<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/22/Sidang-putusan-kasus-suap-vonis-bebas-Ronald-Tannur-180625-RIV-7-903414791.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat. (Rivan Awal Lingga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat. (Rivan Awal Lingga/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi pengacara terpidana Ronald Tannur, Lisa Rachmat. Sehingga vonis terhadap yang bersangkutan tetap 14 tahun penjara sebagaimana putusan pengadilan tingkat banding.</p> <p>&ldquo;Tolak kasasi PU (penuntut umum) dan terdakwa,&rdquo; demikian petikan amar putusan Perkara Nomor 12346 K/PID.SUS/2025 dilansir laman Info Perkara MA RI dikutip dari <em>Antara</em>, Senin (22/12).</p> <p>Perkara kasasi itu diadili oleh Hakim Agung Jupriyadi selaku ketua majelis, bersama dua hakim anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Suradi. Perkara diputus pada Jumat (19/12). Saat ini sedang dalam proses minutasi.</p> <p>Lewat putusan ini, MA tidak mengubah vonis pengadilan pada tingkat sebelumnya. Dengan begitu, Lisa Rachmat tetap dihukum dengan pidana seperti yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</p> <p>Diketahui, majelis hakim banding memperberat hukuman Lisa Rachmat menjadi 14 tahun penjara. Pengacara Ronald Tannur, terpidana kasus pembunuhan kekasihnya, itu juga dijatuhi pidana denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.</p> <p>Vonis banding dimaksud lebih berat dibanding putusan pengadilan tingkat pertama. Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Lisa dengan pidana penjara 11 tahun dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.</p> <p>Lisa Rachmat dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus pemufakatan jahat berupa pemberian suap untuk pengondisian kasus Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya dan MA.&nbsp;Suap itu diberikan untuk mengondisikan perkara Ronald Tannur agar majelis hakim di pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas dan majelis hakim di tingkat kasasi memperkuat putusan bebas itu.</p> <p>Lisa melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a&nbsp;<em>juncto</em>&nbsp;pasal 18 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>

Mahkamah Agung tolak permohonan kasasi pengacara terpidana Ronald Tannur, Lisa Rachmat. Lisa tetap dihukum 14 tahun penjara

MA Tolak Kasasi Lisa Rachmat, Vonis Tetap 14 Tahun Penjara Terkait Kasus Ronald Tannur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/JKT_-Sidang-tuntutan-kasus-suap-vonis-bebas-Ronald-Tannur_SALMAN-TOYIBI-07JPG-2255321381.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Zarof Ricar (kiri) dan Meirizka Widjaja (kanan) usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Zarof Ricar (kiri) dan Meirizka Widjaja (kanan) usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, divonis dengan hukuman pidana 16 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat meyakini, Zarof Ricar terbukti menerima suap dan gratifikasi.<br />&nbsp;<br />&ldquo;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim, Rosihan Juhriah Rangkuti saat membacakan amar putusan di PN Jakpus, Rabu (18/6).</p> <p>Zarof Ricar terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama-sama pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, untuk memberi uang sejumlah Rp 5 miliar kepada ketua majelis kasasi MA, Hakim Agung Soesilo. Uang suap tersebut dengan maksud untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi Ronald Tannur agar divonis vonis bebas.</p> <p>Perkara Ronald Tannur di tingkat kasasi diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Soesilo dengan hakim anggota Sutarjo dan Ainal Mardhiah. Namun, pada Selasa, 22 Oktober 2024, MA membatalkan vonis bebas Ronald Tannur dan menjatuhkan hukuman pidana lima tahun penjara.</p> <p>Namun, putusan perkara nomor: 1466/K/Pid/2024 diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion oleh ketua majelis Soesilo. Menurutnya, dari fakta di persidangan, tak ada niat jahat atau mens rea dari Ronald Tannur untuk membunuh Dini Sera Afriyanti.</p> <p>Zarof juga terbukti menerima gratifikasi kurang lebih sebesar Rp 915 miliar dan emas logam mulia sebanyak 51 kilogram dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK).</p> <p>Zarof Ricar terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 B juncto Pasal 15 juncto Pasal 18 UU Tipikor.</p> <p>Meski demikian, vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut hukuman pidana 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.</p> <p>Sementara, mantan pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, divonis&nbsp;dengan pidana penjara selama 11 tahun. Lisa juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.</p> <p>&ldquo;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun,&rdquo; ucap Hakim Rosihan Juhriah.</p> <p>Majelis hakim meyakini, Lisa bersama-sama dengan Meirizka Widjaja, Ibunda Ronald Tannur, terbukti menyuap majelis hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo terkait pengurusan perkara pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Uang suap untuk tiga hakim itu senilai Rp 1 miliar dan SGD 308.000.</p> <p>Melalui uang suap itu, Ronald Tannur divonis bebas oleh PN Surabaya. Setelah itu, Lisa bersama-sama dengan Zarof Ricar juga disebut melakukan pemufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah Rp 5 miliar kepada ketua majelis kasasi MA hakim agung Soesilo.</p> <p>Upaya tersebut dengan maksud untuk memengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur pada tingkat kasasi.</p> <p class="class-paragraph">Sedangkan, Meirizka Widjaja Ibunda Ronald Tannur, divonis pidana &nbsp;tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Meirzka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.</p> <p>"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dilakukan penahanan di Rutan,&rdquo; ujar Hakim Rosihan Juhriah.</p> <p>Meirizka bersama-sama dengan Lisa Rachmat selaku pengacara Ronald Tannur terbukti menyuap majelis hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo dalam pengurusan perkara pembunuhan Dini Sera Afriyanti.</p> <p>Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang meminta Meirizka dihukum dengan pidana empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.</p> <p>Meirizka terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Tiga terdakwa dalam kasus suap dan gratifikasi di Mahkamah Agung dijatuhi hukuman penjara, termasuk mantan pejabat tinggi.

Eks Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara, Lisa Rachmat 11 Tahun dan Ibu Ronald Tannur 3 Tahun Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/JKT_-Sidang-tuntutan-kasus-suap-vonis-bebas-Ronald-Tannur_SALMAN-TOYIBI-05JPG-3815803404.jpg" alt="Terdakwa dugaan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/5/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa dugaan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/5/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Lisa Rachmat, melalui tim kuasa hukumnya menyatakan keberatan atas tuntutan 14 tahun penjara yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara dugaan suap vonis bebas terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Lisa Rachmat merupakan mantan pengacara Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan yang divonis bebas pada pengadilan tingkat pertama.</p> <p>Kuasa hukum Lisa, Andi Syarifuddin, menyebut dakwaan terhadap kliennya tidak berdasar secara hukum. Menurutnya, selama proses persidangan berlangsung, tidak ditemukan satu pun alat bukti utama yang menunjukkan keterlibatan Lisa dalam tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kami tidak menemukan fakta yuridis bahwa klien kami, Lisa Rahmat, melakukan tindak pidana suap seperti yang didakwakan. Tidak ada dua alat bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP. Ini berarti secara hukum, Lisa Rahmat harus diputus bebas,&rdquo; kata Andi dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5).</p> <p>Andi mengklaim, seluruh proses hukum terhadap Lisa sejak awal telah menyalahi prosedur hukum acara pidana. Ia mengungkapkan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Lisa dilakukan beberapa bulan setelah peristiwa, tanpa surat perintah resmi dan tidak melalui proses penyelidikan yang sah.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Penangkapan dan penyitaan dilakukan tanpa penyelidikan dan penyidikan yang sah. Ini adalah cacat hukum yang serius. Apa pun yang terjadi setelahnya tidak bisa dijadikan dasar hukum yang sah untuk menghukum seseorang,&rdquo; ucap Andi.</p> <p>Ia pun menyebut, barang bukti yang disita, seperti ponsel dan catatan pribadi diperoleh tanpa prosedur legal yang benar. Ia menilai hal tersebut melanggar prinsip due process of law dan asas legalitas dalam hukum pidana.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Jika prosedur dasarnya saja sudah cacat, maka seluruh proses hukum setelahnya menjadi tidak sah,&rdquo; paparnya.</p> <p>Dalam persidangan, lanjut Andi, tim kuasa hukum juga menghadirkan ahli pidana yang memperkuat argumen pembelaan. Keterangan ahli menyebut bahwa bukti berupa chat dan catatan pribadi tidak dapat berdiri sendiri dan wajib dilengkapi dengan dua alat bukti utama.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Jika hanya berdasarkan chat dan catatan tanpa didukung dua alat bukti utama, maka proses hukum ini seharusnya dihentikan di tahap penyelidikan. Itu disampaikan langsung oleh ahli pidana yang kami hadirkan di pengadilan,&rdquo; tegas Andi.</p> <p>Lebih lanjut, Andi menyoroti bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa tidak memberikan kesaksian yang secara langsung mengaitkan Lisa dengan dugaan suap.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Tidak ada satu pun saksi yang melihat atau mendengar Lisa menyerahkan uang kepada hakim. Ini memperkuat bahwa dakwaan tidak didukung bukti yuridis apa pun,&rdquo; tegasnya.</p> <p class="class-paragraph">Karena itu, tim pengacara menyatakan bahwa tuntutan terhadap Lisa tidak memiliki landasan yuridis dan justru mencederai prinsip keadilan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Tuntutan yang menyatakan Lisa bersalah sangat bertentangan dengan fakta persidangan dan prinsip keadilan. Hukum harus dijalankan dengan kejujuran dan bukti, bukan asumsi dan tekanan,&rdquo; tutur Andi.</p> <p>Sebelumnya, pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dituntut 14 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa menyakini, Lisa bersalah memberikan suap terkait vonis bebas Ronald dalam kasus kematian Dini Sera.</p> <p>"Menuntut agar supaya majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan menyatakan terdakwa Lisa Rachmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi memberikan suap dan menerima gratifikasi," ucap jaksa membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/5)</p> <p>"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun," sambungnya.</p> <p>Selain hukuman pidana badan, Jaksa juga menuntut Lisa Rachmat untuk membayar denda Rp 750 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman badan selama 6 bulan.</p> <p>Lisa Rachmat dituntut melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a juncto Pasal 18 dan Pasal 15 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.</p>

Lisa Rachmat, mantan pengacara Ronald Tannur, dituntut 14 tahun penjara dalam kasus suap vonis bebas, pengacaranya menolak tuduhan tersebut.

Pengacara Lisa Rachmat Tak Terima Dituntut 14 Tahun dari Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/1000426160-1213542980.jpg" alt="Penasihat hukum terpidana Ronald Tannur, Lisa Rachmat (kiri) dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/5). (Agatha Olivia Victoria/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penasihat hukum terpidana Ronald Tannur, Lisa Rachmat (kiri) dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/5). (Agatha Olivia Victoria/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Penasihat hukum terpidana Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dituntut agar dijatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan itu terkait kasus dugaan pemufakatan jahat pemberian suap untuk pengondisian kasus kliennya di Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA).</p> <p>Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) Nurachman Adikusumo menambahkan, Lisa juga dituntut agar dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan profesi sebagai advokat.</p> <p>&rdquo;Kami menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemufakatan jahat untuk pemberian suap secara bersama-sama dan telah memberikan suap, sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif kedua dan kumulatif kedua,&rdquo; ucap JPU Nurachman Adikusumo dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta seperti diansir dari <em>Antara</em>, Rabu (28/5).</p> <p>JPU meyakini Lisa telah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 15 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Sebelum melayangkan tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal memberatkan. Yakni perbuatan Lisa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>&rdquo;Perbuatan terdakwa juga telah mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap institusi lembaga peradilan yudikatif serta terdakwa tidak kooperatif dalam persidangan,&rdquo; ungkap JPU Nurachman Adikusumo.</p> <p>Sementara itu, terdapat pula hal meringankan yang dipertimbangkan JPU sebelum mengajukan tuntutan, yakni Lisa belum pernah dihukum. Dalam kasus tersebut, Lisa Rachmat didakwa memberikan suap kepada hakim di PN Surabaya sebesar Rp 4,67 miliar serta hakim di MA sebesar Rp 5 miliar.</p> <p>Suap diduga diberikan Lisa untuk mengondisikan perkara Ronald Tannur, baik di tingkat pertama maupun kasasi, supaya majelis hakim di tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas Ronald Tannur dan di tingkat kasasi memperkuat putusan bebas tersebut.</p> <p>Atas perbuatannya, Lisa terancam pidana pada pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf a dan pasal 15 jo pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

Penasihat hukum terpidana Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dituntut agar dijatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda Rp 750 juta

Pengacara Ronald Tannur Dituntut 14 Tahun Penjara dan Profesi Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/20250225_111210-2-2145268954.jpg" alt="Pengacara Lisa Rachmat dan Gregorius Ronald Tannur bersaksi dalam sidang suap tiga hakim PN Surabaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Pengacara Lisa Rachmat dan Gregorius Ronald Tannur bersaksi dalam sidang suap tiga hakim PN Surabaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Lisa Rachmat membantah memberikan uang kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk membebebaskan Gregorius Ronald Tannur dari kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Lisa saat menjadi saksi tiga hakim PN Surabaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (25/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, Lisa membantah telah memberikan Rp 1 miliar dan SGD 120 ribu ke Hakim Heru Hanindyo. Lisa mengatakan catatan terkait uang itu adalah honor dirinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di dakwaan itu Pak Heru menerima Rp 1 miliar dan SGD 120 ribu?" tanya salah satu kuasa hukum Heru Hanindyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu sudah saya sampaikan bahwa itu honor saya dari klien kebetulan majelisnya Pak Heru, dan itu hanya tulisan saya saja. Saya minta maaf Pak Heru," jawab Lisa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015688876/ronald-tannur-sebut-korban-dini-sera-afrianti-hanya-teman-pemandu-karaoke-alias-lc">Ronald Tannur Sebut Korban Dini Sera Afrianti Hanya Teman Pemandu Karaoke Alias LC</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak pernah diserahkan ke Pak Heru?" tanya kuasa hukum Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak, bukan untuk Pak Heru, itu honor saya, kebetulan majelisnya Pak Heru," jawab Lisa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lisa juga didalami terkait duit tersebut. Sambil minta maaf, Lisa kembali menegaskan jika uang itu adalah honornya dan tidak pernah diserahkan ke Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan secara nyata, Saudara sudah disumpah di sini karena menyangkut nama baik saya. Apakah Saudara menyerahkan uang itu kepada saya?" tanya Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak," jawab Lisa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekali lagi yang disebutkan 500 tambah 500 tambah 120 ribu, kemudian ada foto uang dollar itu, saya nggak tahu itu nggak jelas tadi. Ditulis Pak Heru Ronald kemudian yang slip money changer, ditulis P Heru Ronald. Itu Saudara kasih nggak ke saya?" tanyanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak, saya minta maaf Pak, karena saya untuk, itu untuk catatan saya, saya hanya mengambil gamblangnya saja, yang karena Pak Heru, kebetulan, dalam perkara saya itu adalah Pak Heru. Itu saja," jawab Lisa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lisa lagi-lagi minta maaf karena sudah menulis nama Heru dalam catatan duit tersebut. Heru mengatakan Lisa lancang menuliskan namanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu siapa yang menulis?" cecarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya Pak, minta maaf," jawab Lisa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa sekali lancang Saudara tulis nama saya tapi Saudara tidak memberikan, ini kan jadi ambigu seperti ini," telisiknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak puas dengan jawaban Lisa, Heru kembali menanyakan soal pemberian uang oleh Lisa kepadanya dalam berbagai mata uang. Lisa mengatakan tak pernah memberikan uang ke Heru.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pernahkah Saudara memberikan uang kepada saya dalam bentuk rupiah, penah?" cecar lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak," timpal Lisa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun, sebanyak tiga&nbsp;hakim&nbsp;Pengadilan Negeri&nbsp;Surabaya&nbsp;yang mengadili terpidana kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tannur didakwa menerima suap Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu atau total Rp 4,6 miliar. Suap itu berkaitan vonis bebas terhadap vonis bebas Ronald Tannur atas kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, tiga&nbsp;hakim&nbsp;PN&nbsp;Surabaya&nbsp;yang didakwa atas kasus suap vonis bebas Ronald Tannur di antaranya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Rincian penerimaan uang tersebut di antaranya, Erintuah Damanik menerima sebesar SGD 48 ribu dari Meirizka Widjaja dan Lisa Rahmat. Selanjutnya, Meirizka Widjaja dan Lisa Rahmat kembali memberikan uang sebesar SGD 140 ribu kepada tiga&nbsp;hakim&nbsp;tersebut, dengan pembagian, Erintuah Damanik sebesar SGD 38 ribu, Heru Hanindyo dan Mangapul masing-masing sebesar SGD 36 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Atas perbuatannya, tiga&nbsp;Hakim&nbsp;PN&nbsp;Surabaya&nbsp;yakni, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div> </div> </div>

Pengacara Lisa Rachmat membantah memberikan uang kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk membebebaskan Gregorius Ronald Tannur.

Lisa Rachmat Bantah Beri Uang ke Hakim PN Surabaya untuk Bebaskan Ronald Tannur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/WhatsApp-Image-2025-01-09-at-121358-788503335.jpeg" alt="Tersangka Meirizka Widjaja dan Lisa Rachmat menjalani pelimpahan tahap II pada Rabu (8/1). (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Tersangka Meirizka Widjaja dan Lisa Rachmat menjalani pelimpahan tahap II pada Rabu (8/1). (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>&ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan berkas perkara dan tersangka Meirizka Widjaja serta Lisa Rachmat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus).</p> <p>Usai pelimpahan tahap II tersebut, kedua tersangka yang terseret dalam kasus suap putusan bebas Gregorius Ronald Tannur itu menjalani penahanan di dua lokasi berbeda.&nbsp;</p> <p>Direktur Penuntutan Pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Sutikno menyampaikan, satu tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.</p> <p>Sedangkan satu tersangka lain ditahan di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Mereka ditahan sambil menunggu jadwal sidang perdana yang bakal diselenggarakan dalam waktu dekat.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Tersangka Meirizka Widjaja dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan tersangka Lisa Rachmat dilaksanakan penahanan di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur,&rdquo; terang Sutikno pada Kamis (9/1).&nbsp;</p> <p>Dia menjelaskan bahwa serah terima berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dalam kasus tersebut dilaksanakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum di Kejari Jakpus pada Rabu (8/1).</p> <p>&rdquo;Penyerahan tahap II atas nama tersangka Meirizka Widjaja dan Lisa Rachmat dilaksanakan di Kejari Jakarta Pusat,&rdquo; ungkap Sutikno kepada awak media.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa kedua tersangka segera menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.</p> <p>Kedua tersangka bakal menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Meski jadwal sidang belum keluar, dipastikan bahwa sidang perdana dilakukan dalam waktu dekat.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Setelah dilakukan tahap II, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan Surat Dakwaan untuk pelimpahan berkas perkara <em>a quo</em> ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,&rdquo; terang Harli.</p>

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan berkas perkara dan tersangka Meirizka Widjaja serta Lisa Rachmat kepada Kejari Jakarta Pusat.

Pelimpahan Tahap II Kasus Suap Putusan Bebas Rampung, Ibu dan Pengacara Ronald Tannur Ditahan di Lokasi Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/Tahap-II-Ibu-dan-PH-Ronald-Tannur6-3479586498.jpeg" alt="Tersangka Meirizka Widjaja dan Lisa Rachmat menjalani pelimpahan tahap II pada Rabu (8/1). (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Tersangka Meirizka Widjaja dan Lisa Rachmat menjalani pelimpahan tahap II pada Rabu (8/1). (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong> Pelimpahan tahap II tersangka Meirizka Widjaja dan Lisa Rachmat sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (8/1). Kedua tersangka yang terseret dalam kasus suap putusan bebas Gregorius Ronald Tannur itu tinggal menunggu waktu untuk menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar membeber beberapa fakta terkait dengan perkara yang menjerat ibu dan penasihat hukum Ronald Tannur tersebut. Melalui keterangan resmi pada Kamis (9/1), Harli menjelaskan bahwa pada 6 Oktober 2023 lalu Meirizka Widjaja menemui Lisa Rachmat di kantor Lisa Associate Jalan Kendal Sari Raya Nomor 51-52 Surabaya.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Dalam pertemuan tersebut membahas hal-hal apa saja yang perlu dibiayai oleh tersangka MW (Meirizka Widjaja) dalam pengurusan perkara (Ronald Tannur) dan langkah-langkah yang akan ditempuh,&rdquo; terang Harli.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Setelah itu, sesuai dengan permintaan Lisa Rachmat, Meirizka Widjaja menyerahkan uang kepada Lisa Rachmat dengan nilai total Rp 1,5 miliar. Selanjutnya pada awal 2024, Lisa Rachmat menemui ketua Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) dan mendapat informasi bahwa perkara Ronald Tannur disidangkan oleh hakim Erintuah Damanik, Mangapul, Heru Hanindyo.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Bahwa selanjutnya sekira tanggal 1 Juni 2024, bertempat di Gerai Dunkin Donuts Bandara Ahmad Yani Semarang, tersangka LR (Lisa Rachmat) menyerahkan sebuah amplop yang berisi uang dollar singapura sejumlah SGD 140 ribu dengan pecahan SGD seribu kepada saksi Erintuah Damanik,&rdquo; terang Harli.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dua minggu berselang, lanjut Harli, Erintuah Damanik menyerahkan dan membagi uang tersebut kepada Mangapul dan Heru Hanindyo di ruangan Mangapul. Masing-masing mendapatkan uang sebesar SGD 38 ribu untuk Erintuah Damanik, sebesar SGD 36 ribu untuk Mangapul, dan sebesar SGD 36 ribu untuk Heru Hanindyo.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Selanjutnya selain untuk para hakim yang menangani perkara, sejumlah SGD 20 ribu untuk ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan SGD 10 ribu untuk saksi Siswanto selaku paniteranya akan tetapi uang sejumlah SGD 20 ribu untuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan SGD 10 ribu untuk saksi Siswanto selaku panitera belum diserahkan kepada yang bersangkutan dan masih dipegang oleh saksi Erintuah Damanik,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Pada 29 Juni 2024, Lisa Rachmat bertemu dengan saksi Erintuah Damanik di Bandara Ahmad Yani Semarang, tepatnya di merchant Dunkin Donuts. Saat itu Lisa Rachmat menyerahkan uang kepada Erintuah Damanik sebesar SGD 48 ribu. Kemudian Erintuah Damanik merumuskan redaksional putusan bebas terdakwa Ronald Tannur dan dilakukan revisi oleh Heru Hanindyo.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Pada 24 Juli 2024, majelis hakim yang terdiri atas Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo membacakan putusan perkara Ronald Tannur dengan amar putusan bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur. Kini tiga hakim itu juga harus berurusan dengan penyidik Kejagung dalam perkara suap putusan Ronald Tannur. Mereka terseret dalam kasus yang menuai perhatian publik tersebut.&nbsp;</p>

Sesuai dengan permintaan Lisa Rachmat, Meirizka Widjaja menyerahkan uang kepada Lisa Rachmat dengan nilai total Rp 1,5 miliar.

Kongkalikong Meirizka Widjaja dan Lisa Rachmat Demi Putusan Bebas Ronald Tannur, Rela Siapkan Rp 1,5 Miliar untuk Suap Hakim

Lisa Rachmat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lisa Rachmat

Berita Terkini