<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/esdm-24-a-3583055391.jpg" alt="Sejak menjadi penerima BPBL, Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini bisa menikmati malam yang terang bersama keluarganya/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sejak menjadi penerima BPBL, Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini bisa menikmati malam yang terang bersama keluarganya/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Dalam rangka memperluas akses energi hingga ke pelosok negeri, pemerintah menjalankan program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia merasakan cahaya pembangunan. Hingga saat ini, hampir seluruh warga desa di berbagai pelosok Indonesia telah menikmati listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kehadiran energi di pedesaan bukan hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga simbol kehadiran negara yang membuka kesempatan sosial dan ekonomi baru bagi masyarakat. &ldquo;Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat,&rdquo; ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10). Program Listrik Desa memperluas jangkauan hingga 10.068 lokasi dan menghampiri lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, realisasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) periode 2024 telah diterima 155.429 rumah tangga (RT), dan hingga September 2025 sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT sampai akhir tahun. Melalui dua program ini, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mempercepat pemerataan energi sebagai bagian dari keadilan dan kemandirian nasional. Namun, perjalanan menuju kesejahteraan nasional tidak selalu mudah. Bahlil m enyebut rasio elektrifikasi nasional saat ini telah mencapai 99,1 persen. Sisanya adalah daerah-daerah paling sulit dijangkau karena rumah penduduk tersebar di berbagai pulau terluar dan pedalaman. Untuk menjawab tantangan itu, Kementerian ESDM mendorong transformasi menuju energi bersih. Pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) terus dipercepat di berbagai daerah agar masyarakat di wilayah terpencil juga dapat menikmati energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. esdmBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016733632/kementerian-esdm-tata-ulang-45-ribu-sumur-rakyat-warga-kini-bisa-bekerja-dengan-tenang">Kementerian ESDM Tata Ulang 45 Ribu Sumur Rakyat, Warga Kini Bisa Bekerja dengan Tenang</a> &ldquo;Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,&rdquo; ucap Bahlil. Bahlil menegaskan, pemerintah menargetkan pencapaian elektrifikasi 100 persen agar setiap rumah di Indonesia memperoleh berkah terang pembangunan. &ldquo;Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita,&rdquo; tuturnya. Cerita perubahan nyata datang dari masyarakat. Sejak menjadi penerima BPBL, Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini bisa menikmati malam yang terang bersama keluarganya. Sebelumnya, mereka hanya mengandalkan genset kecil yang harus diberi bahan bakar setiap beberapa jam. &ldquo;Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,&rdquo; kata Ruslam. Cerita serupa datang dari Papua Barat. Elias Inyomusi, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, kini juga menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi. Bagi Elias, listrik bukan hanya soal cahaya, tapi tentang perubahan hidup. &ldquo;Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita,&rdquo; ujar Elias. Supaya makin banyak warga desa bisa merasakan hal yang sama, pemerintah berkomitmen menerangi seluruh pelosok negeri pada tahun 2030 mendatang. Rasio elektrifikasi 100 persen harus tercapai agar tak ada lagi warga yang hidup dalam gelap di usia kemerdekaan ke-80 Indonesia. &nbsp;

Program Listrik Desa memperluas jangkauan hingga 10.068 lokasi dan menghampiri lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru.

Setahun Berdampak: Listrik Desa Terangi Negeri, Buka Peluang Baru untuk Warga Pedesaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/23/plts-menamang-3829158299.jpg" alt="Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 87 kWp di Desa Menamang Kanan sebagai pengganti pemasok utama listrik desa sejak tahun 2022. (dok. IESR)" width="100%">
<figcaption>Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 87 kWp di Desa Menamang Kanan sebagai pengganti pemasok utama listrik desa sejak tahun 2022. (dok. IESR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pakar Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya (UNSRI) Andries Lionardo menilai, kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait listrik desa (lisdes)&nbsp;demi kebaikan rakyat. Selain itu, juga diyakini bisa mendongkrak ekonomi nasional. Andries mengatakan, kebijakan lisdes ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait kemandirian energi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat. &ldquo;Kebijakan listrik desa ini sangat baik sekali dan sangat pro-desa. Sekarang ini kan era teknologi informasi, era big data, dan era digitalisasi. Tanpa aliran listrik, kekuatan energi di desa tidak akan tumbuh,&rdquo; kata Andries, Selasa (21/10). Pemerataan listrik juga diyakini bisa memberikan dampak positif. Seperti&nbsp;peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di pedesaan. Di Sumatra Selatan sendiri, terdapat 11 desa yang merupakan bagian dari total 1.285 lokasi Program Lisdes Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025. Dari 11 desa tersebut, 7 desa diantaranya berada di wilayah Musi Banyuasin, yakni Desa Bandar Jaya, Desa Epil Barat, Desa Kepayang, Desa Mangsang, Desa Muara Merang, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Sako Suban. &ldquo;Tanpa listrik, tidak akan ada administrasi desa berbasis teknologi. Infrastruktur desa juga tidak bisa berkembang. Coba lihat jalan-jalan desa, gedung sekolah, semua butuh listrik yang kuat dan pencahayaan yang terang supaya anak-anak bisa membaca dengan baik dan menjaga kesehatan matanya,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Salah satu efek pemerataan listrik yang sudah dirasakan yakni&nbsp;meningkatnya lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak desa kini mulai membentuk koperasi energi dan usaha rumahan berbasis listrik. &ldquo;Kebijakan ini bukan hanya proyek infrastruktur, tapi alat pemberdayaan,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Sementara itu, Pakar Energi UNSRI, M. Taufik Toha menjelaskan, secara teknis capaian elektrifikasi nasional saat ini sudah mendekati sempurna. Pemerintah dengan motor penggerak Kementerian ESDM pun diminta untuk mengebut pengerjaan program tersebut. &ldquo;Listrik desa kita sekarang sudah bagus, sudah 99 persen secara nasional. Rasio rumah tangga terlistriki juga mencapai 91 persen,&rdquo; pungkas Taufik. &nbsp;

Kebijakan lisdes ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait kemandirian energi.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Program Listrik Desa Dianggap Kebijakan Pro Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pln-komitmen-terangkan-nias-hingga-100-persen_m_.jpg" alt="Petugas PLN tengah memasang peralatan listrik di Nias." width="100%">
<figcaption>Petugas PLN tengah memasang peralatan listrik di Nias.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nias merupakan daerah yang masuk dalam prioritas PT PLN (Persero) Sumatera Utara (Sumut) dalam mengaliri listrik desa. Meski masih tersandung beberapa hambatan, pengerjaan infrastruktur kelistrikan DI Pulau Nias terus dikebut pengerjaannya. Secara kewilayahan, Rasio Elektrifikasi (RE) di Sumut sudah mencapai 97 persen. Sedangkan cadangan dayanya mencapai 7-10 persen. "Kita komitmen untuk mencapai seratus persen pada tahun depan," ujar Manager Komunikasi PT PLN (Persero) Wilayah Sumut, Rudi Artono, Minggu (28/10). Saat ini terangnya, jumlah desa di Sumut yang telah menerima aliran listrik mencapai 5.778 desa atau 95,37 persen dari 6.110 desa yang ditargetkan untuk dilistriki. Tahun ini PLN berkomitmen melistriki 322 desa lagi. Listrik Desa (Lisa) juga ditarget rampung akhir tahun ini. "Yang jadi prioritas kami Nias," katanya. Komitmen mengalirkan listrik di Nias juga sudah tertuang dalam dalam nota kesepamahaman (MoU) lima Pemkab di Pulau Nias pada tanggal 18 September 2018 lalu. Bukti nyata PLN untuk menerangi Nusantara di HLN ke-73, diimplementasikan dalam membangun jaringan kelistrikan di seluruh desa yang ada di Pulau Nias. Tercatat, ada dua desa lagi yang dilistriki. Yaitu Desa Somi dan Desa Somi Botogo'o yang terletak di Kecamatan Gido Kabupaten Nias. Desa dengan jumlah masing-masing 200 KK dan 150 KK ini resmi dapat menikmati listrik PLN setelah puluhan tahun menggunakan lampu pijar sebagai penerangan utama di malam hari. Namun, dengan bahu-membahu antara PLN; Pemerintah Daerah; masyarakat dua desa dan juga seluruh stakeholder membangun jaringan listrik, mulai dari tiang beton; hingga jaringan kabel listrik; kini Desa Somi dan Desa Somi Botogo'o sudah dapat menikmati lampu sebagai penerangan utama untuk kehidupan sehari-hari. Manajer UP3 Nias, Evan Sirait mengatakan bahwa, di tahun 2018 ada sekitar 68 desa yang akan dialiri listrik PLN dan sudah mencapai 53 % untuk progres elektrifikasi. "Dengan dilistrikinya Desa Somi dan Somi Botogo'o ini, maka tinggal 66 Desa lagi untuk target 2018 di Pulau Nias yang harus kami listriki." Ujarnya pada saat memberikan kata sambutan di Peresmian Listrik Desa (LISA) di Balai Desa Somi, Minggu (28/10). Evan menambahkan, dukungan kuat dari seluruh stakeholder semakin menambah semangat untuk memerangi desa. Khususnya untuk memberikan kemudahan akses memasok suplai kebutuhan pembangunan jaringan listrik ke dua desa tersebut. Acara peresmian Listrik Desa (LISA) Somi dan Somi Botogo'o dihadiri oleh perangkat Desa Somi, Kepala Desa, Ketua BPD dan Sekdes. Kepala Desa Somi mengucapkan terimakasih atas kerjasama PLN dalam menerangi Desa Somi. "Masyarakat sangat senang sekali dan menyambut gembira hal ini. Sekarang ibu-ibu tidak susah lagi untuk memasak nasi dan anak-anak tidak gelap lagi belajar dimalam hari." Ungkapnya. Tidak hanya membangun infrastruktur listrik, PLN juga melakukan edukasi kepada calon pelanggannya untuk menggunakan kabel listrik sesuai standar keamanan untuk instalasi listrik di dalam rumah. Hal ini agar masyarakat senantiasa menjaga keamanan dalam menggunakan listrik di rumah sehingga terhindar dari kecelakaan sengat listrik maupun kebakaran yang disebabkan karena korsleting.

PLN Komitmen Terangkan Nias Hingga 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/banyak-desa-belum-teraliri-listrik-menteri-rini-bilang-begini_m_193952.jpeg" alt="Ilustrasi petugas PLN melakukan perbaikan jaringan listrik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas PLN melakukan perbaikan jaringan listrik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fakta bahwa masih banyak desa di Indonesia yang belum teraliri listrik bukanlah hal yang baru. Meski pemerintah terus berupaya melakukan elektrifikasi, tetap saja dianggap masih kurang. Akhir Desember 2017, rasio elektrifikasi diklaim mencapai 94,91 persen. Jika dibandingkan pencapaian tahun 2016, 91,16 persen, realisasi rasio elektrifikasi nasional tahun lalu juga lebih tinggi. Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, kendala terbesar dari upaya pemerintah untuk melakukan elektrifikasi adalah pembiayaan. Menurutnya, biaya penyambungan listrik khususnya ke daerah yang jauh membutuhkan biaya yang besar. "Jadi sebetulnya penyambungan listrik cukup mahal ya. Jadi kita membantu bagaimana masyarakat yang tidak mampu menyambung listrik kita bantu melalui CSR. Seperti tadi (di Desa Bipolo) PLN menyambungkan ke 36 rumah ke sekolah juga, kedepannya kita coba lakukan itu," ujarnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (7/3). "Karena di daerah terpencil ongkos sambungan jauh jauh. Jadi kabelnya harus disambungkan jauh," sambungnya. Dia mencontohkan, salah satu desa di Bipolo, Sulamu, Kupang, biaya untuk penyambungan listrik saja sudah mencapai Rp 2 juta. Dengan besarnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, hal itu dianggap semakin sulit dijangkau oleh masyarakat. "Jadi kayak di desa bipolo sambungan listrik dua juta. Listriknya sendiri kan memang tersubsidi," pungkasnya.&nbsp;

Banyak Desa Belum Teraliri Listrik, Menteri Rini Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/jonan-targetkan-seluruh-desa-teraliri-listrik-dalam-dua-tahun-ke-depan_m_156969.jpeg" alt="Menteri ESDM Ignasius Jonan" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Ignasius Jonan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Sayangnya, pemenuhan pasokan litrik bagi masyarakat belum terpenuhi hingga saat ini. Sejumlah desa di Indonesia masih belum teraliri listrik. Hal itu tentu sangat mengganggu karena menghambat aktifitas perekonomian mereka saat matahari telah terbenam. Hanya ada cahaya api yang menjadi penerang utama mereka. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah terus bekerja keras agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati aliran listrik. Jonan membeberkan, saat ini masih terdapat 2.500 desa masih belum teraliri listrik dan 10 ribu desa kapasitas listriknya masih minim. "Kita coba dua tahun ini bisa selesai, paling kurang ada lampunya lah, ada penerangannya, dan ada 10.000 desa yang listriknya belum cukup. Kita sudah dorong, PLN untuk bisa memenuhi," kata Jonan di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (13/9). Lanjut Jonan, pemerintah juga terus berusaha menyediakan listrik dengan tarif yang terjangkau. Berbagai cara coba dilakukan pemerintah, salah satunya melalui pengembangan energi listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT). "Arahan Bapak Presiden kan tiga, satu yang 35 ribu MW, kedua yang 2.500 desa, satu lagi harganya harus terjangkau," kata dia. Mantan Menteri Perhubungan ini berjanji akan mati-matian mengejar target bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 mendatang. Harapannya, tercapainnya bauran tersebut akan membuat masyarakat dapat menikmati listrik secara merata dengan harga yang terjangkau. "Kalau sampai hari ini itu bauran energinya itu kurang lebih 12 persen, kita akan usaha maksimal 23 persen di 2025, kita akan berusaha mati-matian itu bisa capai 23 persen tapi dengan harga yang terjangkau," tukas dia. (cr4/Hana)

Jonan Targetkan Seluruh Desa Teraliri Listrik dalam Dua Tahun ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/alirkan-listrik-ke-desa-pln-terkendala-izin-perusahaan-asing_m_132620.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN berkomitmen menjalankan perintah Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menerangi desa-desa yang belum teraliri listrik. Namun tekad itu terkendala izin pembangunan infrastruktur dari perusahaan asing, Chevron. GM PLN Wilayah Riau Kepulauan Riau (WRKR) Irwansyah Putra menyebut, pihaknya akan menjalankan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Dalam upaya itu pihaknya telah melakukan sosialisasi pemasangan instalasi listrik kepada warga Desa Minas Barat yang jumlahnya 1.300 kepala keluarga (KK). Kini sudah ada yang mendaftar sekitar 210 KK. Pada pembangunan infastruktur ketenagalistrikan di Desa Minas Barat pihaknya berencana menggunakan Jaringan Tegangan Menengah (JTM). Namun hal ini menemukan kendala berupa perizinan. Karena lahan yang digunakan harus mendapatkan izin dari Chevron untuk membangun jaringan listrik. Akibat kendala tersebut untuk sementara PLN membangun jaringan tegangan rendah agar masyarakat dapat menikmati listrik. Irwansyah berharap agar dalam menyelesaikan pembangunan infastruktur ketenagalistrikan mendapat dukungan dari seluruh pihak. Agar pemenuhan kebutuhan dasar berupa listrik di desa-desa yang belum berlistrik bisa diwujudkan. Mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar dalam mengerakkan roda ekonomi. "Saat ini melalui program Listrik Desa, PLN telah membangun jaringan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 20 kV sepanjang 7 KMs untuk mengaliri listrik di Desa Minas Barat" tandasnya. (SYAHRUL MUKHLIS/RP/iil/JPG)

Alirkan Listrik ke Desa, PLN Terkendala Izin Perusahaan Asing

listrik desa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#listrik desa