<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Lalu-Lalang-Penguna-Jalan-Di-Trotoar-Sudirman-Thamrin-Miftahul-Hayat-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merevisi status level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sebelumnya Level 2, kini menjadi Level 1. Padahal Kemendagri sebelumnya telah menetapkan PPKM Level 2 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 33 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali.  "Setelah melakukan review dan asesmen terhadap kondisi tersebut, mengingat Inmendagri akan berlalu selama satu bulan, dengan pertimbangan kasus yang sudah mulai melandai dan diperkirakan akan kembali ke Level 1, serta tingkat rawat inap dan kematian yang masih rendah dan terkendali, kami memutuskan untuk merevisi level PPKM wilayah aglomerasi menjadi Level 1," kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal kepada JawaPos.com, Rabu (6/7).  Safrizal menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi berdasarkan indikator transmisi komunitas wilayah aglomerasi Jabodetabek berada pada Level 2, tetapi dalam satu minggu terakhir melihat terjadi tren pelandaian (flattening) yang mengindikasikan wilayah aglomerasi Jabodetabek telah melewati puncak. "Dengan perkembangan tersebut, kami memperkirakan wilayah aglomerasi Jabodetabek dapat kembali ke Level 1 dalam satu atau dua minggu ke depan," tegas Safrizal.  Safrizal menegaskan, evaluasi ino dilakukan semata untuk menjaga aspek kesehatan dengan tetap memperhatikan pemulihan ekonomi di wilayah Jabodetabek. Sebelumnya, Safrizal yang juga Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 Nasional menjelaskan, pelaksanaan PPKM kali ini perlu ada perhatian serius kepada seluruh pihak, khususnya wilayah Jawa-Bali yang kembali naik ke status PPKM Level 2. Wilayah Jabodetabek khususnya kembali ke Level 2 pada Selasa (5/7) kemarin.  ’’Akhir-akhir ini kita melihat adanya peningkatan kasus covid-19 dikarenakan adanya penyebaran varian BA.4 dan BA.5. Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi Level 2 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong," ucap Safrizal, Selasa (5/7).  Menurut Safrizal, di wilayah Jawa-Bali terdapat 114 daerah dengan status PPKM Level 1, menurun dari pelaksanaan Inmendagri sebelumnya yaitu 128 daerah. Sedangkan jumlah daerah dengan status Level 2 meningkat menjadi 14 daerah, dari yang sebelumnya tidak ada satupun daerah yang berada di Level 2.  Sementara itu, pelaksanaan PPKM Luar Jawa-Bali, terdapat 385 daerah berstatus PPKM Level 1 dan hanya 1 daerah berstatus PPKM Level 2. Namun, ada pergantian daerah yang berada di Level 2 yang sebelumnya adalah Kabupaten Teluk Bintuni, beralih menjadi Kabupaten Sorong.  Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak panik dengan adanya kenaikan kasus ini, karena kasus omicron varian BA.4 dan BA.5 memiliki masa puncak kasus yang lebih cepat dibanding varian sebelumnya.  ’’Studi Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa puncak kasus Covid-19 varian BA.4 dan BA.5 sekitar 30 persen–50 persen lebih rendah dari kasus varian omicron, yang disertai dengan gejala ringan. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, namun tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, khususnya memakai masker di ruangan yang tertutup (indoor)," ucap Safrizal.  Safrizal menekankan, Pemerintah dengan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, tetap optimis dapat mengendalikan laju perkembangan Covid-19 dengan tidak meninggalkan faktor penting upaya pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu salah satu ketentuan baru dalam dalam Inmendagri Nomor 34 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PPKM Luar Jawa Bali, menambahkan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Riau sebagai pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri. "Ini untuk mendorong kelancaran lalu lintas orang, barang dan jasa sebagai salah satu upaya pertumbuhan ekonomi," ujar Safrizal.  Selain itu, Pemerintah daerah bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan TNI/Polri harus tetap melakukan akselerasi vaksinasi dosis ketiga, dimana saat ini capaian nasional vaksinasi dosis ketiga masih dibawah 30 persen, dengan capaian tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Bali yang cakupan vaksin boosternya sudah lebih dari 50 persen.  ’’Upaya untuk mengejar dan memperluas cakupan vaksinasi dosis ketiga ini tentunya membutuhkan kolaborasi intensif di lapangan baik dalam ruang lingkup Forkopimda, maupun penguatan kembali kerjasama pentahelix dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun media” ungkap Safrizal. (*)  &nbsp;

Ini Alasan Kemendagri Evaluasi Jabodetabek Kembali ke PPKM Level 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-12-at-20.16.18-1-1.jpg" alt="Asap solfatara di Gunung Tangkuban Parahu terpantau dari kamera pengawas PVMBG. PVMBG/Antara" width="100%">
<figcaption>Asap solfatara di Gunung Tangkuban Parahu terpantau dari kamera pengawas PVMBG. PVMBG/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gunung Tangkuban Parahu, Jawa Barat, terpantau memuntahkan asap solfatara. Hal tersebut diketahui berdasar pantauan kamera pengawas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Sabtu (12/2).  Kepala PVMBG Andiani mengatakan, asap yang terpantau itu berwarna putih dan disertai dengan gemuruh. Asap itu merupakan gas yang berbahaya bagi makhluk hidup.  ”Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu mengeluarkan asap putih sedang disertai suara blazer di kawah Ecoma. Sekitar 100 meter dari dasar kawah,” kata Andiani seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (12/2).  Dia menjelaskan, asap itu terpantau termuntahkan sejak siang hari hingga menjelang malam hari. Asap seperti itu diketahui tidak muncul setiap saat.  Untuk itu, Andiani mengimbau kepada masyarakat agar tidak mendekati bibir kawah untuk menghindari asap yang berbahaya tersebut. ”Kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar masyarakat tidak mendekat ke kawah,” ucap Andiani.  Sejauh ini, dia memastikan aktivitas vulkanik di Gunung Tangkuban Parahu itu masih berstatus normal. Tim PVMBG di gunung tersebut terus memantau status dan perkembangan Gunung Tangkuban Parahu.  ”Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu masih normal atau masih berstatus level I,” terang Andiani.  Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPB) Jawa Barat menyatakan, telah melakukan mitigasi sementara dengan mengevakuasi para wisatawan untuk turun dan menjauh dari kawah.

Gunung Tangkuban Parahu Terpantau Muntahkan Asap Solfatara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1643974692788.jpg" alt="RS Covid-19 Lapangan. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>RS Covid-19 Lapangan. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Meski kasus Covid-19 di Kota Surabaya melonjak hingga 1.069 kasus pada Jumat (4/2), berdasar hasil asesmen Kemenkes RI, Surabaya masih masuk kategori risiko rendah. Artinya, Surabaya masih level 1.  Mengutip laman www.lawancovid-19.surabaya.go.id, per hari ini (4/2) pukul 15.00 WIB, terdapat tambahan 685 kasus aktif baru. Angka kasus aktif di Surabaya hari ini mencapai 1.069 kasus. Kemudian, konfirmasi kesembuhan bertambah 448. Bila ditotal, angka kesembuhan akumulatif mencapai 66.213. sedangkan kasus kematian bertambah 1, sehingga total kumulatif mencapai 2.564 kasus.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengonfirmasi hari ini (4/2) terdapat 860 kasus baru di Kota Surabaya. Meski demikian, data itu masih diolah.  ”Hari ini ada 860 orang terkonfirmasi positif. Tapi 171 bukan orang Surabaya. Maksudnya, sudah nggak tinggal di Surabaya. Tinggalnya di luar kota,” kata Eri, Jumat (4/2).  Dengan tambahan kasus positif itu, Eri meminta seluruh pihak untuk tetap berhati-hati. Namun, tetap tenang dan tidak panik.  ”Sudah sampai 700-800 kasus. Ini Surabaya harus hati-hati,” ujar Eri.  Dia meminta warga dan seluruh pihak berupaya supaya Kota Surabaya tidak naik ke level 2. Beberapa langkah telah ditempuh. Di antaranya menerjunkan swab hunter untuk melakukan testing pada warga.  ”Sekarang masih level 1. Nanti tanggal 7 ada Inmendagri. Nanti kita lihat tetap di level satu atau dua,” ucap Eri.

Kasus Covid-19 Melonjak Hingga 1.069, Surabaya Masih Level 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20220113111001.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertekad mempertahankan Kota Pahlawan, Jawa Timur, tetap masuk level 1 meski kasus aktif Covid-19 di kota tersebut saat ini mengalami kenaikan.  Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat, mengatakan, berdasarkan data dari laman lawancovid-19.surabaya.go.id atau Surabaya Tanggap Covid-19, terhitung per Kamis (27/1) pukul 16.00 WIB, total kasus pasien aktif sebanyak 127 pasien. "Sebanyak 127 kasus Covid-19, rata-rata yang non (warga luar) Surabaya ada 30 sampai 40 orang," kata Wali Kota Eri.  Ia mengatakan, hampir 50 persen yang terpapar adalah orang yang telah memiliki riwayat perjalanan luar kota. Menurutnya, orang-orang yang berada di Kota Surabaya tidak hanya melakukan aktivitas di dalam kota saja, melainkan juga melakukan aktivitas pekerjaan di luar kota.  "Ada yang ke luar kota lalu kembali (pulang) sakit, tapi yang kami lihat adalah ternyata dampaknya Alhamdulillah tidak sampai parah dan sembuhnya langsung cepat," ujarnya.  Oleh karena itu, ia meminta bila terdapat warga yang terpapar Covid-19 untuk segera melakukan karantina di Asrama Haji Surabaya. Namun, apabila kondisi pasien semakin memburuk dan membutuhkan perawatan, maka akan langsung dilakukan perawatan di rumah sakit. "Saya tidak memperkenankan isolasi mandiri di rumah. Terutama varian Omicron yang cepat menular, dan nanti Insya Allah, biasanya 14 hari yang sembuh juga banyak," ujar dia.  Meski terjadi kenaikan angka kasus Covid-19, Wali Kota Eri tetap berkomitmen untuk menjaga asesmen Kota Surabaya Level 1. Bagi dia, hal ini merupakan tugas penting untuk mengamankan seluruh warga Kota Surabaya. "Kami menjaga BOR (Bed Occupancy Rate) dan ada 3T (Tracing, Testing, Treatment). Walaupun kasus positif naik, kami masih tetap mempertahankan Surabaya Level 1 dan tetap menjaga protokol kesehatan," katanya.  Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu pun meminta kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk tidak khawatir. Sebab, sejak awal pihaknya terus berusaha untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. "BOR saat ini juga 1,92 persen. Kalau ini kurang dari 60 persen, maka ini dikatakan Level 1. Berarti masih banyak (BOR), karena setiap rumah sakit diwajibkan menyediakan tempat tidur untuk Covid-19," ujarnya. (*)  &nbsp;

Wali Kota Pertahankan Surabaya Level 1 meski Kasus Covid-19 Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211015-WA0025-1.jpg" alt="Seorang pelajar di Surabaya mendapat vaksin di Lapangan Thor. Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Seorang pelajar di Surabaya mendapat vaksin di Lapangan Thor. Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Serbuan vaksinasi merdeka, membuat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis wilayah aglomerasi Surabaya Raya masuk PPKM level 1. Kegiatan itu dilaksanakan di lapangan Thor, Kota Surabaya, pada Jumat (15/10).  ”Kami berharap pekan depan atau akhir Oktober bisa mencapai 40 persen  di Bangkalan. Sehingga, nantinya aglomerasi kita bisa turun ke level 2 atau bahkan level 1, karena berdasar asesmen Kemenkes, Surabaya sudah level 1,” kata Wali Kota Eri saat meninjau vaksinasi di Lapangan Thor.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap capaian vaksin dosis 1 di Bangkalan, Madura, meningkat. Yakni hingga 40 persen minggu depan.  ”Harapan kita di minggu depan atau akhir bulan ini bisa mencapai 40 persen di Bangkalan, sehingga aglomerasi kita bisa turun level secara Surabaya Raya,” ujar Eri, Jumat (15/10).  Sebab, meski kondisi Covid-19 di Surabaya sudah menurun, level Suravaya belum menurun. Penentuan level yang ditegaskan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) itu ditetapkan berdasar wilayah aglomerasi.  Wilayah aglomerasi adalah serangkaian kabupaten/kota di mana penduduknya memiliki mobilitas tinggi antar wilayah. Wilayah aglomerasi di Surabaya meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Bangkalan.  Untuk itu, vaksinasi masal dilakukan dengan menyasar 40 ribu warga. Vaksinasi itu tidak dikhususkan untuk warga Surabaya namun untuk warga KTP Indonesia, utamanya wilayah aglomerasi.  ”Yang kita lakukan hari ini (15/10) sesuai arahan pangdam, kapolda, pangkoarmada II, gubernur,” tutur Eri yang juga alumnus ITS Surabaya itu.  Selain vaksinasi masal, Eri memastikan, mobil vaksin masih terus berjalan. Hingga kini, ada 32 mobil vaksinasi yang dikerahkan Pemkot Surabaya.  ”Ada 22 dari inovasi Pak Kapolrestabes. Kita pemkot ikut ada 10 itu kami berikan di danrem,” papar Eri.  Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo berharap capaian vaksin di Surabaya dan Jatim over-prestasi. Artinya, capaian vaksin terus meningkat.  ”Harapan kita, sore hari atau besok pagi (16/10) capaian harian vaksinasi bisa over-prestasi. Ini tentunya akan jadi prestasi bagi rekan-rekan,” tegas ucap Listyo Sigit.  Apa yang dilakukan Surabaya, lanjut Listyo, diharapkan menjadi contoh atau role model bagi kabupaten/kota lain. Dengan begitu, kekebalan komunitas bisa tercipta di seluruh Indonesia.  ”Ini tentunya terus ditingkatkan untuk mencapai vaksinasi 70 persen dan membentuk kekebalan komunitas yang diharapkan,” kata Listyo Sigit.

Wali Kota Targetkan Surabaya Raya Segera Masuk Level 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Polpem-lipsus-puskesmas-24-jam-dan-kesiapan-rs-darurat-puskesmas-alfian-rizal_3-1.jpg" alt="Seorang pasien dibawa ke RS dari puskesmas. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Seorang pasien dibawa ke RS dari puskesmas. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar hasil asesmen situasi Covid-19 dari Kemenkes RI per 9 Oktober, jumlah daerah di Jatim yang masuk level 1 sebanyak 32 kabupaten/kota. Artinya 84,21 persen kabupaten/kota di Jatim masuk penilaian level 1 Kemenkes RI.  Daerah yang masuk level 1 yaitu Kabupaten Tulungagung, Tuban, Trenggalek, Sumenep, Situbondo, Sidoarjo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Mojokerto, Magetan, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Jombang, Jember, Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, dan Bangkalan.  Sebanyak 6 kabupaten/kota di Jatim masih berada pada level 2 asesmen Kemenkes RI. Dengan demikian, sebanyak 15,79 persen kabupaten/kota berada pada level 2. Yakni Probolinggo, Nganjuk, Malang, Lumajang, Kota Malang, dan Kota Madiun.  Atas capaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan gotong royong dari berbagai elemen strategis masyarakat. Keterlibatan forkopimda, pemkab/pemkot, tenaga kesehatan (nakes), tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media, seluruh relawan, dan masyarakat. Semua penting untuk ikut serta mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di Jatim.  ”Alhamdulillah, atas ikhtiar, kerja sama dan doa kita semua, Provinsi Jatim kembali mendapatkan penambahan pada level 1. Sebanyak 32 kabupaten/kota atau 84,21 persen berada di level 1 dan 6 kabupaten/kota atau 15,79 persen level 2. Suasana seperti ini patut kita syukuri. Namun mohon tetap waspada dan diikuti dengan disiplin protokol kesehatan (prokes) serta percepatan vaksinasi,” ujar Khofifah, Senin (11/10).  Menurut Khofifah, jumlah kabupaten/kota yang masuk level 1 mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dari awalnya 1 kabupaten yaitu Lamongan per 8 September menjadi 32 kabupaten/kota per 8 Oktober.  ”Alhamdulillah dalam kurun waktu satu bulan, terdapat peningkatan jumlah kabupaten/kota yang masuk level 1 dari asesmen level Kemenkes RI. Dari 1 kabupaten menjadi 32 kabupaten/kota. Semoga 6 kabupaten/kota lainnya segera menyusul masuk level 1 asesmen Kemenkes RI,” tutur Khofifah.  Dia menjelaskan, asesmen level dari Kemenkes RI merupakan syarat awal menjadi penilaian level PPKM pada instruksi menteri dalam negeri (inmendagri). Pasalnya, dalam asemen dari Kemenkes RI menilai dari 6 parameter.  Di antaranya, kasus konfirmasi, rawat inap RS, kematian, testing, tracing, dan treatment, yang dilakukan secara masif dan terukur sehingga menghasilkan predikat memadai. Untuk masuk dalam level 1 PPKM yang tertuang dalam Inmendagri, tidak hanya perlu memenuhi enam parameter asesment Kemenkes RI, tetapi kabupaten/kota harus memenuhi minimal 70 persen capaian vaksinasi dosis pertama dan minimal 60 persen vaksinasi dosis pertama pada lansia.  Selain itu, lanjut Khofifah, terdapat penilaian berbasis aglomerasi, di mana daerah aglomerasi level PPKM-nya akan mengikuti daerah aglomerasi dengan pencapaian komulatif.  ”Jadi penilaian dari Kemenkes RI ini menjadi syarat awal untuk bisa masuk pada level 1 PPKM yang tertuang dalam inmendagri. Mari kita bergandengan tangan dan bergotong royong percepat vaksinasi baik masyarakat maupun lansia, tetap disiplin prokes. Insya Allah dengan ikthiar kita bersama bisa menambah jumlah level 1 PPKM di Jatim,” tandas Khofifah.  Gubernur terus mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes). Hal itu penting, karena kedisiplinan menjalankan prokes menjadi salah satu kunci untuk melindungi diri dan orang di sekeliling dari penularan Covid-19.  ”Mari kuatkan disiplin prokes dan percepat vaksinasi. Jangan lengah, jangan kendor,” ucap Khofifah.

Sebanyak 32 Kabupaten di Jatim Masuk Level 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/gub-jatim.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Diskominfo Kabupaten Magetan" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Diskominfo Kabupaten Magetan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, 32 dari 38 kabupaten/kota di Jatim masuk level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal itu berdasar hasil asesmen situasi Covid-19 dari kementerian kesehatan (kemenkes).  ”Di Jawa Timur, sudah satu bulan terakhir ada 32 kabupaten/kota masuk level 1 menurut asesmen level dari kemenkes. Sedangkan enam kabupaten/kota masuk level 2,” ujar Gubernur Khofifah seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Magetan, Minggu (10/10).  Menurut dia, asesmen level dari kemenkes itu merupakan standar WHO dalam memonitor penyebaran Covid-19. Asesmen level dari kemenkes itu mengacu pada enam parameter. Yakni meliputi kasus konfirmasi, rawat inap rumah sakit, kematian, testing, tracing, dan treatment yang dilakukan secara masif dan terukur sehingga menghasilkan predikat memadai.  Sedangkan asesmen level PPKM berdasar Inmendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1, Covid-10 di Wilayah Jawa dan Bali, pada poin kedua menginstruksikan penetapan level wilayah ditambah dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 dan vaksinasi dosis 1 lanjut usia di atas 60 tahun dari target vaksin di setiap wilayah algomerasi.  ”Sebagai contoh, Kota Surabaya. Itu dosis 1 sudah 100 persen, dosis 2 sudah di atas 70 persen, lansianya dosis 1 dan 2 juga di atas 70 persen. Tetapi, belum bisa disebut PPKM level 1, karena wilayah itu dihitung secara algomerasi. Harus dilihat bagaimana wilayah Bangkalan, Gresik, dan wilayah algomerasi Surabaya Raya,” terang Khofihah.  Untuk asesmen level PPKM menurut Inmendagri Nomor 47 Tahun 2021 di Jawa Timur, ada 32 kabupaten/kota level 3 PPKM dan lima kabupaten/kota level 2 PPKM, sedangkan satu daerah masuk PPKM level 1.  Gubernur menjelaskan, meski secara asesmen level kemenkes sudah mulai membaik, pihaknya meminta masyarakat tetap menjaga dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur diminta untuk terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar kekebalan kelompok segera terbentuk dan menekan kasus Covid-19.

Khofifah Sebut 32 Kabupaten/Kota Masuk Level 1 Asesmen Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Screenshot_2021-08-18-15-31-55-61.png" alt="Warga menerima vaksin Covid-19 di Lapangan Thor Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Warga menerima vaksin Covid-19 di Lapangan Thor Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyebut hampir seluruh kelurahan di Kota Pahlawan, Jawa Timur, berstatus zona hijau atau kategori level 1 berdasarkan perhitungan indikator PPKM berbasis wilayah.  Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita di Surabaya, Minggu, mengatakan berdasarkan data perhitungan indikator PPKM berbasis wilayah per 7 Oktober 2021, memang masih ada 51 kasus aktif di Kota Surabaya.  "Dari jumlah tersebut, rata-rata kasus di wilayah kelurahan paling tidak di bawah 5 kasus, atau kategori zona hijau dan level 1. Kasus yang ada sudah semakin melandai," ujarnya.  Menurut dia, penilaian level berdasarkan indikator PPKM berbasis wilayah tersebut, dilakukan dengan skema menghitung jumlah kasus konfirmasi kumulatif aktif/jumlah penduduk X 100 ribu.  Targetnya, lanjut dia, kurang dari 20 kasus aktif kumulatif per 100 ribu penduduk (Level 1). Artinya, setiap 5 ribu penduduk diharapkan tidak lebih dari 1 kasus aktif.  Data Dinkes Surabaya mencatat, 51 kasus aktif tersebut tersebar di 21 wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Sukomanunggal 1 kasus aktif, Tandes 2 kasus aktif, Sambikerep 3 kasus aktif, Tegalsari 1 kasus aktif, Bubutan 3 kasus aktif, Pabean Cantikan 3 kasus aktif dan Semampir 5 kasus aktif.  Kemudian, Krembangan 2 kasus aktif, Kenjeran 3 kasus aktif, Tambaksari 4 kasus aktif, Gubeng 2 kasus aktif, Rungkut 4 kasus aktif, Gunung Anyar 3 kasus aktif dan Sukolilo 2 kasus aktif, Mulyorejo 3 kasus aktif, Sawahan 1 kasus aktif, Wonokromo 3 kasus aktif, Karang Pilang 2 kasus aktif, Wiyung 1 kasus aktif, Wonocolo 1 kasus aktif dan Jambangan 2 kasus aktif.  Oleh sebab itu, Febria memastikan bakal terus konsisten melakukan beberapa langkah komprehensif. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan dan menurunkan level berdasarkan penilaian indikator PPKM  berbasis wilayah.  "Kami akan terus konsisten melakukan kegiatan 3T (testing, tracing, dan treatment) berbasis wilayah meskipun transmisi penularan sudah rendah. Kemudian, melakukan testing secara agresif dan terintegrasi dengan sasaran prioritas seperti suspek/probabel, kontak erat dan pelaku perjalanan di wilayah," katanya.  Selain itu, Feny menyebut, pihaknya juga konsisten melakukan tracing secara massif kurang dari 48 jam dengan ratio tracing cakupan minimal 1:15. Juga, memastikan semua sasaran tracing harus dilakukan swab (RDT-Antigen/RT-PCR).  "Kami juga melakukan evakuasi cepat untuk kasus baru yang terkonfirmasi positif, baik dari hasil RDT-Antigen maupun RT-PCR ke tempat isolasi dan karantina terpusat (isoter) berbasis wilayah kurang dari 24 jam setelah hasil pemeriksaan keluar," ujarnya.  Tidak lupa, ia juga menyatakan bahwa percepatan kegiatan vaksinasi wilayah, baik dosis 1 maupun dosis 2 juga terus dimasifkan. Ini dilakukan untuk memastikan semua warga telah mendapatkan vaksinasi secara lengkap.  "Kami juga melakukan pemantauan secara rutin dan terus-menerus untuk memastikan tidak ada penambahan kasus baru dan kasus aktif selama 28 hari sampai menuju 0 kasus," katanya.  Menurutnya, hingga saat ini capaian vaksinasi dosis 1 di Kota Surabaya telah mencapai sekitar 109 persen. Sedangkan vaksinasi dosis 2, telah mencapai sekitar 75 persen. "Capaiannya 109 untuk yang dosis 1 dan dosis 2 mencapai sekitar 75 an persen. Untuk lansia sudah sekitar 90 persen. Targetnya itu 100 persen penduduk. (*)

Kabar Baik, Hampir Seluruh Kelurahan di Surabaya Zona Hijau Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Polpem-vaksinasi-gelora-tambaksari-hari-ke-2-lebih-ramai-alfian-rizal_1.jpg" alt="Ribuan warga mengantre di Gelora 10 November Surabaya untuk mendapatkan vaksin Juli. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ribuan warga mengantre di Gelora 10 November Surabaya untuk mendapatkan vaksin Juli. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan siap melakukan uji coba pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 di Kota Blitar, karena capaian vaksinasi secara umum termasuk warga lanjut usia dan penilaian sudah sesuai dengan basis aglomerasi.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Kamis, menjelaskan Kota Blitar dipilih pemerintah pusat sebagai daerah uji coba hingga 18 Oktober mendatang.  Ia menjelaskan, terdapat penyesuaian regulasi dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, bahwa penerapan level PPKM tidak hanya berdasarkan asesmen dari Kementerian Kesehatan, melainkan ada syarat baru yakni capaian vaksinasi secara umum termasuk warga lanjut usia dan penilaian berbasis aglomerasi.  Berdasarkan regulasi itu, kata Khofifah, didapatkan hanya Kota Blitar menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Jawa Timur yang berada pada PPKM level 1 menurut kualifikasi sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 47 Tahun 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali.  "Implementasi uji coba level 1 di Kota Blitar dilakukan karena telah memenuhi syarat indikator asesmen Kementerian Kesehatan, ditambah dengan syarat baru dari Inmendagri Nomor 47/2021, yakni cakupan vaksinasi dosis 1 yang sudah lebih dari 70 persen dan dosis satu lansia lebih dari 60 persen," katanya.  Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu memaparkan cakupan vaksinasi COVID-19 Kota Blitar per tanggal 6 Oktober kemarin mencapai 97.92 persen dosis 1 dan 63.88 persen dosis 2.  Sementara itu, untuk vaksinasi lansia pada dosis 1 mencapai 67,19 persen dan dosis 2 mencapai 52,13 persen. Selain itu, total kasus positif Covid-19 di Kota Blitar terdata sebanyak 6.972. Sementara jumlah total kasus sembuh sebanyak 6.701.  Kemudian untuk kasus kematian, totalnya sebanyak 263. Dengan demikian, saat ini di Kota Blitar hanya terdapat 8 kasus aktif. "Data itu merupakan data terkini Dinas Kesehatan Kota Blitar per tanggal 4 Oktober 2021," katanya.  Atas capaian tersebut, Khofifah menyampaikan terima kasih atas kerja keras, sinergi, doa serta kolaborasi dari tenaga kesehatan dan Forkopimda Kota Blitar, serta seluruh elemen strategis masyarakat. "Alhamdulillah, Kota Blitar menjadi satu-satunya yang akan dilakukan uji coba pemberlakuan PPKM level 1 oleh pemerintah pusat, semoga daerah lain di Jawa Timur menyusul," ucapnya. (*)  &nbsp;

Pemprov Jatim Siap Uji Coba PPKM Level 1 di Kota Blitar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210402-WA0004.jpg" alt="Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Satgas Covid-19/Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Satgas Covid-19/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah daerah dengan kasus Covid-19 yang rendah sudah menjalani Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Meski kasus sudah rendah, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lalai.  Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan bagi daerah yang sudah masuk level 1 tidak menjadi lengah. Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan meskipun level 1 tergolong kondisi aman, bukan berarti membuat pemerintah dan masyarakatnya menjadi lalai. Termasuk dalam kegiatan beribadah.  "Walau begitu bukan berarti kita bisa lalai dengan situasi yang tergolong aman tersebut, karena Covid-19 masih ada disekitar kita," kata Wiku secara daring dalam keterangan Satgas Covid-19 baru-baru ini.  Terkait level 1, Wiku menjelaskan bahwa pada prinsipnya level 1 dalam asesmen leveling dan zona hijau dalam sistem zonasi adalah hasil penilaian yang paling baik melalui perhitungan berbagai indikator. Saat ini dari hasil analisis pemerintah terhadap 26 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali, daerah yang telah memasuki level 1 adalah Kabupaten Lampung. Dan sejak tanggal 25 September 2021, kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali yang telah masuk ke level 1 yaitu Kabupaten Blitar.  Mengenai kegiatan ibadah, Wiku menegaskan sampai saat ini pengaturan kegiatan ibadah di rumah ibadah atau berjamaah secara nasional dengan memperhatikan 2 indikator penilaian tersebut, menghimbau adanya pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan. Yaitu memakai masker dan menjaga jarak saat beribadah serta mencuci tangan sebelum dan sesudah beribadah.  "Ke depannya, jika diterapkan perubahan pengaturan, khususnya pedoman beribadah secara rinci di rumah ibadah akan disampaikan oleh Kementerian Agama yang sebelumnya telah melalui kesepakatan lintas Kementerian lembaga," tegas  Wiku. (*)  &nbsp;

Daerah Level 1 Harus Tetap Waspada Covid-19 dan Patuhi Prokes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#level 1

Berita Terkini