<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/leonyy-2551513072.jpeg" alt="Leony. (Rahman)" width="100%">
<figcaption>Leony. (Rahman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktris Leony Vitria Hartanti sempat mengeluhkan proses balik nama warisan atau peninggalan orang tuanya melalui media sosial. Dia membagikan cerita soal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai terlampau besar. Atas keluhan yang sempat viral di media sosial tersebut, pakar hukum pajak dan kebijakan publik memberikan penjelasan. Menurut Pakar Hukum Pajak Universitas Gadjah Mada (UGM) Adrianto Dwi Nugroho, BPHTB merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota. BPHTB dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Termasuk dari proses jual beli, hibah, warisan, maupun perolehan lainnya. Tarifnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). &rdquo;Artinya, tarif BPHTB yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah kabupaten atau kota, tarifnya sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD),&rdquo; terang Adrianto kepada awak media pada Kamis (2/10). Menurut Adrianto, penerapan BPHTB seperti yang dilakukan pada warisan atau peninggalan untuk Leony diatur berdasar peraturan daerah di masing-masing kabupaten dan kota, dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Namun, dia pun menyampaikan bahwa DPRD setempat dapat mengecualikan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan. &rdquo;Misalnya, karena adanya kebijakan tertentu dari pemerintah tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU HKPD,&rdquo; jelasnya. Berkaitan dengan besaran BPHTB, Adrianto menyatakan bahwa semua dihitung menggunakan self assessment system oleh wajib pajak. Caranya mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKRP). Penghitungan itu juga akan melalui proses validasi oleh pejabat badan pendapatan daerah. Adrianto menyatakan bahwa proses itu menjadi satu kesatuan dalam peralihan hak atas tanah dan atau bangunan oleh pejabat pembuat akta tanah dan kantor pertanahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (2) UU HKPD, lanjut dia, ketika ada wajib pajak merasa keberatan karena mengalami kesulitan finansial, maka pemerintah daerah dimungkinkan untuk memberikan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak. Merujuk Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPD), masih kata Adrianto, kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan atau objek pajak. &rdquo;Istilah keberatan pajak memiliki makna sendiri sebagai upaya hukum dalam hal wajib pajak tidak menyetujui hasil penghitungan pajak oleh fiskus. Ketentuan mengenai keberatan pajak daerah diatur pada UU HKPD, PP KUPD, dan peraturan daerah kabupaten atau kota serta peraturan bupati atau walikota,&rdquo; terang dia. Sementara itu, pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyatakan bahwa harus mengikuti mekanisme dan prosedur dalam mengurus proses balik nama warisan dan membayar BPHTB sesuai ketentuan. Bila memang ada keberatan, yang bersangkutan disarankan membuat aduan kepada Ombudsman di Pemerintah Kota Tangsel. &rdquo;Sebagai warga, kalau ada yang merasa keberatan atas pelayanan seharusnya bisa mengadu ke bagian Ombudsman di Pemkot Tangsel,&rdquo; jelasnya. Menurut Trubus, Pemkot Tangsel pasti merespons keluhan Leony sebagai warga. Apalagi aturannya sudah jelas. Dia menyebut, Pemkot Tangsel akan memberikan perlindungan kepada Leony. Apalagi Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie juga sudah menanggapi keluhan yang disampaikan oleh Leony melalui media sosial. &rdquo;Jadi, apa yang dilakukan Pemkot Tangsel dapat menjadi contoh dalam melakukan advokasi, pendampingan sekaligus keberpihakan kepada warganya,&rdquo; kata dia. Sebelumnya, Leony membagikan pengalaman mengurus balik nama rumah peninggalan ayahnya, Andy Hartanto. Curahan hati tersebut diunggah oleh Leony di akun media sosialnya pada 8 September 2025 lalu. Dalam unggahan tersebut, Leony mempertanyakan BPHTB &nbsp;sebesar 2,5 persen dari nilai rumah yang jika ditotal angkanya cukup tinggi dan memberatkan bagi dirinya. &rdquo;Ternyata kita kena pajak waris. Jadi, itu 2,5 persen dari nilai rumahnya. Gue harus ngeluarin duit puluhan juta lagi cuma buat balik nama doang. I just feel it&rsquo;s not fair,&rdquo; unggah Leony kala itu.

Leony Vitria Hartanti mengeluhkan BPHTB warisan, pakar hukum menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku.

Sempat Ramai Karena Dikeluhkan oleh Leony, Ini Penjelasan Pakar Hukum Pajak dan Kebijakan Publik Soal Aturan BPHTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/davnie-2811013692.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie, angkat suara menanggapi kritik yang dilayangkan oleh aktris Leony Vitria Hartanti terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 Kota Tangsel. Kritik itu mencuat usai Leony menyebut adanya pos anggaran yang dinilai janggal, seperti pengadaan suvenir Rp 20,48 miliar, beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (ATK) senilai lebih dari Rp 38 miliar, hingga beban makanan dan minuman rapat senilai Rp 60,288 miliar. Benyamin menjelaskan bahwa LKPD adalah dokumen wajib yang dipublikasikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengadaan suvenir sebesar Rp 20,48 miliar itu untuk seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan selama satu tahun. Benyamin menuturkan, suvenir tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, perlengkapan ibadah, penghargaan bagi atlet berprestasi, serta pengadaan cendera mata untuk kelembagaan dan manajemen sekolah. "Semua belanja suvenir itu juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tangsel untuk mendukung perekonomian lokal," katanya, kemarin.&nbsp; Untuk pos konsumsi rapat yang mencapai Rp 60 miliar, Benyamin menjelaskan bahwa anggaran ini mencakup banyak kegiatan mulai dari rapat koordinasi lintas perangkat daerah, forum regional, hingga pertemuan strategis sepanjang tahun 2024.&nbsp; "Termasuk memfasilitasi kegiatan masyarakat yang telah diprogramkan Pemkot Tangsel," lanjut Benyamin. Dia mencontohkan, fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji sebanyak 1.300 jemaah dan memfasilitasi kegiatan hari besar nasional dan keagamaan tingkat kota, serta pemenuhan proposal dari masyarakat yang masuk ke Pemkot Tangsel untuk kegiatan sosial keagamaan, seperti peringatan hari kemerdekaan, hari sumpah pemuda, peringatan maulid nabi, tahun baru hijriah dan isra mikraj. Kemudian juga, kegiatan kepemudaan, olahraga dan seni seperti turnamen silat, pekan olahraga seni dan pondok pesantren dalam rangka hari santri baik yang diadakan oleh masyarakat umum, mahasiswa dan majelis taklim, sosialisasi bersama ketua RT RW, forum musrenbang, kegiatan peningkatan kualitas SDM pegawai (aparatur, guru, tenaga kesehatan), pemberdayaan pemuda, pemberdayaan PKK dan posyandu, makan minum saat penanggulangan bencana, hingga penegakkan perda. "Dalam hal ini melibatkan puluhan ribu orang," terangnya. Terkait alat tulis kantor dan perlengkapan sebesar Rp 38 Miliar, merupakan anggaran operasional selama 1 tahun untuk 37 perangkat daerah, 54 kelurahan, 3 Rumah Sakit Umum Daerah, 35 puskesmas, dan 207 UPT sekolah. Benyamin menambahkan, untuk perjalanan dinas sebesar Rp 117 miliar, direalisasikan oleh 37 perangkat daerah, 7 kecamatan, 54 kelurahan, 207 UPT sekolah untuk bimbingan teknis, pelatihan/diklat aparatur hingga menghadiri undangan dari pemerintah pusat, provinsi dan melakukan koordinasi terkait pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelayanan publik.&nbsp; Anggaran juga dialokasikan untuk petugas haji daerah sebanyak 12 orang. "Perjalanan dinas juga diberikan untuk pengganti transport masyarakat yang menghadiri kegiatan pelatihan, musyawarah, sosialisasi dan lain sebagainya," imbuh Benyamin.&nbsp;

Wali Kota Tangerang Selatan menjelaskan anggaran yang dipermasalahkan oleh aktris Leony Vitria Hartanti terkait LKPD 2024.

Benyamin Tanggapi Kritik Leony  Soal Realisasi Anggaran 2024 Kota Tangsel, Begini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/Screenshot_2024-12-23-09-27-57-004_comgoogleandroidgm-edit-1681255771.jpg" alt="Ilustrasi Ditjen Pajak Kemenkeu. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ditjen Pajak Kemenkeu. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) buka suara soal keluhan Leony Vitria Hartanti, eks personel Trio Kwek-kwek yang harus membayar pajak waris puluhan juta saat mengurus balik nama rumah warisan ayahnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli membenarkan bahwa dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) terdapat jenis subjek pajak "Warisan belum terbagi".&nbsp;Namun, kata dia, kewajiban perpajakan ini akan muncul pada warisan yang belum terbagi. "Kewajiban perpajakan bagi subjek ini hanya muncul dalam hal atas warisan yang belum terbagi tersebut menghasilkan penghasilan kena pajak sehingga kewajiban perpajakannya harus dipenuhi oleh wakil atau ahli waris," kata Rosmauli kepada JawaPos.com, Rabu (10/9). Lebih lanjut ia mencontohkan, jika wajib pajak wafat dan meninggalkan rumah warisan yang masih menghasilkan sewa sebelum dibagikan kepada ahli waris, maka kewajiban pajak atas penghasilan sewa tersebut dipenuhi oleh wakil atau ahli waris. Namun, kata Rosmauli, apabila rumah tersebut telah dibagikan dan menjadi milik ahli waris, rumah atas warisan tersebut dikenakan pajak penghasilan yang berupa PPh Final. "Dan akan terutang pada saat ahli waris akan melakukan balik nama sertifikat atas tanah dan/ atau bangunan atas warisan tersebut," jelasnya. Terkait besarannya, Rosmauli mengungkapkan dalam PP 34/2016, besaran atas PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan akan dikenakan kepada penjual atau wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Dalam hal ini, pajak waris sebesar 2,5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak, yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana, pajak warisnya ditentukan sebesar 1 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Meski begitu, Rosmauli memastikan bahwa ahli waris bisa memperoleh pembebasan PPh Final apabila sudah memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan atas waris, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf d PER-8/PJ/2023. "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar untuk memperoleh SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris," ungkapnya. Ia memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan pergantian nama pemilik tanah/bangunan itu merupakan objek atas pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang dikelola oleh pemda setempat. "Hal tersebut berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)," pungkasnya.

DJP Kemenkeu menjelaskan kewajiban pajak waris yang harus dipenuhi oleh ahli waris, termasuk besaran pajak yang berlaku.

Penjelasan DJP soal Keluhan Leony Vitria Eks Trio Kwek-kwek Saat Urus Pajak Waris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/bidadari-mencari-sayap.jpg" alt="BUTUH KEPEKAAN: Angela (Leony V.H.) dan Reza (Rizky Hanggono) dalam salah satu scene film besutan Aria Kusumadewa ini. (MD Picture for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BUTUH KEPEKAAN: Angela (Leony V.H.) dan Reza (Rizky Hanggono) dalam salah satu scene film besutan Aria Kusumadewa ini. (MD Picture for Jawa Pos)</figcaption>
</figure><div class="box-header bg-blue-active">  JawaPos.com - Meski telah bertahun-tahun menikah, Reza (Rizky Hanggono) dan Angela (Leony V.H.) seolah tak bisa keluar dari akar masalah mereka: perbedaan budaya dan cara pandang. Angela berdarah Tionghoa, Reza lahir dari keluarga keturunan Arab.  Momen kumpul keluarga besar yang biasanya dinantikan menjadi momok bagi Reza maupun Angela. Dua keluarga mereka masih saja gemar menyindir perbedaan etnis dan budaya. Konflik di ranah keluarga akhirnya merembet ke kehidupan rumah tangga Reza dan Angela. Pertengkaran kerap terjadi, baik karena perbedaan pandangan dalam hal keyakinan maupun hal simpel karena miskomunikasi.  Tema kehidupan suami-istri pasca pernikahan memang bukan hal baru dalam perfilman. Secara premis dan konsep cerita, Bidadari Mencari Sayap cenderung mengulang hal yang sama dengan film-film sejenis. Pasangan suami istri bertengkar, sadar, bertengkar, sadar, dan akhirnya diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang seringnya adalah keluarga.  Sutradara Aria Kusumadewa –yang juga menjadi penulis naskah– memang memiliki ide yang cukup umum ketika membuat konsep film. ”Ini memang cerita tentang persoalan yang populis, tentang keinginan untuk bahagia dalam pernikahan, tapi ternyata ada petaka yang tak terlihat,” paparnya.  Sayang, konflik yang dihadirkan kurang matang dan hanya permukaannya. Meski memiliki jalan cerita yang cenderung predictable, akting Rizky dan Leony patut diacungi jempol. Rizky –yang kerap membintangi film drama di medio 2000-an– sanggup memerankan karakter Reza yang kaku dan tegas. Salah satu tantangan Rizky memerankan Reza adalah adaptasi emosi. Dia harus pandai-pandai mengatur agar bisa menunjukkan emosi dengan tepat. ”Salah satunya, adegan saya menangis di pancuran. Itu nggak ada dialog, tapi emosinya harus dapat,” kata Rizky.  Leony pun menunjukkan performa terbaik. Perempuan yang mengawali karir sebagai personel Trio Kwek-Kwek itu memang sudah berpengalaman memerankan karakter perempuan Tionghoa yang mendapat diskriminasi. ”Apalagi, karakter Angela ini mirip sama aku, baik etnis maupun usianya,” kata Leony.  Saat berakting pun, Leony mampu melakukannya secara natural berkat sesi reading serta keleluasaan yang diberikan Aria. ”Contohnya pas adegan aku bertengkar sama Reza, kami dibiarkan run through sehingga emosinya nggak putus,” ujarnya.  TRIVIA <ul> 	<li>Selain ikut bermain, aktor senior Deddy Mizwar juga produser film ini.</li> 	<li>Sejumlah pemain teater ikut berperan. Sebut saja Nano Riantiarno dan Ruth Marini.</li> 	<li>Untuk judul, Aria mengaku mendapat hadiah alias usul dari Garin Nugroho. ’’Biasanya judul-judul film saya kan kayak Novel tanpa Huruf R atau Kentut,’’ katanya.</li> 	<li>Ini kali kedua Leony bekerja sama dengan Aria. Sebelumnya, Leony bermain di film besutan Aria pada 2009, Identitas.</li> 	<li>Leony mengungkapkan bahwa scene favoritnya adalah saat adegan klimaks di mana Angela dan Reza berselisih. ’’Di situ kami bener-bener 100 persen main,’’ katanya.</li> </ul> DATA FILM  Bidadari Mencari Sayap  Sutradara: Aria Kusumadewa  Penulis naskah: Aria Kusumadewa  Pemeran: Rizky Hanggono, Leony V.H., Deddy Mizwar, Nano Riantiarno, Djenar Maesa Ayu, dan Yenny Zhang.  Produksi: MD Pictures dan Citra Sinema  Genre: Drama  Durasi: 89 menit  Rating usia: 13+  Platform: Disney+ Hotstar  </div> <div class="box-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6">  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gtEdfme_4zE&amp;ab_channel=jawapostvofficial  </div> </div> </div>

Bidadari Mencari Sayap, Kisah Klasik Pasutri Beda Latar