<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/SAWIT-1-986518376.jpg" alt="Ilustrasi buah sawit." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buah sawit.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama ini ada stigma bahwa limbah cair dari pabrik sawit merupakan limbah murni dan bisa memicu pencemaran lingkungan. Padahal, kalau dikelola dengan baik dan profesional, limbah itu bisa memiliki ekonomi tinggi. Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Yanto Santosa mengungkapkan, perlu sebuah perubahan paradigma (mindset) tentang Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS). Limbah itu bukan limbah berbahaya, tetapi air limbah yang berpotensi memberikan multimanfaat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah cair sawit berpeluang memberikan manfaat untuk lingkungan, agronomi, maupun ekonomi. Menurut Yanto, jika LCPKS dikelola dengan professional akan dapat diandalkan untuk mendukung laju pertumbuhan 8 persen sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Untuk menghindari persepsi bahwa LCPKS bersifat berbahaya, meskipun tidak mengandung unsur B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), perlu dilakukan perubahan istilah LCPKS dari limbah cair menjadi air limbah," ungkap Yanto di Jakarta, Senin (10/2). Lebih jauh dia menjelaskan, manfaat LCPKS yang begitu besar bagi perekonomian. Menurut dia, LCPKS terproses memiliki berbagai kandungan hara yang dapat dijadikan sebagai nutrisi organik bagi tanaman kelapa sawit melalui land application (LA). Land application merupakan salah satu teknik pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit dengan cara mengalirkan limbah cair melalui sistem parit ke kebun. "Keuntungan agronomis, berdasarkan kajian data dari 15 pabrik kelapa sawit (PKS), sebanyak 80 persen mengalami peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) pada lahan yang diaplikasikan LCPKS dibandingkan dengan lahan yang tidak diaplikasikan. Sedangkan 20 persen tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan," jelas Ketua Dewan Pakar Pusaka Kalam itu. Yanto juga mengungkapkan, LCPKS terbentuk dari senyawa-senyawa karbon yang dapat berpotensi dijadikan sebagai sumber bahan bakar terbaharukan bagi kendaraan maupun pembangkit tenaga listrik. Selain itu, pemanfaatan LCPKS melalui sistem methane capture atau biodigester dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). "Meskipun investasi awal tinggi pada teknologi methane capture dan biodigester, keuntungan yang diperoleh dari penggantian BBM untuk boiler dan penjualan cangkang kelapa sawit memberikan nilai ekonomi yang signifikan," jelasnya. Methane capture merupakan teknologi yang digunakan untuk menangkap gas metana hasil pembakaran limbah sawit. Adapun biodigester adalah alat yang digunakan untuk mengubah limbah organik menjadi biogas. Oleh karena itu, dengan adanya land application, dapat menguntungkan secara ekonomi dalam penghematan pupuk sekitar Rp 57 miliar per tahun per PKS. Nilai ini menunjukkan potensi besar dalam efisiensi biaya produksi melalui pengelolaan limbah cair yang berkelanjutan. Beberapa alternatif dari pemanfaatan LCPKS selain LA dan MC, misalnya dengan pengolahan berbasis alam dengan kombinasi LCPKS dan lalat Black Soldier Fly (BSF) dalam jangka panjang dapat menghasilkan produk bioplastik. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai Palm Acid Oil (PAO), salah satu produk turunan LCPKS yang memiliki berbagai manfaat. Hanya saja, saat ini terdapat berbagai kelemahan dalam penanganan LCPKS dari aspek teknis. Di antaranya, masih kurangnya pemahaman tentang multi-manfaat LCPKS padahal LCPKS memiliki potensi manfaat agronomis, ekonomi, dan lingkungan yang besar. Selain itu, pembangunan kolam IPAL masih banyak ditemukan bersifat tidak permanen (tidak menggunakan konstruksi beton) sehingga dikhawatirkan akan terjadinya kebocoran. "Patut diduga masih terdapat beberapa perusahaan yang kurang disiplin dalam pelaksanaan aplikasi LCPKS di lapangan sehingga terindikasi adanya kebocoran/limpasan LCPKS yang menyebabkan pencemaran lingkungan," ungkapnya. Yanto juga menyebut minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan industri sawit. "Investasi terhadap teknologi pengelolaan LCPKS tergolong mahal sehingga diperlukan adanya sistem insentif yang berkelanjutan agar pengelolaan LCPKS dapat optimal," tandasnya.

Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit bukan limbah berbahaya, tetapi air limbah yang berpotensi memberikan multimanfaat.

Jika Dikelola dengan Baik, Limbah Cair Pabrik Sawit Bernilai Ekonomi Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/ketua-umum-gapki-eddy-martono-1453324029.jpg" alt="Ketua Umum Gapki Eddy Martono" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gapki Eddy Martono</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tengah mempersiapkan peningkatan baku mutu untuk industri sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai terobosan itu sangat baik, karena penerapan land application (LA) dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Menurut Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Pemerintah tengah mempersiapkan peningkatan baku mutu untuk industri sawit untuk pemanfaatan limbah cair atau aplikasi lahan (land application). "Untuk pabrik kepala sawit (PKS) dengan kebun dan limbah cair akan digunakan land application (LA) sebaiknya Biochemical Oxygen Demand (BOD) di bawah 5.000 mg/L dan minimum 2.000 mg/L. Hal ini agar kandungan bahan organik masih layak diaplikasikan dan tidak membahayakan terhadap lingkungan," kata Eddy Martono dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (9/12). Land application atau aplikasi lahan merupakan salah satu teknik pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit dengan cara mengalirkan limbah cair melalui sistem parit ke kebun. Sedangkan, BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat organik dalam air limbah. Untuk penggunaan methane capture, paling rendah BOD yang dihasilkan adalah 2.000 mg/L, Eddy mengusul sebaiknya tidak diwajibkan bagi PKS yang akan menggunakan limbah cair untuk land application. "Tetapi kalau akan digunakan untuk energi silakan," jelasnya. Methane capture teknologi yang digunakan untuk menangkap gas metana hasil pembakaran limbah sawit. Adapun untuk ketentuan untuk PKS tanpa kebun sudah baik. Mereka diwajibkan mengolah limbahnya sampai memiliki BOD di bawah 100 mg/L, karena limbah cair tersebut akan dibuang di badan air. "Regulasi untuk LA sudah ada dan sebaiknya tetap dipertahankan, supaya tujuan untuk mendapatkan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pupuk kimia dapat tercapai," paparnya. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) akan mempersiapkan peningkatan baku mutu untuk industri sawit dalam pemanfaatan limbah cair atau aplikasi lahan (land application). Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan industri sawit yang punya kebun, baku mutu terkait dengan land application, boleh Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.000, karena akan diaplikasikan lagi ke kebun-kebun mereka sebagai pupuk. Namun untuk industri yang tidak memiliki kebun maka baku mutunya wajib di bawah Biochemical Oxygen Demand (BOD) 100. Kalau tidak, izinnya akan dicabut jika sampai langsung membuang limbah cairnya ke sungai. Membahayakan Sungai Para pakar lingkungan juga sepakat mendukung dengan rencana pemerintah tersebut. Hanya saja, pembuangan limbah cair lebih hati-hati dan tidak dibuang ke sungai meskipun BOD nya 100 mg/L. Sebab, itu membahayakan lingkungan dan berpotensi merusak biota perairan. Ketua Dewan Pakar Pusat Kajian, Advokasi, dan Konservasi Alam (Pusaka Kalam) Yanto Santosa mengatakan, limbah cair PKS merupakan sumber daya yang bermanfaat baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial. Namun, untuk pemanfaatannya harus juga mengedepankan kelestarian lingkungan termasuk upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). "Karena itu hati hati ketika kita ingin memperoleh manfaat yang optimal tersebut maka prasyaratnya adalah jangan sampai justru malah meningkatkan emisi gas rumah kaca," papar Yanto Santosa pada Senin (9/12). Yanto tidak sepakat jika pemerintah memperbolehkan pabrik tanpa kebun membuang limbah cairnya ke sungai walaupun memiliki BOD 100 mg/L. Karena jika setiap pabrik membuang limbahnya ke sungai dikhawatirkan akan merusak ekosistem perairan sungai. "Itu akan mengakibatkan kematian ikan dan sebagainya. Jadi tidak ada limbah yang dibuang ke sungai," paparnya. Dia mengusulkan agar limbah cair dari PKS tidak punya kebun bisa bekerja sama dengan kelompok tani di sekitarnya. Tujuannya, agar limbah cair dengan level BOD tertentu bisa diberikan secara cuma-cuma untuk diolah menjadi pupuk cair yang bermanfaat bagi para petani sawit di sekitar pabrik. Prof Yanto mengaku sepakat terhadap aturan Kementerian LH yang memperbolehkan jumlah BOD sebanyak 2.000 mg/L untuk PKS yang memiliki kebun. Hanya saja, alangkah baiknya jika PKS yang memiliki kebon diperbolehkan BOD nya sampai 3.000 sampai 5.000 mg/L. Karena BOD dengan level 3.000 hingga 5.000 mg/L mengandung unsur hara yang dibutuhkan untuk pupuk tanaman sawit. "Jadi kalau kementerian bilang BOD 2.000 mg/L, sudah bagus. Tapi kalau diganti kalimatnya BOD di bawah 5.000 mg/L akan lebih baik lagi kandungan hara-nya," ungkapnya. Unsur hara adalah sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Dia mengharapkan pemerintah segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) agar para PKS segera bisa menyesuaikan dengan aturan tersebut. "Intinya pemerintah harus menyusun Road map 10 tahun ke depan sehingga program pengurangan emisi GRK dan program mendukung pertumbahan ekonomi 8 persen bisa tercapai," tandasnya. Senada, pakar tanah dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M. Agr juga mendukung aturan yang akan diterapkan Kementerian LH. "Jika aturannya BOD 2.000 itu kan namanya juga kebijakan, saya ngga mau berbantah-bantah. Kalau ditanya secara pribadi dan secara data saya, BOD 3.000 itu lebih baik dari 2.000,&rsquo;&rsquo; jelas Basuki yang juga dari Pusaka Kalam ini. Kandungan BOD 2.000 mg/L dikhawatirkan kandungan untuk pupuknya cepat hilang dibawa air. Basuki memahami kekhawatiran pemerintah kenapa memilih BOD 2.000 mg/L. Karena BOD yang tinggi ditakutkan akan melepaskan gas methan ke udara. Padahal hal ini sebenarnya bisa disiasati dengan ketebalan cairan yang disebar ke kebun sawit antara 20-30 cm sehingga kemungkinan lepasnya gas methan ke udara juga berkurang. Selama ini dia melihat cairan yang disebar setebal hingga 40-60 cm sehingga memungkinkan lepasnya gas methan ke udara yang cukup tinggi. Basuki mengatakan limbah dengan BOD 100 mg/L yang dibuang ke sungai juga sangat berbahaya bagi lingkungan dan memiliki potensi terjadinya fenomena eutrofikasi yang pada gilirannya dapat merusak biota perairan. Selain itu, pembuangan tersebut juga menjadi sia-sia karena banyak kandungan hara yang terbuang secara percuma. Karena limbah cair sawit memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. "Satu industri dengan kapasitas 60 ton per jam atau 1.000 ton per hari maka limbah yang keluar kan 400 500 kubik per hari. Kalau kita sebarkan ke kebon sawit seluas 400 hingga 500 hektar bisa. Itu bisa menghemat pupuk setara Rp 30 miliar," ungkapnya. (*)

Menurut Ketua Gapki Eddy Martono, Pemerintah tengah mempersiapkan peningkatan baku mutu untuk industri sawit untuk pemanfaatan limbah cair.

GAPKI Nilai Peningkatan Baku Mutu Limbah Sawit dapat Kurangi Emisi Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BUAH-SAWIT-PANEN2-KALTIM-POST-29072019.jpg" alt="Ilustrasi panen buah kepala sawit" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi panen buah kepala sawit</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Limbah cair pabrik kelapa sawit disebut bisa menjadi harta karun. Menurut penelitian, kandungan hara limbah cair pabrik kelapa sawit yang sangat berharga bagi peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit. Karena jika dikelola secara baik dan profesional, limbah cair tersebut tidak membahayakan lingkungan bahkan bisa menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi. Menurut Ketua Dewan Pakar Pusaka Kalam Yanto Santosa, jika dikelola secara baik dan profesional, limbah cair kelapa sawit tidak membahayakan lingkungan bahkan bisa menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi. "Perlu adanya perubahan mindset dari anggapan bahwa Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) itu berbahaya bagi lingkungan dan tidak bernilai ekonomi menjadi sebuah sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi jika dikelola secara profesional," kata Yanto Santoso. Unsur hara adalah sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Hal tersebut diungkapkan oleh Yanto Santoso dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Permasalahan dan Strategi Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) secara Optimal dan Berkelanjutan&rdquo; di IPB International Convention Center, Bogor, Rabu (20/11). Acara itu menghadirkan berbagai pakar dan praktisi lintas disiplin, termasuk akademisi, peneliti, dan pelaku industri. Basuki Sumawinata dari Pusaka Kalam menyatakan bahwa walaupun limbah yang memiliki Biochemical Oxygen Demand (BOD) bernilai 100 mg/l dibuang ke sungai sangat berbahaya bagi lingkungan, tetapi hal tersebut juga menjadi sia-sia karena banyak kandungan hara yang terbuang secara percuma. Upaya untuk menghindari terjadinya emisi karbon dalam Land Application (LA), Basuki menyoroti perlunya pengukuran Eh. &rdquo;Nilai Eh di bawah -150 mV menunjukkan potensi metana yang tinggi, sedangkan nilai di atas -150 mV relatif aman,&rdquo; ungkap Basuki. Suprihatin dari FATETA IPB menyoroti dampak negatif Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dia menjelaskan bahwa polutan utama dalam LCPKS mencakup bahan organik seperti BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand), minyak/lemak, nutrien, serta TSS (Total Suspended Solids). &ldquo;Tanpa pengolahan yang tepat, komponen-komponen ini dapat menimbulkan kerusakan serius pada lingkungan,&rdquo; jelas Suprihatin. Karena itu, dia menekankan pentingnya pengolahan LCPKS sebelum dilepaskan ke lingkungan, guna meminimalkan dampak negatifnya. Lebih jauh, Haskarlianus dari SMART Tbk juga menyampaikan peluang-peluang dari pemanfaatan LCPKS yang bermanfaat untuk lingkungan, agronomi, maupun ekonomi. Menurut dia, melalui penggunaan LCPKS sebagai sumber bahan organik untuk kesuburan dan penambah bahan organik yang semakin terbatas, juga memberikan peluang bahan sumber energi terbarukan. Saat membahas strategi optimal dan keberlanjutan pengelolaan LCPKS, Gunawan Djajakirana dari Pusaka Kalam menguraikan roadmap pengelolaan LCPKS yang terintegrasi dengan menyoroti pentingnya sinergi antara teknologi dan kebijakan. Gunawan menyatakan bahwa keberadaan BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) dalam LCPKS bukanlah ancaman, melainkan peluang. &ldquo;Tingginya BOD dan COD meningkatkan kandungan unsur hara, tetapi juga membutuhkan pengelolaan amoniak yang lebih ketat karena unsur ini berpotensi membahayakan lingkungan, akan tetapi pengurangan BOD secara berlebihan hanya akan menghilangkan potensi manfaat hara dari limbah&rdquo; ujar Gunawan. Lebih jauh, Gunawan mengungkapkan bahwa pemantauan logam berat dalam LCPKS di lahan kelapa sawit tidaklah mendesak. &ldquo;Tanah marginal kebun kelapa sawit cenderung miskin logam berat, sehingga perhatian lebih baik diarahkan pada pengelolaan unsur hara,&rdquo; tambahnya.

Limbah cair pabrik kelapa sawit disebut bisa menjadi harta karun. Kandungan hara limbah cair pabrik kelapa sawit yang sangat berharga.

Jika Diolah dengan Baik, Limbah Cair Pabrik Sawit Bisa Bernilai Ekonomi Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/WhatsApp-Image-2023-07-27-at-190752-3247283257.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau Waste Water Treatment Plant (WWTP) PT SIER." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau Waste Water Treatment Plant (WWTP) PT SIER.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pujian terhadap instalasi pengolahan air limbah cair terpadu di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). Bahkan Wali Kota Eri menyebut Waste Water Treatment Plant (WWTP) SIER jadi yang terbaik di Indonesia. Proses pengolahan limbah cair mulai dari sumur masuknya seluruh limbah dari tenant-tenant SIER, hingga limbah yang sudah diolah jadi air bersih bahkan bisa diminum airnya. &rdquo;PT SIER luar biasa dalam pengolahan limbah. Limbah ini dari seluruh pabrik di kawasan SIER diatur instalasinya lewat saluran khusus yang jadi WWTP Komunal. Air limbah yang kotor, bau dan berbahaya ini bisa diolah sedemikian rupa, hingga airnya bersih dan bisa diminum. Dan yang luar biasa, airnya didistribusikan ke pabrik-pabrik untuk digunakan lagi, semoga suatu saat bisa zero-spill sehingga kemanfaatan air menjadi optimal,&rdquo; ujar Eri. Usai melihat WWTP SIER, dia ingin pabrik-pabrik di Kota Pahlawan melihat pengolahan limbah cair di SIER, khususnya jika pabrik tersebut belum memiliki WWTP yang baik. &rdquo;Limbah itu wajar dihasilkan dari proses produksi, yang penting harus diolah. Jangan sampai melanggar ambang batas regulasi saat dibuang di sungai, karena nanti bisa menimbulkan pencemaran. Apalagi kalau sungai itu dimanfaatkan warga, tentu akan menimbulkan dampak yang tidak baik untuk kesehatan. Alhamdulillah, pengolahan limbah SIER salah satu yang terbaik di Indonesia,&rdquo; kata Eri. Menurut Wali Kota Eri, SIER telah menerapkan konsep green industry dan green building. Konsep sederhana penerapan itu adalah dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi. &rdquo;Konsep green ini bukan hanya kawasan yang banyak pohonnya. Tapi juga telah digunakannya energi terbarukan misalnya dari tenaga surya, aplikasi gedung yang tidak banyak menggunakan lampu. SIER saya lihat sudah menerapkan konsep green ini. WWTP ini memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kualitas air di sungai dan lautan, serta berkontribusi pada promosi praktik pengelolaan air yang berkelanjutan dan mendukung pengembangan masa depan yang lebih hijau dan bersih,&rdquo; kata Eri. Sementara itu, Direktur Utama PT SIER Didik Prasetiyono menambahkan, SIER berkomitmen dalam mendukung keterlibatan sektor swasta dalam berinvestasi dan mengembangkan inovasi hijau, edukasi, dan pelatihan, bagi pekerja untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik industri hijau. &rdquo;Perlu sinergi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat, sebagai kunci untuk mewujudkan industri hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia, sesuai roadmap jangka panjang Strategi Industrialisasi Hijau Indonesia 2030,&rdquo; ungkap Didik Prasetiyono.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memuji instalasi pengolahan air limbah cair terpadu di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tinjau Pengelolaan Air Limbah Terpadu Kawasan SIER

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221227-WA00591.jpg" alt="Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat menyegel pembuangan limbah PT BSS yang diduga limbahnya mencemari lingkungan. Antara" width="100%">
<figcaption>Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat menyegel pembuangan limbah PT BSS yang diduga limbahnya mencemari lingkungan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat melakukan penyegelan untuk penghentian sementara pembuangan limbah cair pabrik kelapa sawit PT Berkat Sawit Sejahtera (BSS). Sebab, diduga terjadi pencemaran ke Sungai Batang Alin Kecamatan Gunung Tuleh.  Penyegelan sementara itu sesuai Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188. 45/762/BUP-PASBAR /2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang penerapan sanksi administratif pemerintah kepada PT BSS. Pemasangan segel telah dilakukan pada Jumat (23/12).  ”Penyegelan dilakukan berdasar hasil uji laboratorium terhadap limbah pabrik yang diambil sebelumnya. Dari hasil uji sampel limbah itu maka ditemukan limbah itu berada di atas baku mutu dan diduga mencemari lingkungan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat Arminingdel seperti dilansir dari Antara di Simpang Empat, Selasa (28/12).  Dia menjelaskan, berdasar hasil uji sampel itu secara aturan diberikan sanksi paksaan pemerintah dengan menghentikan sementara pembuangan limbah. Penyegelan dilakukan sampai pengelolaan limbah itu maksimal dan berada di bawah baku mutu.  Hal itu, menurut Arminingdel, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan limbah.  ”Ini teguran administrasi penghentian pembuangan limbah cair namun kegiatan pabrik tidak diganggu,” kata Arminingdel.  Dia menyebutkan, ditemukannya hasil limbah yang di atas baku mutu itu berawal dari pengaduan masyarakat Simpang Tigo Alin. Yakni terkait ada indikasi pencemaran lingkungan limbah cair dari pabrik itu pada 2 November.  Menyikapi laporan pengaduan itu, lanjut dia, pada 3 November, Dinas Lingkungan Hidup turun ke lapangan melihat kondisi limbah cair itu yang mengalir ke Sungai Batang Alin. Pihaknya mengambil sampel limbah untuk diuji di laboratorium yang disaksikan masyarakat.  ”Hasil uji laboratorium itu diperoleh bahwa limbah itu di atas ambang batas mutu. Berdasar itulah penyegelan pembuangan limbah kita lakukan sampai pihak perusahaan memperbaiki pengelolaan limbahnya,” terang Arminingdel.  Penyegelan itu disaksikan masyarakat dan pihak perusahaan PT BSS dengan memasang papan segel.  Sementara itu, perwakilan PT BSS Rudi saat dikonfirmasi mengatakan, akan segera melakukan perbaikan sesuai arahan Dinas Lingkungan Hidup. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup meminta arahan untuk perbaikan.

Pemkab Pasaman Barat Segel Pembuangan Limbah Cair PT BSS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220802_121614-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Busa akibat limbah di sungai di Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Busa akibat limbah di sungai di Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kebiasaan warga Kota Surabaya yang membuang limbah cair langsung ke sungai berdampak buruk pada lingkungan. Sejak Selasa (2/8) pagi, busa putih berlimpah di beberapa aliran sungai di Surabaya.  Salah satunya aliran sungai di wilayah Surabaya Timur. Utamanya di Kali Damen di Jalan Kali Sari Damen Surabaya dan Rumah Pompa Boezem Kalidami Surabaya.  Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Hebi Djuniantoro menjelaskan, busa itu muncul akibat limbah cair warga Surabaya. Limbah cair itu berasal dari limbah rumah tangga. Warga Surabaya terbiasa membuang limbah langsung ke sungai.  ”Karena limbah cair kegiatan dari rumah tangga langsung dibuang ke sungai. Misalnya lemak, minyak goreng, serta air bekas cucian baju dan cucian dapur,” kata Hebi saat dihubungi pada Selasa (2/8).  Dia memastikan, pihaknya sedang berupaya mengantisipasi busa di sungai itu. Salah satunya dengan membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).  ”Kami akan membuat IPAL rumah tangga komunal. Sehingga limbah cair sebelum masuk ke badan sungai bisa diolah di situ dulu,” terang Hebi.  Sementara itu, operator rumah pompa Boezem Kalidami Bambang menyebut, fenomena busa di sungai itu merupakan hal biasa.  ”Busa di sungai memang biasa muncul. Kami sering diprotes warga, karena busanya terbang-terbang sampai ke rumah-rumah,” terang Bambang.

Warga Sembarangan Buang Minyak Goreng dan Limbah Cair Sungai Berbusa

limbah cair

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#limbah cair