<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/zJpmZwG0B3s4fbkJ12o7SfxfDxCSXxHsEngiEvnM-52283253.jpg" alt="Lilik Arijanto Resmi Jadi Sekda Surabaya, Fokus APBD 2026 dan Pengentasan Kemiskinan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Lilik Arijanto Resmi Jadi Sekda Surabaya, Fokus APBD 2026 dan Pengentasan Kemiskinan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Lilik Arijanto resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, usai dilantik oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Kamis (4/9). "Alhamdulillah, setelah turun dari provinsi beberapa hari yang lalu, kita segera lakukan pelantikan. Ini berbarengan dengan pelantikan beberapa posisi yang kosong," ujar Wali Kota Eri dalam sambutannya, Kamis (4/9). Ia menyampaikan bahwa Sekda Kota Surabaya memiliki tugas memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fokusnya adalah tepat sasaran dan demi kepentingan masyarakat. Fokusnya mencakup program pengentasan kemiskinan, penanganan anak putus sekolah, dan percepatan penurunan stunting. Untuk mencapai target itu, Pemkot akan mengubah pola pembangunan yang sebelumnya terpusat. "Insyaallah tahun 2026, pembangunan setiap RW di Kota Surabaya akan dilakukan. Pemerintah tidak lagi membuat program, tetapi program akan berasal dari masukan warga, sehingga terasa saling memiliki," terang Eri. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/jyY4IdjpM9Yps1HB3m39VxQPFoxDZhtbi77PSJLK-2897239296.jpg" alt="Lilik Arijanto Resmi Jadi Sekda Surabaya, Fokus APBD 2026 dan Pengentasan Kemiskinan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Lilik Arijanto Resmi Jadi Sekda Surabaya, Fokus APBD 2026 dan Pengentasan Kemiskinan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> Terkait posisi Kepala Dinas yang masih kosong, Eri memastikan Pemkot Surabaya akan segera mengumumkan sosok yang mengisi jabatan tersebut. Namun, pengisiannya baru akan berlaku efektif mulai Januari tahun depan. "TMT (Tanggal Mulai Terhitung) pasti per Januari. Kalaupun ada kepala dinas yang dilantik sekarang, kontrak kerjanya tidak akan cukup karena dia tidak bertanggung jawab atas kinerja kepala dinas hari ini," seru Eri Cahyadi. Di sisi lain, Sekda Kota Surabaya, Lilik Arijanto menegaskan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan jajaran Pemkot dan masyarakat guna membahas alokasi anggaran APBD 2026 berdasarkan skala prioritas. "Sesuai arahan Pak Wali, tugas utama saya adalah menyelesaikan permasalahan kota. Fokus pada APBD 2026 yang lebih efisien dan memprioritaskan hal-hal penting. Kita utamakan hal-hal yang lebih penting," tukas Lilik.&nbsp;

Lilik Arijanto dilantik sebagai Sekda Surabaya, fokus pada penggunaan APBD dan pembangunan berbasis masukan warga.

Lilik Arijanto Resmi Jadi Sekda Surabaya, Fokus APBD 2026 dan Pengentasan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/21/berantas-111325445.png" alt="BELUM TERHUBUNG: Foto udara Sungai Brantas yang membelah kawasan Jambangan (kanan) dan Jalan Mastrip. Pemkot Surabaya berencana membangun jembatan di sana." width="100%">
<figcaption>BELUM TERHUBUNG: Foto udara Sungai Brantas yang membelah kawasan Jambangan (kanan) dan Jalan Mastrip. Pemkot Surabaya berencana membangun jembatan di sana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemkot Surabaya berencana membangun jembatan penghubung Jalan Mastrip dan kawasan Jambangan. Tujuannya, mempercepat mobilitas warga dari arah barat menuju timur serta mengurangi kepadatan lalu lintas. Selama ini, pengendara dari arah barat yang hendak ke Jalan A. Yani harus memutar jauh melewati jembatan Rolak Gunungsari atau melintasi jembatan Warugunung. Karena jumlah kendaraan terus bertambah, dua akses itu kerap macet saat jam kerja. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, titik pembangunan jembatan penghubung Jalan Mastrip dan Jambangan sudah ditentukan. Lokasinya di persimpangan SPBU Jambangan. Pertimbangannya, akses mengarah ke timur lebih singkat. Tinggal lurus melalui Perumahan Injoko. Titik itu juga berada di tengah-tengah dua jembatan lain. Dengan begitu, pengendara tak perlu memutar cukup jauh. &rsquo;&rsquo;Arus lalu lintas pun diharapkan bisa terurai, tidak lagi menumpuk di Jalan Gunungsari,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Lilik menargetkan kajian kelayakan pembangunan jembatan itu rampung akhir tahun. Selanjutnya, pemkot akan mengusulkannya ke pemerintah pusat untuk mendapat bantuan pendanaan. Pengamat tata kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Ahmad Yusuf Zuhdi menyatakan, pembangunan jembatan Mastrip dan Jambangan dapat mempersingkat jarak tempuh pengendara. &rsquo;&rsquo;Harus menyesuaikan tata ruangnya apakah memungkinkan atau tidak,&rsquo;&rsquo; jelas dia.&nbsp;(dho/c6/aph) &nbsp;

Pemkot Surabaya berencana membangun jembatan penghubung Jalan Mastrip dan kawasan Jambangan. Tujuannya, mempercepat mobilitas warga.

Kurangi Kemacetan di Jembatan Rolak, Pembangunan Jembatan Mastrip–Jambangan Diusulkan Pakai APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/lilik-arijanto.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak berhenti menindak belasan jaringan utilitas provider bodong dan yang sudah habis masa perizinannya. Penertiban itu dilakukan mulai dari Februari - Desember 2022.  Penertiban itu dilakukan di beberapa kawasan aset milik Pemkot Surabaya. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, 7 kawasan utama itu diantaranya Jalan Pemuda, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Praban, Jalan Tunjungan, dan Jalan Blauran.  Penindakan jaringan utilitas bodong itu, dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas (KPJU). Yang terdiri dari DSDABM bersama jajaran Satpol PP beserta Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkup pemkot.  Dalam setahun, setidaknya ada 10–15 utilitas provider bodong yang ditertibkan di masing-masing jalur utama itu. Nah, rata-rata, utilitas provider bodong itu tidak mengantongi izin.  Untuk penertiban, kata Lilik, DSDABM terlebih dulu mengecek di 7 titik tersebut. Ketika ditemukan ada utilitas provider yang tidak berizin, pemkot akan memberikan surat peringatan. "Dengan cara memberikan surat peringatan satu. Jika tidak dilanjuti, tentu kami bakal mengirim surat peringatan kedua bahkan ketiga," ungkap Lilik.  Ketika tidak ada respons lanjutan dari provider terkait, DSDABM dan Satpol PP Kota Surabaya segera memanggil pemilik utilitas terkait. Setelah dipanggil, pemilik utilitas diajak untuk mediasi mengenai pemasangan tanpa izin atau yang masa sewanya telah berakhir.  "Kalau tidak ada progres lebih lanjut, seperti izin dan pembayaran pemasangan utilitas dari pihak provider, secara tegas kami tertibkan, atau mereka bisa membongkar sendiri," sambungnya.  Lilik mengimbau kepada setiap pemilik provider untuk tertib dan izin terlebih dahulu, ketika akan memasang utilitas di kawasan tanah jalan atau aset milik pemkot. Bila tidak melakukan perizinan, maka akan berdampak pada meruginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak hanya itu, utilitas bodong juga berdampak pada hasil audit tahunan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Nomor 49 tahun 2015, ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika akan memasang jaringan utilitas. Diantaranya adalah izin pelaksanaan dan penempatan pembangunan jaringan utilitas. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Pemkot Surabaya Tindak Belasan Jaringan Utilitas Provider Bodong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-10.jpg" alt="Ilustrasi pembunuhan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembunuhan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pendaftaran jabatan sekretaris daerah kota (Sekkota) Surabaya berakhir, Jumat (6/1). Sejak dibuka Senin (2/1) lalu, sejumlah pejabat mendaftar ke panitia seleksi (pansel). Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebut ada tiga pejabat yang mendaftar.  Mereka adalah Kepala Inspektorat Ikhsan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rachmad Basari, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Lilik Arijanto. ’’Mereka sudah mendaftar karena memenuhi syarat,’’ kata sumber tepercaya yang merupakan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya.  Tiga nama itu sudah beredar lama sebagai calon Sekkota definitif. Sebab, ketiganya memang telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Dalam surat pengumuman yang ditandatangani Ketua Pansel Prof M. Nuh, ada 17 ketentuan yang harus dipenuhi pelamar Sekkota.  ’’Hanya tiga itu (Ikhsan, Rachmad Basari, dan Lilik Arijanto, Red) yang memenuhi syarat,’’ paparnya.  Sebetulnya, selain tiga nama itu, ada dua lagi yang muncul. Yaitu, Erna Purnawati yang saat ini menjadi penjabat (Pj) Sekkota serta Asisten Administrasi Umum Febria Rachmanita. Namun, keduanya terkendala usia yang sudah melampaui 56 tahun.  Selain syarat administratif itu, ada beberapa kriteria lain. Yakni, calon Sekkota harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Yang bersangkutan juga memiliki prestasi kinerja baik sebagai ASN selama dua tahun terakhir. Yaitu, 2020 dan 2021.  Penjabat (Pj) Sekkota Kota Surabaya Erna Purnawati menyampaikan, selain pejabat internal pemkot, pejabat di kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Jawa Timur bisa mendaftar. ’’Mereka nanti diasesmen pansel,’’ jelas Erna.  Dia menambahkan, pansel terdiri atas lima anggota. Tim dipimpin mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof M. Nuh. Anggota lainnya adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Indah Wahyuni serta Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya Mohammad Ridwan. Dua lainnya adalah akademisi. Yaitu, Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Hendy Prof Fendy Suhariadi M.T. serta psikolog dan Guru Besar Universitas Islam Malang (Unisma) Prof Mas’ud Said.  <h3>Gali Rekam Jejak, Pansel Harus Tanya Bawahan dan Atasan</h3> PANITIA seleksi (pansel) diminta memanfaatkan seluruh sumber daya dalam memberikan penilaian terhadap calon Sekkota definitif. Berbagai pihak terkait harus dilibatkan. Itu penting untuk mendapat masukan yang komprehensif terkait rekam jejak calon Sekkota. ’’Jadi, masukan itu dari berbagai sumber sehingga pansel mendapat feedback dari semua sisi,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti.  Dia menyebutnya sebagai metode 360 degree feedback atau umpan balik 360 derajat. Dengan begini, semua rekam jejak dan kinerja calon bisa terungkap secara menyeluruh.  Pansel, misalnya, bisa bertanya ke rekan kerja para calon. Baik atasan maupun anak buah pada OPD yang dipimpinnya. Bagaimana dia mengelola organisasi dalam berbagai kondisi. Apakah bawahan yang dipimpinnya merasa nyaman ataukah tidak. Itu penting karena Sekkota adalah seorang pengayom untuk seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya.  ’’Dari sini kan kita bisa tahu cara dia dalam memimpin organisasi,’’ ujar Reni. Juga, bisa diketahui apakah yang bersangkutan pernah terlibat dalam penyalahgunaan jabatan atau tidak.  Sangat penting bagi Sekkota memiliki budaya kerja yang produktif. Di sisi lain juga harus memberikan rasa nyaman ke seluruh ASN agar mereka senang bekerja dengan tugas masing-masing. Karena itu, Sekkota harus punya kemampuan memimpin yang bisa mengayomi para pegawai. ’’Sehingga para ASN nyaman sekaligus bisa bekerja dengan produktif,’’ sambung Reni.  Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i mengingatkan, Sekkota juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Sekkota tentu akan terus berkoordinasi dengan DPRD,’’ paparnya.  PROFIL TIGA CALON SEKKOTA  Ikhsan  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/ikhsan.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Jabatan sekarang: Kepala Inspektorat Surabaya  Riwayat jabatan:  - Asisten perekonomian dan pembangunan  - Kepala dinas pendidikan  --  Rachmad Basari  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/rachmad-basari.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Jabatan sekarang: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya  Riwayat jabatan:  - Kepala inspektorat  --  Lilik Arijanto  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/lilik-arijanto.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Jabatan sekarang: Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Surabaya  Riwayat jabatan:  - Sekretaris dinas cipta karya dan tata ruang  SYARAT CALON SEKKOTA:  - Berusia maksimal 56 tahun saat dilantik.  - Lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II.  - Sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II-b).  - Memiliki pangkat golongan sekurang-kurangnya pembina tingkat I (IV/b).  - Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Tiga Pejabat Daftar Calon Sekkota, Pilih Ikhsan, Basari, atau Lilik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/surabaya-banjir.jpg" alt="CEPAT SURUT: Pengemudi kendaraan bermotor melintas di ruas Jalan Ketintang yang tergenang air setelah hujan deras mengguyur Kota Surabaya, Kamis sore. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEPAT SURUT: Pengemudi kendaraan bermotor melintas di ruas Jalan Ketintang yang tergenang air setelah hujan deras mengguyur Kota Surabaya, Kamis sore. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Kota Surabaya mengklaim tak ada lagi banjir yang menggenang. Utamanya di 55 titik pengerjaan saluran dan sodetan. Pengerjaan saluran itu ditargetkan tuntas bulan depan. Dalam perkembangannya, sebagian besar saluran dan sodetan itu sudah terkoneksi. Hanya tinggal dirapikan serta dilakukan pemasangan penutup.  Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, hasil evaluasi datangnya hujan dalam dua hari terakhir, mayoritas wilayah yang tengah dilakukan pengerjaan saluran tidak terjadi genangan.  "Dari pantauan, Alhamdulillah kondisinya rata-rata tidak ada genangan. Tapi belum mencapai (puncak) hujan yang seperti awal tahun kemarin," kata Lilik Arijanto, Jumat (21/10).  Lilik menyebut, titik yang tak lagi banjir berada dj wilayah pusat kota. Kemudian di area Ketintang, Surabaya. "Wilayah pusat kota dulu terjadi genangan, sekarang tidak. Banyak juga wilayah lain termasuk Ketintang tidak ada genangan," klaimnya.  Namun, Lilik berjanji bakal terus mengejar penyelesaian 55 titik pekerjaan saluran dan sodetan. Bahkan, beberapa di antara pekerjaan saluran tersebut sudah tertutup.  "Beberapa sudah selesai, sudah tertutup. Tinggal yang ada utilitas-utilitasnya itu kita kejar terus," ungkap dia.  Lilik menyatakan, saat ini fokus yang dilakukannya adalah mengkoneksikan saluran. Sebab menurutnya, memasuki Oktober, waktu datangnya hujan tidak menentu. "Yang pasti selama ini kita upayakan bisa dilalui air. Meski ketinggian (saluran) belum tercapai kita usahakan dulu tersambung," kata Lilik.  Walaupun begitu, Lilik mengakui, datangnya hujan dengan waktu yang tak menentu ini juga menjadi kendala dalam proses pengerjaan saluran.  Meski demikian, pihaknya memastikan akan terus berkoordinasi dalam proses percepatan penyelesaian pekerjaan tersebut.  "Banyak pekerjaan tertunda karena mungkin tidak semata-mata hujan saja. Tapi pengaturan waktu antara pagi-siang pelaksanaan juga mempengaruhi. Kita sudah siapkan malam ketika pagi hujan terus, tapi kadang ternyata hujannya pindah malam," imbuhnya.  Lilik menargetkan, bahwa pekerjaan saluran dan sodetan ini dapat rampung pada November atau awal Desember 2022. "Kalau persimpangannya, mungkin (selesai) November atau awal Desember 2022," paparnya. (*)  &nbsp;

Pemkot Klaim Surabaya Tak Lagi Banjir karena Saluran sudah Membaik

lilik arijanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lilik arijanto

Berita Terkini

Lilik Arijanto Resmi Jadi Sekda Surabaya, Fokus APBD 2026 dan Pengentasan Kemiskinan

Kurangi Kemacetan di Jembatan Rolak, Pembangunan Jembatan Mastrip–Jambangan Diusulkan Pakai APBN

Pemkot Surabaya Tindak Belasan Jaringan Utilitas Provider Bodong

Tiga Pejabat Daftar Calon Sekkota, Pilih Ikhsan, Basari, atau Lilik

Pemkot Klaim Surabaya Tak Lagi Banjir karena Saluran sudah Membaik

Download Aplikasi JawaPos.com