara ekonomis, produk perikanan yang lebih tahan lama, akan dapat diolah menjadi fillet, nugget, dan bakso udang/ikan. Keuntungannya, selain pasokan listrik yang lebih terjamin, penghematan biayanya juga besar. Hal tersebut diungkapkan Branch Manager PT Perikanan Nusantara Cabang Makassar Ferdinand Wenno. Menurutnya, sebelum didukung PLN, biaya operasional kapal floating cold storage Perinus yang sudah bersandar di Untia selama setahun sangat mahal. "Karena memakai genset solar, biaya operasional dan pemeliharaannya mencapai Rp 200 juta per bulan&rdquo; urai Ferdinand. Dengan perhitungan menyala 250 jam, penggunaan listrik dari PLN menjadikan Perinus menghemat Rp 138 juta per bulannya. Penggunaan cold storage pun menurut Hasan juga terbukti mampu menunjang pertumbuhan bisnis nelayan setempat sekitar 5-6 persen. Sementara mengutip data ARPI pada Oktober 2017, kapasitas cold storage untuk perikanan mencapai 200 ribu ton, masih jauh dari kebutuhan nasional yang memerlukan kapasitas penyimpanan mencapai 1,7 juta ton. &ldquo;Daerah-daerah yang urgent membutuhkan cold storage di timur yaitu NTB dari Lombok sampai Sumbawa, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Sulawesi Utara sampai Selatan, Maluku mencakup Ambon dan Ambon Utara, lalu Papua di Sorong dan Timika. Demikian juga daerah Sumatera membutuhkan cold storage untuk hasil pertanian seperti Lampung, Palembang, dan Riau yang besar produksi peternakannya,&rdquo; pungkasnya. (agf)

Dukung Industri Perikanan, PLN Pasok Penyediaan Listrik Cold Storage

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pln-siapkan-rp-13-t-untuk-alih-daya-listrik_m_172108.jpeg" alt="Instalasi listrik" width="100%">
<figcaption>Instalasi listrik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) telah menyiapkan dana Rp 1,3 triliun untuk keperluan alih daya golongan listrik. Dana tersebut akan dikeluarkan jika rencana menambah daya 13 juta golongan pelanggan 1.300&ndash;4.400 VA ke 5.500 VA disetujui. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menyatakan, dana tersebut bakal digunakan untuk membeli MCB (miniature circuit breaker) atau alat guna membatasi arus dan pengaman instalasi listrik. Harga MCB mencapai Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per unit plus ongkos penggantian sebesar Rp 60.000. "Nanti yang melakukan penggantian bukan PLN, tetapi kontraktor. Nah, tinggal dihitung saja jika itu ditambahkan dan dikalikan sebanyak 13 juta pelanggan," ujar Made dikutip JawaPos. Dia menjelaskan, alih daya tersebut akan dilakukan secara bertahap. Kemungkinan PLN menerapkan masa penggantian gratis hanya dalam kurun waktu tertentu. "Misalnya, hingga akhir 2018. Tetapi, ini kan masih wacana, belum diresmikan melalui peraturan menteri. Ini belum final," katanya. Menurutnya, adanya penggratisan untuk menambah daya tersebut justru menguntungkan masyarakat. Selama ini, banyak warga yang ingin menambah daya listrik, tetapi khawatir dengan mekanisme dan biayanya mahal. Selama ini, masyarakat memang harus menanggung biaya yang cukup besar untuk menambah daya listrik. Perubahan daya dari 1.300 VA ke 5.500 VA dikenai biaya Rp 4 juta. Untuk tambah daya dari 2.200 VA ke 5.500 VA, biayanya Rp 3,1 juta. Sedangkan, untuk tambah daya dari 3.500 VA dan 4.400 VA ke 5.500 VA masing-masing dikenai biaya Rp 1,9 juta dan Rp 1 juta. PLN menegaskan bahwa masyarakat tetap membayar tarif abonemen sesuai golongan awal mereka. "Jadi, tidak ada kenaikan tarif abonemen," tegas Made.

PLN Siapkan Rp 1,3 T untuk Alih Daya Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pln-bersiap-panen-angin-dan-matahari_m_159609.jpeg" alt="Ilustrasi listrik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi listrik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PLN berencana melakukan perjanjian pembelian listrik (power purchase agreement) untuk energi baru dan terbarukan (EBT) pada Oktober mendatang. Kapasitas pembangkitannya mencapai 200&ndash;300 mw. Sepanjang tahun ini, PLN telah meneken kontrak pembelian listrik dengan 60 pembangkit listrik swasta (independent power producer/IPP) berbasis EBT. Total kapasitasnya 723 mw. &rdquo;Itu di luar panas bumi. Kalau sama panas bumi bisa 1 gw,&rdquo; kata Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam Pertambangan dan Energi Expo 2017 kemarin (26/9). Seluruh power purchase agreement yang diteken melibatkan produsen berskala kecil. Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jawa Tengah yang berkapasitas 0,9 mw dengan tarif USD 0,06 per kilowatt hours (kWh).  Menurut Jonan, pada 2014, total peminat sektor EBT hanya mencapai 15 IPP. Lantas, jumlahnya turun menjadi 14 IPP pada 2015 dan naik signifikan menjadi 60 IPP tahun ini. Mantan Dirut PT KAI itu meyakini, hal tersebut membuktikan bahwa bisnis di sektor energi baru terbarukan semakin ekonomis. Meski demikian, kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT saat ini baru 7 ribu mw. Angka itu jauh dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 43 ribu mw.  Direktur Utama PLN Sofyan Basir menuturkan, pihaknya sedang mengembangkan sejumlah pembangkit listrik EBT. Di antaranya, pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Cirata berkapasitas 200 mw dan pembangkit listrik tenaga bayu di Sukabumi yang berkapasitas 150 mw.  Mantan Dirut BRI tersebut menambahkan, total nilai investasi dari proyek-proyek EBT cukup besar. Sebab, biaya pembangkitan 1 mw rata-rata USD 1,5 &ndash;2 juta. &rdquo;Kalau berbicara 1.100 mw, tinggal dikalikan saja,&rdquo; katanya. Investor yang bekerja sama dengan PLN dalam pengembangan listrik EBT berasal dari berbagai negara. Di antaranya, Skandinavia, Denmark, Amerika Serikat, Singapura, Tiongkok, Iran, dan Arab Saudi. (*)

PLN Bersiap Panen Angin dan Matahari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/sering-lewat-gubernur-tak-tahu-daerah-ini-belum-dapat-aliran-listrik_m_132619.jpeg" alt="Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman." width="100%">
<figcaption>Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah ironi yang dialami Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Meski sering melewati jalan lintas di Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dia tak tahu daerah itu belum teraliri listrik. Padahal di desa itu terdapat banyak tiang listrik. Namun itu bukan milik PT PLN, melainkan perusahaan tambang Chevron. Ketidaktahuan ini diungkapkan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saat meresmikan menekan saklar di KWh meter di salah satu rumah warga di desa Minas Barat, sebagai tanda daerah itu telah mendapatkan aliran listrik. Menurutnya kendati aliran listrik yang diresmikan belum mampu menerangi rumah warga, namun setidaknya sudah dapat menjawab harapan masyarakat yang selama ini dinantikan. "Semua ini akan berangsur-angsur terlistriki. Kalau tahun ini bisa 4 desa, maka sampai 2019 ada 10 desa lagi akan segera dilistriki oleh PLN," kata Andi Rachman sebagaimana dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Jumat (26/5). Wakil Bupati Siak Alfedri menyebut, rasio daerah yang teraliri listrik di Siak memang masih rendah. Saat ini ada 14 desa belum menikmati penerangan itu. "Ada 14 desa di Siak yang belum dapat aliran listrik perlahan-lahan akan dapat listrik. 2019 semua bisa selesai," kata Alfedri. Disebutkannya, saat dia menjabat 2011 lalu, rasio elektrifikasi Kabupaten Siak hanya 34 persen. "Hari ini sudah 70 persen, 2019 tentunya bisa 100 persen," tandas Alfedri. (SYAHRUL MUKHLIS/RP/iil/JPG)

Sering Lewat, Gubernur Tak Tahu Daerah Ini Belum Dapat Aliran Listrik

listrik pln

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#listrik pln

Berita Terkini

Dukung Industri Perikanan, PLN Pasok Penyediaan Listrik Cold Storage

PLN Siapkan Rp 1,3 T untuk Alih Daya Listrik

PLN Bersiap Panen Angin dan Matahari

Sering Lewat, Gubernur Tak Tahu Daerah Ini Belum Dapat Aliran Listrik

Download Aplikasi JawaPos.com