<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IPI.jpg" alt="Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menjadi kewajiban penyelenggara negara dan ASN yang masuk kategori wajib lapor. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyatakan, dalam konteks pencegahan korupsi, LHKPN sangat penting. LHKPN dapat menjadi instrumen yang mendorong transparansi kekayaan penyelenggara negara.  Ipi mengatakan, pihaknya mengingatkan batas waktu penyampaian LHKPN ke KPK adalah akhir Maret ini. Dia meminta wajib lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera menunaikan kewajiban LHKPN tersebut. Pelaporan itu, lanjut Ipi, kini lebih mudah lantaran bisa dilakukan secara online. ”Kami mengingatkan untuk menyampaikan LHKPN tepat waktu,” ujar Ipi kemarin (17/3).  Kurang dari dua pekan batas waktu pelaporan LHKPN itu, dari total 372.783 wajib lapor, masih ada 70.350 penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) yang belum menunaikan kewajiban menyampaikan laporan kekayaan periodik tersebut kepada KPK.  Ipi mengungkapkan, wajib lapor LHKPN yang paling banyak belum melaporkan kekayaannya berasal dari jajaran legislatif. Yakni, 48 persen dari total 18.648 wajib lapor. Sementara itu, pelaporan paling tinggi berasal dari yudikatif. Yakni, 97 persen atau 18.095 wajib lapor sudah setor LHKPN.  Dari jajaran eksekutif, lanjut Ipi, capaian pelaporan 84 persen. Berdasar catatan KPK, total pihak eksekutif yang wajib lapor LHKPN, baik pusat maupun daerah, saat ini 291.360 orang. Artinya, masih 48.053 yang belum melaporkan LHKPN ke lembaga antirasuah tersebut. ”Dari jajaran BUMN/BUMD, sejumlah 30.683 telah melaporkan LHKPN-nya atau 72 persen,” terangnya.  LHKPN yang bisa diakses publik secara online itu juga bisa menjadi alat kontrol penyelenggara negara maupun ASN wajib lapor. Ipi pun mengajak masyarakat untuk turut mengawasi kepatuhan dan kewajaran LHKPN para penyelenggara negara. ”Apakah kepemilikan harta (penyelenggara negara, Red) wajar sesuai dengan profilnya? Nah, itu bisa dicek di e-LHKPN,” imbuhnya.

70.350 Penyelenggara Negara Belum Laporkan Kekayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Mantan-Kepala-Bea-Cukai-Yogyakarta-Eko-Darmanto-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto usai klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/3/2023). Eko Darmanto sebelumnya menjadi sorotan publik karena" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto usai klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/3/2023). Eko Darmanto sebelumnya menjadi sorotan publik karena</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga laporan kekayaan mantan kepala Bea Cukai Jogjakarta Eko Darmanto masuk kategori outliers. Hal itu diketahui setelah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK melakukan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Eko Darmanto pada Selasa (7/3).  "Hasilnya yang boleh saya sampaikan yang paling penting adalah LHKPN beliau masuk kategori outliers karena utangnya besar sampai Rp 9 miliar," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/3).  Dari LHKPN itu tercatat bahwa Eko memiliki saham di perusahaan bersama temannya. Catatan itu masuk dalam bagian surat berharga.  "Tetapi, perusahaan ini sebenarnya kalau ada kerjaan butuh dana, maka beliau (Eko) yang akan menyediakan dananya. Untuk itu, beliau kita buka kredit kalau kita bilang overdraft," terang Pahala.  Pahala menerangkan, dalam penyediaan modal atau saham untuk perusahaan bersama itu, Eko membuka kredit Rp 7 miliar dengan jaminan rumahnya. Jika membutuhkan dana, maka diambil seperlunya. Sebaliknya, kalau tidak ada kebutuhan dana maka tercatat nol. Karena itu dalam drafnya dicatatkan Rp 7 miliar. "Beliau catat di LHKPN-nya utang Rp 7 miliar. Jaminan rumah. Itu yang membuat utangnya terlihat tinggi," sambung Pahala.  Selain itu, KPK juga turut mengklarifikasi aset kendaraan yang dimiliki Eko. Dari klarifikasi itu diketahui bahwa Eko memiliki usaha jual-beli kendaraan seken.  "Beliau sampaikan ini bengkel saya perbaikan silakan dihubungi ke sana dan kita akan kirim tim juga memverifikasi benar enggak seperti itu, berapa biaya perbaikan," terang Pahala.  Sebelumnya, Eko mengaku tidak berniat untuk pamer harta di media sosial. Sebab, pemeriksaan Eko oleh KPK buntut dari pamer harta kekayaan di media sosial. Eko diklarifikasi terkait asal usul harta kekayaan yang termuat di dalam LHKPN.  "Saya sebagai warga negara yang baik saya menghadiri. Untuk hasil bisa ditanyakan langsung kepada KPK. Yang kedua, saya secara pribadi sangat mencintai institusi saya. Saya tidak pernah berniat, bermaksud untuk pamer harta seperti yang disampaikan secara viral," ucap Eko kepada awak media usai menjalani pemeriksaan, Selasa (7/3).  Eko mengaku datanya yang disimpan secara pribadi dicuri. Dia mengklaim tidak berniat memamerkan harta kekayaannya.  "Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang simpan secara private dicuri, kemudian di-framing dan beredarlah seperti yang rekan-rekan sekalian ketahui," papar Eko.  Eko lantas menyampaikan permintaan maaf, jika perilakunya mencemarkan nama baik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  Atas viral itu, Eko dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Jogjakarta baru-baru ini. "Saya sebagai prajurit yang baik saya, melaksanakan itu. Akan tetapi, bila mana hal tersebut mencederai perasaan masyarakat kemudian mencederai kepercayaan publik kepada pimpinan saya baik di Kementerian Keuangan ataupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saya memohon maaf," tegas Eko.  Sebagaimana diketahui, Eko menjadi perbincangan setelah Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak ayah Mario Dandy. Pemilik akun Twitter @ekodarmantobca ini kerap memamerkan banyak foto motor besar seperti Harley Davidson hingga mobil mewah dan klasik. Bahkan dalam beberapa posting-annya juga menunjukkan sebuah pesawat pribadi.  Melansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Rabu (1/3) harta kekayaan Eko Darmanto yang dilaporkan mencapai Rp 6.720.864.391 atau Rp 6,72 miliar.  Rinciannya terdiri atas tanah dan bangunan dengan total senilai Rp 12.500.000.000. Untuk item ini rinciannya berupa tanah dan bangunan seluas 240 m2/410 m2 di Kab/Kota Malang berasal dari hibah tanpa akta senilai Rp 2.500.000.000.  Lalu, tanah dan bangunan seluas 327 m2/342 m2 di Kab/ Kota Jakarta Utara dari Hasil Sendiri sebesar Rp 10.000.000.000. Sementara alat transportasi dan mesin senilai Rp 2.900.000.000 dengan rincian Mobil BMW Sedan tahun 2018 diperoleh hasil sendiri mencapai Rp 850.000.000.  Mobil Toyota Fortuner tahun 2019 hasil sendiri senilai Rp 400.000.000, mobil Mazda 2 tahun 2019 hasil sendiri Rp 200.000.000, mobil Fargo (Bekas) Dodge Fargo tahun 1957 dari hasil sendiri Rp 150.000.000.  Mobil Chevrolet Apache 1957 tahun 1957 hasil sendiri Rp 200.000.000 dan mobil Ford (Bekas) Bronco tahun 1972 hasil sendiri Rp 150.000.000. Sementara itu, harta bergerak lainnya senilai Rp 100.700.000, kas dan setara kas Rp 238.904.391, harta lainnya sebesar Rp 15.739.604.391 dan utang Rp 9.018.740.000.

Pejabat Bea Cukai Jogjakarta Punya Showroom Jual Beli Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Konpres-DPJ-Terkait-Saudara-RAT-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri mulyani yang hadir secara Virtual, ditemani Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan para petinggi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam konferensi pers penjelasan atas penanganan internal saudara RAT di kantor pusat Ditjen Paja" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri mulyani yang hadir secara Virtual, ditemani Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan para petinggi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam konferensi pers penjelasan atas penanganan internal saudara RAT di kantor pusat Ditjen Paja</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rafael Alun Trisambodo (RAT) mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN). Pengunduran diri ayah Mario Dandy Satrio, penganiaya David Ozora, tersebut tertuang dalam surat terbuka.  Surat itu berselang beberapa jam setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencopot dirinya dari jabatan kepala bagian (Kabag) umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II kemarin (24/2). ”Benar ini,” kata Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo saat dikonfirmasi Jawa Pos.  Selain meminta maaf, dalam suratnya Rafael tetap akan menjalani proses klarifikasi mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dan, mematuhi proses hukum yang berlaku atas kejadian yang dilakukan anaknya.  ”Proses kepegawaian selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Nanti kami koordinasikan lagi dengan biro SDM,” jelas Yustinus.  Menkeu Sri Mulyani mengutuk tindakan keji penganiayaan tersebut. Meski hal itu merupakan masalah pribadi, dampaknya sangat besar terhadap instansi yang dia pimpin. Khususnya DJP.  Pada Kamis (23/2), sebut Ani, sapaan akrabnya, Inspektorat Jenderal Kemenkeu telah memeriksa Rafael. ”Mulai hari ini (kemarin, Red), saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” jelasnya dalam jumpa pers yang dia hadiri secara daring kemarin.  Dia meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti sehingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin dan ditindaklanjuti.  Ani juga menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk memeriksa harta kekayaan Rafael sehingga dapat menemukan titik terang dalam hal kewajaran dari kepemilikan harta tersebut. Itulah, kata Sri Mulyani, bentuk komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkeu, khususnya DJP maupun unit-unit eselon I lain.  Ani memastikan tingkat kepatuhan LHKPN dan LHK untuk keseluruhan 78.640 pegawai tinggi. Itu tecermin dari data pelaporan 2022 yang mencapai 99,98 persen. Pada 2021 dan 2020, tingkat kepatuhan pelaporan sebesar 99,87 persen dan 99,86 persen. Pegawai yang tidak melapor telah dikenai tindakan disiplin.  Yustinus menyatakan, pihaknya terus memeriksa dan mengonfirmasi RAT terkait dengan berbagai temuan dan informasi masyarakat yang dikumpulkan. Termasuk dugaan adanya kos-kosan di Jakarta Selatan atas nama anaknya, Mario Dandy.  ”(Yang bersangkutan) masih dipanggil terus sampai beberapa hari ke depan. Laporan yang muncul dari masyarakat dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Nanti kami laporkan ketika final setelah investigasi di lapangan,” terangnya.  Selain itu, penyidik Inspektorat Jenderal Kemenkeu menanyakan harta kekayaan RAT yang mencapai Rp 56 miliar, kepemilikan Jeep Rubicon, Harley-Davidson, dan kepatuhan pajaknya. Artinya, perlu didalami lebih dalam. Bukan semata persoalan besar atau kecilnya kekayaannya.  Universitas Prasetiya Mulya (Prasmul) akhirnya ikut angkat bicara soal kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy. Pihak kampus memutuskan untuk mengeluarkannya terhitung sejak Kamis (23/2).  Rektor Universitas Prasetiya Mulya Djisman Simandjuntak dalam keterangan resminya kemarin mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan Mario Dandy karena bertentangan dengan kemanusiaan serta melanggar kode etik dan peraturan dalam buku pedoman mahasiswa Prasmul.  Sementara itu, Theodora Hapsari, bibi David, mengabarkan, sedasi dilepas kemarin. Keponakannya tersebut juga telah melewati tahap gelisah. ”GCS atau skala kesadaran naik drastis, dari 3/15 sekarang (tadi malam) menjadi 6/15. Dia juga sudah bisa merespons suara dan gerakan,” katanya kepada Jawa Pos tadi malam.  Anggota keluarga yang ikut menunggui juga mengabarkan kepada Theodora bahwa David merespons dengan menggerakkan badan pelan saat dibisiki sudah dibelikan baju batik. Selain itu, berdasar keterangan dokter, David sempat membuka mata selama lima detik kemarin. Persisnya saat persiapan menjelang MRI (magnetic resonance imaging) kemarin siang.  Kabar baik lainnya, luka-luka David mulai mengering. ”Bengkak di wajah mulai kempis. David juga tidak kejang lagi,” ujarnya. <h3>Teman Mario Jadi Tersangka</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Tersangka-Sean-Lukas-Dery-Ridwansah-2-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> IKUT BERPERANG: Shane Lukas, teman Mario Dandy Satrio (MDS) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap David dalam konfrensi pers di Mapolres Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (24/2/2023). (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Sementara itu, setelah Mario Dandy, polisi kemarin juga menetapkan temannya, Shane Lukas alias S,19, sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap David. Shane ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak Rabu (22/2).  ”Kami telah menetapkan tersangka yang kedua, yaitu saudara S. Pemeriksaan saudara S sebagai tersangka masih berlangsung,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi kemarin.  Ade mengungkap, S berperan sebagai perekam video tindakan penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy. Ade menyebut Shane merekam penganiayaan tersebut dengan menu video di ponsel milik Mario Dandy. Hal itu diketahui berdasar keterangan saksi orang tua teman David dan saksi lainnya. Orang tua teman David saat itu langsung membawa David ke RS Medika Kebayoran Lama untuk mendapatkan perawatan.  Peran lain Shane adalah menyetujui ajakan Mario Dandy menemaninya untuk memukuli korban. ”S juga mencontohkan ’sikap tobat’ (sujud dengan lutut, kepala sebagai tumpuan, dan tangan-kaki seperti istirahat di pinggang) atas permintaan tersangka (Mario Dandy) agar ditirukan korban,” papar Ade.  Sementara, lanjut Ade, sebelum peristiwa itu terjadi, saksi A yang merupakan kekasih Mario Dandy dan mantan pacar David sempat meminta Mario Dandy menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Namun, Mario Dandy lebih mendengarkan saran tersangka S untuk memukul korban. ”Saksi A, saat kejadian, berada di kanan mobil,” ungkap Ade.  Bahkan, lanjut Ade, saksi A sempat ikut membantu David mengurangi pendarahan. ”Saksi N (orang tua teman korban) yang menolong menyampaikan kepada saksi A untuk meletakkan kepala korban ke pangkuannya dalam rangka pertolongan supaya darahnya nggak masuk ke hidung,” ujarnya.  Berbeda dengan tersangka Mario Dandy yang dijerat dengan Pasal 76c juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 351 Ayat 2, Shane justru dijerat Pasal 76c UU Perlindungan Anak subsider Pasal 351 KUHP. Ancaman hukuman maksimalnya sama: 5 tahun penjara.

Dicopot, Harta Rafael Alun Trisambodo Tetap Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230223_200702.jpg" alt="Pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gara-gara ulah anaknya, Rafael Alun Trisambodo kena getahnya. Kemarin (23/2) Rafael yang menjabat kepala bagian umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta II meminta maaf atas kelakuan anaknya, Mario Dandy Satrio.  Dalam video berdurasi 1 menit 50 detik, dia memohon maaf kepada semua pihak yang dirugikan karena penganiayaan yang dilakukan anaknya.  ”Saya Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandy, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga PBNU, dan keluarga besar GP Ansor dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David,” ujarnya.  Dia melanjutkan, persoalan yang saat ini dihadapinya merupakan masalah pribadi keluarga. Dia berjanji mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.  Terkait pemberitaan soal harta kekayaannya yang fantastis, Rafael mengaku siap blak-blakan dan memberikan klarifikasi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.  Terakhir, dia menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terutama soal kegaduhan yang berpotensi menurunkan reputasi institusi.  ”Karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Sekali lagi saya minta maaf atas kesalahan saya dan keluarga,” katanya.  Permintaan maaf Rafael memang tidak berlebihan. Sebab, kasus itu membawa dampak buruk bagi institusi Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak. Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengaku khawatir pada dampak kasus penganiayaan itu. Salah satunya tentu pada nasib 45 ribu pegawai pajak. Dia khawatir kasus itu berimbas buruk kepada 45 ribu pegawai pajak.  Apalagi, kemarahan publik juga disebabkan kebiasaan pamer kekayaan yang dilakukan Mario Dandy. Saat menganiaya pun, dia diketahui tengah mengendarai mobil Jeep Rubicon.  ”Saya percaya lebih banyak pegawai yang punya integritas dan komitmen tinggi terhadap tugas-tugas di DJP,” tuturnya.  Sebagaimana diberitakan, mobil mewah Jeep Rubicon yang digunakan Mario Dandy itu juga tidak masuk LHKPN Rafael Alun Trisambodo sebagai orang tua. Dikutip dari laman LHKPN, harta Rafael tercatat Rp 56.104.350.289.  Terdiri atas sebelas tanah dan bangunan, alat transportasi, dan alat bergerak lainnya. Alat transportasi yang didaftarkan hanya Toyota Camry 2008 dan Toyota Kijang keluaran 2018 dengan total senilai Rp 425 juta.  Sementara itu, pagi ini kementerian keuangan akan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan perkembangan penanganan kasus yang melibatkan Rafael. Acara yang dihelat di Aula CBB Kantor Pusat Ditjen Pajak itu menghadirkan sejumlah narasumber. Antara lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Sekjen Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Dirjen Pajak Suryo Utomo, dan Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh.

Ayah Mario Dandy Minta Maaf, Janji Blak-blakan soal Kekayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/anak_pejabat.jpg" alt="NOPOL PALSU: Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indriadi menunjukkan barang bukti Jeep Rubicon milik tersangka di Mapolretro kemarin. (YOGI WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>NOPOL PALSU: Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indriadi menunjukkan barang bukti Jeep Rubicon milik tersangka di Mapolretro kemarin. (YOGI WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Rafael Alun Trisambodo Miliki Aset Rp 56 Miliar</h3> JawaPos.com - Kabag Umum Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo mempunyai harta bernilai fantastis. Rafael Alun Trisambodo merupakan orang tua Mario Dandy Satrio (MDS), tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora, 17.  Berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK periodik 2021, Rafael tercatat memiliki harta senilai Rp 56,104 miliar. Jumlah tersebut paling banyak merupakan aset berupa tanah dan bangunan, yakni Rp 51,937 miliar. Aset tersebut tersebar di Manado, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Sleman.  Aset lain yang dilaporkan Rafael kepada KPK berupa alat transportasi senilai Rp 425 juta. Itu terdiri atas Toyota Camry tahun 2008 dan Toyota Kijang tahun 2018. Rafael juga melaporkan aset lain berupa surat berharga dengan nilai Rp 1,556 miliar. Kemudian, aset berupa kas atau setara kas senilai Rp 1,345 miliar.  LHKPN Rafael itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan atasannya, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. Berdasar LHKPN KPK periodik 2021, Suryo tercatat memiliki harta total senilai Rp 14,452 miliar.  Di LHKPN, mobil Jeep Rubicon yang digunakan pelaku tidak ada dalam laporan. Terkait itu, Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan bahwa Kemenkeu tengah melakukan pemeriksaan. ”Kemenkeu mempunyai mekanisme dalam upaya pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas,” katanya.  Upaya itu salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap LHKPN dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA). ”Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara,” imbuhnya.  Senada dengan Menkeu, Yustinus menyebut saat ini Inspektorat Jenderal Kemenkeu bekerja sama dengan Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemanggilan dalam rangka pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan.

Jeep Rubicon Yang Dipakai Anak Pejabat Pajak Tak Tercatat di LHKPN

LHKPN KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LHKPN KPK

Berita Terkini

70.350 Penyelenggara Negara Belum Laporkan Kekayaan

Pejabat Bea Cukai Jogjakarta Punya Showroom Jual Beli Mobil

Dicopot, Harta Rafael Alun Trisambodo Tetap Diperiksa

Ayah Mario Dandy Minta Maaf, Janji Blak-blakan soal Kekayaan

Jeep Rubicon Yang Dipakai Anak Pejabat Pajak Tak Tercatat di LHKPN

Download Aplikasi JawaPos.com