<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/minyak-dunia-930610682.jpg" alt="Ilustrasi tambang minyak mentah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tambang minyak mentah.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan lifting minyak bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 berada di kisaran 600.000 - 610.000 barel per hari (bph). Sedangkan untuk lifting gas bumi ditargetkan mencapai 5.338 hingga 5.695 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) atau setara 953.000 - 1.017.000 barel oil per day equivalent (boepd). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama dengan BPH Migas dan Pertamina, di Komplek Senayan, Jakarta, Senin (30/6). "Adapun untuk target tahun 2026 adalah, mungkin nanti bareng-bareng kita lakukan pembahasan terkait dengan hal ini, antara 600.000 sampai dengan 610.000 barrel oil per day untuk lifting minyak bumi," kata Tri Winarno. "Dan antara 5.338 - 5.695 MMSCDF atau setara 953.000 - 1.017.000 barel oil per day equivalent (boepd)," tambahnya. Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa untuk mencapai target ini tentunya pemerintah akan menerapkan sejumlah strategi dalam peningkatan produksi migas dalam negeri. Diantaranya, dengan melakukan optimalisasi lapangan produksi, re-aktivasi sumur dan lapangan idle baik yang akan dikerjakan sendiri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). "Maupun yang bekerja sama dengan mitra yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM atau Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 serta eksplorasi migas," beber Tri. Untuk diketahui, pada APBN 2025, pemerintah menetapkan lifting migas sebesar 1,61 juta barel per hari. Adapun rinciannya, sebesar 605.000 barel minyak per hari dan lifting gas bumi ditetapkan sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari. Di sisi lain, dalam pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/5). Di dalamnya, menyebutkan bahwa minyak mentah Indonesia akan berada pada kisaran antara 60 hingga 80 dolar per barel. Lifting minyak di 600.000 hingga 605.000 barel per hari dan lifting gas pada 953.000 hingga 1.017.000 barel setara minyak per hari.

Kementerian ESDM menargetkan lifting minyak dan gas bumi 2026 mencapai 610.000 barel per hari, simak strategi pemerintah!

Kementerian ESDM Targetkan Lifting Minyak 610.000 Barel Per Hari dan Lifting Gas 5.695 MMSCFD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/e2s-gas-3495356447.jpg" alt="Diskusi Strategi Penguatan Sektor Gas Bumi Indonesia yang digelar Energy Editor Society (E2S), di Jakarta, Jumat (16/5). (dok. E2S)" width="100%">
<figcaption>Diskusi Strategi Penguatan Sektor Gas Bumi Indonesia yang digelar Energy Editor Society (E2S), di Jakarta, Jumat (16/5). (dok. E2S)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Konsumsi gas bumi hampir dipastikan terus meningkat seiring dengan strategi transisi energi yang diusung pemerintah. Apalagi temuan cadangan migas dalam beberapa tahun terakhir didominasi gas. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga sudah menetapkan swasembada sektor energi melalui hilirisasi gas. Namun demikian di sisi lain ada kesenjangan cukup besar antara lokasi atau sumber pasokan dengan lokasi permintaan (demand). Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan opsi berbagai metode penyaluran atau supply, baik gas pipa maupun dengan beyond pipeline misalnya, seperti LNG. Vice President &nbsp;Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Ufo Budiarius Anwar mengungkapkan, dalam beberapa tahun ke belakang temuan gas cukup besar. Diprediksi juga terjadi pada tahun-tahun mendatang. Hanya saja tantangannya adalah temuan tersebut berada di wilayah timur Indonesia, sementara demand terpusat di Indonesia bagian barat.&nbsp;"Kita banyak temuan cadangan gas, tapi daerah timur Indonesia. Jadi, bagaimana bawa cadangan gas menjadi produksi dan dikirim ke end user yang ada di Jawa dan Sumatera?" kata Ufo dalam sesi diskusi Strategi Penguatan Sektor Gas Bumi Indonesia yang digelar Energy Editor Society (E2S), di Jakarta, Jumat (16/5). Berdasarkan data SKK Migas pada 2024 rata-rata penyaluran gas bumi mencapai 5.613,43 BBTUD dengan persentase pemanfaatan gas bumi sektar 60 persen lebih diperuntukkan kebutuhan domestik. Untuk industri 26,24 persen, kemudian pupuk dan kelistrikan masing-masing 12,3 persen dan 12,51 persen. Sisanya ada untuk LNG domestik 12,39 persen, untuk lifting minyak 3,73 persen, untuk LPG 1,37 persen, BBG dan jaringan gas masing-masing sebesar 0,13 persen dan 0,22 persen.&nbsp;Sementara untuk ekspor persentasenya hanya 24,17 persen untuk ekspor LNG serta ekspor gas pipa yang diekspor ke Singapura 6,95 persen. Ufo menuturkan dengan kondisi banyaknya gas yang dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik maka dipastikan bahwa gas merupakan lokomotif penggerak ekonomi energi di Indonesia. Untuk itu, perlu ada dorongan serius untuk bisa mengakomodir peningkatan permintaan gas dalam negeri.&nbsp; Data SKK Migas menunjukkan bahwa kebutuhan (total demand) gas nasional akan mengalami tren peningkatan moderat dari tahun 2025 sebesar 5.613 MMSCFD hingga mencapai 6.229 MMSCFD pada tahun 2033 dan 5.751 MMSCFD pada 2035. Selama periode 2025 hingga 2035, struktur kebutuhan gas bumi nasional menunjukkan pola yang relatif sama. Sektor kelistrikan, pupuk, dan industri manufaktur akan tetap menjadi pengguna utama, yang memerlukan jaminan pasokan berkelanjutan. Meskipun pasokan gas secara kumulatif masih berada dalam kondisi surplus, ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan di berbagai wilayah telah menunjukkan kecenderungan yang semakin lebar.&nbsp;Untuk tahun ini saja masalah pasokan gas cukup dirasakan. Pemerintah memutuskan untuk melalukan swap gas pipa yang diekspor ke Singapura menjadi LNG. Ini membuat kebutuhan gas sampai Juni tahun ini sudah tercukupi.&nbsp;Pemerintah melakukan Swap Gas mencapai 25 BBTUD dari Natuna untuk kebutuhan domestik, khususnya wilayah Batam. Strategi ini efektif rencana dimulai pada 1 Juni 2025. Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina Hulu Energi (PHE), Rachmat Hidajat mengakui, dengan adanya temuan gas di wilayah timur Indonesia membuat Pertamina sangat berharap kolaborasi dan keterlibatan pemerintah untuk bisa memastikan ketersediaan pasar konsumen gas.&nbsp; "Harapan ke depan inventory kita banyak, tapi stranded field dan marjinal. Belum bisa optimasi semua. Butuh kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Karena bagaimana caranya agar market mudah akses ke kita. Misalnya, negara chip in infrastruktur ini akan unlock inventory," ungkap Rachmat. Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa infrastuktur dasar memang harus disiapkan pemerintah. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai, maka akan ada peningkatan biaya yang ujungnya akan berdampak pada harga gas. Keterlibatan pemerintah, kata Sugeng, jadi kunci untuk bisa menguatkan sektor gas bumi Indonesia. Dia mencontohkan pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) yang akhirnya diambil alih oleh negara setelah gagal dibangun oleh Rekind dan Bakrie Grup. "Nanti dari ujung Aceh sampai Jawa Timur pipa tersambung Jawa dan Sumatera. Jadi, kaya Arun akan menjadi receiving terminal storage baru alirkannya melalui pipa dan itu bisa murah," kata Sugeng.&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menuturkan, salah satu kunci untuk bisa meredam potensi kekurangan pasokan gas di beberapa wilayah adalah, pemerintah harus terus menggenjot upaya integrasi maupun penyediaan infrastruktur gas.&nbsp;Menurut Komaidi dari berbagai data sekitar 80 persen cadangan gas berada di Indonesia timur, konsumen di bagian barat.&nbsp; "Kalau bangun pipa investor tanya berapa lama cadangan lewat. Kalau 5-10 tahun bangun pipa kemudian kalau balik modal 15 tahun, nggak akan dipilih. Kemudian opsi paling logis mengubah jadi LNG dengan skala kecil, lebih mahal. Sementara konsumen barat sudah terbiasa dengan harga gas murah ini yang perlu diluruskan," jelas Komaidi. Salah satu tools yang bisa dimanfaatkan adalah keterlibatan badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta yang memiliki modal kuat untuk bisa mendorong pemanfaatan gas domestik.&nbsp;"Badan usaha ini berperan penting dan utama serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyiapan infrastuktur gas bumi dalam mendukung hilirisasi gas bumi," kata Komaidi

Ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan di berbagai wilayah telah menunjukkan kecenderungan yang semakin lebar.

Gas Surplus, tapi Kesenjangan Supply-Demand Melebar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/bahlil-prabowo-erick-547763947.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Sumedang, Senin (20/1). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Sumedang, Senin (20/1). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, dirinya berencana meminta seluruh konsesi gas yang ada di Tanah Air untuk memprioritaskan kebutuhan domestik, khususnya untuk pemenuhan energi dan bahan baku hilirisasi. "Dalam perencanaan kami ke depan, seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri khususnya energi dan bahan baku hilirisasi," kata Bahlil di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1). Bahlil menyampaikan, pihaknya memproyeksikan kebutuhan gas nasional akan terus mengalami kenaikan di setiap regional, mencapai 2.659&nbsp;billion british thermal unit per day&nbsp;(BBTUD) pada 2034. Sementara pada tahun 2025 hingga tahun 2030, kebutuhan gas nasional untuk mencukupi energi bersih mencapai 1.471 BBTUD. Lebih lanjut, ia mengakui kebijakan untuk memprioritaskan gas untuk kebutuhan domestik dan hilirisasi kurang disukai oleh negara lain. Namun hal tersebut tetap dilakukan guna mewujudkan swasembada energi seperti yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. "Saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu, karena sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujarnya. Bahlil mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan ekspor gas ke luar negeri hingga kebutuhan domestik secara menyeluruh terpenuhi. "Atas saran Bapak Presiden kami belum mengizinkan untuk ekspor. Tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, kita akan melakukan ekspor," katanya. Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) mencatat rekor terbaru produksi gas nasional yang mencapai 7.399 juta kaki kubik per hari (Million Million Standard Cubic Feet per Day/ MMSCFD) yang dicapai pada 4 September 2024. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro menyampaikan keberhasilan tersebut tidak lepas dari telah beroperasinya secara penuh Tangguh Liquefied Natural Gas (LNG) tiga train dengan produksi LNG rata-rata sebesar 2,1 miliar kaki kubik per hari dari tiga kilang pencairannya.

"Saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu, karena sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dagri".

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tegaskan RI Tak akan Ekspor Gas sampai Kebutuhan Dalam Negeri Tercukupi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/tangguh-train-3-1629018314.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kilang LNG Tangguh Train 3 di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada hari ini, Jumat (24/11)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kilang LNG Tangguh Train 3 di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada hari ini, Jumat (24/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) mencatat rekor terbaru produksi gas nasional yang mencapai 7.399 juta kaki kubik per hari (Million&nbsp;Million Standard Cubic Feet per Day/ MMSCFD) yang dicapai pada 4 September 2024. <div>Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro menyampaikan keberhasilan tersebut tidak lepas dari telah beroperasinya secara penuh Tangguh Liquefied Natural Gas (LNG) tiga train dengan produksi LNG rata-rata sebesar 2,1 miliar kaki kubik per hari dari tiga kilang pencairannya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Sejak April 2024, Tangguh LNG telah beroperasi penuh dengan tiga train. Mulai saat itu produksi tiap bulannya terus meningkat dan berhasil mencatatkan rekor produksi tertingginya yang di capai pada tanggal 31 Agustus lalu dan kini telah berhasil memproduksi LNG sebanyak 1.300 m3/jam dan bahkan mencapai 106 persen dari kapasitasnya," kata&nbsp;dia di Jakarta, kemarin.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dirinya mengatakan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) badan pelaksana yang mampu mengoperasikan Tangguh LNG secara optimal, serta pada akhirnya memberikan dampak positif berupa penambahan produksi gas nasional.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hudi menyampaikan, fasilitas pengembangan gas terpadu Tangguh LNG menjadi kunci dari keberhasilan pencapaian target produksi, mengingat Tangguh merupakan kontributor produksi gas nomor satu dan menyumbang sekitar sepertiga produksi gas secara nasional.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia menjelaskan bahwa kontribusi Tangguh LNG mencapai lebih dari 2,5 kali lipat kontribusi KKKS lain yang berada di bawahnya. Sehingga pihaknya memastikan akan terus menjaga operasional Tangguh LNG dengan baik sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga pasokan energi sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Lebih lanjut, dirinya meyakini bahwa target produksi gas 12 (Billion Standard Cubic Feet per Day/BSCFD) di tahun 2030 bisa direalisasikan, mengingat temuan migas saat ini didominasi oleh penemuan gas, serta adanya upaya akselerasi yang terus dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS supaya setiap penemuan gas bisa segera diproduksi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Saat ini dan ke depannya proyek hulu migas didominasi proyek gas. Tahun 2024 saja dari target 15 proyek yang&nbsp;onstream, sebanyak 10 di antaranya adalah proyek gas. Oleh karena itu, kami yakin target produksi gas sebanyak 12 BSCFD di tahun 2030 bisa direalisasikan," ujar dia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu, Hudi mengatakan, saat ini tren produksi gas terus meningkat. Pemerintah telah menyetujui POD North Hub Development Project Selat Makassar yang diharapkan mulai berproduksi di tahun 2028, dengan puncak produksinya mencapai 1.000 MMSCFD.</div>

Pemerintah telah menyetujui POD North Hub Development Project Selat Makassar yang diharapkan mulai berproduksi 2028.

SKK Migas Catat Rekor Produksi Gas, POD North Hub Development Project Selat Makassar Ditargetkan Beroperasi 2028

Lifting Gas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lifting Gas

Berita Terkini

Kementerian ESDM Targetkan Lifting Minyak 610.000 Barel Per Hari dan Lifting Gas 5.695 MMSCFD

Gas Surplus, tapi Kesenjangan Supply-Demand Melebar

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tegaskan RI Tak akan Ekspor Gas sampai Kebutuhan Dalam Negeri Tercukupi

SKK Migas Catat Rekor Produksi Gas, POD North Hub Development Project Selat Makassar Ditargetkan Beroperasi 2028

Download Aplikasi JawaPos.com