<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/PTMW-748943185.jpg" alt="PT Mayawana Persada telah mulai menebang hutan, khususnya area gambut lindung." width="100%">
<figcaption>PT Mayawana Persada telah mulai menebang hutan, khususnya area gambut lindung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah NGO yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut izin PT&nbsp;Mayawana Persada yang beraktivitas di Kabupaten Kayong Utara karena telah membabat habis hutan untuk kepentingan Hutan Tanaman Industri. "Bahkan, ekspansi perusahaan ini telah melampaui batas dengan menggusur lahan hingga mencapai perbatasan wilayah Desa Paoh Concong di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang," kata Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, dikutip dari Antara, Jumat (22/3). Adam menilai Perusahaan ini memiliki izin dengan luas 136.710 hektare melalui SK.732/Menhut-II/2010. Namun, pada tahun 2016, Kementerian LHK memetakan bahwa dari luas izin tersebut, hanya 88.100 hektare yang merupakan hutan. Sementara itu, 89.410 hektare lainnya adalah habitat orang utan, dan 83.060 hektare merupakan ekosistem gambut yang kaya karbon. Melalui pemantauan citra satelit, lanjutnya, terlihat bahwa PT Mayawana Persada telah mulai menebang hutan, khususnya area gambut lindung, dan memperluas ekspansinya ke arah barat daya. "Jika hal ini terus berlanjut, potensi pembukaan hutan akan terus meningkat hingga mencapai 6.268 hektare. Hal ini terjadi di saat pemerintah berupaya menekan deforestasi untuk mengurangi dampak pemanasan global," tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014143719/hutan-kalbar-terancam-gundul-akibat-transisi-energi-dari-biomassa">Hutan Kalbar Terancam Gundul Akibat Transisi Energi dari Biomassa</a> Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, PT Mayawana Persada telah menebang 14 ribu hektare hutan antara Januari dan Agustus 2023. Pada Oktober 2023, mereka membuka tambahan hutan seluas 2.567 hektare. Sejak 2016, perusahaan ini telah menebang hutan seluas 35 ribu hektare. Perusahaan ini tidak hanya membuka lahan gambut lindung, tetapi juga merusak habitat Orangutan dan hutan alami. Bahkan, mereka membuka hutan hingga ke tepi sungai utama di kawasan konsesi mereka. Pembukaan lahan gambut dilakukan dengan tidak memperhatikan peraturan yang menetapkan garis sempadan sungai serta prinsip pelestarian lingkungan. "Selain merusak lingkungan, ekspansi perkebunan PT Mayawana Persada juga mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pertanian tradisional. Potensi bencana seperti banjir juga meningkat akibat rusaknya hutan alam dan ekosistem gambut," katanya. Adam menyatakan bahwa izin konsesi PT Mayawana Persada berada dalam Kawasan Hidrologis Gambut Sungai Durian-Sungai Kualan, yang memiliki fungsi lindung dan budidaya gambut. Pemantauan mereka menunjukkan pembukaan lahan gambut yang luas, yang akan menyebabkan pelepasan emisi karbon yang besar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014381463/hutan-alam-kalimantan-selatan-terancam-makin-digerogoti-program-biomassa-kayu">Hutan Alam Kalimantan Selatan Terancam Makin Digerogoti Program Biomassa Kayu</a> Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, menambahkan bahwa ekspansi perusahaan ini telah merusak hutan alam, lahan gambut, dan habitat orang utan. Dia menegaskan bahwa aktivitas perkebunan harus dihentikan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus bertanggung jawab atas deforestasi yang terjadi. Ahmad Syukri dari Lingkaran Advokasi dan Riset (Link-AR Borneo) mengatakan bahwa kegiatan PT Mayawana Persada telah merusak keseimbangan ekologis dan ketenangan masyarakat sekitar. "Kami menekankan bahwa ekspansi perusahaan ini harus dihentikan, dan pemerintah harus bertindak tegas," kata Ahmad. Sementara itu, Tono dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat (AMAN Kalbar), menyebutkan bahwa PT Mayawana Persada telah melakukan pelanggaran HAM terhadap komunitas Masyarakat Adat Dayak Kualan dan Dayak Simpakng. Ia menuntut pencabutan izin perusahaan tersebut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Keberadaan PT Mayawana Persada menimbulkan keprihatinan serius atas dampak lingkungan dan sosialnya. Perlu tindakan segera dan tegas dari pemerintah untuk menghentikan aktivitas yang merugikan ini demi menjaga keberlanjutan alam dan kesejahteraan masyarakat setempat," kata Tono.

Melalui pemantauan citra satelit, lanjutnya, terlihat bahwa PT Mayawana Persada telah mulai menebang hutan, khususnya area gambut lindung.

Ekspansinya Picu Deforestasi, Aliansi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat Desak KLHK Cabut Izin PT MP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/gundul-131694981.png" alt="PEMBUKAAN HUTAN: Kondisi bukaan hutan yang di area konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Pembukaan hutan tersebut diduga memicu deforestasi dan kerusakan ekologis." width="100%">
<figcaption>PEMBUKAAN HUTAN: Kondisi bukaan hutan yang di area konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Pembukaan hutan tersebut diduga memicu deforestasi dan kerusakan ekologis.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;diduga melakukan pembalakan hutan yang mengakibatkan kerusakan ekologis di&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/kalimantan-barat">Kalimantan Barat</a>. Hal itu terungkap dari hasil investigasi lima organisasi masyarakat sipil (NGO) yakni Satya Bumi, Walhi Kalbar, Linkar Borneo, dan AMAN, yang disampaikan dalam diskusi bertajuk&nbsp;'Ugalan-ugalan&nbsp; Ekspansi Hutan Tanaman Industri (HTI) di&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/kalimantan-barat">Kalimantan Barat</a>', beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil investigasi tersebut diketahui bahwa penggundulan hutan alam dengan mengonversi tanaman industri yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-alas-kusuma">PT Alas Kusuma</a>&nbsp;telah memicu peningkatan deforestasi secara drastis di&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/kalimantan-barat">Kalimantan Barat</a>. Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien menjelaskan, perusahaan tersebut memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas 138.710 hektare (Ha). Izin tersebut membentang dari Ketapang hingga Kayong Utara. "Perusahaan ini telah menebang sekitar 20.000 Ha hutan alam, sejak tahun 2016," kata Andi Muttaqien, dikutip dari Pontianak Post (Jawa Pos Group), Rabu (13/12). Kemudian, lanjut Andi, perusahaan tersebut terus menebang hutan hingga 14.000&nbsp;Ha dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2023.&nbsp;Pada Oktober 2023,&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;membuka hutan tambahan seluas 2.567 Ha. "Dengan demikian, sejak 2016 hingga saat ini,&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;telah menebangi hutan seluas sekitar 36.000 Ha. Ini lebih dari separuh luas Kota Jakarta atau sekitar sepertiga luas Kota Pontianak," ujar Andi Muttaqien. Menurut Andi, hal yang lebih parah lagi, pembukaan lahan dilakukan di kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi, yang merupakan habitat orang utan dan lahan gambut kaya karbon. Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, Nikodemus Alle. Ia menyebutkan, pemantauan yang dilakukan oleh tim Walhi Kalbar di sejumlah titik memperkuat bukti bahwa&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;membuka lahan gambut dengan bukti berupa pembuatan kanal-kanal (pembuatan drainase). "Pembukaan kanal-kanal ini menyebabkan pengeringan gambut, yang nantinya rentan menyebabkan terjadinya kebakaran gambut. Areal ini berpotensi menjadi sumber Kebakaran Hutan dan Lahan baru, padahal kita sudah lama berupaya memerangi Karhutla," ujarnya. Kajian yang dilakukan Walhi Kalbar merujuk data Atlas Nusantara menunjukkan bahwa sepanjang periode 2022 hingga Oktober 2023,&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;telah membuka dan mengeringkan lahan gambut seluas 14.505 hektare. Maka artinya, aktivitas perusahaan telah mengeluarkan 797.775 metrik ton CO2 atau setara dengan 8.703.0000 galon bensin yang terbakar.&nbsp;"Bayangkan berapa banyak lagi emisi yang akan dihasilkan jika&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;terus membuka seluruh lahan gambut di dalam konsesi mereka," ujar Niko. Selain kerusakan ekologis, kehadiran PT MP juga telah menyebabkan timbulnya konflik sosial dan melanggar hak-hak masyarakat di sekitar konsesi. Ketua Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo (Link-AR Borneo), Ahmad Syukri mengatakan, rapid asesmen yang dilakukan lembaganya membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah secara nyata mengabaikan fakta bahwa tanah dan wilayah yang menjadi areal izin berusaha perusahaan merupakan wilayah, tanah, dan hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat secara turun-temurun sebagai tempat hidup dan sumber penghidupan masyarakat. "Pengambilalihan tanah masyarakat oleh perusahaan dilakukan secara paksa dan disertai dengan serangkaian tindakan intimidasi dan upaya kriminalisasi," ujar pria yang akrab disapa Uki ini. Ketua Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalbar, Tono, menambahkan, PT MP sudah berkali-kali dikenakan sanksi adat, namun tidak pernah jera serta terus saja membabat hutan masyarakat adat. Sedangkan Akademisi Hukum Universitas Tanjungpura, Salfius Seko, menyebut, perampasan tanah masyarakat adat oleh PT MP merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. "Wilayah adat merupakan ruang hidup masyarakat. Kalau ruang untuk mereka hidup diambil, maka mereka akan mati. Artinya, baik pemerintah yang memberi izin maupun korporasi yang mendapat izin telah merampas hak-hak hidup masyarakat," ujarnya. Salfius melanjutkan, kepentingan ekonomi atau investasi semestinya tidak mengabaikan kehadiran masyarakat dan tidak menganggap semua wilayah konsesi itu adalah ruang kosong. Izin-izin seperti ini mesti ditinjau ulang. Untuk itu, dibutuhkan political will pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat, bukan hanya kepentingan korporasi/ekonomi semata. Praktik-praktik buruk korporasi yang membabat hutan alam tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus diungkap kepada publik, terutama di tengah gembar-gembor klaim pemerintah di forum dunia COP28 ihwal penurunan angka deforestasi yang berkebalikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Atas dasar itu, Satya Bumi bersama Walhi Kalbar, Linkar Borneo, AMAN Kalbar, dan AMAN Ketapang Utara serta didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya menyusun laporan bersama berisi temuan kerusakan ekologis dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>. Pontianak Post telah menemui pihak legal&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>. Namun yang bersangkutan enggan memberi penjelasan.&nbsp;"Kami minta waktu. Kami akan sampaikan ke pihak manajemen," kata Kevin, asisten legal PT Mayawana Persada.

Parahnya lagi, pembukaan lahan dilakukan di kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi, yang merupakan habitat orang utan.

Hasil Investigasi 5 NGO di Kalbar: PT MP Diduga Gunduli Hutan 36 Ribu Hektare, setara Lebih dari Separo Luas Jakarta

Linkar Borneo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Linkar Borneo

Berita Terkini

Ekspansinya Picu Deforestasi, Aliansi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat Desak KLHK Cabut Izin PT MP

Hasil Investigasi 5 NGO di Kalbar: PT MP Diduga Gunduli Hutan 36 Ribu Hektare, setara Lebih dari Separo Luas Jakarta

Download Aplikasi JawaPos.com