<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menhub-Budi-Karya-Sumadi-Dery-Ridwansah-4-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, warga yang melakukan perjalanan darat luar kota harus bisa menunjukan kartu vaksin dan surat tes antigen negatif Covid-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru 2022.  Hal ini dikatakan Budi, setelah pemerintah akan menerapkan Pembatasan Pembelakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2022.  "Persyaratan pelaku perjalanan harus menunjukkan vaksin satu dosis, dua dosis. Tidak lain untuk memastikan bahwa pergerakan mereka-mereka yang sudah divaksin dua kali, negatif antigen, dan melakukan PeduliLindungi," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (1/12).  Selain itu, pelaku perjalanan darat juga perlu membawa surat keterangan dari RT dan RW. Nantinya pelaku perjalanan darat juga akan ditempeli stiker oleh pihak kepolisian.  "Serta mendapat surat keterangan dari RT RW dan PPKM ini konsep dari Bapak Kapolri dan akan dibuat stiker. Jadi mereka yang akan pergi ada stiker bahwa dia sudah mendapatkan vaksinasi dan melakukan antigen. Itu akan kita buat di beberapa tempat di jalan tol maupun non-tol," katanya.  Budi menuturkan, pemeriksaan dokumen tersebut nantinya akan dibantu oleh TNI dan Polri. Pemeriksaan itu dilakukan secara acak pada titik-titik tertentu.  "Random check dokumen persyaratan akan dilakukan di rest area, terminal, pelabuhan penyeberangan, pos kordinasi, lintas batas provinsi lintas batas kabupaten dan kota," ungkapnya.  Diketahui, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah RI memutuskan menetapkan seluruh wilayah di Indonesia berstatus PPKM Level 3 saat momen libur Natal dan Tahun Baru.  Menurut Muhadjir kebijakan ini untuk mengantisipasi gelombang ketiga lonjakan kasus positif Covid-19. Kebijakan ini akan berlangsung mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.  Keputusan itu dikeluarkan guna memperketat pergerakan masyarakat dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia, baik yang saat ini berstatus PPKM Level 1 dan 2 juga akan menerapkan aturan PPKM Level 3

Pelaku Perjalanan Darat di Masa Nataru akan Ditempeli Stiker Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-14-at-08.20.19.jpeg" alt="Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito - (Dok Satgas Covid-19)" width="100%">
<figcaption>Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito - (Dok Satgas Covid-19)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam waktu dekat, masyarakat di Indonesia perlu menyadari bahwa potensi penularan kasus Covid-19 dapat terjadi. Padahal, saat ini kondisi pandemi Covid19 di Indonesia dapat terkendali berkat upaya keras yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat.  Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyandingkan pencapaian kondisi di Indonesia dengan sejumlah negara lain yang berhasil mengendalikan kasus. Setidaknya terdapat 5 negara termasuk Indonesia yang berhasil menurunkan kasus dengan signifikan dan dapat mempertahankannya dalam jangka waktu lama.  "Pencapaian Indonesia dapat dikatakan mampu bersaing dengan negara-negara ini," kata Wiku dalam keterangannya, Jumat (26/11).  Sejumlah negara-negara dimaksud di antaranya India, Filipina, Iran, Jepang dan Indonesia. Seperti di India, kasus turun hingga 97 persen dari puncak dan bertahan selama 201 hari. Jumlah kasus mingguan kini 69.165 kasus, lebih rendah dibanding jumlah terendah sebelum lonjakan yaitu 78.395 kasus.  Lalu, Filipina berhasil menekan kasus hingga 94,3 persen dari puncak lonjakan dan penurunan bertahan 71 hari. Jumlah kasus mingguan saat ini, sebesar 8.342 kasus. Lebih rendah dibanding titik terendah sebelum puncak sebesar 34.284.  Selanjutnya di Iran, penurunan kasus sebesar 87 persen dari puncak yang bertahan selama 100 hari terakhir. Saat ini kasus mingguan 36.367 kasus, lebih rendah dari jumlah terendah sebelum lonjakan yaitu sebesar 55.271 kasus.  Di Jepang, kasus turun 99,5 persen dari puncak kasus dan bertahan selama 157 hari. Penurunan ini berhasil ditekan dengan sangat signifikan, dimana titik kasus mingguan terendah sebelum lonjakan adalah 9.986 kasus, sedangkan saat ini hanya sebesar 890.  Sementara pencapaian Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara ini. Indonesia menurunkan kasus hingga 99,3 persen dari puncak lonjakan, mirip dengan Jepang, dan berhasil dipertahankan selama 130 hari, lebih lama dari Iran dan Filipina. Jumlah kasus Indonesia ini jauh lebih sedikit jika disandingkan dengan jumlah penduduk.  Bahkan dimana Iran dan Filipina yang penduduknya lebih sedikit dari Indonesia, masih memiliki jumlah kasus yang lebih besar. "Saat ini kasus mingguan di Indonesia adalah sebesar 2.564, jauh lebih sedikit dibandingkan titik terendah sebelum lonjakan yaitu 26.126 kasus," jelas Wiku.  Melihat perbandingan tersebut, Wiku menekankan bahwa terdapat pembelajaran yang dapat dipetik. Diantaranya, Pertama, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaiman diterapkan pada 4 negara lainnya.  Meskipun detail aturannya berbeda-beda. Belajar dari India, pembatasan aktivitas konsisten dilakukan meskipun kasus sudah turun. Pembatasan bahkan saat perayaan keagamaan, dengan membatasi interaksi sosial dalam lingkup satu rumah saja. Belajar dari Filipina, pembatasan kegiatan masyarakat perlu dilakukan segera begitu kasus menunjukkan kenaikan.  Kedua, peningkatan cakupan vaksinasi dosis lengkap juga dilakukan oleh keempat negara tersebut. Capaian vaksinasi dosis lengkap di Jepang bahkan sudah berhasil mencapai 70 persen dari populasi, Iran mencapai 50 perssn populasi. Di Filipina, cakupan vaksinasinya juga baru mencapai 39 persen, namun dengan kebijakan lockdown yang diterapkan selama kurang lebih 20 bulan maka kasus covid-19 dapat ditekan dan bertahan dalam waktu lama.  Di India terdapat keunikan upaya vaksinasi yang dilakukan secara door to door meskipun cakupan vaksinasi dosis lengkapnya baru mencapai 30 persen. "Namun penurunan kasus bertahan salah satunya karena pada saat lonjakan kasus kemarin 70 persen masyarakatnya telah terinfeksi Covid-19 sehingga telah terbentuk kekebalan alami," imbuh Wiku.  Ketiga, penerapan disiplin protokol kesehatan. Kebijakan ini diberlakukan pada keempat negara, terutama penggunaan masker. Seperti di Filipina, penerapan protokol kesehatan disertai dengan sanksi da pengawasannya oleh tentara dan polisi.  Keempat, upaya testing dan tracing yang juga terus dimasifkan. Di India, kebijakan testing masif diterapkan termasuk pada orang yang tidak bergejala.  Dari pembelajaran di atas, penting bagi Indonesia untuk dapat mengamatinya. Karena di Indonesia kegiatan masyarakat berangsur normal. Meskipun penggunaan masker diwajibkan, namun tidak sepenuhnya diawasi dengan baik. Terlihat pelanggaran di beberapa tempat umum seperti terminal dan pasar rakyat.  "Kepatuhan protokol kesehatan ini harus diterapkan dan diawasi secara serius dengan memastikan terdapat satgas di setiap tempat umum karena jika kita lengah, potensi terjadinya kenaikan kasus akan semakin besar," lanjutnya.  Selain itu, cakupan vaksinasi dosis lengkap di Indonesia juga perlu terus dikejar, mengingat capaiannya masih kurang dari 50 persen. Vaksinasi dosis lengkap dapat memberikan perlindungan maksimal. Jika upaya telah dilakukan, tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa lolos dari ancaman gelombang ketiga pasca periode Nataru.  Meskipun ini bukan hal yang mudah, namun dengan gotong royong antara seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah ini bisa saja tercapai.  "Kunci kesuksesan kita menghadapi periode nataru nanti ada 2, yaitu Pertama, kesadaran masyarakat untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak, serta tidak menunda-nunda untuk divaksin. Dan kedua, keseriusan pemerintah dalam pengawasan protokol kesehatan, dan distribusi vaksin pada wilayah-wilayah yang cakupannya masih rendah," pungkas Wiku.

Antisipasi Libur Nataru, Satgas Gencarkan Vaksinasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Penyekatan-Mudik-Exit-Tol-Cipali-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Petugas gabungan memeriksa kelengkapan surat dan KTP saat penyekatan larangan mudik Lebaran di Gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Pemeriksaan tersebut sebagai upaya untuk menyekat masyarakat yang nekat mudik jelang peray" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan memeriksa kelengkapan surat dan KTP saat penyekatan larangan mudik Lebaran di Gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Pemeriksaan tersebut sebagai upaya untuk menyekat masyarakat yang nekat mudik jelang peray</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyekatan di jalur-jalur mobilitas masyarakat selama periode Natal dan tahun baru (Nataru) seperti yang pernah dilakukan pada masa mudik Mei 2021.  Sebagai gantinya, skrining seperti pemeriksaan tes swab/antigen dan pengecekan status vaksinasi bakal diperketat.  Pengetatan skrining itu akan berjalan seiring dengan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Dalam pernyataan tertulis Sabtu (20/11), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, masyarakat tetap dapat merayakan Nataru selama menaati aturan-aturan.  Muhadjir menyatakan, kebijakan tersebut diambil untuk mengatur mobilitas masyarakat agar gelombang ketiga pandemi tidak terjadi. Dia menyebutkan, secara umum, kondisi penanganan Covid-19 di Indonesia sangat baik. Bahkan, apresiasi dari negara-negara luar juga sangat bagus. ”Kondisi ini harus kita pertahankan,” ujarnya.  Muhadjir menjelaskan, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar meniadakan penyekatan pada periode libur Nataru akhir tahun ini. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan bahwa orang yang bepergian harus berkondisi sehat. Caranya, memastikan status vaksinasi yang bersangkutan serta melalui hasil tes swab. ”Siapa saja yang mau bepergian wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Kemudian harus sudah divaksin. Yang belum vaksin harus vaksin, diusahakan sudah vaksin kedua,” jelas Muhadjir.  Selain itu, sebelum berangkat, para pelaku perjalanan harus sudah dinyatakan negatif melalui tes usap. Mengenai jenis tes swab yang dibutuhkan, apakah PCR atau antigen, Muhadjir menyebut akan diputuskan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.  Selain itu, Muhadjir menjelaskan bahwa pemerintah akan memastikan pengecekan dan pemantauan perjalanan hingga tempat tujuan bekerja sama dengan Polri. ”Bukan hanya lokasi mudik, tujuan perjalanan seperti tempat wisata pun akan diawasi ketat,” ujarnya. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menyatakan, Polri telah siap melakukan vaksinasi di tempat bila menemukan pelaku perjalanan yang belum mendapatkan suntikan vaksin. ”Tetapi, kalau tidak ada urusan primer dan mendesak, sebaiknya hindari bepergian pada periode Nataru,” tegas Muhadjir.  Berdasar pengalaman, pergerakan manusia dalam libur panjang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Muhadjir mengatakan bahwa pemerintah perlu menetapkan kebijakan lebih ketat dan aturan-aturan baru.  Muhadjir menjelaskan, khusus untuk PPKM level 3 Nataru ini, penerapannya akan diseragamkan di seluruh Indonesia dengan ketentuan yang berlaku pada PPKM level 3 serta ditambah aturan terhadap kegiatan berskala besar. ”Kegiatan yang melibatkan kerumunan besar akan diatur, mulai dilarang sampai diperkecil peluangnya,” tegasnya.

Selama Libur Nataru Tak Ada Penyekatan, Diganti Perketat Skrining

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/KEPADATAN-JALUR-PUNCAK-SAAT-LIBUR-WAISAK_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Sejumlah kendaraan memadati jalur wisata Puncak, Cipayung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/5/2021). Kepadatan tersebut disebabkan tingginya volume kendaraan yang ingin berwisata ke kawasan Puncak Bogor pada libur Hari Raya Waisak.FOTO:MIFTAHULHAYAT/" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan memadati jalur wisata Puncak, Cipayung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/5/2021). Kepadatan tersebut disebabkan tingginya volume kendaraan yang ingin berwisata ke kawasan Puncak Bogor pada libur Hari Raya Waisak.FOTO:MIFTAHULHAYAT/</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Libur Natal dan tahun baru (Nataru) memang masih dua bulan lagi. Namun, pemerintah diminta secepatnya menyusun aturan pergerakan masyarakat.  Jika terlambat, ancaman gelombang ketiga Covid-19 bisa benar-benar terjadi.  Peringatan itu disampaikan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Dia mengungkapkan, sejak hari ini pemerintah harus memformulasikan pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat pada periode November–Desember 2021. Dia mengusulkan, kegiatan pariwisata, kalaupun harus ada, bisa diatur dalam bentuk zonasi dan bubble (gelembung).  Dengan sistem bubble, perjalanan hanya bisa dilakukan di dua daerah atau lebih yang sama-sama bisa mengendalikan Covid-19. Pengaturan itu bisa berbentuk kerja sama antara daerah asal wisatawan dan daerah destinasi. Kondisinya bisa diformat seperti travel corridor. ”Misalnya, diatur wisatawan dari Jakarta ke Bali dengan asumsi bahwa Jakarta (kasus Covid-nya, Red) sudah terkendali. Tapi, beneran orang Jakarta ya. Dan, tentunya sudah divaksin lengkap,” jelasnya. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah penguatan syarat-syarat perjalanan dan sistem skrining berupa tes dan sebagainya.  Dicky memprediksi mobilitas akan meningkat pada akhir tahun karena pemerintah sudah kadung mengeluarkan berbagai izin kegiatan masyarakat. ”Makanya, yang bisa saya imbau saat ini adalah memperkuat atau melakukan pengetatan. Memperkuat skriningnya dan memperkuat kriterianya gitu,” kata Dicky. Dengan demikian, ada win-win solution karena kegiatan masyarakat bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan lonjakan kasus yang tidak terkendali.  Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi IDI Mahesa Paranadipa Maikel kemarin (12/10) menuturkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi Covid-19 gelombang ketiga. Salah satunya, meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19. ”Para ahli menyebutkan bahwa gelombang ketiga ini bisa tidak parah karena ada vaksinasi,” tuturnya.  Menurut data Kementerian Kesehatan per kemarin pukul 18.00, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 101.673.077 dosis atau 48,82 persen. Artinya, 49 di antara 100 penduduk sudah mendapatkan vaksin. Mahesa mengingatkan bahwa jumlah itu harus ditingkatkan. Sebab, vaksin yang selama ini disuntikkan mengharuskan ada pengulangan. Artinya, herd immunity bisa terbentuk setelah minimal 75 persen populasi disuntik vaksin dosis kedua.  Herd immunity atau kekebalan kelompok tersebut diperlukan untuk menekan penularan. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa vaksinasi tak membuat orang menjadi kebal. Dia juga meminta dilakukan whole genome sequencing (WGS) yang masif. Tujuannya, menemukan varian virus yang baru. Itu bisa dimulai dengan penerapan testing, tracing, dan treatment (3T) yang sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Soal testing, WHO mengharuskan perbandingan 1:1.000 penduduk dalam satu minggu. ”Seharusnya pada setiap yang positif, dilakukan genome sequencing,” saran Mahesa.  Dia mengatakan bahwa para epidemiolog memprediksi gelombang ketiga terjadi pada akhir tahun. Jika sudah ada peringatan seperti itu, seharusnya dilakukan antisipasi. Mahesa meminta edukasi terkait penerapan protokol kesehatan juga dilakukan.  Pada kesempatan lain, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia G. Partakusuma menyatakan, pihaknya selalu menginstruksi rumah sakit untuk tetap siaga. RS harus menyiapkan tempat tidur untuk pasien Covid-19 serta memisah pasien yang terinfeksi. ’’Mulai September dan awal Oktober, kami membuka layanan untuk pasien non-Covid-19 yang sudah cukup lama menunggu,” ujarnya.  Lia menuturkan, perkembangan virus korona masih sangat dinamis. Karena itu, upaya menemukan varian mutasi virus terus dilakukan, terutama ketika ditemukan gejala klinis yang berbeda. ’’Jangan euforia karena merasa sudah divaksin dan Covid-19 di Indonesia terkendali,” tegasnya.  Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksi jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan persebaran Covid-19 seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. ”Polda perlu menyiapkan langkah-langkah agar tidak terjadi lonjakan kasus,” tegasnya saat pengarahan via video conference dalam acara evaluasi PPKM kemarin.  Jajaran polda juga diminta memaksimalkan pemantauan dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Fokus pengawasan adalah mobilitas masyarakat di daerah kategori kuning dan merah. ”Untuk daerah kuning dan merah, sediakan gerai vaksin,” tegasnya.  Dia juga menyebutkan soal kemungkinan persebaran varian baru. Sebab, pintu untuk wisatawan asing dan WNI yang pulang dari luar negeri akan dibuka. ”Masih ada permasalahan pengelolaan karantina,” tuturnya. Karena itu, polda harus mengecek sistem pengamanan karantina. Setelah wisatawan luar negeri boleh masuk, SOP harus benar-benar diterapkan. ”Jangan sampai abai dan lengah,” tegasnya.  Yang juga perlu diperhatikan adalah penyelenggaraan ajang internasional. Misalnya, World Superbike Championship (WSBK) di Nusa Tenggara Barat. Ajang internasional itu akan berdampak positif terhadap perekonomian bila pengendalian Covid-19 berhasil. ”Indonesia akan harum namanya karena berhasil menyelenggarakan ajang internasional dan memperhatikan faktor kesehatan di tengah pandemi,” paparnya.

Pemerintah Pantau Ketat Mobilitas Warga Jelang Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Tol-Jakarta-Cikampek-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintas di tol Jakarta-Cikampek, Bekasi Jawa Barat, Minggu (1/11/2020). Pada arus balik libur cuti bersama dan Maulid Nabi Muhammad SAW, lalu lintas di tol Jakarta-Cikampek terpantau ramai lancar. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintas di tol Jakarta-Cikampek, Bekasi Jawa Barat, Minggu (1/11/2020). Pada arus balik libur cuti bersama dan Maulid Nabi Muhammad SAW, lalu lintas di tol Jakarta-Cikampek terpantau ramai lancar. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 322.764 kendaraan pulang ke Jakarta pada Sabtu (02/01) dan Minggu (03/01). Angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas (lalin) yang menuju Jakarta dari beberapa Gerbang Tol (GT) barrier /utama, yaitu GT Cikupa (arah Barat), GT Ciawi (arah Selatan), dan GT Cikampek Utama serta GT Kalihurip Utama (arah Timur).  "Total volume lalin yang menuju Jakarta ini naik 5,2 persen jika dibandingkan lalin new normal," kata  Corporate Communication &amp; Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru dalam keterangannya, Senin (4/1).  Dwimawan memaparkan, untuk distribusi lalu lintas menuju Jakarta dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 55,3 persen dari arah Timur, 25,9 persen dari arah Barat, dan 18,8 persen dari arah Selatan.  Arah timur melalui GT Cikampek Utama 2, dengan jumlah 108.181 kendaraan menuju Jakarta, naik sebesar 47,4 persen dari lalin new normal. Sedangkan GT Kalihurip Utama 2, dengan jumlah 70.298 kendaraan menuju Jakarta, turun sebesar 8,4 persen dari lalin new normal.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/01/2021/amien-rais-ibaratkan-jokowi-seperti-firaun-politisi-pkb-tidak-tepat/">Amien Rais Ibaratkan Jokowi Seperti Firaun, Politisi PKB: Tidak Tepat!</a>  "Total kendaraan menuju Jakarta dari arah Timur adalah sebanyak 178.479 kendaraan, naik sebesar 18,9 persen dari lalin new normal," ucapnya.  Lalin menuju Jakarta dari arah Barat melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 83.620 kendaraan, turun sebesar 0,8 persen dari lalin new normal.  Sementara itu, jumlah kendaraan yang menuju Jakarta dari arah Selatan/Lokal melalui GT Ciawi 2 Jalan Tol Jagorawi sebanyak 60.665 kendaraan, turun sebesar 16,3 persen dari lalin new normal.  "Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol agar dapat mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol," tutupnya.

Usai Libur Tahun Baru 2021, 323 Ribu Kendaraan Pulang ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200928_211155.jpg" alt="Petugas memberikan masker dan handsanitizer kepada penumpang kereta api Argo Parahyangan di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (28/9/2020). Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75, PT KAI DAOP I memberikan apresiasi kepada pengguna jasa kereta api de" width="100%">
<figcaption>Petugas memberikan masker dan handsanitizer kepada penumpang kereta api Argo Parahyangan di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (28/9/2020). Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75, PT KAI DAOP I memberikan apresiasi kepada pengguna jasa kereta api de</figcaption>
</figure>JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/arus-balik-nataru/">Arus balik</a> liburan Natal dan tahun baru (Nataru) diprediksi meningkat hari ini (3/1). Berdasar catatan PT Kereta Api Indonesia (KAI), jumlah tiket kereta api (KA) jarak jauh yang terjual untuk perjalanan hari ini mencapai 39.082 tiket. Jumlah tersebut lebih banyak daripada kemarin (2/1), yakni 32.729 tiket.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-kai/">PT KAI</a> mengimbau masyarakat agar menyiapkan perjalanan dengan baik. Khusus rapid test, VP Public Relations KAI Joni Martinus memastikan biaya untuk pelayanan itu masih sama. Yakni, Rp 105 ribu.  "Kami telah melayani lebih dari 111 ribu peserta rapid test antigen di stasiun untuk memudahkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/penumpang-kereta/">pelanggan</a> dalam melengkapi syarat menggunakan kereta api pada masa pandemi Covid-19," kata Joni kemarin (2/1).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/28/12/2020/lalu-lintas-padat-jasa-marga-berlakukan-contraflow-di-tol/">Lalu Lintas Padat, Jasa Marga Berlakukan Contraflow di Tol</a>  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/LJB5QxmCEOE

Hari Ini Puncak Arus Balik Liburan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan berupaya untuk menggenjot aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan momentum hari raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru) tanpa ada peningkatan jumlah kasus Covid-19.  "Kami berharap ini tidak identik dengan kalau libur penambahan kasus," ujarnya dalam acara webinar, Rabu (16/12).  Sri Mulyani berharap hari libur identik dengan pemulihan ekonomi. "Kalau libur saya berharap identik dengan ekonomi pulih, tapi kasus tidak naik," tuturnya.  Dengan demikian, pemerintah harus terus mewaspadai peningkatan kasus Covid-19 menjelang masa libur panjang tersebut. Caranya adalah dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.  "Ini hanya bisa terjadi kalau kita melakukan protokol kesehatan," ucapnya.  Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan tahun baru di tempat umum. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.  Alasan yang mendasari keluarnya kebijakan tersebut adalah peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pasca libur dan cuti bersama pada akhir Oktober. "Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun," ujar Luhut.  &nbsp;  &nbsp;

Sri Mulyani Ingin Momen Liburan Tetap Bisa Dorong Aktivitas Ekonomi