<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/tanah-bergerak-311313335.jpg" alt="Satu unit ekskavator jadi korban tanah bergerak (likuifaksi) di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Satu unit ekskavator jadi korban tanah bergerak (likuifaksi) di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) memantau kondisi tanah bergerak di Desa Tobadak 7 Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah. Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulbar, Rachmad, meninjau tanah bergerak di Mamuju Tengah, Senin. Rachmad mengatakan, Pemprov Sulbar ingin mengetahui secara pasti mengenai penyebab terjadinya fenomena tanah bergerak di Desa Tobadak 7 tersebut. Menurut dia, Pemprov Sulbar akan mengambil langkah antisipasi jangan sampai kondisi fenomena tanah bergerak tersebut berbahaya bagi masyarakat sekitar. "Sesuai arahan penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, Dinas PUPR Sulbar bergerak ke lokasi untuk melihat situasi sebenarnya, jangan sampai berbahaya bagi masyarakat, atau dapat menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan lainnya," katanya, Senin (4/11). Ia mengatakan, bencana tersebut akan diantisipasi agar tidak menimbulkan korban jiwa jika fenomena tanah bergerak itu kembali terjadi. "Akan didiskusikan dan diambil langkah penanganan secepatnya ketika pemantauan selesai dilaksanakan, intinya akan dicegah agar tidak ada korban jiwa dalam bencana ini," katanya. Sebelumnya fenomena tanah bergerak di Desa Tobadak 7 terjadi pada Ahad (3/11), bencana tersebut mengakibatkan jalan desa penghubung di Desa Tobadak 7 menjadi amblas. Selain itu mengakibatkan satu unit mobil eskavator yang ada dilokasi tersebut tertimbun ke dalam tanah dan belum berhasil dievakuasi.

Ia mengatakan, bencana tersebut akan diantisipasi agar tidak menimbulkan korban jiwa jika fenomena tanah bergerak itu kembali terjadi.

Tanah Bergerak di Mamuju Tengah Telan Ekskavator, Pemprov Sulbar akan Ambil Langkah Antisipasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/likuifaksi-tana-tidung.jpg" alt="TERTIMBUN: Lokasi longsor yang terjadi di wilayak kerja pertambangan PT Pipit Mutiara Jaya, Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, KTT. Dalam peristiwa ini enam unit alat berat tertimbun. (Radar Tarakan)" width="100%">
<figcaption>TERTIMBUN: Lokasi longsor yang terjadi di wilayak kerja pertambangan PT Pipit Mutiara Jaya, Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, KTT. Dalam peristiwa ini enam unit alat berat tertimbun. (Radar Tarakan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terjadinya tanah longsor di kawasan pertambangan PT Pipit Mutiara Jaya (IUP PMDN) Site Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara), paga Selasa (29/10) kemarin tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, sejumlah alat berat milik perusahaan bernilai miliaran rupiah tertimbun dalam kejadian tersebut.  Lokasi longsor berada tepat di Jalan Tambang dari Disposal menuju Pit 9 Utara. Dalam peristiwa itu, 6 unit alat berat yang tertimbun di antaranya 3 unit ekskavator, 1 unit buldoser, 1 unit articulated dump truck (ADT) dan 1 unit light vehicle (LV).  Menurut Staf Pengawas Keselamatan Pekerja PT Pipit Mutiara Jaya (PMJ) Romi Kurnia, longsor tersebut merupakan bencana yang memang tidak bisa diduga. Sebelum kejadian, dirinya melakukan perbincangan bersama rekan kerja. Jika tidak ada hujan selama sepekan dan datang hujan selama seharian, maka dapat mengakibatkan longsor.  "Jadi, kejadian yang sebenarnya tidak seperti pada video yang beredar, memang menurut analisa saya ketika tidak terjadi hujan selama seminggu dan hujan pun tiba selama seharian itu pasti akan terjadi longsor," katanya dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Jumat (1/11).  "Tapi kalau dalam video yang beredar itu seperti longsor dahsyat, padahal tidak seperti itu dan tidak sedalam yang ada di video. Kenapa begitu, karena pada saat pengambilan video tersebut itu posisi si perekam memang berada di bawah. Jadi, seakan-akan itu seperti tinggi," jelasnya.  Ia pun menjelaskan, kronologis kejadian sekitar pukul 08.00 WITA. Pihaknya sudah merencanakan memulai pekerjaan para pengawas sudah stand by dari berbagai penjuru, dan dari data engineering yang lama memang lokasi tersebut disposal atau pembuangan lumpur.  "Jadi, memang pada saat kejadian itu situasi pada bekerja. Ada yang di batu bara dan ada yang bagian air. Ketika mobil sedang berjalan di atas jalan yang dibuat, tiba-tiba jalan tersebut runtuh maka terjadilah bencana tersebut," ungkapnya.  Memang sebelumnya lokasi tersebut sudah pernah mengalami longsor namun tidak separah sekarang. Selama PT PMJ beroperasi, musibah ini dinilainya yang terparah. "Sebelumnya, longsor tersebut juga pernah terjadi tetapi tidak separah ini, ini longsor parah yang terjadi meski parah tapi tidak ada korban jiwa dalam musibah ini," katanya.  Ia mengakui, sempat turun hujan malam hari sekitar tiga jam. Menurut geologi tambang posisi tanah sedang kropos. "Tambang tanah memang kropos, karena memang dulu di situ lumpur dan lumpur tersebut sudah lama kami tutup menggunakan tanah keras," katanya.  "Kalau kerugian alat berat untuk ekskavator 1 unitnya itu sekitar Rp 2,4 miliar, 1 buldoser Rp 1,2 miliar, LV Rp 240 juta. Sedangkan yang lainya masih bisa diperbaiki, jadi total semua kerugian sekitar Rp 7 miliar. Tapi, semua itu masuk asuransi karena belinya kontan," katanya.  "Kami juga mengklarifikasi tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kejadian yang sebenarnya tidak terlalu besar," sambungnya lagi menegaskan.  Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tana Tidung, Didik Darmadi, ST membenarkan bahwa terjadi longsor di lokasi pertambangan PT Pipit Mutiara Jaya. Pada saat kejadian memang sedang berlangsung kegiatan pekerjaan seperti biasa dan terjadi musibah longsor yang menyebabkan beberapa unit alat berat terkubur.  "Ketika kami melakukan investigasi ke lokasi tambang, memang patahan tanahnya itu tanah galian atau OB (over burden). Jadi, setiap tambangkan pasti ada tanah galian. Nah memang struktur tanahnya memang rawa, jadi jalan tambang itulah yang longsor," kata Didik Darmadi.  Menurutnya, bukaan tanah tersebut memang luas dan minimal 10 hektare (ha). Tapi dari struktur tanah memang berbeda di area tersebut. "Memang bencana ini longsor dan kami juga masih melakukan investigasi lanjutan nanti," jelasnya singkat.

Longsor di Tana Tidung Kaltara Telan Alat Berat Senilai Rp 7 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Tenda-Pengungsi-Balaroa-5.jpg" alt="Bertahan Di Tenda : Sebanayk 251 Kepala Keluaraga korban, Gempa dan Liquifaksi kawsan Balaroa Palu bertahan di tenda di area perbukitan Balaroa 26/9/2019. Mereka menunggu pembangunan hunian tetap yang akan dibangun untuk korban Gempa Tsunami Palu oleh Pem" width="100%">
<figcaption>Bertahan Di Tenda : Sebanayk 251 Kepala Keluaraga korban, Gempa dan Liquifaksi kawsan Balaroa Palu bertahan di tenda di area perbukitan Balaroa 26/9/2019. Mereka menunggu pembangunan hunian tetap yang akan dibangun untuk korban Gempa Tsunami Palu oleh Pem</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (KL) meninjau pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban gempa dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Senin (7/10) kemarin. Lokasi huntap berada di Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.  Rencananya, sebanyak 831 unit huntap tipe 36 akan dibangun di atas lahan seluas 38,6 hektare bagi korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi pada 28 September 2018 silam.  Peninjauan dilanjutkan ke huntap Tondo, Perumahan Cinta Kasih yang dibangun oleh yayasan Buddha Tzu Chi di Tondo, Mantikulore, Kota Palu. Dalam kesempatan tersebut, JK meminta pembangunan huntap segera diselesaikan.  "Segera dirampungkan agar bisa dinikmati masyarakat yang menjadi korban bencana di Palu,"  ungkap JK dalam keterangan pers dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Selain meninjau huntap, didampingi Kepala BNPB Doni Monardoz, JK memimpin rapat koordinasi dampak gempa, tsunami, dan likuifaksi Palu-Petobo-Donggala.  Rapat koordinasi digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah bersama Menteri ATR BPN Sofyan Djalil, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Wali Kota Palu Hidayat, Komandan Korem 132/Tadulako Kolonel Inf Agus Sasmita dan Kapolda Sulawesi Tengah Brijen Lukman Wahyu Haryanto.

JK Minta Huntap untuk Korban Gempa Palu Segera Dirampungkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiap-malam-masih-terdengar-jeritan-diusulkan-bangun-memorial-park_m_.jpg" alt="Ilustrasi kondisi bergeseran tanah akibat likuifkasi setelah gempa bumi di Palu Pada September 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kondisi bergeseran tanah akibat likuifkasi setelah gempa bumi di Palu Pada September 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Di sela penyaluran donasi untuk korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, Radar Malang (Jawa Pos Group) berkeliling ke sejumlah titik bencana gempa bumi yang disertai tsunami pada September 2018. Salah satunya di Perum Petobo, Jalan Soeharto, Palu Selatan. Seperti apa kondisinya setelah tiga bulan pasca bencana? Abdul Muntholib Sejauh mata memandang, hanya hamparan bongkahan lumpur kering dan bekas bangunan yang hancur. Area seluas lebih dari 50 hektare itu bak kuburan terbesar. Terlihat banyak rumah tersisa hanya atapnya saja. Dan ternyata, rumah-rumah itu awalnya berada sekitar satu kilometer dari lokasi saat ini. Ya, rumah itu adalah salah satu dari lebih dari seribu korban lukuifaksi (tanah yang menggulung dan menyedot) di perumnas Petobo, Palu Selatan yg terjadi akhir September lalu. Lebih dari 3 ribu warga ikut tergulung tanah hingga terkubur hidup-hidup bersama rumah dan seluruh bangunannya. Di area seluas itu, terlihat tidak ada satu pun rumah yang aman. Semuanya hancur dan terkubur lumpur setinggi tiga meter. Salah satu saksi mata likuifaksi, Armin, 65 tahun, yang ditemui di lokasi menjelaskan, dia selamat dari gulungan tanah berlumpur saat itu karena cepat melompati tanah yang terbelah. Hanya yang dia sayangkan, Amrin gagal menyelematkan keponakan dan cucunya. Karena saat itu kondisinya semua panik, gelap sehingga dia tidak sempat mencari keluarganya itu. "Saya lihat sendiri rumah saya bergerak dan berjalan. Tapi saya memilih yg penting saya aman dulu sambil melompati tanah yang sudah pecah. Saya telat sedikit saja melompat, bisa saja jadi korban juga," kenang Armin sembari menunduk. Armin terlihat cukup berat saat akan melanjutkan cerita kelamnya itu. Apalagi dia masih merasa berdosa karena tidak bisa menyelamatkan anak dan cucunya. Namun dia mengaku tidak boleh bersedih terus. Dia harus bekerja sebagai petani lagi meski kini tinggal di pengungsian di bukit Petobo.&nbsp; "Harus saya jalani kenyataan ini. Mau gimana lagi," terang dia seperti dikutip Radar Malang (Jawa Pos Group). Selain di Petobo, lukuifaksi juga menelan lebih dari 2.000 korban jiwa di Perum Balaroa. Sekitar 700 jenazah berhasil dievakuasi. Sisanya terpendam di dalam tanah. Saksi mata likuifaksi di Perum Balaroa, Asfin, 70, menjelaskan dirinya sangat beruntung tidak jadi korban. Padahal rumahnya sekitar 15 meter saja dari lokasi likuifaksi. Saat itu, dia bersama anak dan cucunya sedang berada di depan rumah karena ada guncangan gempa. Betapa kagetnya ketika banyak orang berteriak minta tolong dari perumahan Balaroa. "Mereka teriak-teriak tidak karuan saat itu. Ada yang lari ke rumah saya juga minta bantuan, padahal saya sendiri juga panik menjaga keluarga," kenang pria Ketua RW 02 Kelurahan Balaroa, kecamatan Palu Barat ini. Asfin menjelaskan, saat itu dia memang tidak berani menolong para korban. Yang dia tahu, ada ratusan orang yang menyelamatkan diri di tengah lapangan. Nah, saat banyak orang itulah, tiba-tiba tanah lapang itu terbelah. Sehingga ada ratusan orang masuk dalam lubang menganga itu dan tergulung. Disusul kemudian, rumah rumah ikut tenggelam seperti tersedot ke dalam tanah. "Saya hanya bisa lihat, tapi tidak bisa bantu apa-apa," kata Asfin. Menurut dia, area perumahan itu dulunya memang semacam kubangan rawa-rawa. Lalu ditimbun tanah selama bertahun-tahun. Setelah terlihat rata, sejak 1990-an, mulai ada rumah hingga berkembang menjadi perumahan. Lokasinya tepat di samping bekas aliran sungai dari kaki gunung. Namun sungainya itu sudah tidak dialiri air lagi. "Bisa jadi karena bekas rawa itu sehingga di dalam tanah itu seperti area kosong dan berair," ungkap pria asli warga Balaroa tersebut. Yang membuat warga sekitar tak nyaman saat ini karena hampir tiap malam, warga masih mendengar jeritan-jeritan minta tolong. Terkadang suara anak kecil, suara perempuan. "Barangkali mereka minta kita doakan. Kami warga sini juga sudah menggelar tahlilan 40 hari lalu," tandas dia. Di lokasi tersebut, saat ini masih ada satu keluarga yang tidak mau pindah. Rumahnya ikut bergeser cukup jauh. Namun masih bisa ditempati.&nbsp; Saat kejadian, satu keluarga ini selamat karena sedang di luar rumah. Ke depan, Asfin dan warga Balaroa berharap Pemkot Palu menjadikan tempat tersebut jadi destinasi wisata berupa Memorial Park. Termasuk di Petobo. "Yang jelas area ini tidak bisa dijadikan rumah lagi, harus dijadikan lokasi khusus untuk mengenang tragedi tersebut oleh pemerintah," tandas Asfin.

Tiap Malam Masih Terdengar Jeritan, Diusulkan Bangun Memorial Park

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-hal-ini-jadi-penyebab-utama-bergesernya-tanah-di-kbb_m_.jpg" alt="Salah satu rumah warga di Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami retak-retak. LIPI memastikan apa yang terjadi di Bandung Barat, bukanlah likuifaksi." width="100%">
<figcaption>Salah satu rumah warga di Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami retak-retak. LIPI memastikan apa yang terjadi di Bandung Barat, bukanlah likuifaksi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pergerakan tanah yang terjadi di lahan pertanian dan pemukiman warga di Desa Puncaksari, Kabupaten Bandung Barat (KBB), telah merusak puluhan rumah. Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB ada 48 rumah warga mengalami kerusakan parah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD KBB, Dicky Maulana menerangkan merujuk data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), hasil kajian teknis di lapangan menunjukan gerakan tanah itu disebabkan tiga faktor. Yakni kemiringan lereng yang terjal, batuan penyusuan yang berupa batu lempung dan tata guna lahan berupa sawah. "Merekomendasikan adanya penutupan retakan di atas bukit dan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya pada saat musim penghujan," ungkapnya, Kamis (15/11) sebagaimana dilansir RMOL Jabar (Jawa Pos Grup). Dia menambahkan, dalam rekomendasi PVMBG juga disebutkan bahwa harus ada perubahan dari pertanian basah atau sawah, menjadi pertanian kering. "Mengubah lahan pertanian basah atau sawah yang di atas lereng menjadi pertanian kering seperti palawija dan menanami tanaman akar keras dibagian atas lereng," pungkasnya.

3 Hal Ini Jadi Penyebab Utama Bergesernya Tanah di KBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-kecil-potensi-lukifaksi-di-makassar-perlu-diwaspadai_m_.jpg" alt="epala Puslitbang Studi Kebencanaan Unhas Adi Maulana." width="100%">
<figcaption>epala Puslitbang Studi Kebencanaan Unhas Adi Maulana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Fenomena likuifaksi yang terjadi di Balaroa dan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) membuat sejumah daerah lain perlu waspada. Termasuk Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).  Koordinator Gempa Bumi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar Jamroni mengatakan, jenis bebatuan yang terdapat di dalam tanah dataran perkotaan Makassar sebenarnya cukup kuat dan padat.  "Itu sebenarnya cukup aman. Meskipun sebenarnya juga potensi itu ada untuk kita waspadai. Jadi berdasarkan penelitian yang saya baca dan analisa saya, jika terjadi likuifaksi di Makassar kedalamannya berkisar 0,2 hingga 1 meter," ujar Jamroni usai diskusi 'Potensi dan Mitigasi Geologi Sulawesi' di Makassar, Jumat (26/10).  Ketebalan sedimen tanah yang terdapat di kawasan kota Makassar berkisar antara 6 hingga 10 meter. Hasil itu diketahui setelah pihaknya melakukan penelitian terkait kondisi terdampak bencana melalui Conten Penetration Tes (CPT) dan Standard Penetration Test (SPT) di Makassar.  "Karena biasanya yang paling rawan terjadi liluifaksi itukan yang tanahnya banyak mengandung pasir, itu yang biasanya gampang dimasuki air. Untuk wilayah Makassar karena cukup kuat tapi potensi itu tetap ada," imbuhnya.  Likuifaksi lebih rawan  terjadi akibat lapisan tanah yang menerima respon guncangan gempa. Faktor lainnya adalah, respon sensitif dari ledakan-ledakan atau letupan-letupan eksternal yang terjadi di luar permukaan tanah.  "Tapi yang lebih banyak memang akibat gempa bumi. Bisa juga ledakan, bahkan bisa karena longsoran juga makanya tanah itu amblas dan responnya cepat diterima," jelasnya.  Biasanya kawasan rawan likuifaksi terjadi di perumahan-perumahan kawasan pesisir. Itu sebabnya mengapa kawasan pesisir lebih banyak mengandung unsur lapisan pasir ketimbang ketebalan tanah murni. Apa lagi jika kawasan itu merespon guncangan gempa di atas 5 SR. "Otomatis dampak likuifaksinya akan besar juga," sebutnya.  Terkait lokasi-lokasi mana saja yang berpotensi terjadi likuifaksi di Makassar, Jumroni belum bisa membeberkan lebih detail. Sebab, sejauh ini pihaknya masih melakukan observasi mendalam.  Terpisah Kepala Puslitbang Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin (Unhas) Adi Maulana mengatakan, diperlukan penelitian yang lebih detail tentang zonasi atau pemetaan wilayah-wilayah di kota Makassar yang rawan likuifaksi.  "Yang paling perlu diwaspadai di Makassar ini justru adalah penurunan tanah. Karena beberapa tempat di sini dieksploitasi dan eksplorasi penggunaan air tanahnya. Sehingga tanahnya itu akan semakin menurun," jelas dosen Geologi ini.  Penurunan karena faktor tergerusnya air tanah perlahan terjadi sekitar 1 sampai 2 cm per hari. Bahkan jika eksploitasi penggunaan air tanah tidak dikontrol, penurunan tanah bisa jadi akan semakin cepat.  "Kalau kondisi itu tidak diindahkan, bisa jadi beberapa tahun kedepan, semakin lama akan semakin terendam. Bisa saja permukaan air laut itu sampai di pusat-pusat kota," terangnya.  Agar penggunaan air tanah bisa dikendalikan, pemerintah diharapkan turut berperan dalam menyosialisasikan ke masyarakat. Sekaligus mencari solusi agar upaya pencegahan bencana berjalan maksimal.

Meski Kecil, Potensi Lukifaksi di Makassar Perlu Diwaspadai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sepuluh-kecamatan-bandung-berpotensi-likufaksi-warga-perlu-waspada_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Potensi likufaksi di 10 kecamatan di Bandung." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Potensi likufaksi di 10 kecamatan di Bandung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bencana alam tengah melanda di beberapa wilayah Indonesia seperti di Lombok, Sulawesi Tengah, dan terbaru Jawa Timur. Hal ini harus menjadi atensi pemerintah dan masyarakat untuk siap dalam mengantisipasi bencana alam tersebut. Begitupun Kota Bandung, Jawa Barat, yang sedang ramai disebut sebagai kota yang berpotensi gempa. Kepala Subbidang 1 PIPW pada Bappelitbang Kota Bandung Andry Heru Santoso menyebut, Bandung memiliki potensi fenomena likufaksi di beberapa kecamatan. Namun bukan untuk membuat gaduh atau khawatir, melainkan sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat Bandung. Disebutkan ada sepuluh kecamatan di Kota Bandung yang berpotensi mengalamai likuifaksi atau pencairan tanah. Itu merupakan hasil dari sebuah riset dari ITB. Fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan. Yakni misalnya berdampak karena getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak. Sehingga tanah yang padat berubah wujud menjadi cairan atau air berat. "Sebagian besar di Bandung Selatan, juga sedikit di Timur. Yakni Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar, Regol, Lengkong, Bandung Kidul, Antapani, dan Kiara Condong," kata Andry di Taman Sejarah, Bandung, Kamis (11/10). Namun menurutnya, penelitian tersebut perlu diperbaharui untuk bisa dipastikan kembali. Dalam hal ini, yang perlu lebih intensif dilakukan adalah upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengedukasi tentang potensi bencana alam dan cara menyelamatkan diri. Karena sebenarnya fenomena itu terjadi salah satunya karena perkembangan Kota Bandung yang cukup pesat dan pembangunan yang rata-rata vertikal (ke atas). Faktor lainnya yakni banyaknya kawasan padat penduduk. Guna meminimalisasi hal buruk ketika terjadi gempa atau bencana alam, maka perlu dilakukan simulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan gedung-gedung seperti mal, perkantoran, hotel, dan lainnya harus memiliki jalur evakuasi. "Artinya jalur evakuasi atau ruang evakuasi itu mungkin perlu dan segera dilakukan upaya-upaya penyediaan. Apabila terjadi bencana itu bisa diminimalisasi," jelasnya. Kemudian juga bisa lihat, sekarang itu potensi pengambilan air bawah tanah, khususnya di permukiman atau kawasan perumahan itu cukup tinggi. Hal ini terjadi karena memang PDAM tidak mampu lagi menyediakan sambungan air baru. Artinya alternatif yang paling murah hanya dari pengambilan air bawah tanah. Sehingga, lanjutnya ini menyebabkan di kawasan tersebut air tanah semakin menipis. Sedangkan recharge atau pengisian ulang itu butuh waktu yang cukup lama. "Ini sudah beberapa terjadi di kawasan-kawasan yang memang banyak terjadi di kawasan industri tekstil, garmen, kompleks (terjadi penurunan tanah). Juga karena fenomena kawasan perumahan baru semakin mempercepat terjadinya penurunan permukaan tanah, bahkan tadi, likufaksi," ujarnya. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) pada Bappelitbang Kota Bandung, Tammy Lasmini mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik. "Informasi ini bukan untuk panik, tapi kami melihat potensinya di situ, terjadinya belum tahu," ucap Tammy. Maka Pemkot Bandung akan bersinergi dengan keamanan yakni Polri dan TNI. Karena dari Kepolisian dan TNI harus mengetahui serta ikut mengedukasi dan mengajak untuk bersama-sama menghadapi bencana alam. "Maka secara teknis kita perkuat. Jangan panik tapi kita harus siap hadapi bencana itu," pungkasnya.

Sepuluh Kecamatan Bandung Berpotensi Likuifaksi, Warga Perlu Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penjelasan-act-soal-fenomena-likuifaksi-yang-melanda-sulteng_m_.jpg" alt="Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang juga terkena likuifaksi setelah gempa 7,4 SR yang mengguncang sejumlah daerah di Sulteng." width="100%">
<figcaption>Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang juga terkena likuifaksi setelah gempa 7,4 SR yang mengguncang sejumlah daerah di Sulteng.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di balik bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng), terdapat fenomena alam yang menimbulkan korban tidak sedikit. Fenomena itu disebut likuifaksi. Berdasar data Aksi Cepat Tanggap (ACT), likuifaksi sudah beberapa kali terjadi di Sulteng. Dengan begitu seringnya, masyarakat setempat menyebut fenomena itu dengan istilah naledo. Menurut Direktur Disaster Manajemen Institute of Indonesia (DMII) ACT Wahyu Novian, fenomena likuifaksi itu bisa terjadi lagi di lokasi yang sama jika gempa kembali terjadi. Likuifaksi bisa menyebabkan bangunan ambles seperti terisap tanah atau roboh. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/08/10/2018/sesuai-sop-pencarian-korban-gempa-sulteng-tidak-dilanjutkan" target="_blank">Likuifaksi</a> itu sifatnya tidak menghancurkan bangunan tetapi lebih merusak fondasi bangunan. Kondisi itu membuat bangunan menjadi miring hingga roboh. "Saat ini belum ada teknologi yang mampu mengatasi likuifaksi," ujar Wahyu Novian dalam keterangan pers yang diterima JawaPos.com, Selasa (9/10). Wahyu menyebut, hingga saat ini diperkirakan ada 5 ribu orang yang masih tertimbun akibat <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/08/10/2018/saatnya-memikirkan-sekolah-anak-anak-korban-gempa-tsunami-sulteng" target="_blank">likuifaksi</a> di Petobo dan Balaroa. Mereka hampir dapat dipastikan sudah tidak bernyawa lagi. Sementara itu, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/10/2018/gara-gara-rp-17-juta-direktur-rsud-terpaksa-minta-maaf-ke-pengungsi" target="_blank">likuifaksi</a> atau berubahnya tanah jadi lumpur sehingga menelan bangunan di atasnya terjadi di tujuh lokasi. Yakninya di Petobo dan Balaroa (Kota Palu), Mpano, Sidera, Jono Oge, Lolu, dan Biromaru (Sigi). Kondisi terparah terdapat di Perumnas Balaroa, Palu Barat. Lokasi itu berjarak 2,6 Km dari jalur sesar Palu-Koro. Akibat likuifaksi itu sebanyak 1.747 rumah mengalami rusak. Kondisi serupa juga terdapat di Kelurahan Petobo Palu Selatan yang berjarak 1 Km dari Sesar Palu-Koro. Di sana terdapat 744 rumah rusak. Arkeolog yang juga Wakil Kepala Museum Sulawesi Tengah Iksam mengatakan, daerah yang dilanda likuifaksi ini sebenarnya relatif baru dihuni. "Daerah Binomaru dan Petobo itu waktu saya kecil masih rawa-rawa karena itu bekas endapan sungai purba namun belakangan kemudian diuruk dan ditempati banyak rumah," kata Iksam. Di pihak lain, sebagaimana BNPB bersama Basarnas hanya melaksanakan proses pencarian dan evakuasi korban gempa Sulteng sampai pada Kamis (11/10). Setelah itu proses pencarian tidak dilanjutkan lagi. Kepala BNPB Willem Rampangilei penghentian pencarian setelah masa tanggap darurat itu merupakan sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan SAR Nasional (Basarnas). Diketahui menurut SOP Basarnas pencarian korban hanya berlangsung tujuh hari. Sementara hingga Senin (8/10), proses pencarian telah berlangsung 10 hari sejak terjadinya gempa pada Jumat (28/9). "Kalau tanggal 11 berarti sudah 14 hari,&rdquo; ujar Willem Rampangilei di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Senin (8/10). Willem membeberkan beberapa pertimbangan lainnnya dalam penghentian korban gempa di Sulteng. Di antaranya, pada rentang waktu 14 hari, kondisi korban sudah dipastikan meninggal dunia. Jika dapat diselamatkan, kondisinya sudah tidak utuh. "Jenazah itu sudah sulit diidentifikasi, sudah rusak,&rdquo; sebutnya. Tidak hanya itu, faktor lainnya penghentian pencarian korban setelah hari ke-14 yakni kondisi jenazah sudah terkubur lama. Parahnya lagi jenazah itu dipastikan telah menularkan penyakit. &ldquo;Kondisi itu akan membahayakan orang yang hidup," tegas purnawirawan perwira tinggi TNI AL itu.

Penjelasan ACT soal Fenomena Likuifaksi Yang Melanda Sulteng

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#likuifaksi

Berita Terkini