<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/JKT7_PENDANAAN-ETB-MASIH-KURANG-DARI-TARGET_MIFTAHUL-HAYAT-08-117934833.jpg" alt="Pekerja melintas di dekat panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (18/5/2023). Kebutuhan investasi Energi Baru dan Terbarukan atau EBT untuk mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 membutuhkan biaya sekitar 1.108 mi" width="100%">
<figcaption>Pekerja melintas di dekat panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (18/5/2023). Kebutuhan investasi Energi Baru dan Terbarukan atau EBT untuk mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 membutuhkan biaya sekitar 1.108 mi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Desa-desa di Indonesia belum semuanya mendapat pelayanan listrik dari PLN. Namun penerangan masih dibutuhkan, minimal untuk sektor pelayanan publik. Menyiasati kendala keterbatasan listrik dari PLN dapat mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurut Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, EBT memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya ramah lingkungan, sumber daya berlimpah, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan seperti investasi awal yang besar. Seperti ketergantungan pada kondisi alam dan kapasitas penyimpanan energi yang terbatas. &ldquo;Dengan dukungan kebijakan yang tepat, EBT dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat,&rdquo; kata Hery dalam diskusi publik di Gedung Makarti Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Jakarta pada Kamis (6/3). Diskusi publik itu bertema Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Mewujudkan Net Zero Emission Untuk diketahui, EBT terdiri atas dua kategori, yaitu energi baru seperti hidrogen dan nuklir; serta energi terbarukan seperti energi surya, air, dan lainnya. Menurut Hery, penerapan EBT dalam pelayanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, tetapi juga mempercepat transformasi menuju pemerintahan yang lebih hijau. Hery menyoroti persentase penggunaan EBT yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, peningkatan itu masih belum mencapai target yang ditetapkan. Ke depannya, EBT diharapkan dapat masuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang umumnya wilayah pedesaan. &ldquo;Listrik masuk daerah 3T, maka pelayanan publik juga akan meningkat. Produktivitas pun akan tercipta,&rdquo; tegas Hery. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria mengatakan, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Dia mendorong desa-desa memanfaatkan EBT dan menjadi desa mandiri energi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Kemandirian energi desa sudah tidak bisa ditunda lagi. BUMDes harus menjadi pengelola energi di desa,&rdquo; ujar Riza. Kemandirian energi akan menjadi program prioritas Kementerian Desa. &ldquo;Dengan energi yang mandiri, industrialisasi pedesaan akan semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud,&rdquo; katanya. Ada beberapa langkah sistematis yang diperlukan dalam penerapan EBT di desa mencakup penyusunan regulasi, peningkatan infrastruktur dan akses teknologi, serta penguatan sistem informasi dan monitoring. Dengan potensi besar dan tantangan saat ini, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan desa mandiri energi berbasis EBT Senada dengan itu, Direktur Distribusi PT PLN Adi Priyanto mengatakan, EBT menjadi tantangan bagi PLN karena dapat menyediakan sumber energi yang lebih murah. &ldquo;Desa memiliki potensi besar dalam pemanfaatan EBT. Namun demikian, PLN memiliki target untuk melistriki seluruh desa di Indonesia dalam lima tahun ke depan,&rdquo; jelasnya. Adi mengatakan, pihak PLN akan menindaklanjuti dengan pemerintah terutama melalui Kemendes guna pengembangan listrik di kawasan pedesaan. "PLN bersama Kementerian ESDM telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (LISDES) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik 100 persen," ujarnya.

Desa-desa di Indonesia belum semuanya mendapat pelayanan listrik dari PLN. Listrik sangat dibutuhkan, minimal untuk sektor pelayanan publik.

Dorong Pelayanan Publik di Pedesaan dengan Penerapan EBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KHO1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan kakek nenek Lami dan Suratin tersenyum girang ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalakan miniature circuit breaker (MCB) listrik di gubug rumahnya di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Jumat (24/5/2019).  Ini menjadi kali pertama rumah mungil mereka bisa mendapatkan aliran listrik. Sebelumnya, rumah Lami bisa mendapatkan aliran listrik dengan menyambungkan aliran listrik dari rumah tetangga di sampingnya.  Tak jarang rumah milik mereka sering padam aliran listriknya jika kabelnya tidak terawat. Korslet juga menjadi risiko yang harus mereka tanggung lantaran tidak memiliki suplai aliran listrik sendiri.  "Alhamdulillah. Ini berkah rumah kami bisa dapat listrik. Biasanya ya disumbang kabel listrik dari tetangga. Kalau samping mati ya kami juga nggak dapat listrik," kata Lami.  Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Khofifah yang bahkan secara langsung menyapa dan memberikan instalasi listrik di rumahnya.  "Terima kasih bu Khofifah. Saya ini tinggalnya ya berdua. Anak cucu sudah rumah sendiri, meskipun rumah jelek begini yang penting nggak merepotkan," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KHO2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Timur Khofofah Indar Parawansa mengecek langsung sambungan listrik untuk rumah Nenek Suratin  di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Jumat (24/5). (Radar Bojonegoro/Jawa Pos Group)  Lami dan Suratin adalah satu diantara 95 KK di Desa Pesen Kecamatan Kanor dan sebanyak 72 KK di Desa Kasiman Kecamatan Kasiman di Kabupaten Bojonegoro yang mendapatkan bantuan elektrifikasi instalasi listrik rumah tangga dari Pemerintah Jawa Timur.  Selain di Kabupaten Bojonegoro, Pemprov Jawa Timur juga memberikan bantuan elektrifikasi di Kabupaten Situbondo sebanyak 320 KK, lalu di Kabupaten Bondowoso sebanyak 150 KK, di Kabupaten Trenggalek sebanyak 200 KK dan di Kabupaten Pacitan sebanyak 200 KK.  "Saat ini masih ada 564 ribu rumah warga di Jawa Timur yang belum terelektrifikasi. Dalam rencana umum energi daerah, kita menarget tahun depan rasio elektrifikasi Jawa Timur mencapai 98 persen dan tahun 2021 sudah terelektrifikasi semuanya," kata Khofifah.  Pencapaian target elektrifikasi tersebut dikatakan Khofifah akan lebih cepat tercapai jika turut dibantu oleh CSR baik BUMN maupun bafan udaga lainnya.  Menurutnya elektrifikasi ini akan menjadi pendorong bagi anak-anak untuk mendukung kegiatan belajar sekaligus juga bagi kegiatan ekonomi rumah tangga.  "Jika sebelumnya masih menggunakan minyak, lalu kehabisan, sekarang sudah bisa tenang, karena sudah teraliri listrik dengan baik," kata Khofifah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KHO3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di kediaman Kakek-Nenek Lami dan Suratin yang mendapat bantuan aliran listrik dari Pemda Jawa Timur (Radar Bojonegoro/Jawa Pos Group)  Di sisi lain, Kepala Dinas ESDM Setiajit mengatakan bahwa hingga April 2019 rasio elektrifikasi Jawa Timur masih 95,84 persen atau sebanyak 564 ribu warga yang belum bisa menikmati listrik.  Oleh sebab itu Pemprov melakukan upaya penuh untuk bisa melakukan elektrifikasi. Dengan lberkoordinasi dengan BUMD, BUMN dan juga PLN, Pemprov melakukan penyaluran instalasi listrik rumah tangga.  "Bantuan jaringan instalasi rumah tangga di tahun 2019 telah dialokasikan sebanyak Rp 1,6 miliar untuk 960 KK. Dengan daya 450 watt di setiap rumah tangga," kata Setiajit.  Selain itu juga ada pulsa token listrik sebesar Rp 303 ribu. Yang jika dengan hitungan biaya listrik Rp 35 ribu per bulan dengan penggunaan listrik standar tiga lampu dan satu stop kontak, maka bisa digunakan sampai tujuh bulan. Selanjutnya warga dihimbau untuk nabung listrik misalnya sehari dua ribu ahir bulan dipakai bayar listrik
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KHO2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KHO3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Khofifah Targetkan Semua Warga Jatim Terjangkau Aliran Listrik di 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/listrik-masuk-desa-kian-masif-tinggal-18-persen-yang-masih-gelap_m_.jpg" alt="Ilustrasi listrik. Pemerintah mengklaim jika daerah yang belum teraliri listrik tinggal 1,8 persen." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi listrik. Pemerintah mengklaim jika daerah yang belum teraliri listrik tinggal 1,8 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengklaim jika program listrik di daerah-daerah terpencil telah terealisasi dengan cukup optimal. Dengan kata lain, daerah-daerah yang belum teraliri listri tinggak sedikit saja. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah Cilacap, Jawa Tengah. Jokowi mengungkapkan kini tinggal sekitar 1 persen saja kawasan yang masih gelap. &ldquo;Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM sekarang ini sudah 98,2 persen (teraliri listri). Listrik sudah masuk ke rumah-rumah yang di desa-desa terpencil. Sekarang tinggal 1,8 persen yang belum,&rdquo; kata Jokowi sebagaimana dilansir JPNN (Jawa Pos Grup), kemarin. Jokowi menambahkan, listrik di Jawa mungkin sudah tidak begitu masalah, tidak seperti daerah lain. Misalnya Indonesia bagian timur, pulau-pulau terpencil, desa-desa terpencil, di mana empat tahun lalu masih banyak yang belum ada listriknya. &ldquo;Kalau kita mungkin tahun berapa? 70-an masih pakai lampu, lampu templok, teplok nggih atau lampu sentir, masih seperti itu, terutama di Indonesia bagian timur,&rdquo; ucapnya. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menekankan pentingnya listrik untuk masyarakat desa.&ldquo;Industri rumah tangga yang ada di desa-desa juga bisa bekerja di malam hari yang biasanya tidak bisa bekerja. Inilah pentingnya listrik,&rdquo; pungkasnya.

Listrik Masuk Desa Kian Masif, Tinggal 1,8 Persen yang Masih Gelap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bumn-dukung-peningkatan-elektrifikasi-dan-infrastruktur-flores-timur_m_194122.jpeg" alt="Menteri BUMN, Rini M. Soemarno melakukan dukungan peningkatan rasio elektrifikasi dan perbaikan infrastruktur dasar desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN, Rini M. Soemarno melakukan dukungan peningkatan rasio elektrifikasi dan perbaikan infrastruktur dasar desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan Peningkatan rasio elektrifikasi dan perbaikan infrastruktur dasar desa kembali disampaikan Menteri BUMN, Rini M. Soemarno di ujung timur Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (7/3). Di Larantuka, Menteri Rini memulai hari ke dua kunjungan kerja. Di daerah tersebut, perningkatan rasio elektrifikasi desa diwujudkan melalui bantuan kelistrikan bagi 610 rumah tangga di Kecamatan Tanjung Bunga. Wilayah itu memiliki tingkat rasio elektrifikasi rendah dibandingkan dengan kecamatan lain. Sejak kali pertama jaringan listrik masuk pada tahun 1995, tercatat baru 4 dari 16 desa di Kecamatan Tanjung Bunga telah menikmati listrik. Sedangkan sisanya sebanyak 12 desa belum listrik tersentuh jaringan listrik. Melalui sinergi dua BUMN yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. keenam desa tersebut kini bisa menikmati terangnya lampu listrik. Enam desa itu meliputi Desa Kolaka, Bahinga, Bandona, Waibao, Lewobunga, dan Nusa Nipa. Bantuan kelistrikan ini merupakan bentuk dukungan BUMN mendorong peningkatan rasio elektrifikasi desa. Terutama desa-desa yang terletak di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). NTT saat ini&nbsp;menjadi provinsi dengan elektrifitas terendah (53, 1 persen) setelah Provinsi Papua (52,4 persen). &ldquo;Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga dengan bantuan yang diberikan tentunya memberikan manfaat bagi masyrakat. Ini merupakan kepedulian BUMN bagi masyarakat di wilayah Larantuka khususnya dan NTT umumnya. Pemerintah terus mendorong agar rasio elektrifikasi desa bisa terus meningkat. Terutama bagi desa-desa di pulau terluar. Terima kasih kepada PLN dan BYN yang sudah hadir, memberikan kepeduliannya bagi masyarakat di Larantuka, khususnya Kecamatan Tanjung Bunga,&rdquo; tuturnya. Data yang bersumber dari PLN menunjukkan rasio elektrifikasi desa di Kabupaten Flores Timur saat ini sudah mencapai 92 persen. Sebanyak 228 desa dari 250 desa sudah teraliri listrik. Sisanya, sebanyak 22 desa &nbsp;belum berkesempatan menikmati listrik.&nbsp;Berkat bantuan listrik tersebut, saat ini rasio elektrifikasi Kecamatan Tanjung Bunga menjadi 87,06 persen dari yang sebelumnya 85,22 persen. Untuk mendukung listrik masuk desa, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4,35 kms, Gardu Distribusi 1/50 kVA dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 0,95 kms di desa Waiwuring.&nbsp; Selanjutnya, di Kecamatan Kolaka PLN membangun JTM sepanjang 75,104 kms, Gardu Distribusi 15/525 kVA dan JTR sepanjang 25,699 kms. Selain itu, BUMN juga melakukan perbaikan infrastruktur dasar. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP),&nbsp; memberikan bantuan sarana air bersih dan pipanisasi di dua desa. Yaitu di Kelurahan Waibalun dan di Desa Kalike, Pulau Solor. Beberapa BUMN juga memberikan bantuan perbaikan infrastruktur pendidikan. Saah satunya dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Weri, Kota Larantuka. Melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Balai Pusataka berupa pendirian Taman Baca. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga memberikan bantuan renovasi Gereja ST Maria Weri yang letaknya tidak jauh dari SLB Negeri Weri. Setelah kunjungan perbaikan infrastruktur dasar dan pendidikan di Larantuka selesai, Menteri Rini melanjutkan kunjungan kerja ke Pulau Adonara,&nbsp;Kabupaten Flores Timur. Di lokasi itu ia kembali menyampaikan dukungan bagi perbaikan infastruktur dasar dan pendidikan.&nbsp;Tiga BUMN bersinergi memberikan bantuan kelistrikan, sarana air bersih rumah ibadah, renovasi sekolah rusak serta renovasi tempat ibadah. PLN memberikan bantuan kelistrikan bagi 21 rumah tangga di Desa Waiwuring, Kecamatan Adonara. Sementara itu, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memberikan bantuan sarana air bersih di wilayah Wothan, Wiwerang dan di wilayah Kawela , Wotan Ulu. Telkom juga melakukan renovasi Gereja ST Martinus dan renovasi dua Masjid. Yaitu Masjid Nur Saadah Puhu dan Masjid Besar Jabal Nur. BUMN juga memberikan dukungan bagi perbaikan sekolah rusak. Ditandai dengan Grounbreaking renovasi sekolah rusak di SMP Katolik Awas. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Melalui renovasi sekolah itu diharapkan dapat mendorong peningakatan sarana belajar yang lebih baik&nbsp; bagi siswa-siswi di sekolah tersebut.&nbsp; &ldquo;Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh BUMN yang terlibat dalam pemberian bantuan bagi perbaikan infrastruktur dasar, kelsitrikan, perbaikan rumah ibadah dan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan wujud nyata dan kepedulain BUMN sebagai agen pembanguan sekaligus perpanjangan tangan pemerintah. Semoga semangat ini tetap terus dijaga dan BUMN-BUMN terus meningkatkan kepeduliannya terhadap masyarakat terutama yang berada di wilayah terpencil,&rdquo; pungkasnya.

BUMN Dukung Peningkatan Elektrifikasi dan Infrastruktur Flores Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/upaya-pln-atasi-masalah-listrik-di-nias_m_191399.jpeg" alt="Kondisi medan yang dilewati jaringan listrik PLN di Kabupaten Nias" width="100%">
<figcaption>Kondisi medan yang dilewati jaringan listrik PLN di Kabupaten Nias</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan infrastruktur kelistrikan terus dilakukan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (Sumut). Beragam rintangan dan hambatan dihadapi untuk mencapai rasio elektrifikasi yang maksimal. Nias sebagai kabupaten yang berada di wilayah pulau paling luar di Sumut menjadi salah satu tantangan PLN. Tidak hanya kondisi medan yang menantang, tetapi juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Petugas PLN Wilayah Sumut Marudut Alfreddy mengatakan, sebenarnya Nias memiliki daya listrik cukup besar yakni 51,2 MW. Sedangkan beban puncaknya hanya 29,2 MW. Jadi masih ada warga yang belum menikmati aliran listrik di Nias. Untuk itu, pihaknya pun sudah mensosialisasikan kepada masyarakat setempat perihal pentingnya listrik. "Saya dan pegawai lainnya berupaya menyampaikan pentingnya listrik kepada masyarakat. Banyak masyarakat di sana masih menolak lahannya dilewati jaringan kabel listrik. Setelah diberi pemahaman berulang kali, barulah masyarakat mau memberikan izin lahannya dilintasi kabel jaringan,"saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (25/2). Setelah diberikan pemahaman, bahkan mereka rela pohon yang ada di lahannya ditebang untuk meminimalisir gangguan. "Mendapat izinnya sangat sulit. Karena masyarakat di sini masih memiliki pendirian yang kuat mengenai pohon di Pulau Nias yang dianggap sebagai peninggalan leluhur," ungkapnya. Kondisi pepohonan yang berada sangat dekat dengan jaringan Hantaran Udara Tegangan Menengah (HUTM). Pohon yang tumbang kerap kali menjadi problem utama. Petugas PLN pun sangat kesulitan untuk melakukan perbaikan lantaran kondisi medan yang ekstrem. "Kondisi cuaca ekstrem dan banyaknya pepohonan sering menyebabkan aliran listrik putus,"ujarnya. "Kami harus berjuang agar masyarakat terhindar dari gangguan tumbangnya pohon. Untuk itu kami melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama Kepala Desa itu sendiri agar rela pohonya ditebang,&rdquo; tukasnya. Marudut juga mengungkapkan, betapa sulitnya perjuangannya untuk beraktivitas disana. Setiap hari dia harus menempuh perjalanan dari Kantor PLN Rayon Gunung Sitoli ke Kantor Jaga Tuhemberua selama satu jam. Medan yang dilewati tidaklah semulus jalan di kota. Jalan yang dilewati hanyalah tanah yang sewaktu-waktu berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan deras. Selain ke Tuhemberua, Marudut harus berangkat ke Kantor Jaga Lahewa. Jaraknya memakan waktu satu setengah jam menggunakan sepeda motor. Akses menuju ke sana kadang terputus karena banjir yang tingginya mencapai dada orang dewasa. Upaya Marudut tidak sia-sia, hasilnya PLN mendapat izin untuk melakukan penebangan pohon. Meskipun diawal Marudut tidak mendapat respon positif saat menemui warga. Sementara itu, General Manager PT PLN Wilayah Sumut Feby Joko Priharto mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya pembebasan lahan di Nias. Mereka akan memaksimalkan beban puncak yang baru digunakan setengahnya. "Butuh kerjasama dari pihak Pemerintah Daerah, Aparatur Negara, maupun masyarakat di Pulau Nias untuk dapat memperhatikan keadaan pepohonan yang dilewati jaringan listrik PLN. Dengan begitu, untuk sementara masalah gangguan terhadap jaringan listrik yang dpat diminimalisir bahkan di nihilkan," pungkas Feby.

Upaya PLN Atasi Masalah Listrik di Nias

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/66-desa-di-sumut-dapat-kado-natal-dari-pln_m_176580.jpeg" alt="Peresmian program Lindes untuk 66 desa di 3 kabupaten di Sumut." width="100%">
<figcaption>Peresmian program Lindes untuk 66 desa di 3 kabupaten di Sumut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) terus melakukan pembangunan jaringan listrik guna Menuju Sumatera Terang 2019. Salah satunya melalui program Listrik Pedesaan (Lisdes). Kamis (21/12) ini, ada 66 desa di tiga kabupaten di Sumut yang mendapatkan pasokan listrik. Ketiganya adalah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tobasa dan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Total, program Lisdes yang dijalankan PLN Sumut sudah menjangkau 117 desa dari target 205 desa. Sebelumnya, 51 program Lindes sudah diresmikan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi bertepatan dengan Hari Listrik Nasional (HLN) beberapa waktu lalu. General Manager PT PLN Wilayah Sumut Feby Joko Priharto mengungkapkan, 10 dari 66 desa yang mendapatkan aliran listrik tersebar di Kabupaten Tapanuli Utara. Masuknya program Lindes tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. "Listrik Pedesaan di tiga kabupaten ini merupakan sebuah kado terindah dari PLN kepada masyarakat dalam merayakan Natal di 2017. Kami ingin membangun Sumatera Utara dari desa," ungkap Feby dalam peresmian Listrik Pedesaan di Gedung Serbaguna Sopo Partukkoan, Jalan Sisingamangaraja Nomor 237 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (21/12). Di Sumut ada 6.110 desa. Kini, 5.799 desa diantaranya sudah dialiri listrik. Feby berharap rasio elektrifikasi di Sumut pada 2018 mencapai 99,8 persen. Untuk merealisasikannya, PLN membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. "Selain peresmian listrik pedesaan di beberapa kabupaten, kami akan memberikan sosialisasi dan pemberian sembako kepada 50 kepala keluarga di Desa Lotung Jae Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara," jelas Feby. Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan mengucapkan terima kasih atas program Lindes yang dijalankan PLN. "Tahun 2014 begitu saya dilantik, saya tidak tahu kalau banyak desa yang belum merdeka. Jalan setapak, air mesti dari air sungai dan listrik juga belum masuk. Saya coba bicara sama teman-teman. Puji Tuhan, 2017 PLN banyak berikan kontribusi," ucap Nixon. Sebelumnya, ada warga yang mendatangi rumah dinas bupati. Sang warga mengadu bahwa desanya belum teraliri listrik. "Mereka sekarang sudah tinggal di rumah masing-masing. Dulunya mereka ngekos. Kalau bicara Indonesia mau maju, berdikari, kebutuhan dasar tentang energi harus kita selesaikan. Tanpa energi, kita tak bisa bangun masyarakat ke arah yang lebih baik," tandas Nixon.

66 Desa di Sumut Dapat Kado Natal dari PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/516-desa-di-provinsi-ini-warganya-belum-menikmati-listrik_m_165429.jpeg" alt="ilustrasi pelajar yang harus terpaksa belajar di rumah tanpa lampu, karena listrik belum masuk di daerah itu." width="100%">
<figcaption>ilustrasi pelajar yang harus terpaksa belajar di rumah tanpa lampu, karena listrik belum masuk di daerah itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah wilyah pedesaan di Indonesia ternyata masih banyak yang belum menikmati listrik. Tercatat sebanyak 516 desa dari total 6.110 desa yang ada di Sumatera Utara (Sumut) belum teraliri listrik. &ldquo;Dari total 6.110 desa yang ada di Sumut, 5.594 di antaranya sudah berlistrik dan 516 lainnya belum,&rdquo; ujar General Manajer PT PLN Wilayah Sumut, Feby Joko Priharto di Medan. Oleh karena itu, kata Feby, tahun ini pihaknya menargetkan melistriki 194 desa dan pada 2018 akan menyentuh 322 desa berikutnya. &ldquo;Kami sedang memetakan desa yang akan dilistriki dalam waktu dekat. Paling banyak terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara, yang diikuti Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Utara,&rdquo; kata Feby Joko. Disebutkan Feby, pihaknya akan membuka jaringan listrik ke-54 desa di wilayah Sumut. Hal ini sebagai sasaran dari Program Listrik Desa (Lisdes) sampai akhir tahun ini dengan anggaran senilai Rp 59,8 miliar. &ldquo;Lisdes merupakan program pemerintah dan upaya PLN untuk ikut membangun Sumut dari desa. Hal ini mengingat hingga kini masih banyak desa di provinsi ini belum tersentuh listrik,&rdquo; tukasnya.&nbsp;

516 Desa di Provinsi Ini Warganya Belum Menikmati Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dprd-ratusan-desa-di-pelosok-kalbar-belum-tersentuh-listrik_m_152521.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan infrastruktur di Kalbar dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, H Suriansyah. Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sambas ini mengatakan, sejauh ini banyak permasalahan yang harus segera ditangani. Di antaranya, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang notabene merupakan permasalahan utama yang dihadapi daerah di seantero Nusantara termasuk di Provinsi Kalbar. Malahan lanjut dia, keterbatasan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha, akan memperparah kondisi kemiskinan yang ada, serta berpotensi menciptakan masyarakat miskin baru. &ldquo;Tentunya hal ini akan selalu berpengaruh terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin dari tahun ke tahun,&rdquo; tutur legislator Partai Gerindra itu. Belum lagi, sambung H Suriansyah, persoalan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kalbar yang masih jauh dari harapan masyarakat. &ldquo;Sehingga ke depan segala persoalan itu harus senantiasa diperjuangkan. Hal itu penting sehingga semua masyarakat bisa menikmati pembangunan," lugasnya. Persoalan yang mendera Kalbar di usia 72 tahun kemerdekaan RI tak berhenti di situ. Apalagi hingga detik ini masih banyak desa di daerah perbatasan Kalbar, (Indonesia)-Sarawak (Malaysia) belum teraliri jaringan listrik, sehingga kondisi tersebut semakin menyulitkan kehidupan masyarakat setempat. &ldquo;Desa-desa kategori pelosok, terpencil, perhuluan atau masuk ke wilayah perbatasan Kalbar ternyata masih banyak yang belum teraliri listrik. Kalau dihitung secara terperinci mungkin mencapai ratusan desa. Diprediksi wilayah timur Kalbar menempati posisi paling banyak yang belum teraliri listrik,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Kalbar beberapa waktu lalu, di Kalbar ada sekitar ratusan desa yang belum teraliri listrik. &ldquo;Daerah-daerah tersebut umumnya masuk wilayah pedalaman, terpencil, perbatasan serta sukar diakses melalui jalan darat. Itu mungkin kesulitannya. Namun, sungguh ironis saja di zaman serba cepat sekarang ini, ternyata masih ada desa yang belum teraliri listrik,&rdquo; ucap H Suriansyah.

DPRD: Ratusan Desa di Pelosok Kalbar Belum Tersentuh Listrik