<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/WhatsApp-Image-2023-08-27-at-202322-2354579545.jpeg" alt="Sekitar 50 warga Korea Selatan turun ke jalan menolak pembuangan limbah nuklir Fukushima oleh Jepang." width="100%">
<figcaption>Sekitar 50 warga Korea Selatan turun ke jalan menolak pembuangan limbah nuklir Fukushima oleh Jepang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ribuan penduduk Korea Selatan (Korsel) ramai-ramai turun ke jalan pada Sabtu (26/8). Mereka resah terkait kasus pembuangan limbah air radioaktif pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi milik Jepang. Pembuangan ke laut lepas dilakukan Kamis (24/8). &rsquo;&rsquo;Kita tidak akan langsung melihat bencana seperti terdeteksinya bahan radioaktif dalam makanan laut. Tapi, pelepasan ini menimbulkan risiko pada industri perikanan lokal dan pemerintah perlu mencari solusinya,&rsquo;&rsquo; ujar Choi Kyoungsook dari kelompok Korea Radiation Watch yang mengorganisasi acara protes di Seoul, Sabtu (26/8). Aksi turun ke jalan itu diikuti 50 ribu orang. Massa menuntut pemerintah mengambil langkah-langkah guna menghindari dampak pembuangan limbah PLTN Fukushima. Kasus itu membuat hampir semua penduduk Korsel panik. Mereka bahkan menyetok ikan dalam jumlah besar sebelum hari H pelepasan air PLTN Fukushima. Penduduk enggan memakan ikan yang ditangkap pasca pembuangan air limbah karena takut terkontaminasi radiasi nuklir. &rsquo;&rsquo;Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada ekosistem laut dalam 100 tahun mendatang,&rsquo;&rsquo; imbuh Choi, seperti dikutip Reuters. Keputusan Jepang untuk membuang air limbah radioaktif yang sudah diolah itu memang mendapat tentangan dari dalam dan luar negeri. Meski Tokyo menyebut air itu aman, banyak pihak yang masih ragu. Utamanya dari komunitas nelayan dan kelompok yang mengkhawatirkan dampak terhadap lingkungan hidup. Jepang dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan bahwa air tersebut aman. Air yang terkontaminasi oleh kontak dengan batang bahan bakar ketika reaktor hancur akibat gempa bumi dan tsunami pada 2011 itu sudah disuling. Tokyo Electric Power Company (TEPCO) yang bertanggung jawab atas PLTN tersebut menyatakan, pihaknya telah menyaring air itu untuk menghilangkan beberapa isotop. Air yang dibuang hanya menyisakan tritium, yaitu isotop radioaktif hidrogen yang sulit dipisahkan. Kemarin (27/8) Badan Perikanan Jepang menjelaskan, ikan yang diuji di perairan sekitar PLTN tidak terdeteksi mengandung kadar tritium. Tingkat radioaktif di perairan Fukushima juga dalam batas aman. Jepang perlu mulai melepaskan air itu karena tangki penyimpanan yang menampung 1,3 juta metrik ton sudah penuh. Jumlah itu setara dengan air untuk mengisi 500 kolam renang ukuran Olimpiade. Pelepasan pertama sebanyak 7.800 meter kubik atau setara tiga kolam Olimpiade akan berlangsung 17 hari. Pembuangan air PLTN Fukushima Daiichi ini berdampak besar. Tiongkok langsung melarang impor produk laut dari Jepang. Tak sampai di situ, berbagai perusahaan Jepang diteror oleh telepon berbahasa Mandarin. Bukan hanya operator PLTN Fukushima Daiichi yang diteror, tapi juga gedung konser, akuarium di Iwate, dan berbagai perusahaan lain.&nbsp;

Massa menuntut pemerintah mengambil langkah-langkah guna menghindari dampak pembuangan limbah PLTN Fukushima.

Khawatir Limbah PLTN Fukushima, 50 Ribu Warga Turun ke Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Zhao-Lijian-Greg-Baker-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam melalui saluran diplomatik mengenai keputusan Jepang membuang air radioaktif di Fukushima ke Samudra Pasifik. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, seperti dilansir Xinhua.  Pernyataan itu disampaikan Zhao saat menjawab pertanyaan terkait isu tersebut. Dia mengatakan bahwa Tiongkok mendesak pihak Jepang untuk mengambil sikap bertanggung jawab dan menangani masalah pembuangan limbah nuklir dengan hati-hati.  Zhao mewanti-wanti insiden kebocoran nuklir Fukushima merupakan salah satu yang paling serius di dunia sejauh ini. Zhao mengatakan bahwa insiden tersebut menyebabkan bocornya bahan radioaktif dalam jumlah besar, yang berdampak besar pada lingkungan laut, keamanan pangan, dan kesehatan manusia.  Zhao menekankan bahwa penanganan limbah nuklir secara tepat terkait dengan kepentingan publik internasional dan kepentingan vital negara-negara tetangga. Hal tersebut harus ditangani dengan hati-hati dan tepat guna menghindari kerusakan lebih lanjut pada lingkungan laut, keamanan pangan, dan kesehatan manusia.  Dunia menurut Zhao menyaksikan dengan keprihatinan mendalam atas keputusan yang akan diambil oleh pihak Jepang mengenai pembuangan air limbah nuklir ke laut, yang menimbulkan keraguan dan penolakan. Penolakan kuat juga muncul di Jepang. Mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja menurut Zhao.  "Pihak Jepang harus bertindak secara bertanggung jawab demi kepentingan publik global dan kepentingan rakyatnya sendiri," sebut Zhao.  Seperti diketahui, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada Selasa (13/4) mengatakan bahwa pemerintahnya telah memutuskan untuk membuang air limbah radioaktif yang terkontaminasi di Prefektur Fukushima ke laut. Kendati hal itu mendapat tentangan dari dalam negeri dan internasional.  Suga mengumumkan hal tersebut usai mengadakan pertemuan dengan para menteri terkait guna meresmikan rencana pembuangan air radioaktif yang telah terakumulasi di sebuah pembangkit nuklir ke Samudra Pasifik.  Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi menghasilkan sejumlah besar air yang terkontaminasi radiasi sejak sebuah kecelakaan terjadi karena PLTN itu membutuhkan air untuk mendinginkan reaktor.  Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., operator PLTN tersebut, mengatakan butuh waktu sekitar dua tahun untuk memulai proses pembuangan tersebut. Air radioaktif itu telah diolah menggunakan sistem pemrosesan cairan canggih (advanced liquid processing system/ALPS), untuk menghilangkan sebagian besar kontaminan. Namun, unsur seperti tritium radioaktif sulit untuk disaring.  Industri perikanan Jepang dan negara-negara tetangganya telah menyuarakan tentangan keras terhadap rencana tersebut.

Respons Tiongkok Soal Keputusan Jepang Buang Air Radioaktif ke Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/batan.jpg" alt="Petugas Penyimpanan Sementara dan Pengolahan Limbah Radioaktif Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menunjukan alat Survey Meter, pengukur kontaminasi radiasi di depan gedung Penyimpanan Sementara (Interim Storage) di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selata" width="100%">
<figcaption>Petugas Penyimpanan Sementara dan Pengolahan Limbah Radioaktif Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menunjukan alat Survey Meter, pengukur kontaminasi radiasi di depan gedung Penyimpanan Sementara (Interim Storage) di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Batan menegaskan bahwa pengolahan limbah radioaktif tidak bisa dilakukan sembarangan. Oleh siapa pun. Termasuk oleh Batan sendiri. Batan sebagai pemegang otoritas di bidang kenukliran telah menerapkan standar keamanan dan keselamatan yang tinggi dalam pengolahan limbah radioaktif.  Pengelolaan limbah radioaktif diatur dalam UU 10/1997 tentang Ketenaganukliran. Di dalamnya disebutkan, pengelolaan dan pengolahan limbah radioaktif dilakukan oleh Batan. Deputi Teknologi Energi Nuklir Batan Suryantoro menuturkan, pengelolaan limbah radioaktif meliputi pengumpulan, pengelompokan, pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan.  Limbah radioaktif itu berasal dari penghasil limbah yang sudah memegang izin pemanfaatan. "Semua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah radioaktif ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pekerja, masyarakat, dan lingkungan," kata dia. Suryantoro menyatakan, saat ini zat radioaktif dimanfaatkan di berbagai bidang. Misalnya, bidang industri, kesehatan, dan penelitian. Dalam pemanfaatannya, para pengguna harus mendapat izin dari Bapeten.  Setelah bahan mengandung radioaktif itu tidak dimanfaatkan lagi, pemegang izin harus melimbahkannya. "Ada dua mekanisme pelimbahan," tuturnya. Yakni, dikembalikan ke negara asal atau diserahkan ke Batan. Jika diserahkan ke Batan, limbah radioaktif itu dikelola dan disimpan dalam tempat penyimpanan khusus.  Dia menyampaikan skema teknis pengolahan dari pengguna sampai ke Batan. Diawali permohonan pengiriman <a href="https://www.jawapos.com/features/09/03/2020/menutup-celah-pengelolaan-limbah-radioaktif/">zat radioaktif</a> kepada Bapeten. "Setelah permohonan disampaikan ke Bapeten sesuai PP 58/2015, selanjutnya Bapeten menerbitkan surat persetujuan pengiriman atau pengangkutan zat radioaktif," ujarnya. Surat itu memuat informasi tentang spesifikasi zat radioaktif yang akan dilimbahkan. Mulai jenis, aktivitas, pemilik, hingga tujuan pengiriman. Semua informasi harus sesuai dengan kondisi zat yang akan dikirim.  Berikutnya, penghasil limbah mengirimkan permohonan pelimbahan ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) Batan. Dilengkapi surat persetujuan pengiriman dan izin pemanfaatan zat radioaktif. "PTLR mengevaluasi kelengkapan surat izin dan kesesuaian dengan waste acceptance criteria (WAC, Red)," kata dia. Jika dinyatakan sesuai, PTLR Batan mengirim surat kesediaan menerima limbah radioaktif dengan mencantumkan biaya sesuai dengan PP 8/2019. Lalu, penghasil limbah menentukan waktu pengiriman ke Batan. Pengiriman dilakukan oleh penghasil limbah atau pihak ketiga yang ditunjuk.  Suryantoro menegaskan, pihaknya tidak mengangkut limbah radioaktif dari pihak eksternal. ’’Batan hanya mengangkut limbah radioaktif di lingkungan internal,’’ tegasnya. Setelah sampai di PTLR Batan, limbah radioaktif dicek apakah sesuai antara informasi yang tertera pada dokumen dan kondisi fisik. Apabila sesuai, dibuat berita acara serah terima. Jika tidak sesuai, PTLR Batan menolak menerima limbah radioaktif tersebut.  Setelah menerima limbah, PTLR Batan menyimpannya di lokasi penyimpanan sementara. Sumber zat radioaktif dari industri memiliki bentuk khusus. Karena itu, penyimpanan dilakukan di dalam sel beton. Lalu, sel beton itu disimpan dalam gudang dengan sistem proteksi fisik yang memadai. Pintu gudang dibentuk sedemikian rupa agar tidak sembarang petugas bisa masuk.  Proses tersebut juga berlaku untuk material galian tanah dan vegetasi yang terkontaminasi radioaktif di Perumahan Batan Indah. Untuk sementara, pengerukan tanah atau clean-up dihentikan pada Jumat (6/3). Hingga Kamis (5/3) atau hari ke-16, sudah 638 drum berkapasitas 10 liter yang diangkut ke PTLR Batan. Setelah tanah digali sekian banyak, sisa radiasi di TKP menurun drastis. Namun masih di atas rata-rata atau nilai background. Jika kembali normal, Batan bersama Bapeten akan menyampaikan clearance.

Pengolahan Limbah Radioaktif Butuh Standar Keamanan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/radiasi-menutup.jpg" alt="HARUS SESUAI ATURAN: Petugas BATAN di depan gedung penyimpanan sementara di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HARUS SESUAI ATURAN: Petugas BATAN di depan gedung penyimpanan sementara di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Pengelolaan limbah radioaktif sejatinya hanya boleh dilakukan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Faktanya, ada pihak lain yang bisa melayani secara ilegal.  ---  JASA yang ditawarkan SM, seorang PNS Batan, terbilang cukup nekat dan membahayakan orang lain. Sebab, dia membuka layanan dekontaminasi di luar kedinasan. Dia bahkan diduga melakukannya di rumahnya. Itu diketahui setelah polisi menemukan aneka bahan radioaktif di kediamannya, Perumahan Batan Indah.  Belum bisa dipastikan berapa lama SM membuka jasa itu. Namun, di forum diskusi jual beli Kaskus, ada postingan jasa dekontaminasi radioaktif dan jasa sejenis lainnya yang mencantumkan namanya. Posting-an tersebut diunggah akun Dermayuan pada 7 September 2012 pukul 21.21 WIB. Di bagian bawah unggahan iklan jasa tersebut, tertulis contact person Suhaedi Muhammad dengan nomor telepon 081284006xxx dan keterangan layanan di Serpong.  Saat dihubungi, nomor itu tidak aktif. Supaya lebih meyakinkan, tawaran jasa dekontaminasi radioaktif tersebut dilengkapi dengan iming-iming mendapatkan sertifikat bebas kontaminasi dari Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR) Batan. Lagi-lagi, itu cocok dengan tempat kerja SM. Dari rumah dia, polisi mengamankan bahan radioaktif berupa cesium-137 dengan radiasi 12 millisievert.  Sejatinya, jika pengawasan Batan maupun Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) maksimal, jasa ilegal itu bisa dicegah sejak awal. Tepatnya pada 2012, saat jasa tersebut diunggah melalui layanan jual beli Kaskus.  Tapi, kasus pengelolaan radioaktif ilegal itu baru terbongkar delapan tahun kemudian. Diawali dari temuan pancaran radiasi yang ditangkap petugas patroli Bapeten pada 30–31 Januari lalu. Setelah ditelusuri, sumber radiasi itu berasal dari bahan radioaktif jenis cesium-137 yang terkubur di dalam tanah. Tepatnya di lahan kosong di samping gerbang masuk Perumahan Batan Indah.  Saat itu, pancaran radiasinya sangat tinggi jika dibandingkan dengan kondisi normal di sekitar lokasi. Mencapai 200 microsievert/jam. Padahal, kondisi normal hanya 0,03 sampai 0,05 microsievert. Dengan demikian, pancaran radiasi di TKP mencapai 6.666 kali lebih tinggi daripada kondisi normal.  Petugas gabungan dari Bapeten dan Batan segera mengamankan sumber radioaktif yang terkubur di tanah itu. Diduga, bahan tersebut tertimbun cukup lama. Sebab, wadah atau kemasannya sudah hancur. Bahan radioaktifnya berceceran. Wujudnya kecil-kecil agak kasar, menyerupai gula pasir.  Setelah ditelusuri dengan melibatkan kepolisian, bahan radioaktif yang ditemukan di lahan terbuka itu mengarah pada nama SM. Sebab, ketika dilakukan penggeledahan di rumah SM, ditemukan bahan radioaktif serupa.  Polisi segera mengamankan SM. Namun, sampai sekarang belum ada perkembangan signifikan. SM masih berstatus saksi. Kabagpenum Divhumas Mabes Polri Kombespol Asep Adi Saputra mengungkapkan perkembangan penyelidikan limbah radioaktif itu.  ’’Hasil penyelidikan kami, Saudara SM ini kan juga melakukan praktik dekontaminasi,’’ katanya. Dengan begitu, saat pengembangan penyidikan kasus, ditemukan zat radioaktif cesium-137 dan zat radioaktif lain di rumahnya. Untuk sementara, Asep menduga praktik layanan dekontaminasi radioaktif itu sudah cukup lama dilakukan.  Polisi menengarai SM tidak menjalankan usaha dekontaminasi radioaktif sendiri. Saat dipertegas sejak kapan dia membuka layanan itu, Asep tidak menyebut secara detail. Polisi menduga, praktik itu berjalan lama karena saat ditemukan, paparan radiasi sudah menurun.  Untuk sementara, polisi menyebut motifnya adalah ekonomi. ’’Jadi semacam mata pencaharian,’’ jelasnya. Asep menegaskan, SM tidak mungkin bekerja sendirian. Polisi masih menelusuri asal muasal barang-barang sumber radioaktif yang ditemukan di rumah SM.  Layanan dekontaminasi radioaktif atau pengelolaan limbah radioaktif memang sangat menggiurkan. Selama ini hanya Batan yang punya kewenangan mengelola limbah radioaktif. Sepanjang 2019, Batan mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 1,5 miliar hanya dari jasa pengelolaan limbah radioaktif.  Merujuk Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2019 tentang PNBP di Batan, tarif pengelolaan limbah radioaktif sangat beragam. Paling murah Rp 5.000/liter. Yang paling mahal Rp 12 juta untuk satu unit limbah radioaktif tertentu.  Terkait kasus jasa dekontaminasi radioaktif yang dijalankan anak buahnya itu, Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan menegaskan sebuah pelanggaran hukum. Dia mengatakan, sampai saat ini yang punya kewenangan mengelola limbah radioaktif hanya Batan. Di dalam regulasinya, Batan berhak menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola.  Namun, sampai sekarang Batan belum menunjuk pihak mana pun. Alasannya, volume limbah radioaktif secara nasional tidak terlalu banyak. Batan dengan sejumlah fasilitasnya merasa masih mampu mengelola limbah dari seluruh wilayah Indonesia. Selama ini limbah radioaktif berasal dari banyak pihak. Mulai rumah sakit yang kerap menggunakan perangkat kedokteran berbasis nuklir hingga sejumlah perusahaan. Paling sederhana, misalnya, untuk mengukur ketebalan kertas di pabrik kertas, dibutuhkan alat yang memiliki kandungan radioaktif. Dari sejumlah peralatan tersebut, rumah sakit maupun industri selalu menghasilkan limbah radioaktif. Selanjutnya, limbah tersebut dikirim ke negara asal, jika itu produk impor. Atau bisa juga diserahkan ke Batan dengan ketentuan tarif yang berlaku.  Sistem pengelolaan limbah radioaktif di lingkungan industri mendapatkan sorotan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Ketua Komite Tetap Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Kadin Donny Yoesgiantoro menyebutkan, sistem pengelolaan limbah industri di Indonesia belum memiliki regulasi atau standardisasi yang solid. Sejauh ini, prosedur pengelolaan limbah dilakukan dengan cara-cara atau instrumen nonekonomi. ”Instrumen nonekonomi itu menggunakan baku mutu lingkungan. Sementara itu, instrumen ekonomi menggunakan pajak. Kita belum banyak menggunakan instrumen ekonomi karena belum banyak standardisasi di banyak sektor,” ujarnya.  Terkait dengan isu bocornya limbah radioaktif di Serpong karena diduga tidak dikelola dengan benar, Donny menyebutkan bahwa hal itu menjadi alert bagi pemerintah. Menurut dia, pemerintah dituntut untuk mencari tahu sumber permasalahan. Sebab, Donny meyakini pelaku industri mematuhi aturan jika dipermudah dan prosedurnya jelas. ”Jangan-jangan ada oknum yang memanfaatkan karena kadang-kadang industri ini tidak punya banyak pilihan. Ya akhirnya mereka menggunakan opsi apa saja supaya operasional tetap berjalan,” tambahnya.  Menurut Donny, patut dikaji kembali kapasitas dan kemampuan pemerintah mengelola limbah radioaktif. Apakah cukup mengandalkan satu lembaga, yakni Batan. ”Patut dikaji apakah perlu dibuka subsektor yang lebih spesifik mendampingi industri. Yang memiliki kapasitas sesuai dengan produsen perusahaan berlimbah radioaktif di Indonesia,” tegasnya.  Lembaga subsektor tersebut, lanjut Donny, wajib mengantongi pemetaan industri yang berpotensi punya limbah radioaktif beserta prosedur dan standar penanggulangannya. ”Sektor listrik dan migas misalnya. Keduanya bersifat makro, tapi semua punya divisi turunan yang menguasai hilir, yang paham mengenai industri dan korporat,” terangnya.

Menutup Celah Pengelolaan Limbah Radioaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/batan.jpg" alt="Petugas Penyimpanan Sementara dan Pengolahan Limbah Radioaktif Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menunjukan alat Survey Meter, pengukur kontaminasi radiasi di depan gedung Penyimpanan Sementara (Interim Storage) di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selata" width="100%">
<figcaption>Petugas Penyimpanan Sementara dan Pengolahan Limbah Radioaktif Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menunjukan alat Survey Meter, pengukur kontaminasi radiasi di depan gedung Penyimpanan Sementara (Interim Storage) di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selata</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengelolaan limbah radioaktif sampai sekarang dimonopoli Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Kondisi tersebut diduga memicu Suhaedi Muhammad (SM), PNS aktif Batan, membuka jasa dekontaminasi radioaktif, bebas kontaminasi, serta jasa terkait pengelolaan radioaktif lainnya.  Seperti diketahui, polisi mengamankan bahan radioaktif berupa Cesium-137 di rumah SM. Pancaran radiasi bahan radioaktif itu cukup tinggi, mencapai 12 millisievert. Bahan radioaktif di rumah SM itu sama dengan yang ditemukan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) di pekarangan Perumahan Batan Indah akhir Januari lalu.  Deputi Teknologi Energi Nuklir Batan Suryantoro menjelaskan, pengelolaan limbah radioaktif diatur UU 10/1997 tentang Ketenaganukliran. Di UU tersebut dijelaskan, pengelolaan limbah radioaktif bertujuan mencegah bahaya radiasi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan.  Pasal 23 menjelaskan bahwa limbah radioaktif dikelola badan pelaksana, dalam hal ini Batan. Batan dapat bekerja sama dengan BUMN, koperasi, atau swasta.  ”Tetapi, sampai saat ini memang Batan tidak atau belum bekerja sama atau menunjuk BUMN, koperasi, atau swasta,” jelasnya, kemarin (28/2). Alasannya, volume limbah radioaktif tidak banyak.  Suryantoro menambahkan, limbah radioaktif di Indonesia dihasilkan Batan, industri, dan rumah sakit. Untuk bahan radioaktif tertentu, masa kegunaannya cukup lama. Bisa sampai 30 tahun baru menghasilkan limbah. Untuk itu, dia menegaskan, Batan masih merasa sanggup menjadi satu-satunya lembaga pengelola limbah radioaktif di Indonesia.

Batan Monopoli Pengelolaan Limbah Radioaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/radioaktif.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penggeledahan rumah pegawai Batan berinisial SM membuahkan hasil. Polisi menemukan bahan radioaktif Cs-137 di rumah di Tangerang Selatan tersebut. Polri sedang menggali kemungkinan hubungan antara Cs-137 yang ditemukan di rumah SM dan yang dibuang di Perumahan Batan Indah, Serpong.  Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan, SM merupakan pegawai aktif Batan yang mulai memasuki masa pensiun. ”Mei ini baru pensiun,” tuturnya. ”Saat ini zat tersebut sedang diuji di laboratorium forensik,” lanjutnya.  Dia mengindikasikan, ada korelasi antara zat yang berada di-TKP sebelumnya dan yang ditemukan di rumah SM. ”Karena itu, didalami apakah yang bersangkutan membuang di daerah tersebut (Batan Indah, Red),” jelasnya.  Yang juga didalami, apakah SM melakukan pelanggaran dengan menyimpan zat beradioaktif Cs-137. Tentunya seseorang harus mendapatkan izin untuk menyimpan zat semacam itu. ”Hingga saat ini dicek adakah kesengajaan dan dari mana diperoleh zat tersebut,” ujarnya.

Polisi Usut Asal Radioaktif di Rumah Pegawai Batan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/SUPARTO-WIJOYO-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KASUS limbah radioaktif di Perumahan Batan Indah, Tangsel, Banten, merupakan tragedi ekologis aspek ketenaganukliran yang serius. Ini berkenaan dengan kontaminasi radioaktif di sebidang ”tanah permukiman” yang mengandung material logam dan serpihan sesium (caesium/Cs) 137 yang paparannya mencapai 200 microsievert (microSv)/jam. Paparan itu berarti lebih dari 6.600 kali nilai ambang batas radiasi yang ditoleransi: 0,03 microSv/jam. Bahkan, saat penggalian tanah di lokasi, terjadi peningkatan paparan hingga 680 microSv/jam dan turun menjadi 90 microSv/jam sampai ”meluncur” hingga 7 microSv/jam. Radiasi tersebut, menurut kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), bersumber dari zat radioaktif Cs-137.  Mengikuti arahan K. Bhushan dan G. Katyal dalam karyanya, Nuclear, Biological and Chemical Warfare (2002), mutlak dilakukan upaya dekontaminasi pada titik netral. Di tahapan ini langkah Bapeten berada pada jalan yang benar dengan berikhtiar mengembalikan ke angka normal 0,03 microSv/jam. Dinamika data yang tersaji kemudian mengungkapkan bahwa pancaran radiasi turun 90 persen jika dibandingkan dengan temuan awal atau tinggal sekitar 14,9 microSv/jam, setara 74,5 kali kondisi normal.  Fakta tersebut merupakan peristiwa hukum ketenaganukliran yang dapat diminta pertanggungjawaban yuridis. Terdapat banyak pihak yang sejatinya ”takut atas radiasi sunyi” tanpa akuntabilitas hukum. Terpotret ada pengguna Cs-137 yang sembarangan membuang ”limbah nuklirnya”. Menristek telah memberikan pernyataan lugas bahwa kasus itu bukan kecelakaan atau kedaruratan nuklir, melainkan pencemaran limbah radioaktif ke lingkungan. Pernyataan demikian diniscayakan memiliki korespondensi terhadap permasalahan yang menyangkut ketenaganukliran. Sebab, secara historis Cs-137 pernah mencemari lingkungan (pada peristiwa kecelakaan reaktor nuklir yang mencengangkan dunia saat itu) di Chernobyl, Ukraina, 1986.  Dalam perspektif hukum lingkungan, kasus itu dapat memantik perhatian publik yang selama ini nyaris tidak mendengar keberlakuan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, yang sekarang tengah memasuki program legislasi di DPR untuk direvisi. Khalayak ramai pun mempertanyakan kegunaan norma penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kontaminasi radioaktif. Hal tersebut mengingatkan ”semacam pengakuan Bapeten dalam Rapat Koordinasi dan Penegakan Hukum Ketenaganukliran pada 22 Oktober 2019 bersama Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan polrestro di wilayah hukum Polda Metro Jaya serta Kejaksaan Agung: betapa lemahnya penegakan hukum (law enforcement) kasus-kasus pencemaran radioaktif.  Terhadap ”pembuangan Cs-137 dapat dilakukan penegakan hukum lingkungan (environmental law enforcement) dengan menerapkan tiga jerat hukum, yaitu: administratif, kepidanaan, dan keperdataan. Aspek administratif dilakukan aparatur (Batan dan Bapeten), langkah kepidanaan melalui prosedur peradilan, dan upaya keperdataan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.  Organ pemberi ”izin ketenaganukliran adalah aparatur penegak hukum pertama dan utama. Seluruh pengguna Cs-137 pastilah terekam dalam manifes yang dapat digunakan sebagai alat kontrol ketaatan dalam pengusahaan ketenaganukliran. Pengawasan yang diatur dalam beragam regulasi lingkungan merupakan mekanisme preventif guna mencegah terjadinya tragedi ”limbah radioaktif. Indonesia mempunyai pusat teknologi limbah radioaktif. Dalam koridor itulah, apabila di suatu wilayah terjadi ”ceceran limbah radioaktif tanpa terdeteksi pelakunya, hal tersebut menandakan naifnya pengawasan sekaligus rendahnya kinerja pengamanan tenaga nuklir. Pejabat pengawas yang main-main dengan tugasnya dapat dikualifikasi melakukan tindak kriminal ketenaganukliran.  Jerat kedua adalah rumpun kepidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku ”pencemaran radioaktif” secara perseorangan maupun korporasi. Kejahatan korporasi mutlak menjadi prioritas penanganan kasus itu sejurus terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma tersebut telah melengkapi UU Lingkungan Hidup yang telah menuangkan norma kejahatan korporasi. Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman memiliki panduan dalam menindak kejahatan ketenaganukliran oleh korporasi. Korporasi memikul pertanggungjawaban pidana (criminal liability).  Pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus (corporate officers) atau pimpinan (chief executive officers) juga diatur di Amerika Serikat (AS). UU Pengendalian Pencemaran Air dan UU Konservasi Amerika menyebutkan bahwa korporasi itu digolongkan dalam pengertian persons yang dapat dikenai sanksi pidana karena dipandang mengetahui atau semestinya telah mengetahui (should have known) terjadinya pelanggaran lingkungan. Pasal 51 KUHP Belanda (Stb 1998 No 35) memuat pula sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi serta pengurusnya.  UU Ketenaganukliran memberikan proteksi dari radiasi nuklir kepada pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Gugatan atas kerugian yang ditanggung korban ”limbah radioaktif” memiliki landasan konstitusional pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan pasal 28 Piagam HAM (Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998): ”setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Gugatan itu dapat diajukan individu, kelompok masyarakat (class action), LSM (legal standing), pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Gugatan lingkungan tidak hanya bersandar pada tanggung gugat berdasar kesalahan, tetapi juga ”strict liability” (tanggung jawab mutlak).  Penegak hukum dapat berkreasi menerapkan prinsip ”market share liability” dengan premis: ”setiap tergugat (pengguna Cs-137 yang mencemarkan) bertanggung gugat terhadap bagian kerugian yang timbul sesuai dengan kontribusinya dalam pencemaran” alias ”pollution share liability”. Lebih dahsyat lagi apabila diberlakukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU Terorisme sejujurnya dapat diterapkan untuk memproses hukum kejahatan lingkungan (milieu-delicten). Dengan UU itu, lahirlah terminologi baru berupa kejahatan terorisme, termasuk munculnya istilah teroris lingkungan sebagai elaborasi kontekstual ”UU Terorisme”. (*)  <hr />  *) Suparto Wijoyo, Dosen Hukum Lingkungan dan Koordinator Magister Sains Hukum &amp; Pembangunan Sekolah Pascasarjana Unair

Perspektif Yuridis Kontaminasi Radioaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/limbah-radioaktif-hilmi.jpg" alt="Kepala Bidang Pengembangan Fasilitas Limbah Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) Badan Tenaga Nuklir Nasioal (Batan) I Wayan Bambang Wicaksana memaparkan contoh perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah radioaktif di kantor PTLR Batan Serpong (18" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Pengembangan Fasilitas Limbah Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) Badan Tenaga Nuklir Nasioal (Batan) I Wayan Bambang Wicaksana memaparkan contoh perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah radioaktif di kantor PTLR Batan Serpong (18</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah radioaktif. Di antaranya proses registrasi dilakukan secara online. Saat ini, proses tersebut juga sudah terintegrasi dengan sistem di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  Kepala Bidang Pengembangan Fasilitas Limbah PTLR Batan I Wayan Bambang Wicaksana menunjukkan sejumlah perusahaan atau lembaga yang menjadi pelanggan pengelolaan limbah radioaktif. Di antaranya ada Freeport, Kementerian Kesehatan, UGM Jogjakarta, Pertamina, Gudang Garam, dan Coca-Cola.  Wayan menegaskan, institusi yang diberi kewenangan untuk mengelola atau mengolah limbah radiaoaktif adalah Batan. Sementara seluruh institusi, lembaga, atau perusahaan yang menghasilkan limbah radioaktif wajib mengirim limbah terebut ke Batan untuk diolah demi keamanan.  Dia menuturkan sejak 2017 lalu PTLR Batan menjalankan pendaftaran proses pengolahan radioaktif secara online. Sehingga bisa memangkas proses registrasinya.  "Dari sebelumnya 30 hari menjadi hanya tiga jam," jelasnya di kantor PTLR Batan Serpong Selasa (18/6).  Proses sebelumnya berjalan lama karena dokumen-dokumen dikirim secara fisik melalui pos atau paket. Sementara itu keberadaan limbah radioaktif yang berada di Indonesia mengalami kenaikan signifikan.  Itu terlihat dari pemasukan PTLR Batan. Hingga pertengahan Juni ini mereka sudah mengantongi penerimaan Rp 1,3 miliar untuk ongkos pengolahan limbah radioaktif.  Kepala PTLR Husen Zamroni menjelaskan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. pendapatan mereka dalam pengelolaan limbah radioaktif memang naik tajam.  "Di 2017 PNBP (penerimaan negara bukan pajak, Red) kami Rp 450 juta. Begitujua di 2018 juga Rp 450 jutaan," katanya di kantor PTLR Batan Serpong.  Sementara itu untuk penerimaan tahun ini hingga 18 Juni dia mencatat sudah mencapai Rp 1,3 miliar. Dia meyakini hingga akhir 2019 nanti jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengolahan limbah radioaktif terus mengalami kenaikan.  Kategori sampah atau limbah radioaktif yang masuk di PTLR Batan juga beragam. Mulai dari golongan satu hingga golongan lima. Jadi, ada yang cenderung berbahaya dan tidak terlalu berbahaya.  Di Indonesia sendiri tidak hanya industri saja yang menghasilkan limbah radioaktif. Tetapi juga ada rumah sakit dan lembaga riset di perguruan tinggi.  Husen menuturkan Batan akan terus meningkatkan kualitas pengolahan limbah radioaktif. Diantaranya adalah menggunakan penyimpanan berbasis disposal.  Caranya adalah limbah radioaktif yang sudah diolah dengan cara dibeton ditempatkan di gudang khusus di bawah tanah. "Kami masih cari lokasinya yang aman," tuturnya.

Registrasi Pengolahan Limbah Radioaktif Makin Cepat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#limbah radioaktif

Berita Terkini