<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/02/84DA6A74-6E81-4014-A344-BEC9BEEF322B-3224897768.jpeg" alt="Joint Operation Agreement antara MKTR dan PT Suar Energi Futura untuk membangun fasilitas produksi dengan kapasitas 10 ton per jam. (MKTR)" width="100%">
<figcaption>Joint Operation Agreement antara MKTR dan PT Suar Energi Futura untuk membangun fasilitas produksi dengan kapasitas 10 ton per jam. (MKTR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) semakin memperkuat posisinya dalam industri hijau dengan membangun pabrik biomassa EFB Pellet melalui anak usahanya, PT Menthobi Hijau Lestari (MHL). Pabrik ini akan mengolah tandan kosong kelapa sawit (EFB) menjadi sumber energi terbarukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Proyek ini diwujudkan melalui Perjanjian Kerjasama Operasional (Joint Operation Agreement) antara MKTR dan PT Suar Energi Futura untuk membangun fasilitas produksi dengan kapasitas 10 ton per jam. &ldquo;Keberadaan pabrik ini menjadi solusi bagi industri kelapa sawit dalam mengatasi permasalahan limbah tandan kosong (jankos),&rdquo; ujar Direktur MKTR, Pahlevi Pangerang. Pabrik ini dijadwalkan mulai beroperasi secara komersial pada kuartal keempat 2025 dan akan memberikan manfaat ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan limbah sawit. Sejak November 2024, MHL telah melakukan uji coba produksi EFB Pellet dengan membangun fasilitas pengolahan berskala kecil untuk memastikan produk memenuhi standar biomassa industri. Menurut Direktur MHL, Dadan Ramdhani, EFB Pellet yang dikembangkan memiliki karakteristik unggul, seperti kalori tinggi, meningkatkan efisiensi pembakaran. Lalu, rendah potasium dan klorin, mengurangi risiko korosi pada boileR. Moisture terkendali, memastikan efisiensi bahan bakar Hasil uji coba menunjukkan bahwa EFB Pellet memiliki performa lebih baik dari ekspektasi awal, menjadikannya alternatif yang menjanjikan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan kebutuhan industri lainnya. &ldquo;Sebagai langkah awal, kami telah melakukan burning test dengan membandingkan EFB Pellet dan cangkang sawit yang dibakar secara terpisah. Hasilnya sangat positif dan membuktikan potensi besar biomassa ini,&rdquo; jelas Dadan. Dadan optimistis bahwa pembangunan pabrik ini akan menjadi game changer dalam industri pengelolaan limbah sawit. Selain meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, inisiatif ini juga mendukung target transisi energi hijau nasional. EFB Pellet merupakan sumber energi alternatif ekonomis yang dapat digunakan oleh berbagai sektor industri dan pembangkit listrik. Proyek ini juga selaras dengan visi pemerintah dalam mendorong penggunaan energi hijau, sebagaimana tertuang dalam target Astacita pemerintahan Presiden Prabowo di sektor energi. Dengan investasi ini, MKTR tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan nilai tambah bagi industri kelapa sawit dan sektor energi terbarukan di Indonesia.

MKTR membangun pabrik biomassa EFB Pellet dari limbah sawit, berkapasitas 10 ton per jam. Proyek ini mendukung transisi energi hijau

Pabrik Biomassa MKTR Siap Beroperasi 2025, Optimalkan Limbah Sawit untuk Energi Terbarukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/ketua-umum-gapki-eddy-martono-1453324029.jpg" alt="Ketua Umum Gapki Eddy Martono" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gapki Eddy Martono</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tengah mempersiapkan peningkatan baku mutu untuk industri sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai terobosan itu sangat baik, karena penerapan land application (LA) dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Menurut Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Pemerintah tengah mempersiapkan peningkatan baku mutu untuk industri sawit untuk pemanfaatan limbah cair atau aplikasi lahan (land application). "Untuk pabrik kepala sawit (PKS) dengan kebun dan limbah cair akan digunakan land application (LA) sebaiknya Biochemical Oxygen Demand (BOD) di bawah 5.000 mg/L dan minimum 2.000 mg/L. Hal ini agar kandungan bahan organik masih layak diaplikasikan dan tidak membahayakan terhadap lingkungan," kata Eddy Martono dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (9/12). Land application atau aplikasi lahan merupakan salah satu teknik pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit dengan cara mengalirkan limbah cair melalui sistem parit ke kebun. Sedangkan, BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat organik dalam air limbah. Untuk penggunaan methane capture, paling rendah BOD yang dihasilkan adalah 2.000 mg/L, Eddy mengusul sebaiknya tidak diwajibkan bagi PKS yang akan menggunakan limbah cair untuk land application. "Tetapi kalau akan digunakan untuk energi silakan," jelasnya. Methane capture teknologi yang digunakan untuk menangkap gas metana hasil pembakaran limbah sawit. Adapun untuk ketentuan untuk PKS tanpa kebun sudah baik. Mereka diwajibkan mengolah limbahnya sampai memiliki BOD di bawah 100 mg/L, karena limbah cair tersebut akan dibuang di badan air. "Regulasi untuk LA sudah ada dan sebaiknya tetap dipertahankan, supaya tujuan untuk mendapatkan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pupuk kimia dapat tercapai," paparnya. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) akan mempersiapkan peningkatan baku mutu untuk industri sawit dalam pemanfaatan limbah cair atau aplikasi lahan (land application). Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan industri sawit yang punya kebun, baku mutu terkait dengan land application, boleh Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.000, karena akan diaplikasikan lagi ke kebun-kebun mereka sebagai pupuk. Namun untuk industri yang tidak memiliki kebun maka baku mutunya wajib di bawah Biochemical Oxygen Demand (BOD) 100. Kalau tidak, izinnya akan dicabut jika sampai langsung membuang limbah cairnya ke sungai. Membahayakan Sungai Para pakar lingkungan juga sepakat mendukung dengan rencana pemerintah tersebut. Hanya saja, pembuangan limbah cair lebih hati-hati dan tidak dibuang ke sungai meskipun BOD nya 100 mg/L. Sebab, itu membahayakan lingkungan dan berpotensi merusak biota perairan. Ketua Dewan Pakar Pusat Kajian, Advokasi, dan Konservasi Alam (Pusaka Kalam) Yanto Santosa mengatakan, limbah cair PKS merupakan sumber daya yang bermanfaat baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial. Namun, untuk pemanfaatannya harus juga mengedepankan kelestarian lingkungan termasuk upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). "Karena itu hati hati ketika kita ingin memperoleh manfaat yang optimal tersebut maka prasyaratnya adalah jangan sampai justru malah meningkatkan emisi gas rumah kaca," papar Yanto Santosa pada Senin (9/12). Yanto tidak sepakat jika pemerintah memperbolehkan pabrik tanpa kebun membuang limbah cairnya ke sungai walaupun memiliki BOD 100 mg/L. Karena jika setiap pabrik membuang limbahnya ke sungai dikhawatirkan akan merusak ekosistem perairan sungai. "Itu akan mengakibatkan kematian ikan dan sebagainya. Jadi tidak ada limbah yang dibuang ke sungai," paparnya. Dia mengusulkan agar limbah cair dari PKS tidak punya kebun bisa bekerja sama dengan kelompok tani di sekitarnya. Tujuannya, agar limbah cair dengan level BOD tertentu bisa diberikan secara cuma-cuma untuk diolah menjadi pupuk cair yang bermanfaat bagi para petani sawit di sekitar pabrik. Prof Yanto mengaku sepakat terhadap aturan Kementerian LH yang memperbolehkan jumlah BOD sebanyak 2.000 mg/L untuk PKS yang memiliki kebun. Hanya saja, alangkah baiknya jika PKS yang memiliki kebon diperbolehkan BOD nya sampai 3.000 sampai 5.000 mg/L. Karena BOD dengan level 3.000 hingga 5.000 mg/L mengandung unsur hara yang dibutuhkan untuk pupuk tanaman sawit. "Jadi kalau kementerian bilang BOD 2.000 mg/L, sudah bagus. Tapi kalau diganti kalimatnya BOD di bawah 5.000 mg/L akan lebih baik lagi kandungan hara-nya," ungkapnya. Unsur hara adalah sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Dia mengharapkan pemerintah segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) agar para PKS segera bisa menyesuaikan dengan aturan tersebut. "Intinya pemerintah harus menyusun Road map 10 tahun ke depan sehingga program pengurangan emisi GRK dan program mendukung pertumbahan ekonomi 8 persen bisa tercapai," tandasnya. Senada, pakar tanah dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M. Agr juga mendukung aturan yang akan diterapkan Kementerian LH. "Jika aturannya BOD 2.000 itu kan namanya juga kebijakan, saya ngga mau berbantah-bantah. Kalau ditanya secara pribadi dan secara data saya, BOD 3.000 itu lebih baik dari 2.000,&rsquo;&rsquo; jelas Basuki yang juga dari Pusaka Kalam ini. Kandungan BOD 2.000 mg/L dikhawatirkan kandungan untuk pupuknya cepat hilang dibawa air. Basuki memahami kekhawatiran pemerintah kenapa memilih BOD 2.000 mg/L. Karena BOD yang tinggi ditakutkan akan melepaskan gas methan ke udara. Padahal hal ini sebenarnya bisa disiasati dengan ketebalan cairan yang disebar ke kebun sawit antara 20-30 cm sehingga kemungkinan lepasnya gas methan ke udara juga berkurang. Selama ini dia melihat cairan yang disebar setebal hingga 40-60 cm sehingga memungkinkan lepasnya gas methan ke udara yang cukup tinggi. Basuki mengatakan limbah dengan BOD 100 mg/L yang dibuang ke sungai juga sangat berbahaya bagi lingkungan dan memiliki potensi terjadinya fenomena eutrofikasi yang pada gilirannya dapat merusak biota perairan. Selain itu, pembuangan tersebut juga menjadi sia-sia karena banyak kandungan hara yang terbuang secara percuma. Karena limbah cair sawit memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. "Satu industri dengan kapasitas 60 ton per jam atau 1.000 ton per hari maka limbah yang keluar kan 400 500 kubik per hari. Kalau kita sebarkan ke kebon sawit seluas 400 hingga 500 hektar bisa. Itu bisa menghemat pupuk setara Rp 30 miliar," ungkapnya. (*)

Menurut Ketua Gapki Eddy Martono, Pemerintah tengah mempersiapkan peningkatan baku mutu untuk industri sawit untuk pemanfaatan limbah cair.

GAPKI Nilai Peningkatan Baku Mutu Limbah Sawit dapat Kurangi Emisi Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/tertipu-sawit.jpg" alt="TAK SESUAI HARAPAN: AKBP Juli Setyadi memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Denny (kiri) dalam sidang di PN Surabaya. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK SESUAI HARAPAN: AKBP Juli Setyadi memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Denny (kiri) dalam sidang di PN Surabaya. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><div class="box-header bg-blue-active">  JawaPos.com – Dua perwira Polda Jatim, AKBP Sudamiran dan AKBP Juli Setyadi, menjadi korban penipuan bisnis limbah sawit. Mereka sudah menyetorkan modal kepada Denny Setiyawan dan Stevie Widya Susanty. Namun, sebagian uang modal digunakan Denny dan Stevie untuk kepentingan sendiri. Kini Denny dan Stevie diadili sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.  Jaksa penuntut umum Sulfikar dalam surat dakwaannya menyatakan, terdakwa Stevie awalnya menemui Sudamiran di kantornya di Mapolda Jatim untuk menawarkan bisnis limbah sawit pada Maret 2016. Limbah itu akan diekspor dari Kalimantan ke Malaysia. Sudamiran dijanjikan keuntungan 30 persen dari modal yang diinvestasikannya.  Stevie mengaku sudah punya modal Rp 2,5 miliar yang tersimpan di dalam rekening PT Cikal Bakal Energi. Di perusahaan tersebut, Stevie menjabat komisaris dan Denny selaku direkturnya. Mendengar tawaran itu, Sudamiran tertarik berinvestasi. Dia lantas mengajak koleganya, Juli.  Dua perwira tersebut sepakat berinvestasi Rp 1,5 miliar atas nama istri Sudamiran, Iddy Yusngestiati. Sudamiran menyetor Rp 1.050.000.000 dan Juli menyiapkan Rp 450 juta. Kesepakatan itu dibuat di hadapan notaris antara kedua terdakwa dan Iddy. Salah satu isi perjanjiannya, investasi tersebut butuh modal Rp 4 miliar. Di rekening sudah ada Rp 2,5 miliar dan sisanya Rp 1,5 miliar dari Iddy.  Namun, setelah uang Rp 1,5 miliar masuk, tidak semuanya digunakan Stevie dan Denny untuk modal bisnis. Hanya Rp 157 juta yang dialokasikan untuk pengadaan limbah sawit. Uang Rp 253.650.000 ditransfer lagi seolah-olah sebagai keuntungan untuk meyakinkan dua perwira polisi tersebut. ”Sebanyak Rp 1.089.350.000 digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Denny dan Stevie,” jelas jaksa Sulfikar dalam surat dakwaannya.  Sementara itu, pengacara kedua terdakwa, Indrawansyach, menjelaskan bahwa bisnis ekspor limbah sawit itu sebenarnya ada, tidak fiktif. Selain itu, sejak awal memang tidak ada Rp 2,5 miliar di rekening. Nilai tersebut ditulis sendiri oleh notaris dalam akta perjanjian tanpa sepengetahuan kedua terdakwa.  ”Semua sudah dijelaskan di awal proses kerjanya. Laporan progresnya sudah disampaikan di WhatsApp grup. Kalau dikatakan menipu, sebenarnya ada kerjaannya. Hanya, saat jalan, ada kendala di lapangan yang membuat kerja mereka terhambat,” terangnya.  </div>

Dua Perwira Polda Jatim Tertipu Bisnis Limbah Sawit

Limbah Sawit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Limbah Sawit

Berita Terkini

Pabrik Biomassa MKTR Siap Beroperasi 2025, Optimalkan Limbah Sawit untuk Energi Terbarukan

GAPKI Nilai Peningkatan Baku Mutu Limbah Sawit dapat Kurangi Emisi Karbon

Dua Perwira Polda Jatim Tertipu Bisnis Limbah Sawit

Download Aplikasi JawaPos.com