<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Wakil-Ketua-KPK-Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kuantan Singingi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singing" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kuantan Singingi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singing</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pengangkatan Lili Pintauli Siregar menjadi salah satu dari sembilan staf khusus (stafsus) Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie terus menuai sorotan. Kali ini mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mendorong agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan menyikapi kontroversi tersebut.&nbsp; Menurut Yudi, Kemendagri harus memanggil dan mengklarifikasi Benyamin Davnie. Sebab, keputusannya menunjuk Lili menjadi salah satu stafsus menuai polemik di masyarakat. Sejak awal, Yudi bersama beberapa mantan pegawai KPK lainnya menyayangkan keputusan itu. Mengingat Lili punya rekam jejak yang kurang baik saat menjadi pimpinan KPK.&nbsp; &rdquo;Kemendagri untuk turun tangan dan segera memanggil untuk diklarifikasi wali kota Tangerang Selatan, terkait polemik dan kontroversi pengangkatan Lili Pintauli mantan Pimpinan KPK yang pernah bermasalah etik menjadi staf khususnya,&rdquo; terang dia kepada awak media di Jakarta pada Senin (28/4).&nbsp; Yudi menekankan bahwa setidaknya ada 2 hal krusial yang terkait dengan pengangkatan Lili menjadi stafsus wali kota Tangsel. Pertama terkait dengan mekanisme pengangkatan perempuan yang juga pernah bertugas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut. Menurut dia perlu dipastikan sudah ada koordinasi dengan Kemendagri atau belum.&nbsp; Kedua, Yudi menilai pengangkatan menjadi stafsus wali kota Tangsel Lili sangat kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi, mengingat Lili pernah melanggar etik terkait ikut campur dalam perkara korupsi yang melibatkan wali kota Tanjung Balai. Lili juga terkait kasus dugaan etik dalam dugaan gratifikasi tiket nonton GP Mandalika.&nbsp; &rdquo;Untuk jalannya roda pemerintahan yang bersih dari KKN dan tata kelola yang transparan dan akuntabel, maka harus ada orang orang yang berintegritas yang bisa dipercaya serta menjadi teladan. Sehingga Lili, walau dulu pernah menjadi pimpinan KPK, tapi dengan rekam jejaknya tentu tidak akan menjadi teladan bagi ASN di Tangerang Selatan,&rdquo; ungkap dia.&nbsp;

Yudi menekankan bahwa setidaknya ada 2 hal krusial yang terkait dengan pengangkatan Lili menjadi stafsus wali kota Tangsel

Mantan Penyidik KPK Dorong Kemendagri Turun Tangan urus Pengangkatan Lili Pintauli Siregar menjadi Stafsus Wali Kota Tangsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Wakil-Ketua-KPK-Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kuantan Singingi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singing" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kuantan Singingi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singing</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengangkatan Lili Pintauli Siregar sebagai Staf Khusus (Stafsus) Wali Kota Tangerang Selatan bidang Pengawasan dan Bantuan Hukum menuai kontroversi besar.&nbsp;Ketua LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie mempertanyakan keputusan tersebut dan menyebut pengangkatan itu cacat hukum. "Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menunjuk delapan orang sebagai Staf Khusus di berbagai bidang. Pos itu salah satunya diisi mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar yang mengisi pos Staf Khusus Bidang Pengawasan dan Bantuan Hukum," ungkap Abdul Hamim Jauzie, Minggu (26/4). Ia menyoroti rekam jejak Lili yang dinilai bermasalah saat menjabat di KPK. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak H. Panggabean, menyebut Lili telah melakukan tiga pelanggaran etik berat. Pertama, permintaan fasilitas tiket MotoGP Mandalika ke Pertamina, yang berarti Lili juga berhubungan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Sebab, diketahui, KPK memang sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG di Pertamina. Tak hanya itu, pelanggaran kedua adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, dengan memerintahkan ajudannya meminta fasilitas kepada Pertamina. Sementara pelanggaran ketiga, Lili tidak menolak ataupun melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Karena tiga pelanggaran ini, Dewas KPK seharusnya mengadili Lili. Namun, sidang etik batal digelar lantaran Lili sudah lebih dulu mengundurkan diri dari jabatannya. "Terkait tiga pelanggaran itu, Dewas KPK yang sedianya akan mengadili Lili, kemudian menggugurkan sidang etik lantaran Lili sudah mengundurkan diri dari Pimpinan KPK. Lili bukan lagi insan KPK, sehingga Dewas tidak bisa melanjutkan sidang etik," tambah Abdul Hamim. Tak hanya mempertanyakan rekam jejak Lili, LBH Keadilan juga menilai pengangkatan ini menyalahi aturan hukum. Merujuk Pasal 32 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, mantan pimpinan yang mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan publik selama lima tahun. "Karena Lili telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pimpinan KPK, maka Lili diharamkan menduduki jabatan publik apapun selama 5 tahun sejak pengunduran dirinya," tegas Abdul Hamim. Diketahui, Lili mengundurkan diri pada 30 Juni 2022, dan permohonannya disetujui Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden tertanggal 11 Juli 2022. Dengan demikian, masa larangan menduduki jabatan publik masih berlaku hingga 2027. Ia mendesak Wali Kota Tangerang Selatan untuk segera membatalkan pengangkatan Lili sebagai Staf Khusus. "LBH Keadilan meminta Walikota Tangerang Selatan untuk menganulir pengangkatan Lili sebagai Staf Khusus dengan segera. Ganti Lili dengan tokoh lain yang memiliki rekam jejak yang bersih," imbuhnya.

Pengangkatan Lili Pintauli Siregar sebagai Staf Khusus Wali Kota Tangerang Selatan menuai protes dari LBH Keadilan.

Eks Pimpinan KPK Lili Pintauli Diangkat jadi Stafsus Wali Kota Tangsel, LBH: Cacat Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/JKT_Siding-Etik-3-Bos-Pungli-Rutan-KPK-_MIFTAHUL-HAYAT-07-147362799.jpeg" alt="Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris (kanan), Albertina Ho (kiri)&nbsp;membacakan vonis putusan pelanggaran etik terhadap tiga bos pungutan liar ( pungli ) di rutan KPK di Kantor Dewan P" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris (kanan), Albertina Ho (kiri)&nbsp;membacakan vonis putusan pelanggaran etik terhadap tiga bos pungutan liar ( pungli ) di rutan KPK di Kantor Dewan P</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan menjatuhkan sanksi terhadap tiga pimpinan KPK yang terbukti melanggar etik sepanjang periode 2019-2024. Ketiga&nbsp;pimpinan itu di antaranya, mantan Ketua KPK Firli Bahuri, eks Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Firli Bahuri dijatuhkan sanksi berat. Sanksi serupa juga berlaku bagi Lili. Sementara, Dewas KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada Nurul Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pimpinan dari lima orang, tiga orang kena sanksi etik, dua orang sangsi berat, dan yang satu orang sangsi sedang,&rdquo; kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015415757/serahkan-18-ppm-ke-pemkab-tanjab-timur-petrochina-komit-dorong-kesejahteraan-masyarakat">Serahkan 18 PPM ke Pemkab Tanjab Timur, PetroChina Komit Dorong Kesejahteraan Masyarakat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Albertina menekankan, seharusnya Pimpinan KPK memberikan contoh teladan. Tetapi malah justru melanggar etik. &ldquo;Sengaja kami tampilkan, supaya jelas bahwa keteladanan memang kita perlu sekali di KPK," tegas Lili.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disisi lain, Dewas KPK menerima laporan 188 dugaan pelanggaran etik, di dalamnya termasuk pengaduan terhadap pimpinan KPK selama lima tahun. Pengaduan tersebut paling banyak diterima pada 2023, yaitu sebanyak 65 laporan, termasuk soal pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Paling banyak ada di tahun 2023, yaitu 65 pengaduan, dan Dewan Pengawas menemukan sendiri satu yaitu yang rekan-rekan sudah tahu juga mengenai kasus rutan,&rdquo; ujar Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari laporan tersebut, Albertina menyebut pihaknya lantas menggelar sidang etik yang hasilnya ialah sebanyak 4 putusan menyatakan pegawai KPK melanggar etik pada 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015416344/google-year-in-search-2024-ungkap-masyarakat-indonesia-banyak-yang-cari-tahu-tentang-khodam-mayor-tedy-dan-maarten-paes-juga-trending">Google Year in Search 2024 Ungkap Masyarakat Indonesia Banyak yang Cari Tahu Tentang Khodam, Mayor Tedy dan Maarten Paes Juga Trending</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, pada 2021, terdapat 7 putusan yang menyatakan pegawai KPK melanggar etik sementara pada 2022, sebanyaj 4 putusan yang menyatakan adanya pelanggaran etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, tercatat 2 putusan yang menyatakan adanya pelanggaran etik pegawai KPK pada 2023 dan 5 putusan lainnya juga menyatakan pegawai KPK melanggar etik pada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jumlah semua yang mendapat sanksi itu ada 85 ya. Ini ada jumlahnya semuanya 85," pungkas Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dewas KPK menyatakan menjatuhkan sanksi terhadap tiga pimpinan KPK yang terbukti melanggar etik sepanjang periode 2019-2024.

Dewas KPK Ungkap 3 Pimpinan KPK 2019-2024 Langgar Kode Etik, Ada Firli Bahuri, Lili Pintauli dan Nurul Ghufron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Adies-Kadir-dpr-ri-kom-III.jpg" alt="dpr ri" width="100%">
<figcaption>dpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyatakan, sampai saat ini belum menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengganti Lili Pintauli sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini setelah Lili mengundurkan diri dari jabatannya usai diduga melanggar etik.  Karena itu, jabatan satu Wakil Ketua KPK masih kosong setelah Lili mengundurkan diri.  “Kami masih menunggu, jadi DPR tentunya menunggu surat dari Presiden terkait dengan pergantian tersebut,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/9).  Menurut Adies, jika Surpres tersebut telah masuk ke DPR maka pihaknya akan segera membahas. Namun, dia mengimbau kepada Presiden untuk segera mengajukan nama pengganti Lili.  “Jadi kalau sudah datang baru kita bahas. Tapi sebaiknya memang kami mengimbau pada Presiden, pemerintah mungkin lebih cepat diajukan karena terkait dengan korupsi ini harus menjadi perhatian khusus harus extraordinary, jadi harus cepat-cepat ditentukan siapa pengganti ibu tersebut,” ungkap Adies.  Adies mengakui saat ini Komisi III menanyakan kepada KPK terkait kurangnya satu orang pimpinan belum mengganggu kinerjanya. Tapi sebagai mitra kerja, pihaknya sangat ingin KPK memiliki susunan pimpinan yang lengkap.  “Kalau kami menanyakan kemarin ke KPK mereka masih berjalan seperti apa adanya, tapi tetap harus terpenuhi agar bisa lebih maksimal kinerjanya,” pungkas Adies.

Komisi III Tunggu Surat dari Presiden Terkait Pengganti Lili Pintauli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Wong ko ngene kok dibanding-bandingke Saing-saingke, yo mesti kalah Ku berharap engkau mengerti, di hati ini Hanya ada kamu  PENGGALAN lirik lagu Ojo Bandingke ini mendadak viral, meski sebelumnya sudah banyak dikenal oleh pecinta musik dangdut atau campur sari. Ini karena Farel Prayoga sukses membawakan lagu itu dalam perayaan HUT ke-77 RI di Istana Negara. Farel bikin Presiden Jokowi tertawa terbahak-bahak, Ibu Iriana berjoget ria, termasuk sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II seperti Menhan Prabowo Subianto, Menkeu Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  Lagu Ojo Dibandingke yang diciptakan Agus Purwanto atau Abah Lala, pada dasarnya berkisah tentang seseorang yang sakit hati. Ada seseorang yang merasa sudah mendampingi dan mencintai pasangannya semampunya, namun terus dibandingkan-bandingkan dengan orang lain. Hal ini jelas membuat kecewa yang sudah berusaha mencintai dengan sepenuh hati.  Tanpa bermaksud membanding-bandingkan, namun saya hanya sekedar mengingatkan kembali, perihal ketidakbeperpihkan Presiden Jokowi pada isu pemberantasan korupsi yang selama ini digembar-gemborkannya dalam berbagai kesempatan, saat berpidato di depan khalayak. Sebagai contoh, soal kasus dugaan pelanggaran etik antara mantan pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar dengan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo.  Kala itu, saat Dewan Pengawas KPK hendak menggelar sidang perkara dugaan gratifikasi Lili terkait pemberian tiket nonton Moto GP beserta penginapannya, Jokowi tak pernah memberikan pernyataan apapun. Termasuk, agar Dewas KPK mengusut tuntas dugaan pelanggaran etik Lili. Padahal, penegasan sikap Jokowi sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang kerap mendengar pidatonya, bahwa dirinya mendukung upaya pemberantasan korupsi.  Jokowi justru bisa disebut dengan diam-diam menandatangani persetujuan surat pengunduran diri Lili, dengan cara menandatangani Keppres RI No 7 /P/2022 tertanggal 11 Juli 2022. Dengan adanya penandatangan Keppres tersebut, maka secara otomatis Lili resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua sekaligus Anggota atau Pimpinan KPK periode 2019-2023. Keppres itu pula yang jadi dasar bagi Dewas untuk menghentikan sidang etik yang tengah digelar beberapa saat di gedung KPK Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan.  Alasannya Dewas, dengan disetujuinya pengunduran diri Lili, maka dia sudah bukan insan komisi yang merupakan subjek hukum dari Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK. Usai sidang etiknya gugur, Lili akhirnya lenggang kangkung pergi meninggalkan lembaga yang dicederainya, tanpa merasa bersalah. Bahkan, Lili masuk secara diam-diam dan pergi secara diam-diam melalui pintu samping saat hendak dan usai menjalani sidang etik yang gagal dilanjutkan.  Kini, kasus dugaan gratifikasi Lili tenggelam bak ditelan bumi. Padahal nama besar KPK tercoreng. Dampaknya, citra KPK pun terpuruk. Skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia terus turun. Meskipun naik dari 37 menjadi 38 pada 2021, namun jika diukur secara komprehensif, justru citra lembaga antirasuah itu semakin anjlok. Tolak ukurnya: pada 2019 lalu, sebelum UU KPK Direvisi dan masuknya para pimpinan KPK yang kerap bermasalah, IPK Indonesia di peringkat 40.  Jadi pernyataan Presiden Jokowi pada saat berpidato dalam sidang tahunan MPR 2022 yang menyatakan pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintah, belum terbukti. Termasuk, IPK yang meningkat dan dijadikan rujukan Ketua KPK Firli Bahuri untuk membanggakan prestasi pemberantasan korupsi di eranya tak berdasar.  Jika Jokowi tegas dan menunjukkan kebeperpihakannya pada isu pemberantasan korupsi, dia cukup melihat dan mengamati saja hasil sidang etik yang tengah digelar Dewas KPK. Kemudian mengambil sikap setelah adanya putusan Dewas KPK. Namun, sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru berbeda ketika mengatasi persoalan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo.  Meski Sambo dikabarkan mengirim surat pengunduran diri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, namun Jokowi tak menggubrisnya. Sehingga Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tetap menyidangkan dugaan pelanggaranya, dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Itu karena Sambo dinilai terbukti melakukan sejumlah pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.  Jokowi dalam berbagai kesempatan juga sangat bersikap tegas, dan terus meminta agar kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo diusut tuntas tanpa ada yang ditutup-tupi. Oleh karena itu, tanpa bermaksud membanding-bandingkan, meminjam lirik lagu Ojo Dibandingke yang dipopulerkan Farel Prayoga, sebaiknya Jokowi tak membanding-bandingkan antara kasus etik pejabat yang satu dengan yang lain. Sebab, itu bisa membuat sakit hati orang yang tulus mencintainya, yang menginginkan negeri ini bebas dari korupsi.

Ojo Dibandingke Antara Lili Pintauli dan Ferdy Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan pihaknya enggan melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas nonton MotoGP Mandalika 2022 terhadap mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Pernyataan ini merespons desakan agar KPK melaporkan Lili ke aparat penegak hukum lain.  "Silakan saja dari masyarakat atau siapa (kalau mau melaporkan Lili Pintauli Siregar)," kata Alex kepada wartawan, Jumat (22/7).  Menurut Alex, pihaknya tidak bisa bersikap independen jika harus melaporkan Lili Pintauli terkait dugaan penerimaan fasilitas nonton MotoGP Mandalika 2022. Dia mengaku, mempunyai hubungan baik dengan Lili.  "Wah, saya nggak bisa bersikap independen dalam menetapkan tersangka pada seseorang yang saya anggap kenal baik, tidak hanya sebatas hubungan keluarga, tapi saya punya satu hubungan baik, kita deklair," ujar Alex.  Sikap pengunduran Lili, lanjut Alex, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sehingga memang dia mengakui perbuatannya terkait penerimaan fasilitas nonton MotoGP.  "Pengunduran diri yang bersangkutan itu sudah sesuai putusan Dewas KPK. Sebenarnya belum diputuskan, kalau yang bersangkutan mengundurkan diri kan setidak-tidaknya bentuk pertanggung jawaban atau dengan kata lain yang bersangkutan mengakui terhadap apa yang ramai diperbincangkan," tegas Alex.  Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan Dewan Pengawas KPK bersikap pasif dan seolah mengabaikan bahwa perbuatan mantan Pimpinan KPK tersebut juga bersinggungan dengan tindak pidana korupsi. Mestinya, sesaat setelah dikeluarkannya penetapan, Dewan Pengawas langsung mendatangi Bareskrim Polri atau Kejaksaan Agung guna melaporkan perbuatan Lili.  "Sebab, segala keterangan dan bukti-bukti yang terkait dengan hal itu berada pada penguasaan Dewan Pengawas KPK. Jika kondisinya begini, Dewan Pengawas tidak berkenan melaporkan perbuatan Lili maka jangan salahkan masyarakat jika menilai lima orang pengawas KPK itu turut menjadi bagian membangun barisan guna melindungi Lili," ucap Kurnia, Selasa (19/7).  Kurnia mengutarakan, kejadian ini semakin terlihat pula bahwa KPK memang sudah tidak lagi objektif. Sebab, lembaga antirasuah itu tak kunjung terlihat ingin mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan Lili.  "Ini menandakan ada konflik kepentingan diantara Pimpinan KPK yang juga saling bahu membahu ingin membantu dan melindungi Lili," pungkas Kurnia.

Alasan Pimpinan KPK Enggan Laporkan Dugaan Penerimaan Gratifikasi Lili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/pimpinan-kpk.jpg" alt="Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar" width="100%">
<figcaption>Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penentuan kandidat pengganti mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar masih dalam proses. Hal ini setelah Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua KPK.  “Masih dalam proses untuk pengganti dari Bu Lili Pintauli, masih dalam proses. Karena kan baru saja surat pemberhentiannya, minggu yang lalu sudah saya tanda tangani, dan ini masih dalam proses untuk penggantiannya,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari Setkab, Jumat (15/7).  Presiden menambahkan, nama calon pengganti Lili Pintauli akan segera diajukan kepada DPR RI. Namun, Jokowi tak menjelaskan secara rinci siapa sosok yang diusulkannya tersebut.  “Kami akan segera mengajukan ke DPR, secepatnya,” tegas Jokowi.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri memastikan, kegiatan dan program kerja sampai saat ini tetap berjalan normal meskipun salah satu pimpinannya, Lili Pintauli Siregar, telah mengundurkan diri sejak Senin (11/7) lalu. Ali berujar, KPK menganut sistem koletif kolegial sehingga tidak bergantung pada satu figur pemimpin.  “Karena kepemimpinan di KPK kolektif kolegial, sehingga sejauh ini kegiatan dan program kerja KPK tetap berjalan normal,” ucap Ali.  Terkait pengganti Lili, lanjut Ali, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pada ayat 1 disebutkan  “Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan KPK, Presiden RI mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR RI”.  Selanjutnya, ayat 2 dinyatakan “Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR RI sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29” dan pada ayat 3 “Anggota pengganti Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan”.  Sebelumnya, Majelis Sidang Etik memutuskan sidang dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Lili dinyatakan gugur setelah adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 71/P/2022 tentang pemberhentian Lili sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota/Pimpinan KPK. Dengan pengunduran diri Lili yang telah disetujui Presiden Jokowi, maka statusnya bukan lagi sebagai insan KPK.  Selain itu, KPK juga merujuk pada Pasal 37B ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan “Dewan Pengawas KPK bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK”.  Ketika sudah mundur sebagai pimpinan KPK, maka terperiksa Lili Pintauli Siregar bukan lagi menjadi subjek persidangan tersebut. KPK menilai jika dipaksakan tetap bersidang, justru melanggar ketentuan penegakan kode etik itu sendiri.

Jokowi Belum Bongkar Nama Pengganti Lili Pintauli di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Wakil-Ketua-KPK-Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kuantan Singingi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singing" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kuantan Singingi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar ini beredar di tengah pengusutan kasus dugaan pelanggaran etik terkait dugaan penerimaan tiket nonton MotoGP Mandalika terhadap Lili Pintauli Siregar.  Kabar pengunduran Lili ini diduga sudah beredar di internal KPK. Namun, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan belum tahu terkait informasi pengunduran Lili tersebut.  "Wah, aku belum tahu," kata Firli Bahuri kepada awak media.  Dalam kesempatan terpisah, Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho pun menampik jika Dewan Pengawas KPK menawarkan pengunduran diri kepada Lili Pintauli Siregar. Albertina menegaskan, sidang etik terhadap Lili baru akan digelar pada Selasa (5/7) mendatang.  Dugaan pelanggaran etik karena Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red. Selain itu, Lili juga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada 16 Maret-22 Maret 2022.  "Dari mana info ini? Tidak ada penawaran dari Dewas. Dewas akan sidang pada 5 Juli 2022," ucap Albertina kepada JawaPos.com, Jumat (1/7).  Senada juga disampaikan Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. Dia mengutarakan, pihaknya akan melakukan sidang etik terhadap Lili pada Selasa (5/7) mendatang.  "Sidang etik bagi LPS dijadwalkan pada 5 Juli 2022," tegas Syamsuddin.  Terpisah, staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menyatakan, pihaknya belum mengetahui adanya surat pengunduran diri dari Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. "Lagi aku cek ya," pungkas Faldo.  Sementara itu, JawaPos.com sudah berusaha mengonfirmasi kepada Lili Pintauli Siregar. Namun, nomor telepon Lili tidak bisa dihubungi.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dikabarkan Mundur, Begini Respons Firli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-polisi-seret-aktor-intelektual-teror-bom-ke-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang" width="100%">
<figcaption>aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti komposisi majelis sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana tak menginginkan adanya konflik kepentingan.  Sebab, salah satu anggota Dewan Pengawas ada yang pernah menjadi Panitia Seleksi Pimpinan KPK. Salah satu Anggota Dewas KPK yang pernah menjadi panitia seleksi pimpinan KPK yakni, Indriyanto Seno Adji.  "Jika kemudian ia ditunjuk menjadi majelis, bukan tidak mungkin sikap yang bersangkutan akan subjektif guna mempertahankan pilihannya terdahulu," kata aktivis ICW Kurnia Ramadhanadalam keterangannya, Kamis (30/6).  Menurut Kurnia, jika Lili Pintauli Siregar terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka ICW meminta kepada Dewan Pengawas agar tidak ragu menjatuhkan sanksi berat berupa permintaan pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK (Pasal 10 ayat (4) huruf b Peraturan Dewas KPK Nomor 2/2020. Hal ini bukan tanpa alasah.  Pertama, perbuatan yang diduga dilakukan oleh Lili Pintauli tidak sekadar melanggar etik, melainkan termasuk ranah pidana, yakni gratifikasi. Kedua, ini merupakan bentuk pengulangan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili.  "Oleh karena itu, atas argumentasi tersebut, sudah sewajarnya Dewan Pengawas berani untuk meminta saudari Lili segera hengkang dari KPK," tegas Kurnia.  Kurnia memandang, jika persidangan kode etik memutuskan Lili bersalah, maka lengkap sudah bukti konkret kehancuran KPK pada rezim Firli Bahuri. Bagaimana tidak, selain kinerja lembaga yang terbilang buruk selama tiga tahun terakhir, ternyata juga diikuti dengan rendahnya integritas para pimpinannya.  "Patut diingat, jika ditambah dengan dugaan kesalahan Lili, maka selama tiga tahun terakhir Pimpinan KPK periode 2019-2023 telah empat kali terbukti melanggar kode etik. Masing-masing dilakukan oleh Firli sebanyak dua kali dan Lili dua kali," pungkas Kurnia. Sebagaimana diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik karena menerima fasilitas mewah. Dugaan etik itu terkait Lili Pintauli menerima fasilitas nonton MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.  Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP sejak 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red. Selain itu, Lili juga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada 16 Maret sampai 22 Maret 2022.

Komposisi Majelis Etik Lili Pintauli Didesak Bebas Konflik Kepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Wakil-Ketua-KPK-Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima keterangan tertulis dari Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati terkait dugaan penerimaan tiket nonton MotoGP kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Keterangan tertulis dari Nicke dibutuhkan untuk melengkapi bukti dugaan penerimaan gratifikasi Lili Pintauli Siregar.  "Sampai saat ini sudah dianggap cukup, kecuali kalau ada perintah lain dari Dewas kepada tim," kata Anggota Dewas KPK, Albertina Ho dikonfirmasi, Rabu (8/6).  Anggota Dewas KPK berlatar belakang hakim ini mengatakan, pihaknya segera menyimpulkan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Karena itu, nasib Lili segera ditentukan dalam waktu dekat.  "Tim akan membuat laporan hasil klarifikasi yang akan disampaikan kepada Dewas, dan Dewas dalam pemeriksaan pendahuluan yang menentukan akan dilanjutkan kesidang etik atau tidak," pungkas Albertina.  Sebagaimana diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik karena menerima fasilitas mewah. Dugaan etik itu terkait Lili Pintauli menerima fasilitas nonton MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.  Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP sejak 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red. Selain itu, Lili juga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada 16 Maret sampai 22 Maret 2022.

Dewas KPK Segera Tentukan Nasib Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lili pintauli

Berita Terkini