<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230123-WA01741.jpg" alt="Warga menutup paksa aktivitas tempat usaha The Sky Restaurant and Bistro di Ruko Trivium, Jalan Kemang Raya Nomor 32 Lippo Cikarang, Senin (23/1). Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga menutup paksa aktivitas tempat usaha The Sky Restaurant and Bistro di Ruko Trivium, Jalan Kemang Raya Nomor 32 Lippo Cikarang, Senin (23/1). Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan warga Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menutup paksa sebuah tempat hiburan berkedok restoran The Sky Restaurant and Bistro di Ruko Trivium, Jalan Kemang Raya Nomor 32 Lippo Cikarang.  ”Alhamdulillah hari ini (23/1), ada penyampaian aspirasi warga terkait tempat hiburan di The Sky Restaurant dan Bistro. Kita sampaikan dan imbau harus kembali ke niat semula, yakni restoran,” kata Camat Cikarang Selatan Agus Dahlan seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Senin (23/1).  Agus mewakili ratusan warga melakukan audiensi bersama manajemen The Sky Restaurant dan Bistro yang akhirnya bersedia menutup secara permanen tempat diduga menjalankan aktivitas hiburan malam di rumah makan tersebut. Dia mempersilakan manajemen tempat usaha tersebut untuk tetap beroperasi penuh sesuai perizinan yang telah ditempuh sebelumnya berupa usaha restoran.  ”Kalau untuk restoran silakan-silakan saja tapi kalau THM (tempat hiburan malam) harus ada persyaratan yang dipenuhi,” ujar Agus.  Dia memastikan penutupan itu merupakan inisiatif pihak manajemen berdasar hasil audiensi bersama perwakilan tokoh masyarakat setempat mengingat wewenang penyegelan ada di tangan Pemerintah Kabupaten Bekasi.  Perwakilan Manajemen The Sky Restaurant and Bistro Harun mengatakan, penutupan tempat usaha itu berdasar aspirasi warga yang melibatkan para kiai, tokoh agama, dan alim ulama.  ”Kami dari pihak manajemen The Sky Restaurant and Bistro mengambil kesimpulan untuk menutup terlebih dahulu rolling door. Mungkin karena ada proses-proses yang terlewati. Intinya kami dari pihak manajemen memutuskan untuk ditutup untuk menjaga kondusif, keamanan, dan ketertiban yang ada di wilayah kita bersama,” tutur Harun.  Salah seorang warga Ade mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut berawal dari penolakan masyarakat terhadap aktivitas di tempat usaha tersebut yang kerap menimbulkan kebisingan hingga meresahkan warga sekitar. Setelah ditelusuri ke lokasi, tempat usaha restoran itu membuka aktivitas serupa diskotek di lantai tiga bangunan tersebut, sedangkan permukiman warga berada di belakang restoran atau tak jauh dari situ.  ”Warga menolak aktivitas di tempat itu, setiap malam selalu bikin bising hingga jelang pagi, membuat kami tidak nyaman, makanya kami menyatakan menolak dengan tegas operasional tempat tersebut,” papar Ade.

Ratusan Warga Bekasi Tutup Tempat Hiburan Berkedok Restoran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penuhi-panggilan-kpk-ceo-lippo-grup-james-riady-diam-seribu-bahasa_c_1540871880_254877.jpg" alt="Bos Lippo Grup James Riady saat datang ke KPK, Selasa (30/10). ISMAIL POHAN/INDOPOS)" width="100%">
<figcaption>Bos Lippo Grup James Riady saat datang ke KPK, Selasa (30/10). ISMAIL POHAN/INDOPOS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK menjadwalkan pemeriksaan untuk mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan CEO Lippo Group James Riady. Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan suap proyek Meikarta.  Toto diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sementara James akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Toto.  "Kamis 12 Desember 2019 KPK kembali berencana melakukan pemeriksaan terhadap tersangka BTO (Bartholomeus Toto) dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta dan juga mengagendakan pemeriksaan James Tjahaja Riady sebagai saksi untuk BTO," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Rabu (11/12) malam.  Lembaga antirasuah tersebut mengimbau kepada orang nomor satu di Lippo Group itu untuk bersikap koperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. "Perlu diingat, kehadiran sebagai saksi merupakan kewajiban hukum," ujar Febri.  Dalam perkara itu KPK telah menetapkan Bartholomeus Toto dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka. Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.  Sementara Iwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.  Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.

KPK Jadwalkan Pemeriksaan untuk Bos Lippo Group James Riady

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Juru-Bicara-Kpk-Febri-Diansyah-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Juru Bicara Kpk Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kpk Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto. Perpanjangan masa penahanan tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta itu terhitung sejak Selasa, 10 Desember 2019.  "Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan untuk tersangka BTO (Bartholomeus Toto), pihak swasta dalam perkara dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Jumat (6/12).  Sementara itu, Toto yang sudah mengajukan praperadilan terhadap kasusnya meminta agar majelis hakim dapat menangani perkara yang menjeratnya dengan seadil-adilnya. Menurutnya, permohonan praperadilannya telah diserahkan pada Sabtu, (16/11) lalu.  "Saya mengetuk hati nurani jaksa dan hakim agar menangani kasus saya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya," ucap Toto di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/12).  Toto pun berharap, agar kasus yang menjeratnya dapat berjalan lancar. "Saya terus berdoa agar Tuhan terus melindungi saya dan keluarga. Saya percaya apa yang jadi rencana Tuhan akan baik bagi saya," harapnya.  Untuk diketahui, KPK menetapkan Toto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp 10,5 miliar.  Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.  Selain Toto, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.  Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp 900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan proses RDTR. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang.  Sebelum Toto dan Iwa, KPK lebih dulu menjerat Neneng dan Billy Sindoro. KPK turut menetapkan tujuh orang lainnya. Mereka adalah pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Kesembilannya sudah divonis bersalah.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bartholomeus Toto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/20191120_195541.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.  Toto diketahui menjalani pemeriksaan pada Rabu (20/11) sejak pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan rampung pukul 19.57 WIB. Toto resmi mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol.  "Yang penting berserah sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih yang terbaik," kata Toto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).  Toto ditetapkan tersangka lantaran diduga menyuap Bupati Neneng senilai Rp 10,5 miliar yang diberikan melalui orang kepercayaannya. Usai menjalani pemeriksaan, Toto dengan tegas membantah adanya pemberian tersebut.  "Saya sudah difitnah dan sudah dikorbankan, untuk fitnah yang Edisus (Kepala Divisi Land and Acquisition PT Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto) sampaikan bahwa saya telah memberikan uang untuk IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) Rp 10,5 miliar," ucap Toto.  Atas dugaan fitnah tersebut, Toto menyebut telah melaporkan Edi ke Polrestabes Bandung. Proses penanganannya telah menunjukkan titik terang. Ia menambahkan, kepolisian telah menemukan bukti terkait dugaan fitnah yang dilontarkan Edi tersebut.  "Saya sudah berikan semua bukti ke polisi. Saya selalu menyangkal dan polisi sudah temukan bukti dugaan fitnah saya itu benar," terang Toto.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Toto akan menjalani penahanan selama 20 hari pertama. Toto akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang K4 KPK yang berlokasi di belakang Gedung Merah Putih.  "Tersangka BTO (Bartholomeus Toto), swasta, ditahan selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK," tutur Febri.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Toto dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp 10,5 miliar.  Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.  Selain Toto, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.  Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan proses RDTR. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang.  Sebelum Toto dan Iwa, KPK lebih dahulu menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Billy Sindoro. KPK turut menetapkan tujuh orang lainnya. Mereka di antaranya pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.  Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Kesembilan tersangka itu kini sudah divonis bersalah.

Mantan Presdir Lippo Cikarang Bartholomeus Toto Resmi Ditahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/binsis-properti-kuat-lippo-group-bereran-besar-sediakan-rumah-murah_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keterlibatan anak usaha Lippo Group melalui PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dalam pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dinilai membantu dalam program sejuta rumah yang di gagas pemerintah.  “Peran Lippo Cikarang dalam pembangunan rumah murah sangat bermanfaat bagi masyarakat, meski margin di bisnis ini kecil sehinga tidak menarik bagi lebih banyak pengembang,” kata pengamat properti, F Rach Suherman dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti diberitakan Selasa (5/2). Menurutnya, Lippo sebagai perusahaan properti dinilai tetap kuat dalam pengembangan bisnisnya, meksi digoyang dari kasus Meikarta. Pasalnya, Lippo adalah pioner dalam memperoleh dana murah pengembangan bisnis propetinya melalui Real Estate Investment Trust (REIT) sehingga leluasa melakukan ekspansi. Masalahnya, tekanan publik saat ini perlu dikelola dengan komunikasi pemasaran yang tidak biasa.  “Mereka sedang mengalami musim gugur tetapi ada musim lain yang akan mampu dilalui,”ujarnya. Menyingggung soal pembangunan kota mandiri, kata dia, konsekuensi dari kemajuan kota-kota besar Indonesia. Harus didorong. Tetapi seyogyanya tidak mengorbankan lahan produktif. Caranya, pemerintah mendorong perijinan yg berpihak kepada membangun vertikal melalui Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang besar (10-17), Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  yang terukur (40-50 persen) dan parameter yang lebih progresif untuk optimalisasi lahan. Tahun ini, lanjut F Rach Suherman, bisnis properti tahun ini akan terjadi rebound pasca pilpres April 2019. Namun demikian, tidak akan panjang karena tahun 2021 cenderung mengalami tekanan lagi karena banyak faktor mulai dari suku bunga hingga deregulasi perijinan yang mandeg.  Selain itu, tahun ini hingga tahun 2021 akan ditandai dengan jenis-jenis properti yang uptrend (lowrise apartment, permintaan 3-4 kamar, logistic park/gudang mini dan co-working space/virtual office diluar CBD), dan downtrend (townhouse di Jabodetabek, kondotel, office grade C). Selanjutnya, kaum milenial belum akan menikmati insentif pasar sehingga masih akan jadi penonton lagi. Daya beli yang masih rendah dan prioritas belanja yang belum ingin beli rumah, tidak akan  membuat developer menyasar secara spesifik pangsa ini.  Karena itu, dirinya menilai pasar optimis tumbuh tetapi tidak inpresif atau pertumbuhannya melandai, seperti masa tahun 2010-2013 lalu. Sementara itu, anggota Komisi V DPR Yoseph Umarhadi mengatakan, pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta sebagai pengembang.  Pasalnya, pembangunan rumah murah tidak hanya berbicara bisnis semata tetapi juga nilai tanggung jawab sosial perusahaan.”Rumah murah bagi MBR jadi tanggung jawab juga pengembang agar kesenjangan backlog perumahan bisa tekan,” ujarnya. Dirinya menuturkan, pembangunan rumah murah  merupakan amanat UU Tapera. Dimana di dalam undang-undang tersebut ada semangat gotong royong untuk menghadirkan rumah menengah kelas bawah bagi semua pengembang.  Ia mengaku, saat ini pembangunan rumah murah bagi MBR oleh pengembang masih minim. Hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum karena pengembang lebih memilih membayar kompensasi dengan membayar uang ketimbang membangun rumah murah karena harga tanah yang mahal tiap tahunnya. Namun yang pasti, saat ini masih banyak pengembang besar yang belum menyasar pembangunan proyek rumah murah.

Binsis Properti Kuat, Lippo Group Berperan Besar Sediakan Rumah Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lippo-cikarang-turut-didakwa-suap-bupati-bekasi_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap keterlibatan Lippo Cikarang dalam pusaran kasus dugaan suap terkait perizinan pembangunan proyek Meikarta. Hal itu diungkap Jaksa KPK dalam sidang terdakwa Billy Sindoro dan tiga pihak lain, di Pengadilan Tipikor Bandung. "Bahwa perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Bartholomeus Toto (mantan Presdir PT Lippo Cikarang) , Edi Dwi Soesianto, Satriadi, dan PT Lippo Cikarang Tbk melalui PT Mahkota Sentosa Utama," kata jaksa KPK Yadyn dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di PN Tipikor Bandung, Rabu (19/12). Untuk memuluskan niatnya, jaksa mengungkapkan mereka memberikan total uang Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 ke jajaran pejabat Pemkab Bekasi. Duit itu digunakan untuk pengurusan izin proyek Meikarta. "Supaya Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi menandatangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)," jelas jaksa. "Serta memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang Tbk melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta," tegas jaksa. Menurut jaksa, pemberian uang kepada Neneng dan anak buahnya itu dilakukan secara bertahap hingga akhirnya ditangkap tim penindakan KPK pada Oktober 2018. Atas perbuatannya, para terdakwa disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. IPP

Lippo Cikarang Turut Didakwa Suap Bupati Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-terseret-kpk-laba-induk-usaha-meikarta-meroket-593-persen_m_.jpg" alt="Salah satu proyek Meikarta." width="100%">
<figcaption>Salah satu proyek Meikarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan yang menggarap mega proyek hunian Meikarta, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) mencatat kinerja menakjubkan sepanjang tahun ini dengan berhasil mengantongi laba bersih Rp 2,9 triliun. Angka tersebut melesat 593 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 418 miliar. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan mengklaim, perolehan laba bersih tersebut paling besar dari dekonsolidasi anak perusahaan pemilik Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama, sebesar Rp 2,35 triliun. Sisanya dari sumber pendapatan lainnya. "Hasil kuartal ketiga 2018 kurang memenuhi harapan kami, terutama karena pasar properti di Indonesia melemah selama periode tersebut. Namun melalui proyek Meikarta, Lippo Cikarang memiliki proyek yang berkesinambungan untuk pertumbuhan di masa depan," kata Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Simon Subiyanto, Kamis (1/11). Perusahaan mencatat, total pendapatan sebesar Rp 1,84 triliun. Angka itu meningkat sebesar 50 persen dari periode yang sama tahun 2017. Sementara laba kotor perusahaan melonjak 102 persen dari Rp 523 miliar menjadi Rp 1,05 triliun. Untuk kuartal III-2018, pendapatan LPCK dari rumah hunian dan apartemen sebesar Rp 717 miliar, turun 24 persen dari periode yang sama di 2017 dan menyumbang 39 persen dari total Pendapatan. Sementara, pendapatan dari industri dan komersial tercatat sebesar Rp 875 miliar, berkontribusi 48 persen terhadap total pendapatan. Di sisi lain, penghasilan berulang LPCK meningkat menjadi Rp 247 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 209 miliar, berkontribusi 13 persen terhadap total pendapatan. Total aset LPCK menurun dari Rp 12,4 triliun di akhir 2017 menjadi Rp 9,4 triliun hingga akhir September 2018.

Meski Terseret KPK, Laba Induk Usaha Meikarta Meroket 593 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/agar-tidak-ada-tumpang-tindih-ombudsman-bakal-cek-perda-zonasi_m_156213.jpeg" alt="Ombudsman Republik Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ombudsman Republik Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Ombudsman RI akan mempelajari Perda Zonasi yang membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk megaproyek Meikarta oleh Lippo Cikarang, anak perusahaan Lippo Group, terhambat. &ldquo;Perda Zonasi ini akan Ombudsmen jalan supaya bisnis berjalan dengan cepat. Serta tidak ada tumpang tindih peraturan, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam bisnis," kata Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih usai bertemu dengan perwakilan Lippo Cikarang di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Project Development Lippo Cikarang, Eddy Triyanto, menyebut ada arahan dari Pemprov Jawa Barat kepada Pemkab Bekasi untuk tak mengeluarkan IMB. "Kalau tak salah, Pemkab Bekasi menerima surat dari Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan analisis dampak lingkungan (amdal) dulu," kata Eddy saat melalui keterangan tertulisnya. Eddy juga menejelaskan, amdal lingkungan ini menjadi dasar penerbitan IMB megaproyek Meikarta. Karea itu, dirinya memeprkirakan estimasi perampungan amdal memakan waktu dua hingga tiga bulan.&nbsp; Pihaknya sendiri, diakui Eddy sudah menyetor dokumen terkait amdal pada Mei 2017 kepada Pemkab Bekasi. Eddy mengaku sudah memperhitungkan waktu dari mulai proses mendapatkan IMB hingga bergerak memasarkan produk. Lippo, kata dia, bahkan telah membayar biaya penerbitan IMB ke Pemkab Bekasi pada 9 Juni lalu. Namun, lanjut dia, Pemprov Jabar mempertanyakan zonasi pembangunan Meikarta. Persoalan zonasi tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014.&nbsp; Eddy mengaku tak memahami regulasi daerah tersebut. Baginya, Lippo berupaya tak melampaui batas wilayah zona Kabupaten Bekasi. "Izin lokasi Lippo Cikarang secara keseluruhan sudah diurus dan diperpanjang setiap tiga tahun sejak 1984. Terus terang selama mengembangkan Lippo Cikarang kami enggak paham Perda itu. Kami tak lintas kabupaten," katanya. Sementara itu, Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati di hadapan Ombudsman juga&nbsp;membantah anggapan yang menyebutkan perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan pemasaran proyek Meikarta. Danang memastikan, pihaknya saat ini hanya melakukan promosi dan belum ada transaksi sama sekali. Uang yamg dibayarkan sekarang hanya untuk pemesanan.&nbsp; &ldquo;Itu untuk mengatur agar antriannya bagus. Siapa yang lebih cepat bisa mengambil posisi bagus. Kalau tidak dapat yang sesuai, dananya bisa dikembalikan secara penuh,&rdquo; terang Danang. Lebih lanjut Danang menjelaskan, terkait luas lahan yang saat ini sudah mengantongi izin prinsip peruntukkan yakni 84,6 hektar, yang nantinya akan menjadi lokasi pembangunan apartemen, universitas, rumah sakit dan lain-lain. "Meikarta adalah produk Lippo Cikarang. Kami sudah membangun Cikarang dari 1987. Jadi ini bukan suatu hal yang baru. Bukan ujug-ujug kami mau bangun," kata Danang. Menurutnya, pada 1994 Lippo Group sudah mendapat Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat terkait izin lokasi tanah. Pada 2014 pihaknya mendapatkan SK Kabupaten Bekasi.&nbsp; &ldquo;Kami mendapat SK 3.400 ha dan yang sudah bebas 3.200 ha. 200 ha belum bebas. Seluas 2.700 ha sudah dikembangkan sebagai industri, perumahan dan komersial,&rdquo; papaprnya. &ldquo;Sekarang ada sisa 480 ha. Itu yang nanti kami bangun Orange County dan Meikarta. Sekarang yang sudah ada izin prinsip peruntukkan 84,6 ha," lanjut Danang. Sementara itu Terkait lamanya izin Amdal Meikarta, Alamsyah Saragih akan meminta keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Ini berada di bawah tanggung jawab Pemprov dan Pemkab. Kami akan dalami dulu. Karena bisa mal administrasi kalau ada pembiaran atau proses perizinan yang terlalu lama," tandas Alamsyah.

Agar Tidak Ada Tumpang Tindih, Ombudsman Bakal Cek Perda Zonasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lippo cikarang

Berita Terkini