<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/New-Project-25-2307474829.jpg" alt="Muyawarah Kubro NU di Ponpes Lirboyo Kediri menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik di tubuh PBNU. (Instagram @ala_NU)" width="100%">
<figcaption>Muyawarah Kubro NU di Ponpes Lirboyo Kediri menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik di tubuh PBNU. (Instagram @ala_NU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ishlahiyah Kediri KH. Muhibul Aman menyatakan bahwa keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Mustasyar PBNU Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur (Jatim) pada Kamis (25/12) bersifat final, sah, dan mengikat. Dia menegaskan bahwa keputusan itu harus diikuti oleh seluruh jam&rsquo;iyyah Nahdlatul Ulama. Sebab, keputusan tersebut sah secara moral, organisatoris, maupun konstitusional. Keterangan itu disampaikan oleh KH. Muhibul Aman dalam menyikapi dinamika organisasi yang berkembang pasca pertemuan kiai sepuh NU di Lirboyo. Melalui keterangan tertulis pada Sabtu (27/12), KH Muhibul Aman menjelaskan bahwa dirinya mendapat amanat sebagai moderator dalam Rapat Konsultasi tersebut. Dia menyatakan, pertemuan itu dilangsungkan dalam rangka ishlah, peneguhan adab jam&rsquo;iyyah, serta pengembalian tata kelola organisasi. Tujuannya tidak lain supaya organisasi PBNU berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama. Sehingga tidak ada keputusan-keputusan yang melenceng dan keluar dari aturan yang sudah jelas tersebut. &rdquo;Rapat itu mempertemukan Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, serta dihadiri para mustasyar dan kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama,&rdquo; kata KH. Muhibul Aman dalam keterangan tersebut. Musyawarah tersebut, lanjut dia, menghasilkan kesepakatan bersama yang menjadi pijakan penting untuk mengakhiri polemik dan kontroversi konflik internal NU. Keputusan dari pertemuan itu juga tegas mengembalikan kepemimpinan jam&rsquo;iyyah sesuai dengan hasil Muktamar ke-34 NU. Hasil muktamar yang dia maksud tidak lain adalah posisi KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum PBNU. Keduanya juga diberi mandat untuk mempersiapkan dan memimpin pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. KH. Muhibul Aman menegaskan bahwa keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah&ndash;Mustasyar PBNU merupakan hasil musyawarah para pemangku otoritas jam&rsquo;iyyah NU yang selaras dengan Anggaran Dasar NU, persisnya aturan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang prinsip musyawarah serta kepemimpinan kolektif-kolegial. Lebih lanjut, dia menekankan, berdasar Anggaran Dasar NU Pasal 9 dan Pasal 10 serta Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 16 dan Pasal 17 tidak dikenal mekanisme pemberhentian ketua umum PBNU maupun pengangkatan pejabat ketua umum PBNU di luar forum Muktamar. Karena itu, seluruh keputusan, pernyataan, dan tindakan sepihak yang menyatakan pemberhentian ketua umum PBNU atau pengangkatan pejabat ketua umum PBNU dinyatakan tidak sah, batal demi hukum organisasi, dan tidak memiliki legitimasi jam&rsquo;iyyah NU. &rdquo;Dengan demikian, kepemimpinan Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-34 adalah kepemimpinan yang sah, legal, dan konstitusional, serta tidak pernah gugur dan tidak dapat dibatalkan oleh tindakan sepihak apa pun di luar mekanisme muktamar,&rdquo; jelasnya. Melalui pernyataan sikap itu, KH. Muhibul Aman turut menyerukan kepada seluruh warga dan struktur NU untuk menghentikan polemik, apalagi dengan narasi yang memperuncing konflik. Dia meminta semua pihak kembali kepada adab berjam&rsquo;iyyah dan menaati keputusan musyawarah. &rdquo;Setiap bentuk pengingkaran terhadap keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU merupakan pelanggaran adab jam&rsquo;iyyah dan tata tertib organisasi, yang pada akhirnya hanya akan merugikan Nahdlatul Ulama sendiri,&rdquo; pungkasnya.

KH. Muhibul Aman tegaskan keputusan Rapat PBNU Ponpes Lirboyo Jatim final dan mengikat. Simak hasil musyawarah serta pernyataan penting.

Keputusan Rapat PBNU di Ponpes Lirboyo Jatim Bersifat Final dan Mengikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/SAID-25-4235086784.jpg" alt="Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) serta mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) memberikan pernyataan pers kepada wartawan di Pesantren Al-Tsaqafah (24/10) malam. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) serta mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) memberikan pernyataan pers kepada wartawan di Pesantren Al-Tsaqafah (24/10) malam. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, menegaskan seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo harus dijalankan secara konsisten oleh semua pihak. Musyawarah Kubro itu menghasilkan tiga kesepakatan penting dalam menjaga persatuan serta marwah Jam&rsquo;iyah Nahdlatul Ulama (NU). Penegasan itu disampaikan KH Said Aqil dalam Musyawarah Kubro bertema Meneguhkan Keutuhan Jam&rsquo;iyyah Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Minggu (21/12). Forum tersebut dihadiri para kiai sepuh serta perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dari berbagai daerah di Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Kiai Said menjelaskan, setiap keputusan yang lahir dari Musyawarah Kubro merupakan hasil dari proses dialog yang panjang, terbuka, dan melibatkan unsur wilayah serta cabang secara representatif. &ldquo;Apa yang disepakati dalam musyawarah ini melalui diskusi yang cukup panjang. Kita meyakini hasilnya sebagai shautul haq, kalimatul haq, dan mauqiful haq. Karena itu, keputusan ini harus ditindaklanjuti sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran,&rdquo; ujarnya. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya atas dinamika dan konflik internal yang belakangan mencuat di tubuh PBNU hingga menjadi perhatian publik. Menurut Kiai Said, situasi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat NU selama ini dikenal sebagai organisasi yang menjunjung nilai moderasi dan keseimbangan dalam menyikapi perbedaan. &ldquo;Ini sungguh ironis dan memalukan. NU yang selama ini dikenal moderat, tawassuth, dan tawazun, serta sering menjadi penengah berbagai konflik, justru kini menghadapi persoalan di internal sendiri,&rdquo; tuturnya. Dalam kesempatan itu, Kiai Said mengajak seluruh elemen NU, mulai dari pengurus, kiai, hingga mustasyar, untuk melakukan introspeksi dan muhasabah secara bersama-sama. Ia menegaskan, menjaga keutuhan NU adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya satu kelompok atau individu tertentu. &ldquo;Mari kita bermuhasabah bersama. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, auditlah diri kita sebelum kita diaudit oleh Allah SWT. Amanah menjaga NU ini sangat berat dan harus dipikul bersama,&rdquo; imbuhnya. Adapun, Musyawarah Kubro menghasilkan tiga kesepakatan. Kesepakatan pertama adalah memohon kepada kedua belah pihak yang berselisih agar melakukan islah atau rekonsiliasi dalam batas waktu paling lambat tiga hari. Islah tersebut dihitung sejak Minggu, 21 Desember 2025, pukul 12.00 WIB. Para peserta berharap upaya perdamaian dapat segera tercapai demi menjaga keutuhan Jam&rsquo;iyyah Nahdlatul Ulama. &ldquo;Kedua, jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, maka kedua belah pihak menyerahkan mandat kepada Mustasyar untuk membentuk panitia Muktamar yang netral dengan batas waktu paling lama satu hari ke depan terhitung sejak batas akhir islah,&rdquo; sebagaimana tertuang dalam hasil Musyawarah Kubro NU. Kesepakatan ketiga menyebutkan, apabila opsi pertama dan kedua tidak terpenuhi, para peserta Musyawarah Kubro sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB). Pelaksanaan MLB tersebut akan didasarkan pada kesepakatan Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC) NU yang hadir dalam Musyawarah Kubro. "Adapun waktunya, paling lambat sebelum Rombongan Haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan," pungkasnya.

KH Said Aqil Siroj minta 3 kesepakatan Musyawarah Kubro Lirboyo ditindaklanjuti agar keutuhan NU tetap terjaga. Simak rincian pentingnya di

Kiai Said Aqil Minta 3 Kesepakatan Hasil Musyawarah Kubro Lirboyo Ditindaklanjuti, Demi jaga Keutuhan NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-sebut-nonmuslim-kafir-dinilai-jadi-langkah-nu-hapus-diskriminasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: NU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: NU</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah dinamika yang mengguncang internal Nahdlatul Ulama (NU), kyai-kyai sepuh kembali menggelar musyawarah kubro. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung di Aula Al-Muktamar, Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur (Jatim), pada Minggu (20/12). Agenda tersebut dilaksanakan dengan maksud mengokohkan soliditas dan keutuhan organisasi. Menurut Pengasuh Ponpes Lirboyo KH. Abdul Mu&rsquo;id Shohib (Gus Mu&rsquo;id), musyawarah kubro merupakan agenda strategis. Agenda besok akan dihadiri kyai sepuh NU yang terdiri atas para mustasyar dan sesepuh NU. Diantaranya KH. M. Anwar Manshur, ​KH. Nurul Huda Djazuli, ​KH. Ma&rsquo;ruf Amin, ​KH. Said Aqil Siradj, ​KH. Umar Wahid, dan KH. Kholil As&rsquo;ad.&nbsp; Gus Mu&rsquo;id menyampaikan bahwa musyawarah kubro tersebut merupakan puncak rangkaian pertemuan silaturahmi para masyayikh yang berlangsung di Ponpes Al-Falah Ploso pada 30 November 2025 dan Ponpes Tebuireng pada 6 Desember 2025 lalu. Dia menyatakan bahwa musyawarah kubro itu adalah wujud ikhtiar kolektif sesepuh NU dalam menjaga ukhuwah. &rdquo;Pertemuan ini menjadi wujud ikhtiar kolektif para sesepuh dalam menjaga ukhuwah jam&rsquo;iyyah di bawah bimbingan kebijaksanaan para ulama,&rdquo; kata dia dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Sabtu (20/12).&nbsp; Lebih lanjut, Gus Mu'id menyampaikan bahwa pertemuan tersebut digelar dengan tema Meneguhkan Keutuhan Jam&rsquo;iyyah Nahdlatul Ulama. Forum tersebut akan dihadiri oleh jajaran mustasyar, syuriyah, dan tanfidziyah PBNU. Pimpinan Badan Otonom, Rais dan Ketua PWNU dari seluruh Indonesia juga dijadwalkan hadir secara langsung. &rdquo;Turut diundang pengurus PCNU se-Indonesia, PCINU se-dunia, serta para masyayikh pengasuh pondok pesantren (Ashabul Ma&rsquo;ahid),&rdquo; kata Gus Mu&rsquo;id. Lewat musyawarah kubro tersebut, masih kata Gus Mu&rsquo;id, para sesepuh NU berharap tercipta ruang dialog yang sejuk, arif, dan berlandaskan pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama&rsquo;ah an-Nahdliyah. Menurut dia, itu sangat krusial demi memastikan NU tetap tegak sebagai jam&rsquo;iyyah diniyyah ijtima&rsquo;iyyah atau organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.&nbsp; &rdquo;Yang konsisten berkhidmat bagi umat, bangsa, dan negara,&rdquo; pungkasnya.. &nbsp; &nbsp;

Di tengah dinamika yang mengguncang internal NU, kyai-kyai sepuh kembali menggelar musyawarah kubro di Kediri, Jatim, pada 20 Desember 2025.

Kokohkan Soliditas Organisasi, Besok Kyai Sepuh NU Kembali Gelar Musyawarah Kubro di Ponpes Lirboyo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/pbnuuuu-3723202932.jpg" alt="etua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya melakukan silaturahmi kepada para masyayikh di Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, Kamis (27/11)." width="100%">
<figcaption>etua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya melakukan silaturahmi kepada para masyayikh di Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, Kamis (27/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya melakukan silaturahmi kepada para masyayikh di Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, pada Kamis (27/11). Gus Yahya hadir bersama Katib Syuriah PBNU KH Nurul Yaqin Ishaq serta Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni. Rombongan tersebut menemui dua masyayikh sepuh Lirboyo, yakni KH M. Anwar Mansur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus. &ldquo;Selain nyuwun duko, sowan merupakan ikhtiar melanjutkan amanat para alim ulama dalam musyawarah 23 November silam untuk menjaga marwah jamiyah, merawat kesejukan, dan mengupayakan ishlah dzat al-bayn di tengah dinamika yang berkembang,&rdquo; kata Gus Yahya melalui akun Instagram resminya @yahyacholilstaquf. Ia berharap, kebijaksanaan para masyayikh dapat menjadi penerang bagi langkah PBNU dalam menjaga suasana organisasi tetap teduh dan tertib sesuai koridor konstitusi. &ldquo;Semoga kebijaksanaan para masyayikh menjadi penerang langkah kita semua dalam menjaga Nahdlatul Ulama tetap teduh, tertib, dan dalam koridor konstitusi, insyaallah,&rdquo; ucapnya. Rencana keberangkatan ke Lirboyo sebenarnya telah disampaikan Gus Yahya sehari sebelumnya dalam jumpa pers di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (26/11). Dalam kesempatan itu, ia meluruskan polemik yang berkembang terkait isu pelengseran dirinya yang disebut-sebut dapat berujung ke meja hijau. &ldquo;Kalau dispute, itu ada pertentangan status, ada perebutan status. Yang satu menganggap sah, yang satu menganggap tidak sah. Tidak ada dispute sama sekali,&rdquo; tegasnya. Diketahui, dinamika internal PBNU memanas setelah munculnya upaya pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Langkah pemberhentian tersebut diprakarsai oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Kisruh ini berawal dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025. Dalam risalah yang beredar, Syuriyah menilai bahwa kehadiran narasumber yang terafiliasi jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Tindakan tersebut dianggap melanggar muqaddimah AD/ART PBNU, serta mencemarkan nama baik organisasi. Dalam risalah itu juga disebutkan bahwa pelanggaran tersebut memenuhi syarat untuk pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ketua Umum PBNU. Setelah lebih dari tiga hari beredarnya permintaan agar Gus Yahya mundur dari jabatan Ketua Umum, muncul surat Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang pemberhentian Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025. Namun, Gus Yahya langsung menyikapi secara tegas bahwa surat itu tidak sah. Karena tidak ada stempel digital dan detail administratif persuratan. Ia pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa dilengserkan, kecuali hanya dengan Muktamar.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, melakukan silaturahmi dengan para ulama Lirboyo untuk menjaga marwah organisasi di tengah isu pemecatan.

Diterpa Isu Pemecatan, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf Temui Para Alim Ulama di Lirboyo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/3HGwgXPfydqoRbYJDFoPnrPHiGbxMUS4ucbcFr3I-1-1157559638.jpg" alt="Alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo melakukan audiensi dengan pihak Trans7 di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10). (Tiktok @santrigenzee)" width="100%">
<figcaption>Alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo melakukan audiensi dengan pihak Trans7 di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10). (Tiktok @santrigenzee)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur menggeruduk kantor Trans7 di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10). Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai menyinggung dan melecehkan pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo. Penasihat Alumni Lirboyo Jabodetabek, Rasyud Syahkir, menegaskan aksi ini lahir dari rasa kekecewaan mendalam terhadap konten Trans7 yang dianggap menistakan kehormatan pesantren. Menurut dia, video tersebut telah tersebar luas bahkan hingga ke luar negeri. Untuk itu pihaknya melayangkan lima tuntutan utama kepada pihak Trans7.&nbsp; "Pernyataan sikap kami buat, yaitu pernyataan sikap dari Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo Jabodetabek atas tayangan Trans7 yang melecehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo," ujarnya saat audiensi bersama pihak Trans7. Berikut tuntutannya: <h3>1. Mengecam Tayangan yang Melecehkan Pesantren</h3> Rasyud menyatakan mengecam tindakan Trans7 yang menayangkan video dengan narasi tidak benar. "Kami mengecam pihak Trans7 yang menayangkan tayangan yang melecehkan Kyai, Santri dan pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut," terangnya. <h3>2. Permintaan Maaf Secara Terbuka di Televisi</h3> Puluhan alumni dan santri Lirboyo juga meminta agar pihak Trans7 menayangkan permohonan maaf secara on air melalui siaran televisi. Sebab, tayangan yang dinilai melecehkan itu juga disiarkan melalui media televisi. "Menuntut pihak Trans7 untuk meminta maaf secara terbuka, on air kami minta. Mohon maaf buat kami terlalu sederhana dengan tulisan-tulisan, kami minta on air," katanya. Ia menegaskan, permintaan maaf juga harus disiarkan secara luas sebagaimana video yang telah viral. "Kami juga pengin permintaan maaf itu juga dilihat oleh mata dunia, sebagaimana video itu juga sudah dilihat oleh mata dunia," ucapnya. <h3>3. Menarik Tayangan dari Semua Platform</h3> Rasyud juga meminta agar semua jejak tayangan yang melecehkan pesantren tersebut dihapus dari semua platform.&nbsp; "Menuntut pihak Trans7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans7. Gimana caranya ditarik, video itu betul-betul dihilangkan dan tidak ada lagi," tuturnya.&nbsp; <h3>4. Menyiarkan Tayangan Khusus tentang Pesantren</h3> Ia juga meminta agar Trans7 membuat tayangan khusus mengenai pesantren guna mencegah kesalahpahaman di masyarakat. "Menuntut pihak Trans7 untuk menyiarkan tayangan instansi khusus tentang pesantren, kyai, dan santri secara utuh tanpa dipotong-potong. Baik dari sisi sejarah, sumbangsih untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren," ucapnya. <h3>5. Akan Tempuh Jalur Hukum Jika Diabaikan</h3> Jika tuntutan tersebut tidak direspons, pihaknya siap menempuh langkah hukum.&nbsp;"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans7, kami akan melangkah secara hukum baik pidana atau ke perdataan. Mohon maaf, inilah kami sampaikan," tegas Rasyud. <h2>Tanggapan Pihak Trans7</h2> Sementara itu, Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil menegaskan, pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tayangan tersebut meskipun konten itu dibuat oleh pihak luar (production house). "Trans7 mengakui kelalaian. Walaupun itu materi dari PH (production house), tetapi Trans7 tidak lepas dari tanggung jawab untuk itu," ujar Andi Chairil di Kantor Trans7, Jakarta, Selasa (14/10). Ia mengatakan, Trans7 telah menyiapkan permintaan maaf tertulis dalam waktu 1x24 jam dan berkomitmen menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting bagi industri penyiaran. Andi juga menyampaikan rencana Trans7 untuk bertabayyun langsung ke keluarga besar Lirboyo serta menyiapkan tayangan bertema Hari Santri sebagai bentuk penghormatan. "InsyaAllah dalam waktu dekat kami akan bertabayyun dengan keluarga Pak Kiai. Berkaitan dengan Hari Santri, kami pun akan membuat sebuah tayangan yang merupakan salah satu hubungan dengan tuntutan tersebut," jelasnya.

Puluhan alumni dan santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, melakukan protes terhadap tayangan Trans7 yang dianggap melecehkan pesantren.

Alumni dan Santri Lirboyo Geruduk Kantor Trans7 Terkait Tayangan Xpose Uncensored, Layangkan 5 Tuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/IMG-20251014-WA0064-1621077995.jpeg" alt="Salah satu Hastag boikot Trans7 viral di dunia maya karena salah satu tayangan dalam programnya dianggap mendeskriditkan pondok pesantren." width="100%">
<figcaption>Salah satu Hastag boikot Trans7 viral di dunia maya karena salah satu tayangan dalam programnya dianggap mendeskriditkan pondok pesantren.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Stasiun televisi Trans 7 mendapat kecaman dari banyak pihak gara-gara salah satu tayangannya dinilai merendahkan martabat dan melecehkan kiai, santri, dan komunitas pesantren. Banyak pihak menilai, narasi yang ditampilkan dalam salah satu program Trans 7 tidak pantas karena terkesan menggambarkan kehidupan kiai bermewah-mewahan meminta uang dari santri dan para jamaah seolah mendudukan pesantren sebagai tempat relasi kuasa yang eksploitatif.&nbsp; Terkait hal tersebut, Trans 7 resmi menyampaikan permohonan maaf atas narasi yang kurang tepat dalam salah satu tayangannya. "Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Xpose Uncensored Trans 7 pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan Keluarga Besar PP. Lirboyo," demikian dalam keterangan resminya.&nbsp; Trans 7 mengaku telah melakukan review atas tayangan tersebut dan mengakui adanya kekeliruan diakibatkan tidak memahami makna dari tradisi dan nilai yang berkembang di dalam komunitas pesantren. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/Medsos-170292602.jpeg" alt="Salah satu unggahan image bernada protes di media sosial." width="100%">
<figcaption>Salah satu unggahan image bernada protes di media sosial.</figcaption>
</figure> "Dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," paparnya. Lebih lanjut dinyatakan Trans7, pihaknya telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung melalui Gus Adib, salah satu putra KH. Anwar Mansyur, atas kejadian ini.&nbsp; Salah satu tayangan program Xpose Trans7 sempat menayangkan video memperlihatkan para santri dan jamaah sedang menyalami kiai yang sedang duduk. Tayangan tersebut juga menampilkan potongan video pada saat kiai yang sedang turun dari mobil. Video itu jadi negatif gara-gara narasi yang diberikan narator terkesan merendahkan karena menyatakan kiai seolah pemburu amplop dari santri dan para jamaahnya.&nbsp;

Trans 7 minta maaf atas tayangan yang dianggap merendahkan martabat kiai dan pesantren, setelah mendapat kritik dari masyarakat.

Dianggap Merendahkan Kiai dan Komunitas Pesantren, Trans 7 Akhirnya Minta Maaf

Lirboyo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lirboyo