<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-penjelasan-bos-meikarta-soal-orange-county_m_197741.jpeg" alt="Ilustrasi: James Riady" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: James Riady</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Mediasi antara konsumen dan pengembangan apartemen Meikarta oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghasilkan titik cerah. Pemerintah menetapkan batas waktu atau&nbsp;deadline penuntasan masalah Meikarta pada 23 Juli 2025. Pihak Meikarta siap menjalankan arahan dari Kementerian PKP tersebut.&nbsp; Mediasi itu digelar di ruang kerja Menteri PKP Maruarar Sirait pada Rabu (23/4) sore. Sejumlah perwakilan konsumen dan pengembang ikut hadir. Termasuk bos Lippo Group (induk dari Meikarta) James Riady ikut hadir dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu.&nbsp; Usai pertemuan, Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur memberikan penjelasan kepada wartawan. Dia mengatakan, jumlah konsumen yang mengadu ada 118 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 16 orang tidak bisa dihubungi. Sehingga angka konsumen yang didata adalah 102 orang. Dengan nominal permintaan uang pengembalian Rp 26,8 miliar.&nbsp; Fitrah menjelaskan, pemerintah sudah menetapkan deadline penuntasan masalah pengembang Meikarta dengan konsumennya. "23 Juli itu kan deadline terakhir," katanya. Dia mengatakan, ketika dokumen persyaratan sudah clear, pihak Meikarta tentu akan memenuhi tuntutan dari konsumennya. Dia menegaskan 23 Juli itu adalah batas terakhir.&nbsp; Dia menjelaskan, mayoritas konsumen itu meminta refund atau pengembalian dana. Dia merinci ada dua orang tetap minta unit apartemen sesuai yang dipesan. Kemudian empat orang belum jelas sikapnya. "Sisanya refund," katanya. Dia menegaskan, pemerintah terbuka ketika ada pengaduan dari konsumen Meikarta lainnya. Namun, untuk saat ini fokus ke 102 orang.&nbsp; Sementara itu, bos Lippo Group James Riady menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelesaian persoalan Meikarta. Dalam pertemuan itu, James menyebut bahwa proses penyelesaian bisa dipercepat, maka itu adalah langkah terbaik bagi semua pihak termasuk konsumen. "Kalau ini bisa dipercepat, ya lebih baik. Saya yakin, Meikarta akan ikut saja arahan Pak Menteri (Maruarar Sirait)," ujar James. Dia menyebutkan pembangunan kota baru seperti Meikarta bukanlah perkara mudah. Menurutnya banyak tantangan yang dihadapi. Namun Lippo Group tetap berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawabnya. James juga mengatakan bahwa proyek Meikarta itu telah menghasilkan dampak besar. Termasuk terciptanya ribuan lapangan kerja dan infrastruktur yang sudah tersedia secara signifikan. "Hampir 12 ribu unit sudah diselesaikan, dan 3 ribu lainnya telah diserahkan. Itu bukan jumlah yang kecil," katanya. James menekankan proyek Meikarta tidak memiliki beban utang yang menghambat kelanjutan pembangunan. Hal ini dinilainya sebagai modal penting untuk menuntaskan kewajiban kepada konsumen dan memperkuat kepercayaan pasar. Lebih lanjut, James menyatakan bahwa semangat menyelesaikan ini bukan hanya urusan bisnis semata. Melainkan juga bentuk penghargaan terhadap konsumen yang telah memberikan kepercayaan kepada proyek kota baru tersebut. "Saya percaya teman-teman di Meikarta punya niat baik. Dengan arahan Pak Menteri, semuanya bisa selesai," ujarnya. James juga memuji langkah cepat dan inisiatif pemerintah dalam menciptakan suasana kondusif di sektor properti. Menurutnya, dukungan seperti ini sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Terutama di sektor perumahan yang menyerap tenaga kerja besar.

Kementerian PKP menetapkan 23 Juli 2025 sebagai deadline penyelesaian masalah pengembalian uang konsumen Meikarta.

Deadline Pengembalian Uang Konsumen Rp 26,8 Miliar Tinggal Tiga Bulan Lagi, James Riady Sebut Meikarta Siap Jalankan Keputusan Kementerian PKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/nlZd5V20ddsQ2kk8IOjwMekx61s8M2ET5wNYp85T-3735088564.jpg" alt="Menteri PKP Maruarar Sirait dan Bos Lippo Group, James Riady dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Meikarta yang digelar di Jakarta, Rabu (23/4). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Menteri PKP Maruarar Sirait dan Bos Lippo Group, James Riady dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Meikarta yang digelar di Jakarta, Rabu (23/4). (Nurul Fitriana/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meminta Bos Lippo Group, James Riady untuk segera mengembalikan dana konsumen apartemen Meikarta yang mencapai Rp26,8 miliar. Permintaan ini disampaikan Menteri PKP dalam acara Mediasi Pengaduan Konsumen Meikarta yang digelar di Jakarta, Rabu (23/4). Menteri Ara meminta kepada James Riady agar dana konsumen tersebut bisa dikembalikan dalam waktu tiga bulan ke depan, tepatnya sebelum tanggal 23 Juli 2025. "Saya minta waktunya tiga bulan. Cukup tiga bulan dari sekarang," kata Menteri Ara. Lebih lanjut, Ara mengungkapkan berdasarkan data dari laporan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, terdapat 118 pengaduan terkait proyek Meikarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 102 konsumen telah melengkapi data administrasi mereka. "Total dari 118 (konsumen) ada Rp 26,8 miliar. Yang baru menyerahkan (data) baru 102. Bapak (Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur), sudah yakin? Sudah cross check?" ujar Ara. Ara juga menyampaikan meski mayoritas data telah masuk, ia pun menyebut masih ada 16 konsumen lainnya yang belum menyerahkan berkas. Ia juga mengimbau agar seluruh konsumen yang belum melengkapi dokumen segera menyelesaikannya paling lambat sebelum 1 Mei 2025. Sebagai bentuk komitmennya, Ara bahkan menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan seluruh gaji yang ia terima sebagai penasihat di Rumah Sakit Siloam yang merupakan bagian dari bisnis Lippo untuk membantu proses pengembalian uang kepada para konsumen Meikarta. "Saya akan serahkan semua gaji yang saya terima dari (RS) Siloam sebagai advisor. James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu,&rdquo; tutup Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait meminta James Riady mengembalikan dana konsumen Meikarta senilai Rp26,8 miliar dalam waktu tiga bulan.

Menteri PKP Maruarar Sirait Minta Bos Lippo James Riady Kembalikan Dana Konsumen Meikarta Paling Lambat 23 Juli 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/WhatsApp-Image-2024-05-22-at-144939-4249942182.jpeg" alt="KOLABORASI: Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Riduan bersama CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady dalam acara penandatangan PKS antara Bank Mandiri dengan Lippo Group di Jakarta, Selasa (21/5)." width="100%">
<figcaption>KOLABORASI: Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Riduan bersama CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady dalam acara penandatangan PKS antara Bank Mandiri dengan Lippo Group di Jakarta, Selasa (21/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Mandiri terus mendorong transformasi dalam memperluas ekosistem bisnis berkelanjutan dengan melakukan integrasi layanan keuangan di masyarakat. Konsistensi itu diwujudkan lewat kolaborasi Bank Mandiri dengan Lippo Group. Kolaborasi tersebut diresmikan lewat penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) Bank Mandiri dan Perwakilan Pimpinan Lippo Group di Jakarta, Selasa (21/5). Acara penandatangan itu dilakukan oleh Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Riduan bersama Chief Executive Officer (CEO) PT Lippo Karawaci Tbk John Riady. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Riduan mengatakan, pihaknya turut mengapresiasi dan bangga menjadi inisiatif yang dapat memberikan layanan keuangan inovatif bagi masyarakat. Sekaligus berkolaborasi bersama untuk berkontribusi positif dalam upaya pengembangan ekosistem keuangan Tanah Air dalam menciptakan bisnis berkelanjutan. &ldquo;Kerja sama strategis ini telah melahirkan integrasi layanan perbankan ke dalam rutinitas harian masyarakat melalui pengembangan urban ecosystem,&rdquo; terang Riduan dalam sambutannya. Lippo Group merupakan konglomerasi dengan salah satu bisnis konsumen terbesar di Indonesia. Mulai dari sektor Kesehatan, property, mall, dan ritel. Riduan menambahkan, Bank Mandiri telah meluncurkan serangkaian produk digitalisasi, termasuk Host to Host Virtual Account dan EDC, serta inisiatif Credit Card Co-Branding, Corporate Card, dan payroll. Inisiatif itu dirancang untuk mempermudah transaksi keuangan Lippo Group, para tenant, dan pengunjung mall Lippo. Lebih lanjut Riduan mengatakan, penerbitan Credit Card Co-Branding antara Bank Mandiri dan PT Lippo Malls Indonesia akan memberikan nilai tambah bagi pemegang kartu dengan Extra Point saat berbelanja di merchant Lippo Malls, sekaligus meningkatkan potensi transaksi bagi tenants mall. "Dengan adanya super app Livin' by Mandiri dan platform Kopra by Mandiri, kami yakin bahwa Lippo Group akan menjadi model utama bagi solusi perbankan yang terintegrasi penuh dalam ekosistem urban serta mampu mendorong inklusi keuangan di Indonesia,&rdquo; tambahnya. Dia mengatakan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengimplementasikan solusi transaksi perbankan yang terintegrasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan, ritel, properti dan perhotelan. Upaya ini juga menjadi wujud implementasi perseroan dalam penerapan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola atau environmental, social and governance (ESG) khususnya dari sisi penyediaan akses keuangan kepada masyarakat, termasuk diantaranya yang belum terlayani atau underserved. &ldquo;Kolaborasi ini sekaligus menandai era baru dalam inovasi perbankan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,&rdquo; pungkasnya.

Bank Mandiri terus mendorong transformasi dalam memperluas ekosistem bisnis berkelanjutan dengan melakukan integrasi layanan keuangan.

Menuju Indonesia Emas 2045, Bank Mandiri Perluas Kerja Sama Ekosistem Urban Terintegrasi dengan Lippo Group

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/WhatsApp-Image-2023-08-31-at-121711-1125683632.jpg" alt="Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady." width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Strategi omnichannel merupakan langkah yang harus diadopsi para peritel di Tanah Air. Hal itu demi beradaptasi dengan tren bisnis yang mengikuti pola konsumsi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady. Menurut dia, penerapan omnichannel dilakukan peritel untuk mengintegrasikan layanan digital dan fisik. Hal itu mendapatkan momentum ketika pandemi telah mengubah pola konsumsi dan belanja masyarakat sehingga menjadi lebih akrab secara daring. Namun, layanan fisik tetap ada dan momen itu seakan berbalik ketika pembatasan mobilitas masyarakat dilonggarkan. &rdquo;Strategi omnichannel bagai kail bagi pelaku industri ritel untuk memancing munculnya peluang-peluang baru guna mendapatkan omzet penjualan tinggi. Dalam hal ini, masyarakat bisa bertransaksi secara fisik, tetapi sebenarnya polanya sudah berubah,&rdquo; kata John melalui keterangan tertulis, Kamis (31/8). Dia menunjukkan adopsi omnichannel membuat emiten ritel PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 3,85 triliun pada semester I/2023. Capaian itu meningkat 2,39 persen dibandingkan dengan semester I/2022 sebesar Rp 3,76 triliun. Pertumbuhan LPPF sejalan dengan sektor konsumsi rumah tangga yang masih menjadi penyumbang paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sekitar 2,77 persen dari total pertumbuhan PDB Semester I/2023 sebesar 5,17 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdongkraknya konsumsi rumah tangga menjadi penyangga paling besar bagi perekonomian nasional. Itu sejalan dengan inflasi yang terkendali serta momen perayaan hari besar keagamaan yang jatuh pada kuartal lalu. Pada sisi lain, seiring kian normalnya mobilitas masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional, konsumsi rumah tangga pun ikut tumbuh signifikan. Sektor rumah tangga ini mengemas pertumbuhan tertinggi, yakni sekitar 5,23 persen. John pun menilai perbaikan secara makro itu pun bisa tercermin dari pemulihan kinerja sektor industri retail. Hingga semester I/2023, banyak perusahaan yang bergerak di sektor retail meraih pertumbuhan kinerja. Dia menilai capaian LPPF adalah merupakan tren perbaikan kinerja itu melanjutkan pemulihan yang terjadi sejak awal tahun. Hal serupa terjadi pada beberapa emiten retail lain. Seperti AMRT dan MIDI, selama paro pertama tahun ini berhasil mendongkrak pertumbuhan kinerja hingga dua digit. &rdquo;Emiten-emiten retail mulai menghijau, tetapi seiring itu terdapat kenyataan sebaliknya, banyak juga pusat perbelanjaan modern yang menutup gerai atau mengubah fokus bisnis. Pilihan yang wajar demi melakukan efisiensi dan inovasi layanan. Sektor retail memang mendapatkan momentum pemulihan, tetapi strategi yang dipilih juga harus tepat,&rdquo; jelas John. John mengungkapkan, imbas pandemi Covid-19 belum sepenuhnya bisa teratasi oleh para pelaku industri retail. Sewaktu Covid-19 menghantam kinerja dan membuat para pelaku menutup operasional, dibutuhkan kematangan strategi agar bisa bangkit sewaktu momentum itu datang. &rdquo;Hanya saja, strategi yang dipilih itu beragam, bagi kami di Lippo Group percaya terdapat alternatif masa depan bagi sektor retail,&rdquo; papar John. Strategi alternatif yang menjadi keniscayaan sektor retail ini kerap diistilahkan sebagai omnichannel, yang mengintegrasikan layanan digital dan fisik sebagai adopsi pola konsumsi masyarakat yang telah berubah pasca pandemi Covid-19. Dia mengakui umumnya konsumen cenderung masih menginginkan adanya interaksi langsung terhadap barang maupun layanan, tetapi penetrasi digital tak bisa diabaikan. Karena itu, sektor ritel pun harus siap melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan nilai tambah bagi konsumen. Menurut John, pasar ritel Indonesia yang sangat besar sangat menjanjikan, tetapi dipenuhi kompetisi yang sangat ketat. Karena itu, kunci sukses sektor ritel adalah inovasi yang mengawinkan layanan daring maupun luring atau biasa dikenal sebagai omnichannel.&nbsp; &rdquo;Yang jelas, omnichannel ini online dan offline harus terintegrasi, bukan sekadar ada tetapi tidak terkoneksi. Inovasi omnichannel inilah yang kami lakukan di Lippo Group, sehingga bisa menawarkan prospek ritel yang baik di masa depan,&rdquo; ucap John.

Strategi omnichannel merupakan langkah yang harus diadopsi para perintel di Tanah Air beradaptasi dengan tren bisnis mengikuti pola konsumsi

Tren dan Pola Konsumsi Masyarakat Berubah, Omnichannel Jadi Keharusan bagi Peritel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar mengenai rencana merger atau penggabungan dua bank milik MNC Group yakni MNC Bank dan bank milik Lippo Group yakni PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) diamini oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permohonan merger kedua entitas bahkan sudah masuk pada pengujung tahun lalu.  "Terkait dengan merger dua bank yakni Bank MNC dan Bank Nobu, mereka sudah mengajukan rencana merger sebelum deadline pada 2022," kata Kepala Eksekutif Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dikutip dari Antara, Selasa (28/2).  Dian mengatakan bahwa rencana merger itu sedang berproses, dan sudah terdapat realisasi dari tahapan-tahapan rencana tersebut. Menurut Dian, langkah merger kedua bank dari konglomerasi besar sekelas MNC dan Lippo itu akan menjadi langkah yang baik karena akan membentuk ekosistem yang kuat.  "Saya lihat ini bagus sekali ya MNC bergabung dengan NOBU. Mereka ekosistemnya juga kuat, sudah mendukung," ujar dia.  Dia mengatakan, aksi merger tersebut bukan lagi dilangsungkan untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum bank Rp 3 triliun, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum "Berarti isunya bukan lagi memenuhi Rp 3 triliun tapi ngobrolnya merger dan ini akan memperkuat kedua usaha ini yang saya kira kita sama-sama tahu MNC dan Lippo ini dua grup yang sudah kuat," kata dia.  OJK berkeyakinan bahwa ke depan Bank MNC dan Bank Nobu dapat bersinergi secara baik. Kedua bank tersebut juga sama-sama memiliki komitmen yang jelas untuk merger sehingga akan melahirkan bank dengan kapasitas yang lebih kuat.  "Komitmennya sudah jelas dan sudah ada timnya jadi tak akan mundur dan mereka juga aka terus mempercepat merger ini sehingga hadir menjadi bank yang lebih kuat lagi," kata Dian Ediana.

OJK Konfirmasi Kabar Merger Bank Milik MNC dan Lippo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/umkm2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tanah air. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, sinergi, digitalisasi, dan globalisasi adalah tiga kunci untuk membangkitkan sektor usaha rakyat tersebut.  "Dengan sinergi, kita bisa membangkitkan UMKM dari daerah ke nasional, bahkan hingga ke tingkat global," ujarnya.  Menurut Perry, digitalisasi merupakan cara efektif dan efisien untuk membuat UMKM naik kelas. Mengintegrasikan usaha rakyat dengan ekonomi keuangan digital nasional. Jadi, UMKM tidak hanya menjadi pemain skala domestik, tetapi juga secara global.  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan 30 juta UMKM masuk ke ekosistem ekonomi digital. Saat ini baru 17 juta pelaku usaha yang telah terdigitalisasi.  Sandi mengungkapkan, ekspor produk Indonesia bisa menembus USD 21 miliar tahun lalu. Dengan nilai lebih baik, harapannya UMKM dapat menjadi penopang kebangkitan ekonomi RI.  "UMKM yang terus terkurasi, saya yakin akan terus terbuka peluang. Saya optimistis akan terjadi suatu transformasi teman-teman di UMKM ini untuk naik kelas, berdaya saing, sehingga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya," tuturnya.  Terpisah, Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady menyatakan bahwa teknologi digital telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi saat ini dan nanti. Menurut John, sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia harus bisa melihat perkembangan digitalisasi di tingkat regional.  John menjelaskan, saat ini ASEAN memegang kendali pertumbuhan PDB ketiga di Asia setelah Tiongkok dan India. Bahkan, dari banyak prediksi, kawasan Asia Tenggara ini bisa menembus perekonomian keempat terbesar dunia pada 2030. Pertumbuhan PDB yang signifikan di kawasan ASEAN akan berkesinambungan.

Digitalisasi Cara Efektif UMKM Naik Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Pernak-Pernik-Natal-di-Pusat-Perbelanjaan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ilustrasi suasana di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 banyak mengubah kebiasaan lama, tak terkecuali soal pola masyarakat dalam melakukan konsumsi. Untuk memperluas jangkauan dalam melayani demand konsumen, pengusaha ritel mengedepankan pengembangan penjualan offline dan online atau yang biasa disebut omnichannel. Perpaduan keduanya dinilai penting untuk bisa mengembangkan ekosistem bisnis.  Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady berpendapat bahwa kolaborasi antara lini bisnis konvensional dan digital merupakan keniscayaan di dalam lanskap bisnis era digital. "Dalam konteks di Indonesia, keduanya tidak bisa dilakukan secara fragmentasi maupun parsial. Kemunculan perusahaan teknologi saja masih membutuhkan infrastruktur bisnis konvensional. Ini mengapa Alibaba membeli department store atau di sini Tokopedia dengan MPPA (PT Matahari Putra Prima Tbk," ujarnya akhir pekan lalu (19/3).  Di bawah kepemimpinan John Riady, Lippo Group sangat berhasrat mengembangkan ekonomi digital, termasuk transformasi grup secara keseluruhan. Karena itu, mereka menjadikan PT Multipolar Tbk (MLPL) sebagai lengan investasi pada sektor digital mengingat sedikitnya 40 perusahaan teknologi telah disokong pendanaannya.  Meski demikian, dia tidak lantas melepas tentakel bisnis konvensional yang menjadi fondasi Lippo Group. Satu di antara empat strategi yang dirintisnya adalah mengawinkan entitas bisnis digital dengan ekosistem Lippo Group untuk mengukuhkan bisnis secara berkelanjutan.  "Kalau dari sisi operasional, selayaknya menerapkan omnichannel yang mengawinkan layanan digital dan fisik. Sebab, bagaimanapun transaksi belanja sekitar 60 persen dilakukan offline. Sedangkan model pengembangan yang terbaik adalah kolaborasi untuk membangun ekosistem yang kuat," tuturnya.  Bagaimanapun, kekuatan bisnis digital harus ditopang dengan keberadaan fungsi aset secara fisik. Salah satu faktornya adalah demografi. Yakni, besarnya kelompok usia yang membutuhkan pengalaman berbelanja secara fisik.  Pada kesempatan sebelumnya, CEO dan Co-founder Blibli Kusumo Martanto juga mengamini bahwa pasar ritel telah beradaptasi pascapandemi. Dukungan digitalisasi tidak lagi menjadi opsi, tapi sebagai suatu keharusan. Kemudian, pascapandemi, pasar ritel akan memasuki babak baru yang mana omnichannel menjadi solusinya.  Menurut laporan Google dan Temasek, dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan, meski belanja offline masih dilakoni, pertumbuhan belanja online akan meningkat empat kali lipat. Integrasi online dan offline yang optimal akan mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan karena pelaku ritel dapat memiliki fleksibilitas lebih dalam berinovasi demi menjawab kebutuhan pasar sekaligus mengembangkan bisnis.  ---  PORSI PENJUALAN RITEL DI INDONESIA  Tempat Transaksi | Estimasi Porsi  Pasar tradisional | 60 persen  Pasar modern | 30 persen  Pasar daring | 10 persen  Sumber: Aprindo

60 Persen Belanja Masih Fisik, Lippo Perkuat Strategi Omnichannel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/images-2022-01-27T201116.305.jpeg" alt="ILUSTRASI. XL Axiata akuisisi 66,03 persen saham Link Net. (Rian)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. XL Axiata akuisisi 66,03 persen saham Link Net. (Rian)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lippo Group menyatakan, akuisisi saham PT Link Net Tbk (LINK) oleh PT XL Axiata Tbk dan Grup Axiata Berhad senilai Rp 8,72 triliun merupakan bagian dari upaya konsolidasi dan transformasi korporasi. Dari keterbukaan informasi, Grup XL Axiata telah sepakat dengan para pemegang saham LINK untuk melakukan akuisisi terhadap 1,81 miliar saham. Adapun para pemegang saham LINK antara lain Asia Link Dewa Pte Ltd, dan Lippo Group melalui PT First Media Tbk (KBLV). Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady mengungkapkan, aksi korporasi ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi dan transformasi yang tengah dilakukan perseroan, untuk terus memperkuat neraca dan mengumpulkan dana segar guna investasi masa depan lainnya. "Kami menyambut baik tercapainya kesepakatan dalam aksi korporasi ini. Langkah ini menjadi upaya strategis kami dalam konsolidasi dan transformasi yang tengah kami lakukan," ujar John melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/1). Seperti sudah diberitakan sebelumnya, nilai transaksi pengambilalihan saham LINK oleh Grup XL Axiata mencapai sekitar Rp 8,72 triliun, atau setara RM 2,54 miliar. Adapun jumlah saham yang diakuisisi sekitar 66,03 persen dari jumlah saham disetor dan modal ditempatkan. John menegaskan bahwa LINK merupakan perusahaan yang memiliki prospek cerah. Terlebih lagi, entitas tersebut mencatatkan kinerja keuangan yang sehat, tampak dari nihilnya utang. Dia mengungkapkan momen pandemi pun tak membuat goyah kinerja LINK. Akan tetapi, lanjut John, perusahaan membutuhkan strategi ekspansi yang lebih jauh dan signifikan dalam menggarap pasar digital di Tanah Air. "Hal ini sejalan dengan rencana bisnis LINK yang senantiasa akan terus mendukung dan menghadirkan layanan konektivitas berkecepatan tinggi yang andal serta solusi teknologi informasi dan komunikasi yang tepat untuk berbagai kebutuhan bisnis pelanggan di segala kondisi," lanjut John. Adapun layanan dan solusi yang diberikan mulai dari layanan konektivitas terestrial melalui jalur fiber optic hingga VSAT serta solusi cloud, data center, dan perangkat penunjang berbasis teknologi lainnya. Sebelumnya, Grup XL Axiata menyatakan bahwa pengambilalihan saham LINK sejalan dengan pengembangan lini digital dari XL Group maupun Lippo Group sebagai salah satu pemilik LINK. Bagi XL, sebagaimana disampaikan Sekretaris Perusahaan PT XL Axiata Tbk Ranty Astari Rachman, proses akuisisi akan memperkuat posisi bisnis perusahaan. "Tujuan rencana pengambilalihan adalah untuk pengembangan usaha dan memperluas jaringan usaha serta untuk memperkuat posisi bisnis XL dan Axiata di bidang penyediaan jasa telekomunikasi kepada para pelanggan," tulis Sekretaris Perusahaan PT XL Axiata Tbk, Ranty Astari Rachman dalam keterbukaan informasi BEI, pertengahan Desember 2021 lalu.

Link Net Diakuisisi XL Axiata, Bos Lippo Group Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ilustrasi-logo-XL-Axiata-Rian-JPC.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar besar kembali datang dari industri telekomunikasi di tanah air. Setelah di awal tahun 2022 Indosat-Tri mengumumkan finalisasi proses merger keduanya menjadi Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), kini giliran operator seluler (opsel) lainnya yakni XL Axiata yang mengumumkan proses akuisisi Link Net, perusahaan penyedia jasa internet milik Lippo Group.  Axiata Group Berhad (Axiata) dan PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), pada Kamis (27/1) mengumumkan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJB) untuk secara bersama-sama melakukan pengambilalihan terhadap sejumlah 66,03 persen saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam PT Link Net Tbk (Link Net) yang dimiliki oleh Asia Link Dewa Pte Ltd (ALD) dan PT First Media Tbk (FM).  Harga pembelian yang telah disepakati senilai Rp 4.800 per saham biasa pada Link Net (Saham Link Net) atau sekitar Rp 8,72 triliun. Ini berarti bernilai sekitar Rp 13,21 triliun untuk 100,00 persen keseluruhan saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam Link Net.  Berdasarkan ketentuan PJB, Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (AII), anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki oleh Axiata, dan XL Axiata akan memiliki kepemilikan saham masing-masing 46,03 persen dan 20,00 persen dari gabungan keseluruhan saham sebesar 66,03 persen dalam Link Net yang dimiliki oleh oleh ALD dan FM.  Axiata Investment kemudian akan diwajibkan untuk melakukan penawaran tender wajib (Mandatory Tender Offer atau MTO) untuk membeli 33,97 persen Saham Link Net[5] yang tersisa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.  Presiden &amp; Group CEO Axiata, Dato Izzaddin Idris mengatakan, selain menggandakan segmen yang berkembang pesat di salah satu pasar utama kami, investasi kami ke Link Net selaras dengan aspirasi Axiata untuk mendukung inklusi digital seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat dan bisnis di wilayah Asia secara digital.  "Baik XL Axiata dan Link Net berada di tempat yang baik untuk menghasilkan sinergi melalui kekuatan bersama mereka dalam layanan komunikasi tanpa kabel (wireless communication services), hubungan yang erat dengan pelanggan di Indonesia, dan kerja sama strategis yang kuat," ungkapnya melalui keterangan resminya.  Rencana Pengambilalihan dan Rencana MTO diharapkan akan selesai pada kuartal ketiga tahun 2022 dan akan menyesuaikan dengan perkembangan pemenuhan persyaratan untuk penyelesaian transaksi, termasuk perolehan persetujuan dari regulator dan persetujuan dari pemegang saham dan rencana transaksi ini akan didanai melalui kombinasi dana internal dan/atau pinjaman bank, yang proporsinya akan ditentukan kemudian.  Rencana pengambilalihan diharapkan dapat menciptakan sinergi yang signifikan untuk Link Net dan XL Axiata melalui kombinasi posisi Link Net dan XL Axiata dalam layanan komunikasi tanpa kabel (wireless communication services), berbagi jaringan utama (backbone) dan jaringan transmisi, serta hubungan yang erat dengan pelanggan di Indonesia.  Dipasangkan dengan layanan korporasi milik XL Axiata termasuk koneksi seluler, Link Net akan berada di posisi yang baik untuk memanfaatkan pasar perusahaan yang sedang berkembang tersebut.  Selain itu, Axiata akan mendapat keuntungan dari profil arus kas Link Net yang kuat dan pembagian dividen yang konsisten, serta memantapkan posisinya sebagai salah satu pelaku digital handal di kawasan ini, dengan peningkatan eksposur terhadap pendapatan rata-rata yang tinggi per pelanggan dan potensi pasar broadband berbasis kabel yang lebih tinggi dan berkembang cepat. (*)

XL Axiata Akuisisi 66,03 Persen Saham Link Net, Nilainya Rp 8,72 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melihat-proyek-meikarta-setelah-di-ott-kpk_c_251781.jpg" alt="Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap." width="100%">
<figcaption>Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait penerimaan hadiah atau janji pengurusan perkara mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group Eddy Sindoro. Eddy Sindoro sebelumnya terjerat dalam kasus suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  "Saat ini KPK telah menaikan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dkk," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (16/4).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya menemukan bukti permulaan terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK menduga, penyidikan terkait TPPU ini karena ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis seprti properti maupun aset lainnya.  Kendati demikian, Ali masih enggan membeberkan siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara ini.  "Apabila kegiatan penyidikan telah cukup, KPK akan menginformasikan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka," tandas Ali.  Diketahui, Eddy Sindoro melakukan suap sebesar USD 50 ribu dan Rp 150 juta untuk mengurus dua perkara perdata perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pudat. Suap itu diberikan kepada panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution.  Pemberian uang itu bertujuan untuk menunda proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana atau PT MTP dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited atau PT AAL meskipun telah lewat batas waktu yang ditentukan undang-undang.  Eddy Sindoro telah divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan oleh PN Tipikor Jakarta. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> KPK juga telah menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. Nurhadi dan Rezky masing-masing sudah divonis bersalah oleh PN Tipikor Jakarta.  Dalam perkara yang melibatkan Eddy Sindoro tersebut, Nurhadi diduga memiliki peran penting. Hal itu sempat terungkap dalam dakwaan Eddy Sindoro terkait dengan kasus suap penundaan proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana dan permintaan untuk menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL).  Nurhadi diduga sempat melakukan komunikasi yang dilakukan dengan Edy Nasution. Saat itu Nurhadi meminta agar berkas perkara PT Across Asia Limited segera dikirim ke Mahkamah Agung (MA).

KPK Buka Penyidikan Dugaan TPPU eks Bos Lippo Group Eddy Sindoro

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lippo group

Berita Terkini