<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/foto-jawapos-36-1602227819.jpg" alt="Presiden baru Korea Selatan Lee Jae-myung. (X @kchartsmaster)" width="100%">
<figcaption>Presiden baru Korea Selatan Lee Jae-myung. (X @kchartsmaster)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Korea Selatan memasuki babak baru dalam sejarah politiknya, setelah Lee Jae-myung, tokoh liberal dari Partai Demokrat, resmi terpilih sebagai presiden. Kemenangan ini diumumkan pada Rabu (4/6), setelah ia mengantongi 49,3% suara, unggul jauh dari pesaing utamanya, Kim Moon Soo dari kubu konservatif, yang memperoleh 41,3%. Pemilihan ini sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Yoon Suk-yeol, presiden konservatif yang terguling akibat keputusannya menerapkan darurat militer secara tiba-tiba pada Desember 2024. Situasi itu sempat mengguncang demokrasi Korea Selatan dan memicu gejolak politik selama berbulan-bulan. Namun, bukan hanya kemenangan politik yang menarik perhatian. Profil dan perjalanan hidup Lee Jae-myung juga mencuri sorotan publik dunia. Berikut beberapa fakta menarik yang telah dirangkum dari APnews pada Rabu (4/6). Dari buruh anak menjadi Presiden Lahir dalam kemiskinan, Lee Jae-myung pernah bekerja sebagai buruh anak untuk membantu keluarganya. Perjuangan kerasnya membuahkan hasil, dari seorang anak yang miskin berhasil meraih gelar hukum dan membangun karir politik dengan semangat anti-korupsi dan berkeadilan sosial. Kisah ini memberi citra &lsquo;rags to riches&rsquo;&nbsp;yang menginspirasi, sangat jarang ditemukan dalam politik tingkat tinggi. Pemimpin baru setelah gejolak politik Kemenangan Lee menandai transisi penting setelah masa penuh gejolak. Kebijakan darurat militer yang sempat diterapkan Yoon Suk-yeol menyebabkan polarisasi ekstrem di masyarakat. Hal ini bahkan memicu aksi unjuk rasa dan kekosongan kepemimpinan selama berbulan-bulan. Saat ini, Lee dihadapkan pada tantangan besar untuk menyatukan bangsa yang terbelah dan mengembalikan stabilitas di dalam negeri. Kebijakan luar negeri: realistis, bukan sensasional Dalam urusan luar negeri, Lee mengambil posisi pragmatis. Meski sebelumnya sempat dituding terlalu dekat dengan Tiongkok dan Korea Utara, ia kini menegaskan bahwa aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat tetap menjadi fondasi utama kebijakan luar negerinya. Ia juga menyatakan keterbukaan terhadap diplomasi dengan Korea Utara, namun dengan pendekatan yang lebih realistis. Hal ini karena dirasa sangat sulit untuk dapat langsung menggelar pertemuan dengan Kim Jong Un. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa ia tidak akan terburu-buru mengambil langkah besar tanpa perhitungan matang. Tarif Trump dan ancaman ekonomi Lee juga harus menghadapi tantangan eksternal dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menaikkan bea impor baja dan aluminium hingga 50%. Kenaikan ini dikhawatirkan memperburuk ekonomi Korea Selatan yang baru-baru ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 ke angka 0,8%. Meskipun demikian, Lee menegaskan bahwa negosiasi harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Ia mendorong pendekatan diplomatik yang sabar tetapi tegas dalam melindungi kepentingan nasional Korea Selatan. Antara janji persatuan dan bayang-bayang balas dendam politik Dalam pidatonya usai pemilu, Lee menyerukan persatuan nasional dan menegaskan bahwa semua warga, baik pendukung maupun yang menentangnya, tetap bagian dari Republik Korea. Namun, tekadnya untuk mengusut tuntas kasus darurat militer mantan presiden Yoon menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi politik balas dendam. Pengamat politik menyebutkan bahwa tantangan terbesar Lee bukan hanya soal ekonomi dan diplomasi, tetapi juga bagaimana ia akan menjaga integritas demokrasi dan menghindari jebakan politik retribusi. Kemenangan Lee Jae-myung bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan simbol kebangkitan harapan di tengah krisis. Dari kehidupan yang penuh perjuangan hingga duduk di kursi kepresidenan, Lee membawa semangat perubahan yang dibutuhkan Korea Selatan saat ini. Dengan pijakan yang realistis dan tekad untuk menyatukan bangsa, langkah awal kepemimpinannya menjadi titik tolak baru menuju stabilitas, demokrasi yang lebih matang, dan peran yang lebih tegas di panggung dunia. &nbsp;

Lee Jae-myung mengantongi 49,3% suara, unggul jauh dari pesaing utamanya, Kim Moon Soo dari kubu konservatif, yang memperoleh 41,3%.

Lee Jae-myung Resmi Terpilih Jadi Presiden Korea Selatan, Ini 5 Fakta Menarik di Balik Pemilihannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/02/unnamed-5-1-3616675947.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Joe Biden." width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Joe Biden.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejak beberapa dekade lampau, di Amerika Serikat, lazim dipahami bahwa mereka yang mengaku sebagai pendukung konservatif biasanya akan mendukung Partai Republik. Sedangkan kalangan liberal pada umumnya akan memilih Partai Demokrat. Peraih Nobel Ekonomi asal AS Paul Krugman, dalam bukunya The Conscience of Liberal (2007) menyatakan bahwa sejak 1980-an, pakar politik mulai mendokumentasikan naiknya polarisasi politik dalam spektrum kiri-kanan, sehingga semakin memungkinkan untuk menyebut Demokrat sebagai sinonim dari liberal, serta Republik sebagai konservatif. Menurut kamus bahasa Inggris keluaran Oxford, ada dua makna untuk penganut konservatif, yaitu pertama seseorang yang tidak menyukai perubahan dan lebih berpegang kepada nilai-nilai tradisional. Sementara makna kedua adalah seseorang yang lebih berpihak kepada perusahaan swasta atau kepemilikan pribadi serta berpegang kepada gagasan yang tradisional dalam lingkup sosial. Makna yang terakhir juga dapat disebut mencakup pula mereka yang mengaku sebagai penganut libertarianisme yang memiliki arti berbeda dari liberal. Seorang komentator politik konservatif Larry Elder, dalam bukunya The Ten Things You Can't Say in America (2001) menyatakan bahwa kaum libertarian percaya dengan moto bahwa pemerintah yang memerintah paling sedikit, adalah pemerintah yang paling baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaum konservatif terdiri dari mereka yang teguh kepada nilai-nilai budaya tradisional, termasuk keluarga dan agama di suatu masyarakat, hingga mereka yang lebih berpihak kepada pentingnya kebijakan pemerintah tidak banyak mengatur berbagai hal, terutama dalam bidang perekonomian di mana peran swasta dinilai lebih baik dibandingkan dengan campur tangan berlebihan dari negara. Sementara komentator politik liberal Joe Conason dalam bukunya Big Lies (2003) menyatakan bahwa kedua kelompok konservatif itu terangkum dalam pidato Presiden AS George W Bush (2001-2009) yang menyebutkan, "Saya adalah seorang konservatif fiskal, dan seorang konservatif keluarga". George W Bush merupakan salah satu presiden yang banyak dihormati oleh kalangan konservatif di AS. Untuk itu, seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dari Partai Republik AS, maka sudah menjadi kelaziman untuk dapat diterima baik oleh kelompok konservatif tradisionalis, maupun bagi konservatif di bidang ekonomi. Pada 2023 ini Partai Republik masih belum memiliki calon tunggal yang diharapkan bisa melawan petahana Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat. Biden kemungkinan besar akan dicalonkan kembali sebagai capres dari Demokrat untuk Pilpres 2024. Republik Terbelah Pendukung partai Republik saat ini disebut terbelah dukungannya, antara mantan Presiden AS Donald Trump dengan Gubernur Florida Ron DeSantis. Berdasarkan survei yang dirilis Reuters/Ipsos pada awal April 2023, mereka yang mendukung Partai Republik ternyata sebanyak 48 persen memilih Trump sebagai kandidat presiden dan hanya 19 persen yang memilih DeSantis. Sebulan kemudian, survei CNN/SSRS yang diumumkan pada 24 Mei, menyebut bahwa 53 persen pendukung Republik memilih Trump, sedangkan 26 persen memilih DeSantis. Angka yang serupa juga dikeluarkan oleh situs spesialis analisis survei FiveThirtyEight, yang menyebut bahwa pada akhir Mei ini, Trump mendapat dukungan 54,2 persen, sedangkan DeSantis mendapatkan dukungan 20,9 persen dari mereka yang condong akan memilih Partai Republik pada Pemilu 2024. Pada Rabu (31/5), DeSantis dilaporkan telah mengunjungi negara bagian Iowa untuk meluncurkan kampanyenya. Iowa merupakan daerah yang penting karena sejak tahun 1970-an, negara bagian itu selalu menjadi yang pertama kali akan memilih calon presiden dalam masing-masing konvensi kedua partai besar di AS, baik Republik maupun Demokrat. Dalam kampanyenya di Iowa, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Reuters, DeSantis menyatakan bahwa berbagai kebijakan yang dihasilkan Trump, seperti dalam soal imigrasi hingga anggaran negara, telah menjauh dari prinsip-prinsip konservatif dan telah bergerak ke kiri dalam sejumlah isu. DeSantis juga mengingatkan bahwa Trump dan seluruh keluarganya pindah domisili ke Florida, saat dirinya menjadi kepala daerah di sana. Trump sendiri dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa DeSantis bukanlah lawan yang serius dan tidak akan bisa mengalahkan Joe Biden dalam Pilpres 2024. Trump mengingatkan bahwa dirinya adalah kesempatan terbaik bagi Partai Republik untuk mengalahkan Biden. Seorang peserta kampanye DeSantis di Iowa, Doug Krasne (70), menyatakan bahwa sebelumnya dia beberapa kali memilih Trump dalam pilpres, tetapi kali ini dia sedang mencari kandidat Republik lainnya yang layak untuk didukung. Meski Trump terus menunjukkan keunggulan atas DeSantis, tetapi bukan tidak mungkin DeSantis dapat menyusul atau malah muncul calon ketiga yang bakal mengejutkan dalam konvensi Partai Republik untuk memilih capres. Seperti dikabarkan Reuters pada Rabu (31/5), tidak hanya Trump dan DeSantis, sejumlah politisi lainnya, seperti mantan Wakil Presiden AS (pada era Trump) Mike Pence, serta mantan Gubernur New Jersey Chris Christie juga menyatakan ketertarikannya untuk menjadi kandidat calon presiden dari Partai Republik. Bila memang demikian adanya, maka dipastikan bahwa suara dari konservatif yang menjadi basis utama Partai Republik, akan semakin terpecah karena semakin banyak calon yang bersedia maju untuk Pilpres mendatang. Pertanyaannya adalah, kondisi keterbelahan Partai Republik yang banyak didukung kalangan konservatif ini, apakah menjadi berkah atau bencana bagi Presiden Joe Biden, dalam menghadapi pertarungan keduanya dalam Pilpres AS tahun depan? Bila melihat secara sekilas, maka bisa saja orang beranggapan bahwa terbelahnya suara Republik akan sangat menguntungkan Biden dan Demokrat. Penilaian Publik Berdasarkan rangkuman berbagai survei yang dianalisis situs FiveThirtyEight, terungkap bahwa rata-rata tingkat penilaian publik terhadap Biden pada awal Juni adalah 54,8 persen menyatakan disapprove (ketidaksetujuan), dan hanya 41,1 persen yang menyatakan approve terhadap kinerja Biden. Belum lagi, saat ini Presiden Biden juga sedang dihinggapi oleh beragam permasalahan, yang terdiri dari persoalan eksternal, mulai dari invasi Rusia di Ukraina hingga perang dagang antara AS dan Tiongkok, serta persoalan internal, seperti belum adanya akhir yang jelas dari masalah plafon utang pemerintah AS. Memang, telah terdapat kesepakatan untuk mengatasi isu plafon utang antara Biden dengan DPR AS yang dikuasai Republik. Hanya saja, kesepakatan tersebut dinilai tidak selaras dengan janji-janji dalam kampanye yang terlontar pada Pilpres 2020, di mana Biden menjanjikan untuk membuat kalangan orang kaya Amerika dan pihak korporasi untuk membayar lebih banyak melalui mekanisme pajak. Kesepakatan UU terkait plafon utang yang telah disetujui DPR AS ini, seperti dikutip dari Reuters, mengangkat pagu utang pemerintah hingga sebesar USD 31,4 triliun (sekitar Rp 468,33 kuadriliun), sebagai imbalan atas pemotongan pengeluaran diskresioner di luar bidang pertahanan dan memperketat persyaratan kerja dalam program-program bantuan. Selain itu, dalam negosiasi plafon utang, Biden tidak bersikeras dalam isu penggalangan pendapatan pajak, tetapi malah mengorbankan rencana USD 80 miliar (sekitar Rp 1,19 kuadriliun) dalam pendanaan baru selama satu dekade untuk memodernisasi IRS guna meningkatkan penegakan terhadap penipuan pajak. Dalam negosiasi tersebut, menurut Reuters, IRS akan dialihkan anggarannya sebesar USD 20 miliar (sekitar Rp 298,29 triliun) selama dua tahun untuk prioritas pengeluaran lainnya. Meski demikian, juru bicara Gedung Putih Michael Kikukawa menyatakan bahwa Biden akan tetap berusaha mendorong kebijakan guna membuat orang super kaya dan korporasi besar untuk membayar pajak mereka secara adil. Jadi, meski suara Republik yang didominasi konservatif masih terpecah untuk siapa yang akan mewakili mereka pada Pilpres mendatang, tetapi Biden sendiri masih harus melakukan upaya keras dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat meraih kembali kemenangan untuk masa jabatan keduanya.

Pendukung partai Republik saat ini disebut terbelah dukungannya, antara mantan Presiden AS Donald Trump dengan Gubernur Florida Ron DeSantis

Pendukung Konservatif di AS Terpecah soal Pilpres 2024, Berkah atau Bencana bagi Joe Biden?

liberal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#liberal

Berita Terkini

Lee Jae-myung Resmi Terpilih Jadi Presiden Korea Selatan, Ini 5 Fakta Menarik di Balik Pemilihannya

Pendukung Konservatif di AS Terpecah soal Pilpres 2024, Berkah atau Bencana bagi Joe Biden?

Download Aplikasi JawaPos.com