<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/20250218_113434-1-1652175359.jpg" alt="Saksi Stephanie Christel bersaksi dalam sidang kasua dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/2). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Saksi Stephanie Christel bersaksi dalam sidang kasua dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/2). (Ridwan)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Saksi Stephanie Christel mengaku pernah diperintah pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat untuk mengantarkan uang ke mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Stephanie mengaku bahwa dirinya diminta menyerahkan uang senilai SGD 250 ribu kepada Zarof Ricar.</p> <p>Stephanie merupakan mantan anak magang dari kantor hukum Lisa Associates.</p> <p>Stephanie dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang kasus dugaan suap terhadap tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/2).</p> <p>Jaksa mulanya menggali informasi soal pertemuan Stephanie dengan mantan pejabat MA sekaligus makelar kasus di MA, Zarof Ricar. Stephanie mengaku dirinya tidak mengenal dekat dengan Zarof.</p> <p>"Tahu, karena sering temanin ibu Lisa ketemu dengan Pak Zarof," kata Stephanie saat memberikan kesaksian.</p> <p>Stephanie menyatakan, dirinya pernah bertemu Zarof Ricar di rumahnya di kawasan Senopati, Senayan, Jakarta. Dia mengaku sudah lima kali bertemu Zarof.</p> <p>Bahkan, ia juga mengaku pernah diminta antarkan sesuatu dari Lisa Rachmat untuk Zarof Ricar.&nbsp;</p> <p>"Apakah pernah diperintah bu Lisa untuk mengantar sesuatu ke pak zarof?" tanya jaksa.</p> <p>"Pernah," jawab Stephanie.</p> <p>Stephanie mengungkapkan bahwa dirinya pernah diminta untuk mengantarkan makanan berupa jahe merah, hingga mempertemukan Zarof Ricar dengan terapis kaki.&nbsp;</p> <p>"Pernah antar antar makanan, pernah juga antar jahe merah, pernah juga nggak nganter apa-apa, pernah hanya sekadar untuk mempertemukan dengan terapis, terapis kaki," ungkap Stephanie.</p> <p class="class-paragraph">Stephanie juga mengaku sempat diminta untuk mengantarkan uang kepada Zarof Ricar. Uang tersebut diberikan kepada Zarof dalam bentuk valuta asing dollar Singapura.</p> <p>"Gimana teknis nya?," tanya jaksa.</p> <p>"Teknisnya kalau itu, saya ambil dari lobby karena orang money changernya dateng ke apartemen, jadi tinggal ambil. Terus baru anter ke pak zarof," timpal Stephanie.</p> <p>"Berapa kali seperti itu?," tanya jaksa.</p> <p>"Dua," ucap Stephanie</p> <p>"Masing masing bisa, tau gak bu stefani?," cecar jaksa.</p> <p>"Tahu karena ada chat dari Ibu," jawab Stephanie.</p> <p>Menurutnya, uang tersebut diberikan kepada Zarof Ricar secara bertahap sebanyak dua kali. Ia menyebut, uang yang pertama diantarkan kepada Zarof sebanyak SGD 166 ribu.</p> <p>"Itu saya ingat ada di daftar nominalnya ditulis SGD 166 ribu, tapi seingat saya ada beberapa lembar USD juga, tapi gak banyak," papar Stephanie.</p> <p>"Yang kedua?," sebut jaksa.</p> <p>"Yang kedua total SGD 250, berati 84 ribu SGD," ungkap Stephanie.</p> <p>"Polanya sama?," tanya lagi jaksa.</p> <p>"Iya orang money changer dateng ke apartemen baru saya antar," timpal Stephanie.</p> <p>Adapun, sebanyak tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili terpidana kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tannur didakwa menerima suap Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu atau total Rp 4,6 miliar. Suap itu berkaitan vonis bebas terhadap vonis bebas Ronald Tannur atas kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti.</p> <p>Ketiga hakim PN Surabaya yang didakwa atas kasus suap vonis bebas Ronald Tannur di antaranya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.</p> <p class="class-paragraph">Rincian penerimaan uang tersebut di antaranya, Erintuah Damanik sebesar SGD 48 ribu dari Meirizka Widjaja dan Lisa Rahmat. Selanjutnya, Meirizka Widjaja dan Lisa Rahmat kembali memberikan uang sebesar SGD 140 ribu kepada tiga hakim tersebut, dengan pembagian, Erintuah Damanik sebesar SGD 38 ribu, Heru Hanindyo dan Mangapul masing-masing sebesar SGD 36 ribu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atas perbuatannya, tiga Hakim PN Surabaya di antaranya Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

"Itu saya ingat ada di daftar nominalnya ditulis SGD 166 ribu, tapi seingat saya ada beberapa lembar USD juga, tapi gak banyak," katanya.

Saksi Akui Pernah Antar Uang SGD 250 Ribu ke Zarof Ricar Diperintah Lisa Rachmat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/1000679109-3859764501.jpg" alt="Lisa Rahmat saat akan diserahkan ke Kejari Jakpus. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Lisa Rahmat saat akan diserahkan ke Kejari Jakpus. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus dugaan penyuapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan berkas perkara untuk tersangka Meirizka Widjaja, ibu Ronald Tannur dan pengacaranya, Lisa Rahmat, lengkap alias P-21 hari ini (8/1).</p> <p>Pada saat yang sama, penyidik melakukan pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus).</p> <p>"Iya, terkonfirmasi sedang berlangsung tahap 2 di Kejari Jakpus," terang Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada <em>Jawa Pos</em>, Rabu (8/1).</p> <p>Dengan pelimpahan tahap dua tersebut, maka dalam waktu dekat keduanya akan menjalani persidangan. Filmon M. W. Lay selaku kuasa hukum Meirizka Widjaja menuturkan bahwa saat ini masih menunggu jadwal untuk persidangan pertama. "Pelimpahan tahap dua sudah, tunggu sidang pertamanya," paparnya.</p> <p>Menurut dia, pihaknya yakin Meirizka Widjaja tidak bersalah. Sebab, kliennya tersebut tidak memberikan persetujuan terkait penyuapan kepada hakim. "Sepengetahuan saya yang berinisiatif Lisa Rahmat untuk memberikan suap ke hakim," ujarnya.</p> <p>Meirizka sama sekali tidak memberikan persetujuan untuk menyuap hakim. Bahkan, tidak mengetahui langkah Lisa Rahmat membayar Zarof Ricar Rp 6 miliar untuk mengamankan kasasi. "Yang untuk hakim PN Surabaya itu juga sebenarnya uang fee pengacara yang disepakati Rp 1,5 miliar. Tapi disalahgunakan Lisa Rahmat untuk menyuap hakim," paparnya.</p> <p>Sebelumnya, Kasus penyuapan hakim dalam kasus Ronald Tannur terus berlanjut. Kali ini Kuasa Hukum Meirizka Widjaja atau ibu dari Ronald Tannur, Filmon M. W. Lay mengklarifikasi terkait peran dari kliennya. Bahwa Meirizka sebenarnya hanya membayar fee pengacara Lisa Rahmat sebesar Rp 1,5 miliar, bukan sebagai uang suap ke hakim.</p> <p>Filmon menuturkan, sesuai berita acara pemeriksaan (BAP) diketahui bahwa awalnya Meirizka dihubungi anak dari Lisa Rahmat terkait kasus Ronald Tannur. Saat itu posisinya Ronald belum mempunyai pengacara. "Saat dihubungi itulah, Meirizka menyebut ke anaknya Lisa Rahmat bahwa buta soal hukum. Tidak memiliki kenalan pengacara," ujarnya.</p> <p>Lantas, anak Lisa Rahmat ini menyatakan akan membantu karena ibunya seorang pengacara. Barulah dihubungkan ke Lisa Rahmat. "Setelah beberapa pertemuan lantas disepakati bahwa Rp 1,5 miliar fee pengacara untuk Lisa Rahmat," paparnya.</p> <p>Uang tersebut dibayarkan secara mencicil sebanyak enam kali. Jadi, uang itu bukan untuk menyuap hakim. "Melainkan fee pengacara, bahkan Lisa Rahmat yang berinisiatif untuk menyuap dengan istilah mengisi pos-pos ditolak ayah Ronald Tannur, Edward Tannur," terangnya.</p>

Kasus dugaan penyuapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) memasuki babak baru. Berkas perkara Meirizka Widjaja lengkap.

Berkas Perkara Meirizka Widjaja Lengkap, Ibu Ronald Tannur dan Lisa Rahmat Diserahkan ke Kejari Jakpus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/filmon-2840830218.jpg" alt="Kuasa hukum Meirizka Widjaja atau Ibu Ronald Tannur, Filmon Lay saat ditemui di Kejagung. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Meirizka Widjaja atau Ibu Ronald Tannur, Filmon Lay saat ditemui di Kejagung. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Kasus penyuapan hakim dalam kasus Ronald Tannur terus berlanjut. Kali ini Kuasa Hukum Meirizka Widjaja atau ibu dari Ronald Tannur, Filmon M. W. Lay mengklarifikasi terkait peran dari kliennya. Bahwa Meirizka sebenarnya hanya membayar fee pengacara Lisa Rahmat sebesar Rp 1,5 miliar, bukan sebagai uang suap ke hakim.&nbsp;</p> <div dir="auto"> <div dir="auto">Filmon menuturkan, sesuai berita acara pemeriksaan (BAP) diketahui bahwa awalnya Meirizka dihubungi anak dari Lisa Rahmat terkait kasus Ronald Tannur. Saat itu posisinya Ronald belum mempunyai pengacara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat dihubungi itulah, Meirizka menyebut ke anaknya Lisa Rahmat bahwa buta soal hukum. Tidak memiliki kenalan pengacara," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, anak Lisa Rahmat menyatakan akan membantu, karena ibunya seorang pengacara. Selain itu, anak Lisa Rahmat adalah sahabat Ronald Tannur sehingga ingin membantu. Setelah itu, barulah dihubungkan ke Lisa Rahmat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah beberapa pertemuan lantas disepakati bahwa Rp 1,5 miliar fee pengacara untuk Lisa Rahmat," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uang tersebut dibayarkan secara mencicil sebanyak enam kali. Itulah kenapa Filmon menegaskan uang itu bukan untuk menyuap hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melainkan fee pengacara, bahkan Lisa Rahmat yang berinisiatif untuk menyuap dengan istilah mengisi pos-pos ditolak ayah Ronald Tannur, Edward Tannur," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia meyakini karena penolakan itulah Edward Tannur tidak menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Lisa lantas meminta persetujuan Meirizka untuk mengisi pos-pos itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam BAP diketahui Meirizka tidak memberikan persetujuan, hanya menjawab Lisa Rahmat bahwa masih pikir-pikir," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itulah, Meirizka juga tidak mengetahui persoalan Lisa Rahmat yang memberikan uang Rp 6 miliar ke Zarof Ricar, sebagai uang suap ke hakim dalam tingkat kasasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak mengetahui uang apa itu. Makanya dalam BAP saya minta tidak dimasukkan. Nanti dibuktikan di pengadilan, itu juga bukan hutang Meirizka. Kan inisiatif Lisa Rahmat," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, terkait rencana pelimpahan Meirizka dan penetapan P21 atau dinyatakan lengkap ditunda. Belum diketahui alasan penundaan tersebut. "Surat Kejagung awalnya Senin ini dilimpahkan, tapi ditunda malahan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kejagung menetapkan Meirizka sebagaibtersangka dalam kasus penyuapan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dan tingkat kasasi. Dalam konferensi pers Kejagung menyebut Meirizka memberikan uang Rp 2 miliar secara bertahap kepada Lisa Rahmat. Lalu Lisa Rahmat menalangi uang Rp 6 miliar untuk penyuapan hakim tingkat kasasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Kuasa hukum Meirizka Widjaja, ibu Ronald Tannur, bantah tuduhan suap hakim. Uang Rp 1,5 miliar disebut sebagai fee pengacara Lisa Rahmat.

Kuasa Hukum Bantah Suap Hakim, Ibu Ronald Tannur Tegaskan Hanya Bayar Fee Pengacara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/1000187571-3265581273.jpg" alt="Dua tersangka kasus dugaan suap terkait vonis bebas terpidana Ronald Tannur dipindahkan ke Rutan Salemba, Jakarta. (Kejaksaan Agung/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dua tersangka kasus dugaan suap terkait vonis bebas terpidana Ronald Tannur dipindahkan ke Rutan Salemba, Jakarta. (Kejaksaan Agung/Antara)</figcaption>
</figure> <div> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah melimpahkan berkas perkara terdakwa tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Berdasar keterangan resmi Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung, pelimpahan tahap tiga tersebut dilaksanakan pada Senin (16/12). Mereka turut mengungkap proses suap SGD 140 ribu kepada tiga hakim tersebut.</p> <p dir="ltr">Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa ketiga terdakwa diduga terlibat dalam korupsi suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara terpidana Ronald Tannur. Para terdakwa terdiri atas Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Mereka diduga telah menerima suap SGD 140 ribu dari Lisa Rachmat yang tidak lain adalah pengacara Ronald Tannur. Uang suap itu diberikan dalam beberapa tahap.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Termasuk amplop berisi uang di Bandara Ahmad Yani Semarang dan pembagian uang di ruang hakim. Dana tersebut digunakan untuk mempengaruhi putusan bebas terhadap terdakwa (Ronald Tannur),&rdquo; terang Harli pada Selasa (17/12).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut, Harli menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penggeledahan di rumah ketiga terdakwa tersebut. Yakni di rumah terdakwa Erintuah Damanik, terdakwa Heru Hanindyo, dan terdakwa Mangapul. Dalam penggeledahan itu ditemukan sejumlah uang dalam bentuk rupiah maupun pecahan uang asing yang diduga merupakan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana suap atas perkara Gregorius Ronald Tannur.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015431739/jpu-limpahkan-berkas-tiga-hakim-di-kasus-suap-vonis-bebas-ronald-tannur-ke-pn-jakpus">JPU Limpahkan Berkas Tiga Hakim di Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur ke PN Jakpus</a></strong></p> <p dir="ltr">Atas perbuatannya ketiga terdakwa didakwa oleh JPU dengan dakwaan primair Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Kemudian subsidair Pasal 12 B Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dan lebih subsidair Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Serta lebih-lebih subsidair Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Tim Jaksa Penuntut Umum selanjutnya akan menunggu jadwal pelaksanaan sidang yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap ketiga terdakwa,&rdquo; pungkas Harli.</p> </div> <div class="signature-text">&nbsp;</div>

Mereka diduga telah menerima suap SGD 140 ribu dari Lisa Rachmat yang tidak lain adalah pengacara Ronald Tannur.

Bagi-bagi Uang Suap Pembebasan Ronald Tannur Diserahkan ke Hakim PN Surabaya di Ruang Hakim dan Bandara Ahmad Yani 

<p></p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/1001427908-3167241162.jpg" alt="Terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur digiring menuju mobil tahanan untuk menjalani masa hukuman di Rutan Medaeng, Minggu (27/10) malam. (Hanif Nashrullah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur digiring menuju mobil tahanan untuk menjalani masa hukuman di Rutan Medaeng, Minggu (27/10) malam. (Hanif Nashrullah/Antara)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemilihan tiga majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani kasus Gregorius Ronald Tannur diduga ada campur tangan Pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Ketiga hakim itu ialah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada peranan LR (dalam penunjukan 3 hakim tersebut)," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (5/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harli mengatakan, Lisa diduga meminta bantuan kepada eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar untuk membantu dikenalkan dengan pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya. Langkah ini diduga sebagai upaya pengaturan pemilihan majelis hakim untuk menangani kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti oleh Ronald Tannur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015277267/tni-polri-kerahkan-pasukan-bantu-korban-erupsi-gunung-lewotobi-laki-laki">TNI-Polri Kerahkan Pasukan Bantu Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"LR kan bertemu dengan ZR untuk dipertemukan dengan pihak PN Surabaya dengan maksud memilih majelis hakim yang sidangkan perkara RT," jelas Harli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap dari pengacara LR untuk membebaskan terdakwa&nbsp;Ronald&nbsp;Tannur&nbsp;dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah dilakukan pemeriksaan pada hari ini Jaksa Penyidik pada Jampidsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, HH dan M, serta Pengacara LR sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015277230/8-kebiasaan-unik-seseorang-yang-memiliki-sedikit-teman-dalam-hidupnya-menurut-psikologi-apakah-termasuk-anti-sosial">8 Kebiasaan Unik Seseorang yang Memiliki Sedikit Teman dalam Hidupnya Menurut Psikologi, Apakah Termasuk Anti Sosial?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Qohar mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi. Para tersangka juga langsung dilakukan penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah dikembangkan, Kejagung juga menangkap&nbsp;Zarof&nbsp;Ricar selaku pensiunan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Dia diduga terlibat dalam permufakatan jahat untuk memberi suap kepada 3 hakim agung guna pembebasan&nbsp;Ronald&nbsp;Tannur&nbsp;di tingkat kasasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terbaru, penyidik menetapkan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja sebagai tersangka. Dia diduga terlibat aktif dalam upaya suap kepada ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya bersama pengacara Lisa Rahman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015277220/menurut-psikologi-ini-9-tanda-seseorang-memiliki-karakter-pemikir-tingkat-tinggi-yang-bisa-memberi-dampak-besar">Menurut Psikologi, Ini 9 Tanda Seseorang Memiliki Karakter Pemikir Tingkat Tinggi yang Bisa Memberi Dampak Besar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para hakim sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Ayat (2) Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara terhadap pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.</div>

"Ada peranan LR (dalam penunjukan 3 hakim tersebut)," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (5/11).

Pengacara Lisa Rahmat Diduga Ikut Mengatur Pemilihan 3 Hakim yang Tangani Kasus Ronald Tannur

Lisa Rahmat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lisa Rahmat

Berita Terkini

Saksi Akui Pernah Antar Uang SGD 250 Ribu ke Zarof Ricar Diperintah Lisa Rachmat

Berkas Perkara Meirizka Widjaja Lengkap, Ibu Ronald Tannur dan Lisa Rahmat Diserahkan ke Kejari Jakpus

Kuasa Hukum Bantah Suap Hakim, Ibu Ronald Tannur Tegaskan Hanya Bayar Fee Pengacara

Bagi-bagi Uang Suap Pembebasan Ronald Tannur Diserahkan ke Hakim PN Surabaya di Ruang Hakim dan Bandara Ahmad Yani

Pengacara Lisa Rahmat Diduga Ikut Mengatur Pemilihan 3 Hakim yang Tangani Kasus Ronald Tannur

Download Aplikasi JawaPos.com