<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/syarat-singapura-kalau-boeing-737-max-8-tak-mau-dilarang-terbang_m_.jpg" alt="Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) mengatakan, mereka memungkinkan Pesawat Boeing 737 MAX untuk melanjutkan operasi di negaranya dengan syarat mereka tidak ada masalah keamanan" width="100%">
<figcaption>Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) mengatakan, mereka memungkinkan Pesawat Boeing 737 MAX untuk melanjutkan operasi di negaranya dengan syarat mereka tidak ada masalah keamanan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) mengatakan, mereka memungkinkan Pesawat Boeing 737 MAX untuk melanjutkan operasi di negaranya dengan syarat mereka tidak ada masalah keamanan yang berkaitan dengan jenis pesawat. "Kami akan mencabut penangguhan hanya jika kami puas bahwa masalah keamanan yang berkaitan dengan Boeing 737 MAX telah ditangani secara memadai," kata Direktur untuk Regulasi keselamatan Tan Kah Han dilansir dari Channel News Asia, Jumat (29/3). Komentar Tan datang dua hari setelah produsen pesawat Amerika itu mengumumkan tiga perbaikan dalam pembaruan sistem anti-stall Pesawat Boeing 737 MAX yang dikenal sebagai MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Perubahan pertama, MCAS membandingkan informasi dari kedua sensor yang membentuk 'angle of attack' (AOA), suatu pengukuran yang menentukan seberapa dekat jarak pesawat dengan kemacetan. Pengaturan sebelumnya hanya menghubungkan MCAS ke satu sensor pada satu waktu, mengabaikan yang lain. Selanjutnya, Boeing mengatakan MCAS hanya akan diaktifkan sekali per instance selama ketidaksepakatan sensor atau apa yang digambarkan sebagai kondisi tidak normal. Ketiga, MCAS tidak akan pernah memerintahkan lebih banyak input stabilizer daripada yang bisa dinetralkan oleh kru penerbangan yang menarik kembali kuk kontrol. CAAS telah diberitahu tentang pembaruan ini. "CAAS dalam komunikasi yang erat dengan Federasi Penerbangan AS dan regulator lainnya, serta dengan Boeing," katanya. Silk Air adalah satu-satunya operator dari jenis pesawat di Singapura dan memiliki enam unit, yang semuanya telah ditangguhkan sebagai bagian dari upaya global menanggapi kecelakaan Ethiopian Airlines yang menewaskan semua 157 orang di dalamnya.

Syarat Singapura Kalau Boeing 737 Max 8 tak Mau Dilarang Terbang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/60-lebih-negara-larang-pesawat-boeing-737-max-terbang_m_.jpg" alt="Negara-negara di dunia ramai-ramai melarang penerbangan Pesawat Boeing 737 Max usai Pesawat Ethiopian Airlines jatuh dan menewaskan 157 orang di dalamnya" width="100%">
<figcaption>Negara-negara di dunia ramai-ramai melarang penerbangan Pesawat Boeing 737 Max usai Pesawat Ethiopian Airlines jatuh dan menewaskan 157 orang di dalamnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara-negara di dunia ramai-ramai melarang penerbangan Pesawat Boeing 737 Max usai Pesawat Ethiopian Airlines jatuh dan menewaskan 157 orang di dalamnya. Kecelakaan ini terjadi hanya beberapa bulan setelah Pesawat Lion Air yang menggunakan pesawat dengan model sama jatuh di Laut Jawa, menewaskan 189 orang di dalamnya. Negara-negara itu melarang Pesawat Boeing 737 Max berada di bandara. Bahkan beberapa kasus, Pesawat Boeing 737 Max tak boleh lewat di wilayah udaranya. Seperti dilansir Business Insider, sebanyak 60 lebih negara akhirnya memutuskan untuk melarang penerbangan Pesawat Boeing 737 Max di antaranya, Tiongkok, Kanada, India, Indonesia, Kuwait, Bermuda, Malaysia, Mongolia, Oman, Mesir, Singapura, Korsel, AS, Uni Emirat Arab, Vietnam, Australia, Fiji, Selandia Baru, Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris, Meksiko, Cayman Islands, Ethiopia, Norwegia, Afsel, Maroko, Rusia, Argentina, Islandia, Brasil, Kosta Rika, Panama, Chili. Seperti dilansir Arab News, larangan terhadap penerbangan Pesawat Boeing 737 Max mulai mendunia setelah Presiden AS Donald Trump bergabung dengan Kanada dan negara-negara lain melarang penerbangan Pesawat Boeing 737 Max. Ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran global akan sistem otomatis anti-stall Pesawat Boeing 737 Max. Pihak berwenang AS mengatakan, bukti baru menunjukkan kesamaan antara kecelakaan mematikan Pesawat Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 dengan kecelakaan fatal Pesawat Lion Air di Indonesia pada bulan Oktober 2018. FAA mengatakan, temuan dari lokasi kecelakaan Pesawat Ethiopian Airlines dan data satelit menunjukkan kemungkinan penyebab kecelakaan yang sama yang menimpa Pesawat Ethiopian Airlines dan Pesawat Lion Air. FAA akhirnya memutuskan mengandangkan Pesawat 737 Max 8 dan Pesawat 737 Max 9 dan akan dilakukan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih, bahwa keselamatan rakyat Amerika dan semua orang adalah perhatian utamanya. Meksiko kemudian menangguhkan operasi Pesawat 737 Max setelah Kanada dan Chili juga bergabung dengan daftar panjang negara-negara untuk melarang pesawat itu terbang di wilayah udara mereka.

60 Lebih Negara Larang Pesawat Boeing 737 Max Terbang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pola-kecelakaan-pesawat-lion-air-dan-ethiopian-airlines-sama_m_.jpg" alt="Puing-puing Pesawat Ethiopian Airlines menunjukkan kesamaan yang jelas dengan kecelakaan mematikan dari pesawat Boeing 737 Max di Indonesia (Sky News)" width="100%">
<figcaption>Puing-puing Pesawat Ethiopian Airlines menunjukkan kesamaan yang jelas dengan kecelakaan mematikan dari pesawat Boeing 737 Max di Indonesia (Sky News)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Data penerbangan dari puing-puing Pesawat Ethiopian Airlines menunjukkan kesamaan yang jelas dengan kecelakaan mematikan dari pesawat Boeing 737 Max di Indonesia. Dilansir dari CNBC beberapa waktu yang lalu, kesimpulan itu diperoleh dari penyelidik kecelakaan Prancis yang mengetahui informasi tersebut. Pesawat Ethiopian Airlines yang menggunakan Boeing 737 Max 8, jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa pada 10 Maret, menewaskan 157 orang di dalamnya. Itu terjadi kurang dari lima bulan setelah Pesawat Lion Air dengan model yang sama jatuh di Laut Jawa pada tahap yang sama dalam penerbangannya. Jatuhnya Lion Air menewaskan 189 penumpang dan awak. Kedua Pesawat Boeing 737 Max 8 yang dipakai Lion Air dan Ethiopian Airlines dikirim ke maskapai hanya beberapa bulan sebelum penerbangan fatal mereka. Para penyelidik yang memverifikasi data dari perekam data Pesawat Ethiopian Airlines yang jatuh menemukan kesamaan dengan jatuhnya Pesawat Lion Air. "Ini menjadi subjek penelitian lebih lanjut selama penyelidikan," kata otoritas kecelakaan Prancis BEA. Boeing menambahkan sistem otomatis anti-stall ke Pesawat Boeing 737 Max. Penyelidik Indonesia menyatakan, sistem otomatis anti-stall bisa jadi faktor penyebab kecelakaan Lion Air pada Oktober lalu. Mereka mengatakan, pilot tidak diberitahu tentang sistem otomatis anti-stall Lion Air jatuh. Banyak yang diberikan kelas pelatihan lewat iPad kira-kira satu jam untuk transisi dari Boeing 737 ke Boeing 737 Max menurut Allied Pilots Association. Seperti dilansir CNN, Menteri Transportasi Ethiopia Dagmawit Moges mengatakan, berdasarkan data dari kotak hitam Pesawat Ethiopian Airlines yang jatuh, ditemukan kesamaan dengan data dari Pesawat Lion Air yang jatuh di Indonesia. Moges mengatakan, para penyelidik telah mengambil semua data dari kotak hitam. Investigasi lebih lanjut masih dilakukan. Akhirnya, Presiden AS Donald Trump melakukan percakapan telepon dengan Kepala Eksekutif Boeing yang menyatakan bahwa Pesawat 737 Max 8 tidak boleh digunakan di AS demi keamanan. Hal ini dinyatakan oleh dua orang yang diberi penjelasan singkat tentang percakapan tersebut. Hingga saat ini, setidaknya 34 maskapai telah mendaratkan Boeing 737 Max 8, yang berarti sekitar dua pertiga dari Pesawat Boeing 737 Max 8 yang beroperasi sekarang menganggur. Harga saham Boeing turun 6 persen.

Pola Kecelakaan Pesawat Lion Air dan Ethiopian Airlines Sama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/2-kali-kecelakaan-tiongkok-tangguhkan-semua-pesawat-boeing-737-max-8_m_.jpg" alt="Maskapai di beberapa negara telah menangguhkan penggunaan pesawat baru model Boeing 737 MAX 8, karena kekhawatiran mengenai keselamatan" width="100%">
<figcaption>Maskapai di beberapa negara telah menangguhkan penggunaan pesawat baru model Boeing 737 MAX 8, karena kekhawatiran mengenai keselamatan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Maskapai di beberapa negara telah menangguhkan penggunaan pesawat baru model Boeing 737 MAX 8, karena kekhawatiran mengenai keselamatan. Hal ini dilakukan setelah penerbangan Ethiopian Airlines dengan model yang sama jatuh beberapa menit setelah lepas landas pada Minggu (10/3), dan menewaskan seluruh penumpang. Penerbangan ET302 ke Nairobi itu baru saja berangkat dari Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa. Pilot sempat melaporkan masalah teknis dan meminta izin untuk kembali. Nahas, pesawat jatuh setelah laporan itu. Ketika investigasi kecelakaan sedang berlangsung, Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok memerintahkan semua penerbangan Boeing 737 MAX 8 domestik ditangguhkan. Seperti diketahui, Tiongkok memiliki salah satu armada Boeing 737 MAX 8 terbesar di dunia, yang mengoperasikan 97 pesawat. Ini insiden kedua dalam waktu kurang dari enam bulan, bahwa sebuah pesawat Boeing jatuh hanya beberapa menit dalam penerbangan. Penerbangan Lion Air Boeing 737 MAX 8 jatuh di atas perairan Karawang pada Oktober lalu, menewaskan 189 orang di dalamnya. Kedua&nbsp;kecelakaan&nbsp;sedang diselidiki dan tidak ada bukti hubungan antara keduanya, tetapi kesamaan dalam insiden telah mendorong kehati-hatian di antara beberapa maskapai. "Pesawat-pesawat tersebut baru saja dikirim dari Boeing 737 MAX 8, dan kedua kecelakaan terjadi selama lepas landas, mereka memiliki kesamaan tertentu," kata Pemerintah Tiongkok dalam sebuah pernyataan dilansir dari CNN pada Senin (11/3). Pemerintah Tiongkok&nbsp;menambahkan, pihaknya akan menghubungi Boeing dan Administrasi Penerbangan Federal AS untuk mengonfirmasi masalah keselamatan penerbangan sebelum mengizinkan pesawat terbang lagi.

2 Kali Kecelakaan, Tiongkok Tangguhkan Semua Pesawat Boeing 737 Max 8

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cari-keadilan-keluarga-korban-lion-air-jt-610-ngadu-ke-fahri-hamzah_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat diwawancarai awak media, usai menemui keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air, di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/1)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat diwawancarai awak media, usai menemui keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air, di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 menemui Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/1). Mereka membawa agenda untuk meminta pertolongan menyelesaikan permasalahan Lion Air yang belum usai. Dengan ini diharapkan keadilan bagi para korban bisa terpenuhi. Kuasa Hukum Keluarga Korban, Aprillia Supaliyanto mengatakan, pihak keluarga berharap DPR turun tangan mendorong pemerintah untuk melanjutkan pencarian 64 jenazah korban yang belum ditemukan. Selain itu, pemenuhan ganti rugi atas jatuhnya korban jiwa dari Lion Air dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Terkait peristiwa itu sampai sekarang dan berkaitan apa yang menjadi kewajiban Lion mungkin juga pemerintah itu sama sekali belum dilakukan. Sikap itu kami menilai cukup tidak punya itikad baik. Kami sudah berkali-kali diundang Lion dan dalam pertemuan, lagi-lagi hanya memberi wacana," kata Aprillia. Tuntutan lain juga disuarakan keluarga korban. Yaitu agar DPR mendorong pemerintah lebih meningkatkan sistem keamanan penumpang pesawat terbang. Sehingga kecelakaan seperti JT-610 bisa dihindari. "Meminta pemerintah meningkatkan pengamanan penumpang. Prosesi asas dari janji Lion Air untuk memfasilitasi kami sampai selesai," imbuh Aprillia. Mendengar aspirasi dari keluarga korban Lion Air, Fahri mengatakan akan bersurat langsung kepada Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan tersebut. Selain itu surat juga akan dikirim ke Komisi terkait di DPR RI yang menangani keamanan penerbangan. "Saya akan sampaikan aspirasi bapak-bapak dalam satu surat. Apalagi kalau ada surat saya lampirkan, saya sampaikan ke Presiden bahwa masyarakat butuh kata putus. Ini harus ada kata putus," jelas Fahri. "Saya juga akan bersurat ke Komisi misal Komisi V dan Komisi yang bertanggungjawab terhadap penerbangan Indonesia," tandasnya.

Cari Keadilan, Keluarga Korban Lion Air JT-610 'Ngadu' Ke Fahri Hamzah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/putri-della-satu-satunya-penyelam-saat-evakuasi-korban-lion-air_c_0_269073.jpg" alt="Putri Della Karneta, satu-satunya penyelam perempuan yang terlibat dalam evakuasi korban Lion Air JT-610" width="100%">
<figcaption>Putri Della Karneta, satu-satunya penyelam perempuan yang terlibat dalam evakuasi korban Lion Air JT-610</figcaption>
</figure>

Putri Della, Satu-satunya Penyelam saat Evakuasi Korban Lion Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengacara-amerika-serikat-tuntut-lion-air-dan-boeing_m_.jpg" alt="The Webster Law Firm yang berkantor di Houston, Texas, Amerika Serikat telah ditunjuk oleh tiga keluarga korban Lion Air untuk menjadi kuasa hukum. Mereka akan menempuh jalur hukum kepada Lion Air selaku pemilik maskapai dan Boeing selaku produsen pesawat" width="100%">
<figcaption>The Webster Law Firm yang berkantor di Houston, Texas, Amerika Serikat telah ditunjuk oleh tiga keluarga korban Lion Air untuk menjadi kuasa hukum. Mereka akan menempuh jalur hukum kepada Lion Air selaku pemilik maskapai dan Boeing selaku produsen pesawat</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 dengan nomor registrasi PK-LQP masih menyisakan luka mendalam terutama bagi keluarga korban. Oleh sebab itu, sejumlah keluarga korban berniat menggugat pihak Lion Air dan Boeing karena dianggap melakukan kelalaian. The Webster Law Firm yang berkantor di Houston, Texas, Amerika Serikat telah ditunjuk oleh tiga keluarga korban Lion Air untuk menjadi kuasa hukum. Mereka akan menempuh jalur hukum kepada Lion Air selaku pemilik maskapai dan Boeing selaku produsen pesawat.&nbsp; "Kami akan mencoba kasus ini dan melihat apa yang dilakukan dan dikatakan hakim tentang Boeing dan Lion Air," ujar Pengacara The Webster Law Firm, Jason C. Webster di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/12). Tuntutan ini sendiri berdasarkan kecurigaan keluarga korban atas kelalaian yang dilakukan oleh Lion Air dan Boeing. Pasalnya burung besi nahas tersebut tergolong pesawat baru, karena jam terbangnya masih dua bulan, namun justru kandas dengan beberapa kerusakan komponen. "Mereka tahu ini adalah barang yang gagal untuk dipasarkan. Hal ini patut dipertanyakan. Sama seperti ketika kalian membeli mobil baru, baru dua bulan dipergunakan, lalu mobil itu membunuhmu," imbuh Jason. Jason juga menilai, prosedur keamanan penerbangan yang diterapkan Lion Air tidak bekerja efektif. Sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut. "Mereka punya prosedur untuk memastikan area itu (pesawat layak terbang, Red), tapi masalahnya itu tidak efektif," imbuh Jason. Lebih lanjut, Jason menyebut bahwa pihaknya akan segera menemui pihak Lion Air dan Boeing. "Saya belum bertemu mereka, tapi saya akan bertemu," tandasnya. Saat ini sendiri The Webster Law Firm tengah berupaya mengumpulkan sejumlah bukti jatuhnya Lion Air JT-610. Jika sudah terkumpul maka tuntutan secara hukum akan segera dilayangkan.&nbsp; Diketahui, sebelumnya pesawat Lion Air JT-610 jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2019. Pesawat tersebut membawa 189 penumpang dan awak. Seluruhnya telah dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan sementara Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), diketahui pesawat mengalami sejumlah masalah. Seperti gangguan pada angle of attack (AoA), airspeed indicator,&nbsp; stick shaker dan kerusakan lainnya.

Pengacara Amerika Serikat Tuntut Lion Air dan Boeing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tunggu-penyelidikan-lebih-lanjut_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Melihat laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), sejak awal saya menyampaikan pendapat serupa. Melihat log book yang beredar, pilot pesawat Lion Air dari Denpasar itu menyadari adanya permasalahan di instrumen di sebelah kiri. Standar operasionalnya (SOP), harus return to base (RTB) atau kembali ke bandara awal. Nah, yang perlu dicari tahu, mengapa pilot tersebut memutuskan untuk terus lanjut dan tidak kembali ke Denpasar? KNKT menjelaskan bahwa kerusakan Lion Air PK-LQP yang menuju Pangkalpinang mirip dengan kerusakan pesawat yang terbang dari Bali. Berdasar informasi yang tersedia saat ini, Boeing memasang fitur baru di 737 MAX, tetapi tidak memasukkannya di manual training pilot. Karena itu, sejumlah pilot di Amerika Serikat (AS) juga teriak-teriak kenapa tidak ada pemberitahuan adanya fitur baru tersebut. Selain itu, mengapa fitur tersebut tidak dimasukkan di manual training. Saya sejak awal menduga hal yang sama bahwa fitur tersebut memang tidak masuk dalam manual perawatan pesawat. Kalau tidak masuk dalam manual perawatan pesawat, saya tidak heran kalau teknisi-teknisi tidak tahu apa yang tidak beres di pesawat itu. Melihat hal tersebut, tindakan Kementerian Perhubungan sudah tepat. Sebelum adanya rilis laporan awal kecelakaan Lion Air oleh KNKT, Ditjen Perhubungan Udara telah mengaudit 11 unit 737 MAX-8. Dalam pengecekan itu dilihat apakah pesawat mengalami masalah serupa atau tidak. Kemudian, Lion Air dan Garuda sebagai dua maskapai penerbangan yang menggunakan 737 MAX-8 sudah diberi tahu. Selain itu, diingatkan ketika ada masalah serupa dengan kasus Lion Air PK-LQP, pengoperasiannya harus dihentikan. Saya kira, itu langkah preventifnya. Kemudian, setelah kejadian kecelakaan Lion Air PK-LQP, Boeing telah memberikan safety bouletin. Jadi, pilot-pilot dan teknisi tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya, sebelum pesawat digunakan penumpang, Boeing juga telah melakukan quality control. Di Indonesia pun telah dilakukan sertifikasi kontrol. Pesawat Lion Air PK-LQP juga sudah dua bulan terbang dan tidak mengalami masalah. Soal adanya empat penerbangan terakhir yang mengalami masalah berturut-turut, perlu dicari penyebabnya. Laporan dari KNKT baru laporan awal. KNKT masih terus mendalami. Nanti laporan semakin komprehensif. Soal adanya enam pramugari yang terbang, padahal tercatat hanya lima pramugari, itu merupakan masalah indisipliner. Contoh lain, data penumpang berbeda dengan manifes. Itu merupakan pelanggaran. Kementerian Perhubungan bisa menjatuhkan sanksi. Yang paling tepat sanksi administratif. Sanksi pembinaan. Misalnya, perbaikan SOP atau audit khusus dari sisi administrasi. Saya mengingatkan, tujuan penyelidikan kecelakaan hanya satu, yakni mencegah kejadian serupa. Hasil penyelidikan KNKT dan lembaga sejenis tidak bisa digunakan di pengadilan. Itu sudah menjadi peraturan internasional. Tanpa dihukum, saham Boeing sudah drop. Dari sisi penjualan juga mungkin tersendat.&nbsp;

Tunggu Penyelidikan Lebih Lanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ahli-waris-korban-lion-air-terima-santunan-rp-125-m_m_.jpg" alt="Pihak keluarga korban Lion Air JT 610 yang jatuh pada Senin (29/10) lalu ketika disambut pihak perusahan penerbangan tersebut." width="100%">
<figcaption>Pihak keluarga korban Lion Air JT 610 yang jatuh pada Senin (29/10) lalu ketika disambut pihak perusahan penerbangan tersebut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah mengeluarkan laporan awal penyelidikan kecelakaan pesawat Lion Air PK-LQP 29 Oktober lalu. Bersamaan dengan itu, Lion Air memberikan santunan kepada ahli waris penumpang yang menjadi korban kecelakaan mulai Rabu (28/11). Pemberian santunan tersebut dilakukan bertahap. Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan, santunan diberikan kepada perwakilan ahli waris di Hotel Ibis Cawang, Jakarta Timur. Ada tiga ahli waris yang telah melengkapi dokumen penumpang. "Atas nama Darwin Harianto, Raden Roro Savitri Wulurastuti, dan Arif Yustian," tuturnya kemarin. Menurut Danang, pemberian santunan tersebut berdasar ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011. Di pasal 3 disebutkan nilai ganti rugi terhadap penumpang yang meninggal di dalam pesawat udara karena kecelakaan atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara. Yakni, Rp 1,25 miliar per penumpang. "Santunan berikutnya akan diberikan kepada keluarga sebagai ahli waris yang telah melengkapi berkas administrasi sesuai yang diperlukan dan dokumen dinyatakan lengkap," ujar Danang. Sabtu (1/12) juga rencananya ada penyerahan santunan. Selanjutnya, Senin (3/12) penyerahan kepada dua ahli waris di Jakarta dan tiga ahli waris di Pangkalpinang. "Selasa (4/ 12) juga ada penyerahan kepada satu ahli waris di Pangkalpinang," ucapnya. Ditanya soal besaran dana asuransi yang disiapkan untuk santunan korban, Danang enggan menjawab. Meski demikian, jika dihitung dari jumlah korban 186 penumpang, total uang pertanggungjawaban adalah Rp 232,5 miliar. Angka itu bisa bertambah lantaran untuk awak kabin, yakni pilot dan pramugari, memiliki hitungan tersendiri yang nilai santunannya di atas penumpang. Presdir Lion Air Group Edward Sirait menambahkan, pihaknya ingin segera menyelesaikan kewajiban santunan. Namun, pemberian itu tidak bisa sembarangan. Harus ada surat-surat yang dikumpulkan seperti kartu keluarga (KK) dan KTP. Tentu juga harus disahkan notaris. "Kalau bisa akhir tahun selesai," ujarnya. Karena pengumpulan kelengkapan berkas tak mudah, Lion Air turut membantu. Caranya, membentuk tim penjemput bola dalam pemberian santunan. Sementara itu, manajemen asuransi PT Allianz Indonesia juga menyelesaikan proses klaim asuransi lima korban Lion Air. Chief Agency Officer Allianz Life Indonesia Ginawati Djuandi mengatakan, ada lima penumpang yang merupakan nasabahnya pada berbagai jenis produk asuransi Allianz. Pihaknya langsung menindaklanjuti dan membayarkan klaim asuransi lima nasabah tersebut. "Pihak manajeman juga telah mengirimkan wakil manajemen untuk mengunjungi keluarga nasabah," kata Ginawati dalam keterangan resmi. Sementara itu, Kepala Operasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) Kombespol Lisda Cancer mengatakan, surat kematian menjadi salah satu syarat ahli waris menerima santunan dari Lion Air. Surat kematian bisa dibuat rumah sakit bila korban telah teridentifikasi. "Namun, ada 61 korban yang tidak ditemukan dan akhirnya tidak teridentifikasi," paparnya. Kondisi tersebut, lanjut dia, membuat langkah untuk mendapatkan surat kematian menjadi lebih panjang. Satu-satunya cara adalah melalui persidangan untuk mendapatkan penetapan hakim tentang kematian korban. "Itu persyaratannya banyak dari surat kependudukan dan sesuai syarat pengadilan," ujarnya. Anggota tim DVI sekaligus Kepala Laboratorium DNA Forensik Pusdokkes Polri Kombespol Putut Cahyo Widodo menambahkan, operasi identifikasi korban jatuhnya Lion Air memang sudah selesai. Namun, selesainya identifikasi itu bukan karena batasan waktu, melainkan memang tidak ada sampel jenazah yang bisa diidentifikasi. "Artinya, sebenarnya bisa dibuka kembali," tuturnya. Bagaimana syaratnya agar proses identifikasi bisa dibuka kembali? Dia menjelaskan bahwa kuncinya ada pada sampel jenazah korban. Misalnya, bila ada nelayan yang menemukan jenazah dan diduga merupakan salah seorang penumpang Lion Air, operasinya bisa kembali dibuka. Dengan demikian, dia berharap keluarga korban memahami bahwa kinerja DVI itu bergantung pada tim evakuasi. Bila menemukan sampel, lanjut Putut, pihaknya tentu akan terus bekerja. "Kalau sudah tidak ada sampel lagi, apa yang akan dikerjakan," jelasnya. Di sisi lain, KNKT kemarin mengoreksi pernyataan sebelumnya bahwa pesawat PK-LQP tidak laik terbang. "Sudah dinyatakan oleh KNKT, bahwa pesawat PK-LQP itu, baik penerbangan JT 043 Denpasar-Jakarta maupun JT 610 dari Jakarta direncanakan menuju Pangkalpinang, keduanya adalah laik terbang," ungkap Ony Suryo Wibowo, investigator senior KNKT. Sementara itu, salah seorang keluarga korban Lion Air, Rio Nanda Pratama, menggugat Boeing terkait kecelakaan di perairan Karawang akhir Oktober lalu. Pengacara Hotman Paris Hutapea menggandeng pengacara asal Chicago, AS, Manuel von Ribbeck, untuk memfasilitasi keluarga korban guna menggugat pabrikan pesawat tersebut. Hotman mengatakan, dirinya bersama Manuel membantu memberikan pendampingan hukum bagi keluarga korban. Bahkan, fasilitas itu diberikan tanpa dipungut biaya sepeser pun. "Mereka ini pengacara dari Chicago sudah menunggu. Bagi keluarga yang mau menggugat pihak Boeing di AS, mereka siap mewakili. Dan keluarga korban di Indonesia tidak harus membayar apa pun," kata Hotman kemarin. Menurut dia, pengacara Manuel bahkan telah memulai satu kasus gugatan terhadap Boeing. Sidang gugatan sudah berlangsung. "Dia sebenarnya sudah memulai satu gugatan di Amerika. Jadi, sudah mulai kasusnya. Rio Nanda Pra&Acirc;&shy;tama dia sudah gugat Boeing, kasus sudah berjalan," imbuhnya. Dalam gugatan tersebut, lanjut Hotman, kliennya meminta Boeing memberikan ganti rugi USD 5 juta hingga Rp 10 juta per penumpang. Dalam rencana gugatannya, lawyer asal Chicago itu memakai contoh kasus di Eropa, mengenai sebuah pabrik pesawat yang lalai dalam pembuatan tiap unit pesawat. Di tempat sama, Manuel berterima kasih kepada Hotman karena diajak terlibat dalam menangani kasus Lion Air yang sedang dialami keluarga korban di Indonesia. "Saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya ke sini, ini adalah suatu kehormatan bagi kami karena sudah melibatkan kami dalam kasus tragedi ini," ungkap Manuel.&nbsp;

Ahli Waris Korban Lion Air Terima Santunan Rp 1,25 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lion-air-klaim-9-keluarga-korban-sudah-terima-santunan-rp-13-miliar_m_-1-scaled.jpg" alt="Salah satu jenazah korban Lion Air yang berhasil teridentifikasi" width="100%">
<figcaption>Salah satu jenazah korban Lion Air yang berhasil teridentifikasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak maskapai Lion Air mengaku telah mencairkan santunan sebesar Rp 1,3 miliar kepada 9 keluarga korban. Santunan diberikan setelah keluarga korban melengkapi data-data yang diperlukan. Humas Lion Air Ramaditya Handoko mengatakan, santunan diberikan kepada keluarga korban pada Rabu (28/11) kemarin. Diakuinya memang belum semua keluarga korban menerima santunan, karena dilakukan secara bertahap. "Sudah mulai diberikan kemarin, settlement sudah ada 9 orang. Kita ngasihnya jadi Rp 1,3 miliar, sudah ditanda tangan. Sudah release and discharge,"&nbsp;ungkap Ramaditya saat dihubungi JawaPos.com Selasa (29/11). Sementara itu, pihaknya membantah jika pihaknya melarang keluarga korban untuk melakukan gugatan. Menurutnya hal itu adalah hak dari masing-masing keluarga korban.&nbsp; "Kalau itu haknya mereka, kalau mereka mau melakukan apa nantinya enggak masalah. Kami enggak ada imbauan atau aturan. Kami enggak ada kata ngomong enggak boleh," ucapnya. Sementara Ramli Abdullah salah satu keluarga korban, menuturkan jika dirinya masih merasa kebingungan dan belum melakukan upaya pencairan dana santunan yang diberikan oleh pihak Lion Air. Karena pihaknya menerima surat yang berisi keluarga korba tidak boleh menggugat jika sudah menerima santunan. "Tidak ada (upaya), dan itu terjadi kebingungan diantara keluarga korban. Kami mau terima atau gimana. Surat itu yang beredar diantara keluarga korban," tutur Ramli.

Lion Air Klaim 9 Keluarga Korban Sudah Terima Santunan Rp 1,3 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lion air jatuh

Berita Terkini