<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-10-06-at-11.02.22-AM.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menjadi pembicara dalam sesi diskusi di rangkaian acara pertemuan parlemen anggota G20 (P20), di Jakarta, Rabu (5/10/2022). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menjadi pembicara dalam sesi diskusi di rangkaian acara pertemuan parlemen anggota G20 (P20), di Jakarta, Rabu (5/10/2022). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan museumm, seperti revitalisasi museum.&nbsp; Menurutnya, revitalisasi museum memiliki potensi untuk turut serta menjaga dan mengembangkan peradaban budaya bangsa.&nbsp;Hal itu disampaikan Putu Rudana dalam forum Bakohumas DPR RI, dengan tema &lsquo;Menjawab Tantangan Pengelolaan Museum melalui RUU Permuseuman&rsquo;, di Gedung DPR RI pada Senin, (5/6). Dalam acara ini, hadir Lestari Moerdijat, Pimpinan MPR RI, anggota komisi X DPR RI, Nunus Supardi, Budayawan dan Pemerhati Museum, Inosentius Samsul, Kepala badan keahlian DPR RI, Ricko Wahyudi, Perancang peraturan perundang - undangan Madya, dan Ali Akbar itu Ketua Tim Pakar Asosiasi Museum Indonesia untuk RUU Permuseuman. Putu Rudana yang juga sebagai pengagas dan pemrakarsa RUU Permuseuman mengatakan bahwa museum memiliki kesempatan untuk menjaga dan menguatkan kepribadian di bidang kebudayaan, karena koleksinya memiliki nilai-nilai agung yang secara filosofis telah terinternalisasi di dalam Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa, dan NKRI sebagai identitas nasional Indonesia.&nbsp; &ldquo;Artinya, museum melalui koleksi kesajarahan yang dimilikinya telah memberikan kontribusi positif bagi 4 pilar kebangsaan Indonesia yang senantiasa kita junjung bersama. Oleh karena itu pemerintah wajib memiliki konsep dan roadmap yang jelas guna menghadirkan kembali segala kebaikan, kemuliaan dan kejayaan nusantara,&rdquo; kata Putu Rudana. Putu menambahkan bahwa tidak bisa dipungkiri jika museum memiliki potensi untuk turut serta menjaga sekaligus mengembangkan peradaban budaya bangsa. Hal ini sejalan dengan konsep &ldquo;Tri Sakti&rdquo; yang digaungkan Proklamator Bangsa, Bung Karno. &ldquo;Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.&rdquo;&nbsp; Menurut Bung Karno, hanya dengan mengetahui ilmu pengetahuan modern dan mengerti sejarah kebudayaan Indonesia barulah konsep Trisakti dapat dipahami. Meski demikian, Putu menyebut masih terdapat permasalahan yang mendera optimalisasi pengelolaan museum. Menurut dia, museum belum memiliki daya tarik yang menjadikan museum sebagai destinasi utama untuk dikunjungi dalam waktu senggang atau masa libur.&nbsp; &ldquo;Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan museum. Hal ini dilihat dari museum belum menjadi destinasi akhir pekan yang popular bagi masyarakat, belum menjadi pos pengembangan daerah yang terlihat cemerlang bagi pemerintah daerah. Kedua contoh ini indikasi bahwa museum belum bisa menjalin hubungan dua arah yang menjamin pemahaman antar kedua belah pihak,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, Putu mengatakan sampai saat ini kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Permuseuman masih belum memadai karena masih terbatasnya lembaga pendidikan dan program pendidikan permuseuman. Saat ini, kata dia, hanya tiga universitas yang memiliki program Pascasarjana Museologi, yaitu Universitas Indonesia (2007-sekarang), Universitas Gadjah Mada (mulai 2008) dan Unversitas Padjajaran (2006&minus;2013).&nbsp; &ldquo;Masih disadari kondisi kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai. Masih terbatasnya ketersediaan ahli yang sangat teknis seperti konservasi; bidang kreatif seperti desain tata pamer, edukasi, storytelling; bidang administratif dan manajemen; apalagi dalam bidang pengembangan pemasaran dan promosi Museum,&rdquo; jelas dia. Ia juga mengatakan, optimalisasi pengelolaan museum sejalan dengan Sapta Karsa atau 7 cita-cita terkait Permuseuman Indonesia, yakni adanya UU Permuseuman, pembentukan Badan Permuseuman Indonesia, perlu lembaga akreditasi dan sertifikasi, peningkatan SDM pengelola museum dan pengawalan dari politisasi yang membahayakan kepentingan museum. Kemudian kebijakan penganggaran yang komprehensif, kelembagaan Museum secara menyeluruh; dan gerakan nasional cinta museum digaungkan kembali.&nbsp; &ldquo;Saya berharap Sapta Karsa Permuseuman Indonesia semakin terus diselaraskan dan dimutakhirkan dalam kaitannya dengan penguatan kebudayaan bangsa dan peradaban dunia,&rdquo; ucapnya. Oleh karena itu, Putu menyarankan arah pengaturan RUU Permuseuman setidaknya perlu mengatur hal yang terkait dengan bagaimana upaya melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat terkait dengan koleksi dan layanan museum. &ldquo;Disamping juga terkait dengan kompetensi sumber daya manusia pengelola, wadah organisasi profesi pengelola museum tempat dimana pemutakhiran etos kerja dan koordinasi pengelolaan museum dilakukan, sumber anggaran museum. Diperlukan peningkatan pengawasan dan dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja museum di Indonesia,&rdquo; ujarnya. Sementara itu Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, DPR harus menunjukkan perannya untuk betul membenahi permuseuman. Menurut dia, museum di Indonesia dikenal orang awam sebagai tempat penyimpanan barang saja. Padahal, saat ini sudah ada Undang-undang Kemajuan Kebudayaan. &ldquo;Museum bukan sekedar gudang, sekedar tempat menyimpan barang tapi museum harus berbicara. Anak-anak usia kecil, sekolah, dewasa dan orang tua harus mendapatkan sesuatu dari museum. Museum harusnya menjadi tempat menyimpan benda-benda yang bisa menjaid catatan kita semua untuk merangkai perjalanan peradaban dan kemanusiaan sepertinya tidak tercermin. Sedih sekali melihat masalah yang banyak terjadi di museum,&rdquo; pungkasnya.

Tidak bisa dipungkiri jika museum memiliki potensi untuk turut serta menjaga sekaligus mengembangkan peradaban budaya bangsa.

Putu Rudana: RUU Permuseuman Harus Sejalan dengan Trisakti Bung Karno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Lestari-Moerdijat-baru.jpg" alt="Lestari Moerdijat" width="100%">
<figcaption>Lestari Moerdijat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, Inovasi untuk mewujudkan merdeka belajar sangat mungkin tercapai jika tersedia ruang belajar yang menyenangkan. Tak terkecuali juga adanya ekosistem pembelajaran yang didukung infrastruktur belajar yang memadai.  "Banyak tantangan terhadap kemajuan dunia pendidikan. Guru memiliki seperangkat tugas profesional mendampingi para pelajar menemukan kemampuan terbaiknya untuk bertumbuh, menuju masa depan," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Transformasi Guru Berkualitas Pasca-Perhelatan Presidensi Indonesia dalam G20, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/11).  Pada kesempatan itu Lestari mengucapkan Selamat Hari Guru yang diperingati 25 November dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pahlawan tanpa tanda jasa itu yang selama pandemi terus memberikan sumbangsih, mengabdi dengan tulus, terutama mereka yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).  Karena itu, para guru, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, hendaknya memiliki pemahaman kognitif tentang bagaimana siswa belajar dan mempersiapkan sisi emosional untuk berhubungan dengan banyak siswa yang ragam kebutuhannya tidak selalu terlihat.  "Masih banyak isu-isu dalam permasalahan pendidikan, bukan hanya substansi dari kurikulum, tapi dalam konteks penyiapan SDM, dan kesejahteraan guru," ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu  Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, untuk mengatasi hal itu semua pihak harus bekerja sama, melalui ragam kebijakan untuk mendorong peningkatan kompetensi guru yang sangat menentukan bagi kualitas hasil belajar para peserta didik.  Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nunuk Suryani mengungkapkan empat agenda utama yang diangkat oleh Kemendikbudristek RI dalam rangkaian KTT G20 di Bali, yakni pendidikan berkualitas untuk semua, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, dan masa depan pekerjaan pascacovid-19.  Menurut Nunuk, empat agenda prioritas dalam education working group presidensi Indonesia G20 itu tentu saja bermanfaat bagi masyarakat dunia dan bangsa Indonesia. Karena itu, negara-negara G20, perlu bergotong-royong menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan dan mendorong pemulihan pascapandemi.  "Kami memperkenalkan konsep gotong-royong dan memperkuat kolaborasi untuk masa depan dunia pendidikan yang lebih baik," tambah Nunuk.  Salah satu implementasi untuk mewujudkan agenda tersebut, jelas Nunuk, adalah program pendidikan guru penggerak, yang diharapkan mampu menghidupkan semangat Ki Hajar Dewantara untuk mendorong pengembangan pendidikan yang berkelanjutan untuk menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi.  Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Totok Bintoro berpendapat melakukan tugas pendidikan adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sis diknas) yaitu untuk mengembangkan potensi para peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  "Artinya dengan tujuan yang luar biasa itu, guru tidak hanya harus memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus memiliki kualifikasi teknis untuk mengajar," ujar Totok.  Untuk mewujudkan generasi yang unggul, tegasnya, perlu segera mengatasi sejumlah persoalan terkait guru saat ini, seperti antara lain distribusi yang tidak merata dan kekurangan guru.  Selain itu, ujar Totok, guru saat ini terjebak rutinitas administratif sehingga hanya sekadar mengajar. Diperlukan guru yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus ada panggilan jiwa yang menjadi penentu guru bisa menjadi seorang pendidik.  Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi berpendapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua adalah persoalan yang sudah lama dihadapi bangsa ini dan belum juga selesai hingga saat ini.  "Bagaimana instrumen kebijakan dan aktor pelaksana yang mengeksekusi kebijakan itu bisa mewujudkan satu sistem yang mendorong sektor pendidikan kita?" ujarnya.  Unifah menilai, Kemendikbudristek belum sepenuhnya membenahi sistem pendidikan guru dan tenaga pengajar secara terstruktur dan berkelanjutan. Karena itu, dia berharap revisi UU Sisdiknas mampu memperbaiki sistem pendidikan yang kita jalani dengan memasukan nilai-nilai Pancasila dalam batang tubuh revisi UU Sisdiknas itu.  Merespons hal itu, Anggota Komisi X DPR Moh. Haerul Amri mengungkapkan untuk menghasilkan guru berkualitas, yang harus diperbaiki adalah infrastruktur pendidikan.  Perbaikan infrastruktur pendidikan ini, jelas Haerul, tidak hanya menjadi tanggungjawab Kemendikbudristek semata, tetapi juga para pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta masyarakat.  Perbaikan sistem penerimaan guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) , menurut dia, juga harus diperbaiki untuk mendorong kualitas guru di masa datang.

MPR: Peningkatan Kualitas Guru Harus Didukung Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/lestari-moerdijat-zoom.jpg" alt="dok MPR RI" width="100%">
<figcaption>dok MPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, menekan angka positif Covid-19 dengan memutus mata rantai penyebaran virus merupakan tugas yang harus diemban setiap anak bangsa.  "Data sebaran kasus positif Covid-19 yang cenderung meningkat saat ini bukan untuk membangun sentimen ketakutan, tetapi untuk menjadi pedoman bagi kita untuk bersikap mengambil langkah yang tepat, di tengah aktivitas sosial dan geliat ekonomi yang meningkat," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Mengantisipasi Naiknya Risiko Dampak Pandemi Covid-19 Menjelang Liburan Akhir Tahun yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (16/11).  Lestari mengapresiasi upaya pemerintah dan segenap elemen bangsa pada hampir tiga tahun terakhir, yang secara bersama mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 di tanah air.  Namun, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, kondisi yang dinilai sudah terkendali itu membuat banyak pihak bersikap longgar dalam penerapan protokol kesehatan dalam berkegiatan.  "Keluasan ruang gerak masyarakat, meningkatnya dinamika perjalanan baik domestik maupun mancanegara, harus tetap diimbangi dengan upaya adaptasi lewat penerapan protokol kesehatan yang memadai," ujarnya.  Lebih lanjut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah jangan abai terhadap regulasi pencegahan dan bertoleransi tanpa protokol kesehatan di masa pandemi.  "Masa liburan akhir tahun 2022 merupakan saat yang ditunggu-tunggu masyarakat. Pemerintah, sejauh ini terbukti mampu mengendalikan beberapa lonjakan kasus pada masa pandemi," ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.  Rerie juga berharap semua pihak berkolaborasi membuat persiapan yang memadai sehingga penyebaran Covid-19 pada masa libur Natal dan Tahun Baru bisa terkendali dan kita bersama-sama dapat menyongsong tahun 2023 yang lebih baik.  Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene. Ia mengakui ada kejenuhan di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga, terjadi kenaikan angka positif Covid-19 yang diikuti kenaikan angka kematian, yang sangat memprihatinkan.  "Karena itu, masukan dari para pakar akan sangat dibutuhkan untuk memitigasi ancaman dan merencanakan aksi untuk mengatasi potensi penyebaran Omicron sub varian XBB pada masa liburan Natal dan Tahun Baru," ujarnya.  Komisi IX DPR RI, ujar Felly, juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi potensi ancaman lonjakan kasus pasca liburan Natal dan Tahun Baru.  Selain itu, tambah Felly, upaya untuk terus memenuhi target vaksinasi dan booster di sejumlah daerah harus konsisten dilakukan dengan memastikan ketersediaan dana, vaksin dan tenaga kesehatan yang mengaplikasikannya.  Merespons hal itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan kondisi pencapaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia tidak terlalu buruk bila dibandingkan rata-rata dunia. Hanya saja, ungkap Wiku, untuk vaksin booster baru mencapai 24 persen dari target yang ditetapkan.  Padahal, lanjut Wiku, biasanya pada masa liburan Natal dan Tahun Baru terjadi lonjakan kasus akibat meningkatnya pergerakan orang. Namun saat ini belum masa liburan Natal dan Tahun Baru sudah menunjukkan peningkatan kasus positif Covid-19.  "Ini pekerjaan rumah bagi kita semua," tegasnya.  Karena itu, Wiku menyarankan agar masyarakat kembali menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin lewat penggunaan masker yang baik pada masa liburan Natal dan Tahun Baru untuk menekan potensi lonjakan kasus.  "Kita harus fokus pada upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran virus. Karena selama ini kita belum cukup mampu memutus rantai penyebarannya," ujar Wiku.  Sementara itu, Dewan Penasehat Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban mengungkapkan kasus positif Covid-19 di sejumlah negara saat ini mengalami peningkatan.  "Pengalaman penanganan lonjakan Covid-19 tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran dalam penanganan kasus positif Covid-19 saat ini," ujarnya.  Lalu apakah Indonesia akan menghadapi gelombang ke-4 Covid-19, menurut Zubairi, hal itu akan sangat tergantung dari kesiapan kita dalam mengupayakan pencegahannya.  "Saya pikir kembali menegakkan sejumlah kebijakan pembatasan dan sosialisasi lewat media sosial terkait norma baru dalam berinteraksi di masa pandemi merupakan langkah yang penting untuk menekan potensi ancaman penyebaran Covid-19 di masa liburan akhir tahun," ujarnya.

Lestari: Covid-19 yang Sudah Terkendali Membuat Banyak Pihak Longgar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Lestari-Moerdijat-baru.jpg" alt="Lestari Moerdijat" width="100%">
<figcaption>Lestari Moerdijat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang harus didukung semua pihak. Hal itu demi mewujudkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip hak azasi manusia.  "Konstitusi kita menggarisbawahi poin penting tentang kerja manusia, yang dalam pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata Lestari Moerdijat di Ruang Delegasi, Gedung DPR/MPR, Jakarta, (2/11).  Menurut Lestari, UUD 1945 mengamanatkan dasar pemikiran bahwa pekerjaan dan penghidupan layak adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain.  Karena itu, kehadiran UU PPRT yang merupakan bagian instrumen perlindungan bagi pekerja rumah tangga, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, membutuhkan dukungan semua pihak.  Namun faktanya, ujar Rerie, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus melalui jalan panjang dan berliku untuk menjadi Undang-Undang.  Karena sejak 2004 RUU PPRT sudah diajukan. Pada 2009 RUU tersebut bahkan sudah didorong untuk disahkan. Lalu pada 2019, RUU tersebut masuk dalam prolegnas. Namun, belum juga berujung pada pengesahan menjadi Undang-Undang.  "Pada 2020, Badan Legislasi DPR menyepakati RUU PPRT menjadi inisiatif DPR, tetapi hingga kini regulasi itu belum juga dibawa ke rapat paripurna," ujarnya.  Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan, sepanjang 2020-2021, Forum Diskusi Denpasar 12 pun sudah tiga kali mengangkat tema terkait pentingnya RUU PPRT bagi pekerja rumah tangga, namun para pemangku kebijakan belum tergerak untuk mengesahkan RUU tersebut.  Akibatnya, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, para pekerja ,rumah tangga di tanah air hingga kini belum mendapatkan perhatian dan perlindungan secara menyeluruh.  "Tanpa kepastian perlindungan, maka bisa dipastikan semakin banyak pekerja rumah tangga yang hak-hak dasarnya terabaikan," ujarnya.  Hadirnya instrumen hukum untuk melindungi para pekerja rumah tangga, tegas Rerie, sejatinya merupakan bagian dari upaya negara dalam menjalankan amanat konstitusi yang merupakan warisan para pendiri bangsa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab di negeri ini.  Perlu pemahaman semua pihak terkait substansi dan urgensi kehadiran UU PPRT, tambahnya, agar akselerasi proses pembahasan RUU PPRT untuk menjadi Undang-Undang bisa direalisasikan.  Merespons hal itu, Ketua Panja RUU PPRT Baleg DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan sebenarnya RUU PPRT sudah selesai dibahas di Baleg pada 1 Juni 2020, tinggal menunggu dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan sebagai usulan DPR dan dibahas bersama Pemerintah.  Berdasarkan tata tertib DPR, jelas Willy, sejatinya pimpinan tidak boleh menahan proses perundangan-undangan yang sedang berlangsung. Apalagi tujuh fraksi sudah sepakat dan hanya dua fraksi yang menolak.  "Mungkin harus digerudug agar proses legislasi RUU PPRT bisa segera berlanjut dan disahkan," ujarnya.  Hal senada juga di ungkapkan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Luluk Nur Hamidah mengungkapkan Nahdatul Ulama mendukung penuh pengesahan RUU PPRT didasari atas pemikiran bahwa perlindungan kepada PRT adalah bagian dari pesan moral keagamaan dan konstitusi kita juga memperkuat dukungan itu.  "Pemerintah seharusnya berupaya dalam rangka menghasilkan kerja-kerja kemaslahatan. "Dalam konteks konstitusi setiap warga negara berhak atas perlindungan dan pekerjaan yang layak," ujarnya.  Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Anwar Sanusi berpendapat kebijakan ketenagakerjaan diterapkan Pemerintah sejatinya bertujuan untuk membuat sistem dalam pengaturan PRT menjadi lebih baik. Namun, hingga saat ini masih ada regulasi yang belum terisi bagi perlindungan PRT, sehingga para pekerja rumah tangga belum diatur secara jelas.  Menurut Anwar, ada sejumlah hal yang menjadi kendala dalam pengaturan kebijakan terkait PRT antara lain belum adanya kebijakan perlindungan hak dan kewajiban PRT, Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang pengaturan PRT dan PRT tidak mendapat jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.  Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini mengungkapkan kontribusi PRT terhadap kehidupan di sebagian besar rumah tangga cukup besar.Kehadiran PRT mampu meningkatkan produktivitas keluarga tersebut. Tanpa PRT, tambahnya, pengeluaran rumah tangga itu diperkirakan bisa lebih tinggi lima kali lipat jika dibandingkan bila tidak ada PRT.  Namun, ungkapnya, yang dialami PRT malah sangat menyedihkan karena kerap menjadi korban kekerasan, tidak memiliki jaminan kesehatan dan bansos. Padahal, tambah Lia, sebagian besar PRT masuk kategori masyarakat tidak mampu.  Pada kesempatan diskusi itu hadir pula Rizky, PRT korban kekerasan fisik dan seksual oleh majikannya di Jakarta Timur. Rizky sangat berharap UU PPRT segera disahkan agar tidak ada lagi korban seperti dirinya.  &nbsp;

Butuh Dukungan Semua Pihak untuk Percepatan Penetapan RUU PPRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/lestari-moerdijat-6.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, diperlukan gerak bersama lintas sektor secara berkelanjutan untuk mendorong kegiatan sosialisasi deteksi dini dan penanganan kanker payudara yang terstruktur dan sistematis dengan payung hukum yang kuat, di tanah air.  "Sosialisasi dan kampanye kesehatan terkait kanker payudara harus dilakukan secara sistematis dan memiliki payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait kanker tersebut," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema "Deteksi Dini Kanker Payudara Menyelamatkan Kehidupan Bangsa" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/10).  Karena, menurut Lestari, kenyataannya saat ini 70 persen pasien kanker payudara yang mendapatkan penanganan dokter sudah berada dalam stadium lanjut sehingga memiliki kemungkinan sembuh yang rendah.  Bahkan, data Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (Peraboi), tambahnya, mencatat dari 10.000 kasus kanker payudara, sekitar 70 persen adalah stadium 3 dan 4.  Berdasarkan fakta itu, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, seruan untuk melakukan deteksi dini lewat program SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) dan SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis) merupakan langkah penting yang memungkinkan tindakan lanjutan secara cepat dan tepat.  Kolaborasi lintas sektor antarlembaga pemerintah, jelas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus ditingkatkan untuk mewujudkan sebuah gerakan yang mampu mendorong semakin banyak sosialisasi deteksi dini kanker payudara di tengah masyarakat.  Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak semua pihak untuk bergerak bersama dalam upaya membangun pemahaman masyarakat bahwa mengupayakan pencegahan kanker payudara sejak dini merupakan langkah yang sangat penting untuk menyelamatkan kehidupan bangsa.  "Karena Ibu yang sehat dan terbebas dari kanker akan sangat berperan dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan tangguh," ujarnya.  Merespons hal itu, Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais, Soeko Werdi Nindito mengungkapkan kanker payudara merupakan kanker dengan jumlah penderita tertinggi di Indonesia.  Di Jakarta saja, ujar Soeko, pertambahan kasus kanker payudara per tahun diperkirakan 176 kasus. Diakuinya, penyebab kanker payudara belum diketahui dan yang bisa diwaspadai adalah faktor-faktor risikonya.  Berdasarkan penelitian, ungkap Soeko, bila tidak ada upaya pencegahan pada 2035 akan terjadi pertambahan kasus kanker payudara sekitar 85 persen di tanah air.  "Jadi harus ada tindakan yang segera dan deteksi dini harus dilakukan untuk meningkatkan upaya pencegahan," ujar Soeko.  Sebab menurut Soeko, harus ada shifting paradigma dalam pelayanan terkait kanker di Indonesia antara lain lewat tata laksana pelayanan yang dimulai pada stadium awal. Karena setiap rumah sakit, sudah seharusnya memiliki sejumlah langkah layanan antara lain preventif, skrining dan deteksi dini, diagnostik, palliative, rehabilitasi medik dan beberapa tindakan lainnya.  "Namun, sebagian besar rumah sakit hanya mampu memberikan layanan kanker yang terbatas," ujarnya.  Pembicaraan lainnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan RI, Eva Susanti mengungkapkan, kanker yang banyak menimpa perempuan adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Sedangkan pada laki-laki mayoritas alami kanker paru-paru dan usus.  "Berdasarkan catatan Kemenkes, ujar Eva, pada 2020 sebanyak 54 persen kasus kanker diderita oleh perempuan," jelasnya.  Dalam mengatasi kondisi tersebut, menurut Evi, pemerintah berupaya melakukan transformasi sistem kesehatan lewat peningkatan layanan primer, layanan rujukan, sistem kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan.  "Dalam penanggulangan kanker, Kemenkes memilki empat pilar yaitu promosi kesehatan, deteksi dini, perlindungan khusus dan pelayanan khusus," ujarnya.  Hambatan sering terjadi, ujarnya, karena di tingkat Puskesmas promosi kesehatan terkait kanker payudara sangat kurang. Akibatnya, kesadaran masyarakat untuk melakukan SADARI dan SADANIS juga rendah.  Di sisi lain, ujar Evi, layanan mammogram yang merupakan tindak lanjut dari SADARI biayanya belum ditanggung JKN. Karena itu, ia berharap ada dukungan dari semua pihak untuk mendorong promosi kesehatan kepada masyarakat terkait kanker payudara, terus ditingkatkan.  Selain itu dia juga mendorong diberlakukannya kebijakan wajib deteksi dini kanker bagi para pegawai kementerian dan lembaga atau perusahaan swasta lainnya untuk mencegah peningkatan kasus kanker stadium lanjut di tanah air.  Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla berpendapat deteksi dini kanker payudara penting diwujudkan dan perlu gerakan bersama untuk menekan pertumbuhan kasus, yang sekaligus meningkatkan angka harapan hidup para perempuan Indonesia.  "Kami di parlemen berkomitmen untuk terus mendorong upaya memasyarakatkan deteksi dini kanker payudara di masyarakat," pungkasnya.

Gerakan Deteksi Dini Kanker Harus Jadi Kepedulian Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-13-at-23.17.03.jpeg" alt="Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat</figcaption>
</figure>LESTARI Moerdijat punya kepedulian besar terhadap sejarah dan budaya. Dia juga aktif mendalami prasasti dan peninggalan bersejarah melalui buku-buku sejarah, khususnya kebudayaan Jawa. Meja kerja wakil ketua MPR itu penuh dengan tumpukan buku.  Saat ini politikus Partai Nasdem tersebut berusaha membantu pemulangan Prasasti Pucangan peninggalan Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan yang sekarang berada di India. ”Prasasti itu mendesak dikembalikan ke tanah air,” tegas Rerie, sapaan karib Lestari Moerdijat.  Menurut dia, prasasti tersebut merupakan bagian dari sejarah Nusantara. Di dalamnya sarat nilai-nilai peradaban tinggi yang wajib diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Rerie berusaha membantu sekuat tenaga untuk memulangkan peninggalan sejarah yang sangat penting tersebut.  Perempuan kelahiran Surabaya itu juga berharap semua pihak mengambil peran dalam pengembalian benda-benda bersejarah yang terkait dengan perjalanan bangsa.

Lestari Moerdijat Mengupayakan Prasasti Pucangan Pulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/lestari-moerdijat-6.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor kesehatan lewat pemenuhan gizi bagi anak dan balita dalam rangka pencegahan stunting. Karena itu semua pihak harus bergerak bersama untuk mewujudkan generasi unggul menyambut Indonesia Emas 2045.  "Saat ini kita sebenarnya berada pada situasi darurat gizi dengan angka stunting yang cukup tinggi. Bagaimana kita harus memperbaiki kondisi ini untuk menciptakan masyarakat yang baik secara jasmani dan rohani, ini merupakan tantangan yang harus kita jawab bersama," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Problem Gizi dan Pengelolaan Makanan yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (7/9).  Apalagi, menurut Lestari, upaya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing juga merupakan salah satu prioritas nasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.  Sehingga, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, upaya percepatan pencegahan stunting yang konvergen, baik pada perencanaan, pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasinya di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk desa, harus bisa segera direalisasikan.  "Sudahkah kita mengidentifikasi gap yang ada dan langkah apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan," ujar Rerie.  Sejumlah tantangan itu, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, tidak boleh diabaikan agar kita mampu melahirkan generasi penerus yang sehat. Karena hal itu merupakan bagian dari langkah dalam percepatan pemulihan ekonomi, lewat perhatian terhadap pola konsumsi makanan sehat bagi para tenaga kerja.  Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018, tambahnya, prevalensi obesitas di kalangan orang dewasa Indonesia meningkat hampir dua kali lipat, dari 19,1 persen pada 2007 menjadi 35,4 persen pada 2018.  Karena itu, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mencegah stunting dan obesitas harus menjadi tugas bersama dalam upaya peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan generasi unggul pada Indonesia Emas 2045.  Merespons hal itu, Pelaksana Tugas Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak- Kemenkes RI, Ni Made Diah Permata Laksmi mengakui kondisi gizi balita di Indonesia memang masih menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan. Hal itu disebabkan sejumlah faktor asupan gizi, kualitas dan keanekaragaman pangan yang belum memadai hampir di seluruh Indonesia.  Selain itu, tambah Ni Made Diah,, di tingkat masyarakat juga terjadi ancaman obesitas karena pola makan tidak diimbangi aktivitas fisik yang memadai lewat perubahan gaya hidup.  Konsumsi yang tidak memenuhi gizi seimbang, ujar Ni Made Diah, juga menciptakan risiko mudah terkena penyakit sehingga sangat diperlukan ketersediaan pangan yang cukup. Apalagi, kondisi pascapandemi yang berdampak pada perekonomian keluarga, sangat mempengaruhi upaya pemenuhan gizi berimbang.  "Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang mengupayakan transformasi kesehatan lewat transformasi layanan kesehatan primer, edukasi dan skrining kesehatan," ujarnya.  Selain itu, intervensi gizi seimbang juga harus dilakukan sejak Ibu hamil untuk menghindari ancaman anemia yang bisa berdampak pada pertumbuhan bayi.  Sementara itu, Deputi Bid Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Muhammad Rizal Damanik berpendapat kecukupan gizi merupakan salah satu isu kesehatan yang dihadapi Indonesia. Karena, empat penyakit tidak menular di Indonesia itu sangat terkait dengan pemenuhan gizi seimbang, sehingga hal itu merupakan masalah yang serius.  "Hal-hal dasar yang menyebabkan terjadinya kekurangan gizi masih sering terjadi di masyarakat. Seperti antara lain budaya sarapan yang kurang memadai dan kurang beragamnya makanan yang dikonsumsi," ujarnya.  Bahkan, ungkap Muhammad Rizal, diperkirakan pada 2029 satu dari dua orang di Indonesia akan menghadapi obesitas.  Hal senada juga diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Annis Catur Adi berpendapat masih banyaknya pemahaman yang salah terkait pemenuhan gizi di lingkungan keluarga Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong masalah kesehatan masyarakat.  "Untuk mengatasi kondisi itu, kita secara bersama harus kerja keras, kerja cerdas dan tawakal," ujarnya.  Karena itu stunting, jelasnya, merupakan masalah serius dan genting, karena tidak hanya pengaruhi kondisi fisik. Namun, tegasnya, juga mempengaruhi perkembangan otak dan organ lainnya yang rawan memicu penyakit terhadap anak dan balita.  "Sehingga, intervensi asupan gizi pada usia bayi masih di dalam kandungan hingga dua tahun merupakan langkah penting," jelasnya.  Annis menjelaskan, kekurangan gizi bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal pola hidup. Masyarakat, seringkali mengabaikan keragaman sumber pangan, padahal di Indonesia banyak sumber pangan bergizi.  Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mendukung berbagai upaya penanggulangan stunting dan obesitas lewat upaya bersama memperbaiki gizi masyarakat. Karena itu perlu dipertegas lagi siapa melakukan apa, karena langkah tersebut memerlukan keterlibatan banyak pihak.  "Saya berharap, BKKBN mampu melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan baik untuk memastikan keberlanjutan program-program yang dijalankan," jelasnya.

Lestari: Kita Sebenarnya Sedang Darurat Gizi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/lestari-moerdijat-6.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, konsistensi penerapan aturan harus terus didukung dengan tetap memperhatikan kritik publik dalam upaya terus menyempurnakan penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) di tanah air. Kewajiban pendaftaran PSE merupakan upaya perlindungan bagi setiap warga negara.  "Apa yang terjadi dalam tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik di tanah air akhir-akhir ini harus menjadi perhatian kita semua. Tujuan akhirnya tentu untuk terus menyempurnakan tata kelola yang ada," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat memberi sambutan dalam diskusi daring bertema Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Global: Kedaulatan versus Kebebasan Informasi, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (3/8).  Menurut Lestari, era digital dengan segala keterbukaannya berpotensi mendatangkan ancaman. Pada posisi inilah, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, negara wajib melindungi setiap warga negara dari potensi ancaman tersebut, lewat sejumlah kebijakan pada penyelenggaraan sistem elektronik.  Di sisi lain, lanjut Rerie, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kedaulatan bangsa ini dari berbagai ancaman tersebut.  Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, teknologi informasi (internet) dengan segala kemudahan oleh penyedia layanan disertai kebebasan aksesnya mesti dibarengi dengan ketaatan penuh pada aturan setiap negara.  "Membuka ruang pada ketidaktaatan hanya akan memelihara potensi ancaman kepada kedaulatan negara," tegasnya.  Di sisi lain, Rerie juga berharap Pemerintah dapat mengakomodasi setiap kritik dan menata pelayanan yang belum optimal agar pelayanan penyelenggara sistem elektronik lebih berkualitas.  Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Semuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan penerapan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronika oleh Pemerintah dalam rangka membangun Indonesia sebagai digital nation yang berdaulat di ruang-ruang digital di tanah air.  Menurut Semuel, langkah tersebut setara dengan upaya bangsa ini untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa ini lewat Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.  Upaya mewujudkan Indonesia sebagai digital nation, ujar Semuel, sudah diawali lewat pembangunan besar-besaran infrastruktur digital di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu, untuk memanfaatkan infrastruktur digital tersebut, berbagai aplikasi digital hadir agar masyarakat bisa memanfaatkan ruang digital yang tersedia.  Kehadiran ribuan atau jutaan aplikasi di dunia di ruang digital tanah air, tegas Semuel, memerlukan pengaturan dan mekanisme dalam bentuk tata kelola yang baik dan mendukung kedaulatan negara.  Merespons hal itu, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Mimah Susanti berpendapat penggunaan teknologi informasi di Indonesia sudah tidak terelakkan lagi di era internet yang merupakan ruang publik, sehingga negara harus hadir.  Kebebasan informasi, ujar Mimah, sudah dinyatakan para pendiri bangsa ini dan diatur lewat Undang-Undang Dasar 1945 dengan salah satu tujuannya adalah untuk melindungi publik.  "Upaya KPI untuk mengawasi konten dan menghadirkan industri yang sehat, merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat dari informasi yang tidak sehat," ujarnya.  Merespons hal itu, Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi mendukung Pemerintah dalam implementasi pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) di tanah air.  Karena itu, ujar Prabu, apa yang dilakukan Indonesia saat ini juga sudah diberlakukan di sejumlah negara dunia untuk menegakkan kedaulatan ruang digital negara masing-masing.  "Menegakkan kedaulatan digital oleh suatu negara itu harus diutamakan. Tujuannya agar PSE tidak lebih berkuasa dari negara itu sendiri," tegas Prabu.  Meski begitu, ia menyarankan, pemberlakuan sejumlah kebijakan untuk menegakkan kedaulatan digital sebuah negara harus melalui proses yang benar agar kebijakan itu bisa benar-benar dipahami oleh publik.  Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Jakfar Sidik menilai Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan agar negara melindungi segenap warga negara.  "Kewajiban pendaftaran PSE itu, bukan soal pemblokiran aplikasi, tetapi lebih pada upaya melindungi setiap warga negara," ujarnya.

MPR: Kewajiban Pendaftaran PSE Bagian dari Perlindungan Warga Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/lestari-moerdijat-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, sejumlah langkah antisipasi harus segera dilakukan, agar Indonesia mampu mengatasi berbagai dampak krisis global, melalui pemanfaatan berbagai peluang yang dimiliki.  "Dalam jangka panjang mengandalkan sumber daya alam saja tentu bukan sebuah solusi, sumber daya manusia mesti disiapkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya pada diskusi daring bertema Mengurai Ancaman Krisis Lanjutan Pascapandemi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (13/7).  Menurutnya, mengurai sejumlah potensi ancaman krisis harus dimaknai sebagai upaya untuk berpikir futuristik dan adaptif. Artinya, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, kita menyelisik potensi sumber daya yang dimiliki sekaligus menyesuaikan dengan tren, sembari mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi.  "Berbagai krisis memberi pembelajaran penting untuk kembali menata aspek ekonomi, politik, budaya, sosial dan pertahanan keamanan yang kita miliki," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem.  Penataan itu, bisa dimulai dari pemulihan sektor potensial seperti sektor ekonomi untuk ketahanan negara dan sektor politik untuk stabilitas keamanan.  "Pandemi yang berdampak pada hampir semua sektor kehidupan menuntut adaptasi dan inovasi di berbagai bidang," ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu.  Sementara itu, CEO SAIAC Shanti Shamdasani mengaku tidak mengira dampak krisis separah ini, hingga menyebabkan sejumlah negara bangkrut. Karena, penyebab kebrangkutan sejumlah negara saat ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini krisis global didorong oleh gelembung utang sejumlah negara.  "Gelembung utang sejumlah bisnis dan negara memicu krisis finansial dunia. Negara mana lagi yang akan terdampak? Bisa dilihat dari besarnya utang negara yang bersangkutan," ujarnya.  Langkah yang bisa mendorong ekonomi tumbuh saat ini, ujar Shanti, adalah pengembangan bisnis domestik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Upaya ini, jelas Shanti, bisa jadi penyelamat kita dari krisis.  "Langkah lain, adalah dengan tidak menambah utang. Ia bersyukur dengan utang Indonesia yang saat ini menyusut," ujarnya.  Karena itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati mengungkapkan, kondisi dunia saat ini masih dipengaruhi kenaikan harga pangan dan energi yang tinggi.  Akibatnya, ujar Vivi, terjadi peningkatan food insecurity di sejumlah negara akibat konflik, ketidakamanan dan cuaca ekstrem. Sebab, ketahanan pangan Indonesia relatif baik dengan catatan harus didukung ketersediaan air yang cukup, terutama di Indonesia Timur.  Menurut Vivi, pertumbuhan ekonomi antar daerah, saat ini masih menyisakan sejumlah daerah yang pertumbuhan ekonominya negatif. Pada kondisi saat ini, keberadaan jaring pengaman sosial sangat penting.  "Kita harus bisa memanfaatkan ekspor sumber daya alam kita tidak dalam bentuk mentah, tapi lewat bahan olahan," tambahnya.  Langkah yang sedang dijalani Pemerintah saat ini, ujar Vivi, berupaya menerapkan penyaluran pengaman sosial yang lebih komperhensif lewat perbaikan data, dan tidak sekadar charity.  "Namun, lebih kepada aspek penguatan SDM dalam upaya memberi perhatian kepada kelompok miskin dan rentan," imbuhnya.  Peneliti INDEF bidang Ekonomi Industri, Perdagangan dan Investasi, Ahmad Heri Firdaus berpendapat, tidak stabilnya kondisi global menyebabkan sejumlah negara melakukan kebijakan pembatasan ekspor yang berdampak pada menipisnya pasokan dunia.  Menurut Ahmad, bila Pemerintah tidak mampu mengatasi subsidi BBM seiring dengan kenaikan harga minyak dunia akan menciptakan inflasi yang semakin tinggi.  "Defisit APBN 3 persen menjadi sulit terwujud," ujarnya.  Menurut Ahmad, dalam setiap krisis pasti ada pemicunya sehingga kita harus mampu memitigasi dan mengelola faktor pemicunya agar mampu mengatasi krisis itu.  Sejumlah upaya yang harus dilakukan, tambah Ahmad, antara lain adalah menjaga produktivitas masyarakat lewat sejumlah insentif usaha, peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri dan penerapan non tariff measures (NTMs) untuk impor sehingga barang-barang yang diimpor benar-benar meningkatkan produktivitas di dalam negeri.  "Bukan antiimpor, tetapi impor kita harus selektif," tegasnya.  Jurnalis senior, Saur Hutabarat menegaskan, dalam menyikapi kondisi saat ini harus ada sanksi bagi pemerintah daerah yang mengendapkan dana di bank. Padahal, tambah Saur, dana itu bisa berfungsi meningkatkan domestic demand yang mampu menggerakan ekonomi.  "Sejumlah potensi ekspor, harus terus dihidupkan, seperti ekspor ayam ke Singapura yang perdana dilakukan hari ini," ujarnya.

Lestari: Peluang yang Kita Miliki Bisa Jawab Tantangan Krisis Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/lestari-moerdijat-6.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, seluruh elemen bangsa harus mempersiapkan generasi muda agar mampu menjawab berbagai tantangan untuk mewujudkan Indonesia Emas yang tangguh dan berdaya saing pada 2045.  "Karena pada 2045, generasi muda akan menjadi tulang punggung bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, seperti yang dicita-citakan para pendahulu bangsa," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi secara daring yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.  Karena itu, Lestari berharap semua pihak harus mempersiapkan para generasi muda agar mampu menghadapi tantangan dengan sumber daya yang kita miliki. Sehingga, berbagai upaya harus dilakukan berangkat dari optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki anak bangsa.  "Loncatan teknologi yang terjadi saat ini mengubah pola berperilaku dan komunikasi manusia di era ini. Hal itu tentu saja tak boleh diabaikan," ujar Rerie sapaan akrab Lestari.  Rerie yang juga merupakan Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menuturkan, sejak terjadi krisis global akibat pandemi Covid-19, angka pengangguran tertinggi di usia produktif makin meningkat tinggi.  Berbagai perubahan itu, tambahnya, mendorong kita secara bersama sebagai anak bangsa mempersiapkan generasi milenial agar memiliki kemampuan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.  Merespons hal itu, Guru Besar Manajemen FEB Universitas Airlangga, Badri Munir Sukoco berpendapat perlu kerja keras bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju karena membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).  "Kondisi pandemi Covid-19 dan rendahnya relevansi tenaga kerja terhadap lapangan kerja yang tersedia, menyebabkan pertambahan angka pengangguran saat ini," ujarnya.  Salah satu upaya agar tenaga kerja mampu terserap, menurut Badri, adalah dengan melakukan transformasi ekonomi lewat dua hal yaitu peningkatan kualitas SDM dan menetapkan sejumlah sektor untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi agar mampu tumbuh di atas 10 persen.  "Karena untuk menjadi negara maju, bangsa Indonesia harus mampu masuk pada kelompok negara dengan high income yang berciri memiliki industri services 69,70 persen yang sangat mengandalkan kualitas SDM yang tinggi," ujarnya.  Pada kesempatan itu, Badri juga mengungkapkan pengalaman Tiongkok saat menuju negara maju. ketika itu Tiongkok melibatkan perguruan tinggi dalam sejumlah penelitian di bidang algoritma, bahan baterai dan sejumlah teknologi masa depan seperti robotik dan teknologi molekuler, tujuannya agar Negeri Tirai Bambu itu akhirnya mampu masuk menjadi negara maju.  Hal senada juga diungkapkan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengkonfirmasi bahwa pandemi Covid-19 benar berdampak pada kalangan muda. Terungkap dengan meningkatnya klaim jaminan hari tua (JHT) pada pekerja milenial yang mengundurkan diri dan terkena PHK di masa pandemi.  "Di masa pandemi ini terjadi shifting pasar kerja dari sektor formal ke sektor informal. Para pekerja yang keluar dari sektor formal saat ini, belum masuk kembali ke sistem perlindungan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.  Salah satu solusinya, menurut Pakar Hukum Universitas Pasundan Bandung, Atang Irawan, untuk mempersiapkan menyambut bonus demografi perlu upaya perbaikan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta percepatan investasi.  "Para pemangku kepentingan perlu membuat peta jalan untuk mempersiapkan formulasi dalam menyambut bonus demografi untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan kebijakan seperti yang terjadi pada Afrika Selatan dan Brazil," pungkasnya.

MPR: Butuh Upaya Besar untuk Menyiapkan Generasi Muda di 2045

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lestari Moerdijat

Berita Terkini