<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/sebagian_2-3303802803.png" alt="Tim BKSDA Jatim saat proses pelepasliaran monyet ekor panjang di Nusa Barong." width="100%">
<figcaption>Tim BKSDA Jatim saat proses pelepasliaran monyet ekor panjang di Nusa Barong.</figcaption>
</figure> Sebelum sampai ke tahap pelepasliaran, BKSDA Jatim harus melakukan identifikasi, observasi, survei, hingga tes DNA untuk jenis primata. Hewan bekas peliharaan termasuk yang paling sulit beradaptasi saat dikembalikan ke habitat. WAHYU ZANUAR BUSTOMI, Surabaya --- BERJALAN 2&ndash;3 kilometer sambil membawa puluhan satwa, sering. Terjebak di kubangan, tak satu&ndash;dua kali. Digigit hewan yang akan dilepasliarkan, pernah. Pada setiap proses pelepasliaran satwa seperti yang rutin dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur (Jatim), ada liku-liku panjang yang mesti dilalui. Maret lalu, misalnya, saat 48 lutung jawa hendak dikembalikan ke habitat di Pulau Nusa Barong yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Jember. &rdquo;Lumpur setinggi lutut tersebut menjebak kaki tim di lapangan. Apalagi waktu itu masih musim hujan,&rdquo; kenang Kepala BKSDA Jatim Nur Patria Kurniawan kepada Jawa Pos Kamis (14/9) pekan lalu di Surabaya. Survei lokasi juga harus dilakukan terlebih dahulu. Mulai jenis habitat, jumlah populasi, ketersediaan pangan, hingga keberadaan ancaman. Jangan sampai penambahan satwa justru menambah konflik antarmereka di dalam hutan. BKSDA Jatim biasanya menggandeng JSI (Jaringan Satwa Indonesia) dan JLC (Javan Langur Center). &rdquo;Dua lembaga itu tempat sekolahnya primata sebelum dilepaskan ke habitatnya. Terutama bagi yang perilaku liarnya sudah hilang,&rdquo; ujarnya. Prosedur ketat memang diterapkan BKSDA Jatim sebelum sampai ke tahap pelepasliaran. Mulai identifikasi, pemeriksaan, observasi, hingga tes DNA untuk jenis primata seperti orang utan. &rdquo;Kami harus memastikan asal primata itu dari mana, apalagi jika didapat dari razia penyelundupan,&rdquo; kata Nur Patria. Kalau sifat liar satwa hilang, harus disekolahkan dulu ke sekolah yang diorganisasi JCI dan JLC tadi. Di sana satwa dilatih untuk beradaptasi menghindari musuh, mencari makanan, hingga bertahan di alam liar. Tapi, sebagaimana juga manusia, sekolah bukan jaminan keberhasilan. Misalnya saat monyet ekor panjang yang dilepaskan di Cagar Alam Pulau Sempu, Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu. Sehari setelah dikembalikan, ada nelayan melapor seekor monyet ikut di perahu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/01683180/otorita-tegaskan-pembangunan-ikn-nusantara-perhatikan-kelestarian-satwa-liar">Otorita Tegaskan Pembangunan IKN Nusantara Perhatikan Kelestarian Satwa Liar</a> Saat diobservasi, primata itu dulunya dipelihara sehingga tidak takut dengan kehadiran orang. &rdquo;Akhirnya saya telepon JLC, ini ada monyet yang tidak lulus, harus remedi, hahaha,&rdquo; ungkap Nur Patria. Hasil sekolah para primata selalu dilaporkan ke BKSDA Jatim. Begitu pun sebaliknya ketika ada primata yang dinilai belum lulus. BKSDA Jatim juga melakukan sosialisasi ke warga sekitar. Mereka diminta melapor jika ada hewan yang keluar hutan. Sebetulnya pemantauan juga dilakukan tim di lapangan. Untuk lutung, contohnya, butuh pengawasan tiga hari hingga seminggu. &rdquo;Satwa juga butuh adaptasi di habitatnya,&rdquo; ucap dia. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/sebagian_1-964328477.png" alt="PROSEDUR KETAT: Kepala BKSD Jatim Nur Patria Kurniawan di Nusa Barong, Jember, pada Maret lalu." width="100%">
<figcaption>PROSEDUR KETAT: Kepala BKSD Jatim Nur Patria Kurniawan di Nusa Barong, Jember, pada Maret lalu.</figcaption>
</figure> Polhut Madya BKSDA Jatim Hari Purnomo menambahkan, melepaskan primata juga berisiko tinggi ke petugas. Beberapa bulan lalu ada tim yang harus dijahit delapan di kaki. &rdquo;Pas akan dilepaskan, tiba-tiba balik dan menggigit,&rdquo; ujarnya. Angka pelepasliaran satwa oleh BKSDA Jatim terbilang tinggi. Periode Januari sampai Agustus tahun ini saja mencapai 11.570 satwa, 2.811 di antaranya dilepaskan di Jatim sendiri. Jumlah tersebut tidak lain karena provinsi paling timur di Jawa itu adalah muara peredaran satwa ilegal yang umumnya berasal dari kawasan Indonesia Timur. Pintu masuknya macam-macam: bandara, pelabuhan. Begitu pula modusnya: diikutkan truk sayur, ditaruh di bawah dek kapal, hingga dibawa penumpang kapal. Tingginya peredaran satwa ilegal berdampak pada operasi BKSDA. Apalagi, proses hukum yang berjalan kerap membuat satwa harus tinggal lama di kandang. Padahal, ongkos makan satwa hingga pengembalian ke habitat tidak sedikit. Setahun kurang lebih Rp 1 miliar dikeluarkan BKSDA Jatim. Itu pun masih dibantu pihak lembaga konservasi untuk penanganan satwa yang sakit. Mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belakangan terjadi di Jatim, Nur Patria menyebutkan, sejauh ini belum ada laporan masyarakat mengenai satwa yang turun dari gunung atau keluar dari hutan. &rdquo;Kami juga sudah wanti-wanti warga kalau ada satwa (keluar dari hutan, Red) harap segera ditolong,&rdquo; tuturnya. BKSDA Jatim memiliki tujuh tempat pelepasliaran. Jadi, kalau ada kawasan yang terbakar, pengembalian satwa bisa dilakukan di tempat lain. Setiap lokasi juga memiliki peruntukan sendiri. Misalnya Pulau Sempu untuk tenggiling, landak, ular, hingga elang jawa. Sedangkan monyet ekor panjang dan lutung jawa dilepaskan di Nusa Barong. Namun, itu juga tergantung hasil survei di lapangan. BKSDA juga memiliki 70 kamera trap yang terpasang di berbagai titik. &rdquo;Misalnya di Bawean untuk mengawasi rusa bawean dan di Lawu untuk memantau macan tutul. Puluhan kamera tersebut beberapa bulan ke depan akan diambil dan hasilnya diobservasi,&rdquo; terang Nur Patria. (*/c9/ttg)

Sebelum sampai ke tahap pelepasliaran, BKSDA Jatim harus melakukan identifikasi, observasi, survei, hingga tes DNA untuk jenis primata.

Liku-Liku Proses BKSDA Jatim sebelum Pelepasliaran Satwa, Sebagian Disekolahkan Dulu, Tak Lulus Harus Remedi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/astuti-11-20230124203837_IMG_7522.jpg" alt="Astuti di kandangnya sebelum meneruskan perjalanan ke Labanan, Berau, Kalimantan Timur, Selasa 24/1/2023. (ANTARA/novi abdi)" width="100%">
<figcaption>Astuti di kandangnya sebelum meneruskan perjalanan ke Labanan, Berau, Kalimantan Timur, Selasa 24/1/2023. (ANTARA/novi abdi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BKSDA Sulawesi Utara (Sulut) menitipkan bayi orang utan bernama Astuti ke BKSDA Kalimantan Timur (Kaltim). Penitipan itu sebagai proses menjelang dilepasliarkan. Sebelumnya Astuti ditemukan aparat kepolisian saat razia di wilayah hukum Polsek Boalemo, Gorontalo, enam bulan lalu.  Selain Astuti, aparat kepolisian juga mengamankan sopir dan kenek mobil pikap yang mengangkut primata tersebut. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara Askhari Masiki menduga Astuti bagian dari korban perdagangan satwa liar.  Dilaporkan Antara, dari hasil pengembangan, polisi berhasil mendapatkan sejumlah satwa lain, seperti owa-owa (Hylobates albibarbis), lutung (Trachypithecus auratus), biawak (Varanus salvator), kura-kura, dan beberapa hewan lainnya. Jumlah seluruhnya ada 58 satwa.  Dari Gorontalo, bayi orang utan itu kemudian dititipkan di kandang transit Kantor Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II BKSDA Gorontalo. Selanjutnya dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki di Manado.  “Para pelaku yang tertangkap sudah dijatuhi hukuman, masing-masing pidana penjara 5 bulan dan denda Rp 15 juta,” kata Askhari Masiki di Balikpapan, Rabu (25/1). Askhari pelaku yang dihukum hanyalah kurir. Sementara otak dari perdagangan itu disinyalir masih berkeliaran. <h3>Asal Usul Nama Astuti</h3> Nama Astuti disematkan pada bayi orang utan itu merupakan nama yang diberi oleh pengasuh di PPS Tasikoki. Sebelumnya bayi orang utan itu menjalani tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) untuk melacak asal usulnya. Paru-paru dan organ dalam lainnya juga di-rontgen.  “Dari tes DNA kita tahu Astuti adalah morio, Pongo pygmaeus morio, orang utan Kalimantan Timur,” kata Askhari lagi.  Menurut sejumlah literatur, orang utan Kalimantan atau orang utan Borneo memiliki ukuran tubuh lebih besar ketimbang orang utan dari daerah lain di Indonesia. Rambutnya lebih pendek berwarna cokelat gelap atau kemerahan.  Makanan yang dikonsumsi orang utan Kalimantan juga lebih beragam mulai dari buah-buahan, biji-bijian, pucuk daun, kulit pohon yang lunak, hingga serangga, menyesuaikan dengan habitatnya Orang utan Kalimantan sering ditemukan melakukan aktivitas di atas tanah dan pohon-pohon hutan rawa gambut  Setelah diketahui asal Astuti, maka koordinasi dengan BKSDA Kaltim pun dimulai, dengan melibatkan Central for Orangutan Protection (COP) sebagai bagian dari putusan sidang para terdakwa.  Kepala SKW I Berau BKSDA Kaltim Dheny Mardiono menjemput Astuti di Manado. Askhari dan tim BKSDA Sulawesi Utara ikut mengawal Astuti dalam penerbangan Manado-Makassar-Balikpapan yang berlangsung lebih kurang tiga jam, ditambah lima jam transit di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Astuti ditempatkan di kandang khusus transportasi milik COP dan masuk bagasi pesawat.  “Di Labanan, Berau, fasilitas rehabilitasi orang utan yang kami jalankan. Astuti akan menjalani perawatan rehabilitasi, belajar di sekolah hutan, dan kelak dilepasliarkan kembali ke alam,” kata Direktur Eksekutif COP, Daniek Hendarto.  Proses rehabilitasi diperlukan untuk menyembuhkan luka, bila ada. Termasuk juga luka psikologis seperti trauma. Apalagi faktanya bahwa Astuti masih bayi dan tidak bersama orang utan dewasa saat ditemukan. Hampir pasti induknya dibunuh oleh para pemburu untuk mendapatkan Astuti. Sebab, tak akan menyerahkan bayinya begitu saja induk orang utan liar di alam.  Di sekolah hutan, para orang utan rehabilitasi belajar keterampilan bertahan hidup di alam bebas. Mereka harus pintar memilih pakan, pandai membuat sarang untuk bisa lulus sekolah hutan dan masuk daftar pelepasliaran.  "Masa sekolah hutan bisa relatif sekali. Ada orang utan yang masih punya naluri liar yang besar, maka segera saja dia sudah bisa dilepasliarkan. Ada yang mungkin seperti Astuti ini yang belajar dari nol, termasuk bagaimana belajar bagaimana cara memanjat," kata Daniek menjelaskan.  Dari pengalaman, diperlukan tak kurang dari 6-7 tahun untuk bisa mencapai keterampilan memilih pakan dan membuat sarang, juga mengenal bahaya, agar para orang utan bisa hidup selamat di alam. <h3>Hewan liar</h3> Kepala BKSDA Sulawesi Utara Askhari Masiki menduga, seandainya Astuti tidak tertangkap di Gorontalo, kemungkinan ia sampai ke Filipina. Di Filipina, anak orang utan seperti Astuti akan dipelihara sebagai pet atau hewan peliharaan seperti anjing atau kucing. Memelihara hewan eksotis memberi derajat sosial tersendiri bagi pemiliknya.  “Tapi bagaimana pun juga, orang utan itu hewan liar, yang hidupnya adalah mandiri di alam, bukan bersama manusia di rumah,” kata Kepala BKSDA Kalimantan Timur, M Ari Wibawanto, pada kesempatan yang sama.  Dalam perjalanan pulang ke Kaltim, Astuti ditempatkan dalam kandang berupa pelat aluminium seukuran panjang satu meter, lebar 70 cm dan tinggi 70 cm. Astuti memandang lewat jendela berjeruji. Matanya yang bundar hitam seperti memperhatikan dan mencoba mengenali siapa dan apa saja yang ada di selasar fasilitas kargo Bandara Sepinggan di Balikpapan.  “Sepertinya kondisinya cukup stabil, jadi kami bisa lanjut ke Berau segera,” kata Daniek. Pemeriksaan dokter hewan memastikan Astuti mendapat makan malam buah-buahan yang cukup. Pukul 21.00 Wita, kargo spesial itu sudah di atas bak pickup 4X4 dan melaju di jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Diselamatkan di Gorontalo, Bayi Orang Utan Astuti Dilepasliarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-07-at-08.32.00.jpeg" alt="Pasukan Brimob menyusuri Gunung Salak Halimun saat pelepasliaran Elang Brontok. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Pasukan Brimob menyusuri Gunung Salak Halimun saat pelepasliaran Elang Brontok. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasukan Brimob Polri melepaskan tiga ekor Elang Brontok (Nisaetus Cirrhatus) di Gunung Halimun Salak. Tepatnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).  Pelepasliaran Elang Brontok mengerahkan 400 personel di Komando Latihan (Kolat) Korps Brimob bersama anggota Kelompok Tani Hutan Cikaniki Sejahtera, petugas Balai TNGHS, dan PT Antam, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik Ditjen KSDAE, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.  Kepala Koordinator Instruktur Kolat Korp Brimob AKBP Daulat Nainggolan menyebut, pelepasliaran itu berlangsung pada Senin (4/7). Selama ini Korps Brimob secara rutin menggunakan kawasan TNGHS sebagai area latihan.  "Area ini dipandang memiliki kondisi biofisik yang ideal untuk pembentukan anggota Korps Brimob yang memiliki keterampilan dan kemampuan optimal dalam menjawab potensi tantangan tugas di area-area yang ekstrem," ungkap AKBP Daulat Nainggolan kepada JawaPos.com, Kamis (7/7).  Sementara itu, Plt. Kepala Balai TNGHS Pairah dalam keterangannya mengatakan, kawasan TNGHS memang dapat digunakan untuk area latihan personel Polri. Penggunakan lahan itu sebagai tempat latihan melalui mekanisme kerja sama.  Menurut dia, kelestarian ekosistem hutan asli di TNGHS perlu dijaga dengan berbagai fungsi ekologi, sosial, dan ekonominya. Sehingga, Taman Nasional Gunung Haliman Salak dapat dinikmati ke generasi penerus bangsa.  "Kita berharap TNGHS kembali menjadi habitat yang baik bagi berbagai flora dan fauna lainnya. Sekaligus, meningkatkan fungsi ekologi kawasan TNGHS sebagai pengatur tata air, penyerap karbon, dan penghasil oksigen," ujar Pairah.  Pairah mengatakan, pelepasliaran Elang Brontok merupakan upaya untuk mempertahankan keberadaan populasi raptor TNGHS sebagai salah satu predator puncak yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan TNGHS.  Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Ahmad Munawir menyebut pelepasliaran Elang Brontok merupakan salah satu contoh kegiatan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi yang didukung oleh berbagai kalangan, seperti pemerintah, pemerintah daerah, Polri, swasta, dan masyarakat.  Adapun Elang Brontok yang dilepaskan bernama Zaza, Maul, dan Rinjani. Zaza dan Maul merupakan elang serahan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jogjakarta pada 26 Maret 2022. Kedua elang itu telah melewati masa rehabilitasi di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa (PSSEJ) TNGHS selama sekitar tiga bulan.  Sementara itu, Rinjani merupakan elang serahan dari masyarakat pada 18 April 2022 dan telah melewati masa rehabilitasi di PSSEJ TNGHS selama sekitar 2 bulan.

Brimob Melepasliarkan Elang Brontok di Gunung Halimun Salak

lepas liar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lepas liar

Berita Terkini

Liku-Liku Proses BKSDA Jatim sebelum Pelepasliaran Satwa, Sebagian Disekolahkan Dulu, Tak Lulus Harus Remedi

Diselamatkan di Gorontalo, Bayi Orang Utan Astuti Dilepasliarkan

Brimob Melepasliarkan Elang Brontok di Gunung Halimun Salak

Download Aplikasi JawaPos.com