<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/DSC07416_1611148774771.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lili Pintauli Siregar kembali menjadi sorotan. Kali ini setelah ditunjuk menjadi staf khusus (stafsus) Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie. Penunjukan itu langsung menuai kritik. Sebab, rekam jejak Lili saat menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bagus. Dia bermasalah hingga akhirnya mundur dari jabatannya. Yudi Purnomo Harahap, salah seorang mantan penyidik senior KPK termasuk yang bersuara kencang menyoroti keputusan Benyamin Davnie. Menurut dia, Lili tidak pantas menjadi salah satu dari&nbsp;delapan stafsus Wali Kota Tangsel. Rekam jejak buruk saat terjerat kasus pelanggaran etik saat Lili menjadi pimpinan Lembaga Antirasuah adalah salah satu sebabnya.&nbsp;"Dengan rekam jejak yang buruk selama di KPK, dalam kasus etik terkait kasus wali kota Tanjung Balai dan juga terkait etik dugaan penerimaan gratifikasi tiket ke Mandalika tentu akan menjadi beban bagi Pemerintah Kota Tangsel,"&nbsp;kata Yudi. Apalagi informasi yang diterima oleh Yudi menyebutkan bahwa Lili ditunjuk menjadi stafsus bidang hukum. Alih-alih membantu Wali Kota Tangsel, dia menilai, keberadaan Lili akan menjadi beban. Karena itu, dia menyarankan agar Benyamin Davnie mencari figur lain yang lebih pantas. Dia yakin, ada yang lebih baik dibanding Lili.&nbsp; "Apa yang dicari oleh Wali Kota Tangsel dengan mengangkat Lili menjadi stafsus. Memangnya tidak ada orang lain yang rekam jejaknya baik?"&nbsp;ujarnya. Bagi Yudi, Lili tidak akan bisa menjadi teladan integritas bagi ASN di Pemerintah Kota Tangsel. Untuk itu, mantan penyidik KPK yang pernah menangani berbagai kasus Korupsi kepala daerah tersebut menuntut Benyamin Davnie menganulir pengangkatan Lili sebagai stafsus. "Jika, memang mempunyai komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahannya (Benyamin Davnie harus membatalkan pengangkatan Lili sebagai stafsus)," tegas dia.

Penunjukan Lili Pintauli Siregar sebagai stafsus Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menuai kritik tajam dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo

Penunjukan sebagai Stafsus Wali Kota Tangsel Tuai Kontroversi, Yudi Purnomo Pertanyakan Benyamin Davnie Berharap Apa dari Lili Pintauli?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/4J3A0897JPG-1584299533.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai mendatangi Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai mendatangi Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua (nonaktif) KPK Firli Bahuri kembali melayangkan surat pengajuan pengunduran dirinya kepada presiden setelah surat pertamanya ditolak menteri sekretaris negara (Mensesneg). Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai langkah Firli tersebut sebagai upaya menghindari sanksi etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mensesneg Pratikno telah memberikan jawaban atas penolakan surat yang dilayangkan Firli pada Jumat (22/12). Surat tidak dapat diterima lantaran pernyataan berhenti bukan salah satu syarat pemberhentian pimpinan KPK. Karena itu, Firli kembali melayangkan surat pada Sabtu (23/12). &rdquo;Yang intinya saya menyatakan mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Baik sebagai ketua merangkap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi,&rdquo; terangnya. Ketua IM57+ M. Praswad Nugraha menjelaskan, Firli mengundurkan diri sama sekali bukan karena menolak masa jabatannya diperpanjang. &rdquo;Itu semata-mata ingin menciptakan persepsi di tengah masyarakat bahwa dia adalah martir karena perjuangan melawan korupsi,&rdquo; paparnya. Kedua, Firli ingin melakukan pendekatan yang pernah digunakan eks Wakil Ketua KPK Lili Piantauli Siregar. Dengan mengundurkan diri, dia ingin menghindari pertanggungjawaban etik saat proses etik diajukan. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyatakan, sidang putusan Firli dilaksanakan besok (27/12). Dewas tetap mengadakan sidang lantaran permintaan pengunduran diri Firli ditolak presiden. &rdquo;Rangkaian sidang selesai Jumat pekan lalu,&rdquo; ujarnya. (elo/lyn/c14/ttg)

Ketua (nonaktif) KPK Firli Bahuri kembali melayangkan surat pengajuan pengunduran dirinya kepada presiden setelah surat pertamanya ditolak.

Firli Bahuri Dianggap Berupaya Tiru Langkah Lili Pintauli Siregar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/4J3A0871JPG-1817361495.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai mendatangi Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai mendatangi Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti keputusan pengunduran diri Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. Mereka menilai langkah itu diambil Firli untuk menghindari sanksi etik. ICW menyebut modus serupa pernah dilakukan oleh mantan pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyampaikan, penolakan terhadap permohonan Firli bisa dimulai dengan langkah dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. "Dewas segera mengirim surat kepada presiden untuk meminta permohonan pengunduran diri Firli Bahuri ditunda," ungkapnya kemarin (22/12). Menurut Kurnia, penundaan bisa dilakukan sampai sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dewas KPK tuntas dilaksanakan. "Presiden harus menunda penerbitan keputusan presiden yang berisi pemberhentian Firli Bahuri sampai kemudian persidangan dugaan pelanggaran kode etik di dewas selesai," katanya. Kurnia menyebut, siasat Firli menghindari sanksi etik maupun sanksi pidana terlihat sejak jauh hari. Termasuk saat pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebagaimana diketahui, Firli sempat tidak memenuhi panggilan penyidik dengan berbagai alasan. Itu terjadi sampai yang bersangkutan berstatus tersangka. Karena itu, ICW mendorong Polda Metro Jaya bergerak cepat. "Polda Metro Jaya harus menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Firli," imbuhnya. (syn/c18/bay)

ICW menyoroti keputusan pengunduran diri Ketua (nonaktif) KPK Firli Bahuri. Mereka menilai langkah itu diambil Firli untuk menghindari sanks

ICW Dorong Dewas KPK Sikapi Manuver Firli Bahuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Wakil-Ketua-KPK-Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kuantan Singingi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singing" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kuantan Singingi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satu lembaga yang disorot publik sepanjang 2022. Publik tak heran jika Lili Pintauli Siregar memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK. Namun, yang disayangkan mundurnya Lili dari kursi pimpinan KPK, di tengah proses sidang dugaan pelanggaran kode etik. <h3>Lili Mengundurkan Diri di Tengah Persidangan Etik</h3> Lili mengundurkan diri setelah mengajukan surat ke Presiden Joko Widodo, pada Senin (11/7) lalu. Hal itu pun tertandatangani Presiden Jokowi dalam surat keputusan presiden (Keppres) tentang pengunduran Lili Pintauli Siregar.  Pengunduran Lili dari posisi Pimpinan KPK ini di tengah polemik persidangan dugaan pelanggaran kode etik. Lili diduga menerima gratifikasi tiket nonton MotoGP Mandalika dari PT. Pertamina.  Lili sempat mangkir dari persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang sebelumnya digelar pada Selasa (5/7) lalu. Mantan Pimpinan LPSK itu beralasan melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk menghadiri forum Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20.  Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati sempat diperiksa Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Namun, persidangan ini pun terpaksa dihentikan, karena Lili bukan lagi sebagai insan KPK.  “Menyatakan gugur sidang pelanggaran kode etik dan perilaku atas nama terperiksa Lili Pintauli Seregar dan menghentikan penyelenggaran sidang etik dimaksud,” ucap Ketua Majelis Etik, Tumpak Hatorangan Panggabean, saat menyimpulkan hasil sidang di gedung KPK lama, Senin (11/7) lalu. <h3>Dewas KPK Diminta Laporkan Dugaan Penerimaan Gratifikasi Lili</h3> Gugurnya dugaan pelanggaran kode etik ini, disebabkan karena Lili bukan lagi bagian dari insan KPK. Namun, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana sempat mendorong agar Dewas KPK melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi Lili ke institusi Polri. Sebab, diduga terdapat unsur pidana dari penerimaan gratifikasi tersebut.  "Perbuatan yang diduga dilakukan oleh saudari Lili bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran etik, melainkan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi, diantaranya suap atau gratifikasi. Jika itu tidak dilakukan, maka jangan salahkan masyarakat jika kemudian menuding Dewan Pengawas KPK sebagai barisan pelindung saudari Lili," ujar Kurnia Ramadhana, Selasa (12/7) lalu.  Meski demikian, dorongan agar Dewas KPK melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi itu dihiraukan. Dewas KPK tidak menindaklanjuti permintaan publik tersebut. <h3>Johanis Tanak Terplih Menjadi Pengganti Lili Pintauli</h3> Sepeninggal Lili dari pimpinan KPK, kursi pimpinan KPK sempat kosong selama kurang lebih dua bulan. Hal ini setelah Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan I Nyoman Wara.  Keputusan itu diambil berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak dari seluruh anggota Komisi III DPR yang hadir. Johanis Tanak memperoleh 38 suara, sementara I Nyoman Wara mendapatkan 14 suara dan satu suara tidak sah.  Kini, kursi pimpinan KPK telah lengkap dengan diisi lima pimpinan. Johanis yang merupakan latar belakang jaksa dinilai layak menjadi Pimpinan KPK.

Kaleidoskop 2022: Skandal Tiket MotoGP, Lili Mundur dari Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Johanis-Tanak-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Johanis Tanak telah resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa periode 2019-2023. Hal ini setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/10). Johanis Tanak menegaskan, akan berkomitmen menegakkan peraturan Undang-Undang selama bertugas di KPK. Dia memastikan, tidak akan melakukan pelanggaran etik seperti yang dilakukan Lili Pintauli Siregar, yang diduga menerima tiket nonton MotoGP Mandalika. "Komitmen saya tentunya sama dengan komitmen teman-teman yang lain bagaimana bisa melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita mengatakan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Johanis usai menjalani pelantikan di Istana Negara, Jakarta. Terkait wacana restoratif justice dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi, sebagaimana pernah diungkapkan Johanis saat fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, merupakan opini. Pernyataan itu diungkapkan hanya sebatas akademik. "Itu kan cuma opini, bukan aturan, tapi pandangan sebagai akademisi tentunya bisa saja. Tapi bagaimana realisasinya tentunya nanti lihat aturan," tegas Johanis. Pelantikan terhadap Johanis Tanak ini dilakukan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI pada (29/9), yang telah menyetujui dan mengesahkan Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK untuk masa jabatan 2019-2023. Keputusan itu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR pada 28 September 2022 terhadap dua orang calon pimpinan KPK, yakni Johanis Tanak dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara. Hal ini setelah satu kursi pimpinan KPK kosong setelah Lili Pintauli mengundurkan diri karena diberhentikan Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 71/P/2022 tertanggal 11 Juli 2022. Keppres itu berisi soal pemberhentian Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota/Pimpinan KPK karena menerima gratifikasi berupa fasilitas mewah saat menonton MotoGP Mandalika dan tempat menginap mewah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Maret 2022 lalu dari Pertamina.

Gantikan Lili di KPK, Johanis Tanak Janji Tak Langgar Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Johanis-Tanak-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Johanis Tanak bersama I Nyoman Wara saat menjalani kepatutan atau fit and proper test bersama komisi III DPR di gedung Parlemen DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (28/9/2022). Dua calon kelak dipilih menjadi pimpinan KPK pengganti eks Wakil Ketua KPK Lili Pintaul" width="100%">
<figcaption>Johanis Tanak bersama I Nyoman Wara saat menjalani kepatutan atau fit and proper test bersama komisi III DPR di gedung Parlemen DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (28/9/2022). Dua calon kelak dipilih menjadi pimpinan KPK pengganti eks Wakil Ketua KPK Lili Pintaul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa periode 2019-2023. Pelantikan ini digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/10).  Pelantikan itu turut mengucap sumpah jabatan yang dipimpin Presiden Jokowi yang kemudian diikuti Johanis Tanak. Dalam sumpah jabatan itu, Johanis berjanji tidak akan menerima apapun selama bertugas di KPK.  "Saya berjanji, bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan UU kepada saya. Kiranya Tuhan menolong saya," demikian sumpah jabatan yang diucapkan Johanis Tanak.  Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI pada (29/09) telah menyetujui dan mengesahkan Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK untuk masa jabatan 2019-2023.  Keputusan itu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR pada 28 September 2022 terhadap dua orang calon pimpinan KPK, yakni Johanis Tanak dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara.  Hal ini setelah satu kursi pimpinan KPK kosong setelah Lili Pintauli mengundurkan diri karena diberhentikan Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 71/P/2022 tertanggal 11 Juli 2022.  Keppres itu berisi soal pemberhentian Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota/Pimpinan KPK karena menerima gratifikasi berupa fasilitas mewah saat menonton MotoGP Mandalika dan tempat menginap mewah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Maret lalu dari Pertamina  &nbsp;

Johanis Tanak Resmi Gantikan Lili Pintauli di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ketua-Kpk-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Ketua Kpk Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga menangkap Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasub" width="100%">
<figcaption>Ketua Kpk Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga menangkap Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasub</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik terpilihnya Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar. Hal ini setelah Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).  Ketua KPK Firli Bahuri merasa senang atas terpilihnya Johanis Tanak mengisi kekosongan kursi pimpinan setelah ditinggalkan Lili Pintauli Siregar.  Firli menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  "Saya menyambut gembira atas pengisian Wakil Ketua KPK. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden RI dan pimpinan DPR RI," kata Firli dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9).  Firli juga menyampaikan selamat kepada Johanis Tanak. Ia berharap Johanis Tanak bisa turut serta memberantas korupsi  "Sedangkan untuk Saudara Johanis Tanak, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya untuk melanjutkan pengabdian di KPK sebagai Wakil Ketua KPK. Selamat datang dan selamat bergabung dalam barisan KPK. Mari kita bersihkan negeri ini dari praktik-praktik korupsi," ujar Firli.  Sebelumnya, Komisi III DPR RI resmi menetapkan Johanis Tanak sebagai pengganti Lili Pintauli Siregar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini setelah Johanis Tanak dan I Nyoman Wara melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).  Keputusan itu diambil berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak dari seluruh anggota Komisi III DPR yang hadir. Pengambilan suara itu dilakukan setelah keduanya menjelaskan visi dan misi mereka dalam agenda uji kepatutan dan kelayakan.  Johanis Tanak memperoleh 38 suara, sementara I Nyoman Wara mendapatkan 14 suara dan satu suara tidak sah. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menanyakan kepada peserta yang hadir untuk menyetujui Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK.  "Izinkan pimpinan menyimpulkan hasil seleksi calon pimpinan KPK periode 2023-2024. Atas nama Johanis Tanak terpilih menjadi anggota Pimpinan KPK 2019-2023, apakah dapat disetujui?," kata Adies Kadir menanyakan kepada para anggota Komisi III DPR RI.  "Setuju," jawab seluruh anggota.  "Sekali lagi, setuju?," diulangi Adies.  "Setuju," imbuh para anggota Komisi III DPR.  &nbsp;

Firli Gembira Johanis Tanak Terpilih Jadi Wakil Ketua KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Wakil-Ketua-KPK-Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyampaikan, akan kembali melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan kepada dua calon Wakil Ketua KPK, pengganti Lili Pintauli Siregar. Kedua calon komisioner KPK itu yakni I Nyoman Wara dan Johanis Tanak.  Namun, hanya satu orang yang akan dipilih Komisi III DPR RI untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Ketua KPK. Hal ini setelah Lili Pintauli mengundurkan diri, karena tersangkut dugaan gratifikasi tiket nonton MotoGP Mandalika.  "Komisi III tentu kami akan mengadakan kembali fit and proper test," kata Arsul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9).  I Nyoman Wara dan Johanis Tanak memang telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan saat mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023, pada September 2019 lalu. Uji kepatutan dan kelayakan penting dilakukan untuk kembali melihat kedua tokoh tersebut, layak atau tidak menjadi komisioner KPK.  "Dulu kan sudah fit and proper test, dulu kan itu keadaan tiga tahun yang lalu. Kita kan tidak tahu persis apakah dua orang calon itu setelah tiga tahun masih memenuhi syarat atau tidak sebagai capim KPK. Itu yang harus kami dalami dalam fit and proper test itu," beber Arsul.  Oleh karena itu, Komisi III DPR nantinya akan menentukan kedua orang tersebut, untuk dipilih satu menduduki jabatan Wakil Ketua KPK.  "Setelah fit and proper test, karena memang KPK ini bukan persetujuan tapi pemilihan, ya tentu kami akan pilih nanti satu," pungkas Arsul.

DPR Akan Kembali Lakukan Fit And Proper Test Ke 2 Calon Pengganti Lili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/DSC07416_1611148774771.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan, pihaknya sudah menyerahkan surat presiden (Surpers) ke DPR RI terkait pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Surpres tersebut diserahkan pihak istana kepresidenan pada pekan lalu.  "Sudah disampaikan ke DPR surpresnya. Seminggu yang lalu," kata Pratikno di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).  Meski demikian, Pratikno tidak menjelaskan secara rinci terkait nama-nama yang disodorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI. Nantinya, Komisi III DPR RI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada pengganti Lili tersebut.  "Tanya ke DPR," kata Pratikno singkat.  Beberapa waktu lalu, juru bicara KPK Ali Fikri memastikan, kegiatan dan program kerja KPK sampai saat ini tetap berjalan normal meskipun salah satu pimpinannya, Lili Pintauli Siregar, telah mengundurkan diri sejak Senin (11/7) lalu.  Ali berujar, KPK menganut sistem koletif kolegial sehingga tidak bergantung pada satu figur pemimpin.  “Karena kepemimpinan di KPK kolektif kolegial, sehingga sejauh ini kegiatan dan program kerja KPK tetap berjalan normal,” ucap Ali.  Terkait pengganti Lili, lanjut Ali, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pada ayat 1 disebutkan “Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan KPK, Presiden RI mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR RI”.  Selanjutnya, ayat 2 dinyatakan “Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR RI sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29” dan pada ayat 3 “Anggota pengganti Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan”.  Sebelumnya, Majelis Sidang Etik memutuskan sidang dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Lili dinyatakan gugur setelah adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 71/P/2022 tentang pemberhentian Lili sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota/Pimpinan KPK. Dengan pengunduran diri Lili yang telah disetujui Presiden Jokowi, maka statusnya bukan lagi sebagai insan KPK.  Selain itu, KPK juga merujuk pada Pasal 37B ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan “Dewan Pengawas KPK bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK”.  Ketika sudah mundur sebagai pimpinan KPK, maka terperiksa Lili Pintauli Siregar bukan lagi menjadi subjek persidangan tersebut. KPK menilai jika dipaksakan tetap bersidang, hal ini justru melanggar ketentuan penegakan kode etik itu sendiri.

Mensesneg Sudah Serahkan Pengganti Lili Pintauli di KPK ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/DSC07416_1611148774771.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya belum menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengganti posisi Wakil Ketua KPK. Hal ini setelah Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua KPK.  "Surpres pergantian Ibu Lili sampai hari ini belum terima, mungkin dalam minggu-minggu ini, nanti kita update lagi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8).  Menurut Dasco, belum diterimanya surat dari Presiden Jokowi karena pengunduran Lili Pintauli terjadi pada masa DPR RI sedang reses. Surat dari Presiden Jokowi penting, untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi pengganti Lili di KPK.  "Saya rasa pemerintah menunggu kita masuk reses dan kita sudah memulai kegiatan mulai dari 16 Agustus, proses administrasi pengiriman yang sedang berjalan," ucap Dasco.  Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih menunggu kehadiran satu komisioner, setelah Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua KPK. Lili mengundurkan diri setelah tersangka dugaan pelanggaraan kode etik terkait penerimaan tiket nonton MotoGP Mandalika.  "Karena mekanisme mengenai pengisian itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK bahwa pimpinan itu diambil dari peserta sebelumnya yang tidak lolos dan mekanisme itu semua sepenuhnya ada di dalam kompeten dari pada pemerintah dan DPR," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/8).  Nawawi menyatakan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengganti Lili. Nantinya, akan diserahkan untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.  "Kita nggak perlu memberikan karena seperti yang saya katakan tadi itu sudah diatur secara detail mekanismenya seperti mereka ngambil dari apa kemudian dilimpahkan kepada DPR," ucap Nawawi.  Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu keputusan terkait pengganti Lili di KPK. "Kita tunggu aja kalau mereka kirimkan lebih cepat lebih bagus, nggak dikirim juga ya nyatanya kita masih jalan, jalan aja," pungkas Nawawi.

DPR Belum Terima Surat Presiden Terkait Pengganti Lili di KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lili Pintauli Siregar

Berita Terkini