<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/leon-2097440452.jpg" alt="Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Program pelatihan dan pendampingan usaha bagi UMKM, koperasi, hingga pelaku ekonomi kreatif selama ini dinilai belum sepenuhnya berdampak. Salah satu penyebabnya adalah pola pelatihan yang terfragmentasi, tumpang tindih, dan minim standar mutu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyiapkan langkah korektif melalui inisiatif standardisasi nasional program pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat.&nbsp; Upaya ini dikemas dalam program bertajuk Berdaya Bersama, yang menjadi bagian dari flagship kebijakan Perintis Berdaya. Sebagai tahap awal, Kemenko PM menggandeng Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) untuk menggelar uji publik Pedoman Standardisasi Pelatihan dan Pendampingan Usaha Masyarakat di Kampus Cikini, Jakarta, Kamis (18/12). Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengatakan selama ini program pemberdayaan ekonomi menghadapi persoalan serius akibat tidak adanya rambu standar yang sama di berbagai daerah. &ldquo;Data di lapangan menunjukkan program pelatihan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Variasi model dan modul yang terlalu beragam membuat output program belum optimal menjawab kebutuhan penerima manfaat,&rdquo; ujar Leontinus. Ia memaparkan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini paling banyak menyasar UMKM dengan porsi sekitar 45 persen, disusul koperasi 25 persen, ekonomi kreatif 20 persen, dan sektor lainnya 10 persen. Namun, hampir 30 persen pelatihan justru dilaksanakan di lokasi yang sama dan didominasi model workshop singkat satu hingga dua hari. Sebanyak 67 persen pelatihan berbentuk workshop, sementara mentoring jangka menengah hanya 18 persen dan coaching intensif sekitar 10 persen. Pola tersebut dinilai belum cukup untuk mendorong perubahan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Menjawab tantangan itu, Kemenko PM bersama FIA UI menyusun kerangka standardisasi yang dituangkan dalam empat produk utama.&nbsp; Produk tersebut meliputi Naskah Akademik Standardisasi Program Pelatihan dan Pendampingan, Pedoman Standardisasi Pelatihan dan Pendampingan Usaha Masyarakat, draf Keputusan Menteri, serta 13 modul pelatihan dan pendampingan yang mencakup modul umum, kewirausahaan lanjutan, hingga sektor prioritas. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Kemenko PM, Trukan Sri Bahukeling, menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh pendekatan pelatihan di lapangan. &ldquo;Standardisasi ini bukan untuk mematikan inovasi, tetapi memberi rambu mutu dasar agar setiap pelatihan dan pendampingan, siapa pun penyelenggaranya, menghasilkan pembelajaran yang aplikatif dan berdampak nyata,&rdquo; kata Trukan. Ia menjelaskan, naskah akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah berbasis data, sementara pedoman dan modul menjadi perangkat operasional yang dapat diadaptasi sesuai konteks daerah dan sektor usaha. Melalui uji publik, Kemenko PM mengundang berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, asosiasi usaha, komunitas, pelatih tersertifikasi, industri pelatihan, perbankan, pelaku UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, hingga perwakilan masyarakat sipil.&nbsp; Masukan dari para peserta akan digunakan untuk penyempurnaan akhir pedoman dan modul Berdaya Bersama. Menurut Trukan, pendekatan partisipatif ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan di lapangan dan siap diimplementasikan secara nasional. &ldquo;Pedoman ini menawarkan kerangka bersama yang lebih terarah, adaptif, dan berbasis hasil. Dengan standar yang jelas, program pelatihan diharapkan tidak lagi bersifat seremonial, tetapi mampu mendorong peningkatan kapasitas usaha secara berkelanjutan,&rdquo; kata Trukan. Leontinus menambahkan, Berdaya Bersama dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk memastikan negara hadir secara konsisten dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk bagi pekerja migran Indonesia dan purna PMI. &ldquo;Semangatnya adalah menghadirkan program yang koheren, terukur, dan berdampak dari hulu hingga hilir. Pelatihan dan pendampingan harus memiliki acuan kompetensi dan indikator keberhasilan yang selaras, terlepas dari siapa penyelenggaranya,&rdquo; pungkas Leontinus.

Kemenko PM luncurkan program Berdaya Bersama untuk standardisasi pelatihan UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif

Pelatihan UMKM Dinilai Terfragmentasi, Kemenko PM Siapkan Regulasi Standar Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/WhatsApp-Image-2025-01-20-at-161410-2176948665.jpeg" alt="Menko PM Muhaimin Iskander memberikan selamat kepada Leontinus Alpha Edison yang baru saja dilantik menjadi Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran. (Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menko PM Muhaimin Iskander memberikan selamat kepada Leontinus Alpha Edison yang baru saja dilantik menjadi Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran. (Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar resmi melantik sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kemenko PM pada Senin (20/1). Nama Co-Founder Tokopedia Leontinus Alpha Edison masuk sebagai salah satu pejabat yang dilantik. Leontinus Alpha Edison diangkat sebagai Deputi Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran. Muhaimin berharap dengan masuknya Leon, sapaan akrab Leontinus, bisa mengulangi kesuksesan seperti Tokopedia dulu, yakni sukses memberdayakan UMKM. &ldquo;Pak Leon ini hidup dan tumbuh bersama ratusan UMKM. Ini juga yang membentuk Pak Leon jadi agak kaya,&rdquo; guyonnya disambut gelak tawa undangan yang hadir di acara pelantikan. Dia turut meminta agar para pejabat yang baru dilantik agar bekerja out of the box ya. Pasalnya, Kemenko PM merupakan kementerian baru sehingga butuh pembuktian nyata bagi masyarakat. Terutama, dalam membangun ekosistem ekonomi dan ekosistem perlindungan sosial. &ldquo;Tidak nguna-ngunu, tidak business as usual. Karena ini kementerian baru, butuh pembuktian di masyarakat,&rdquo; tuturnya. Misal, dalam ekosistem ekonomi. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu konsumen mobil terbesar. Tapi sayangnya, hal ini tak berdampak apapun pada industri dalam negeri. Bahkan, tak ada keterlibatan UMKM lokal pada sirkulasi industri otomotif ini. Oleh sebab itu, dia meminta agar ada gebrakan terkait hal ini. &ldquo;Kita harus belajar kepada Jepang, semua industri otomotifnya menghidupkan UMKM. Karena itu kementerian ini harus mendorong agar semua industri melibatkan UMKM,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Leon menyatakan kesiapannya mengemban tugas baru. Dia pun telah menyiapkan program yang fokus pada inovasi pemberdayaan UMKM di Indonesia. &ldquo;Saya rasa dulu di Tokopedia juga begitu, ya, kita menyediakan ruang agar UMKM bisa berdaya. Sekarang, bedanya kerja di kementerian koordinator ya akan banyak bersentuhan dengan kebijakan dan birokrasi.&rdquo; ungkapnya usai dilantik. Menurut dia, ke depan perlu pendekatan yang modern dan holistik agar UMKM bisa naik kelas. Mengingat, dunia bergerak sangat cepat dan perubahan teknologi yang sudah tak bisa dibendung lagi. &ldquo;Pemberdayaan UMKM perlu pendekatan yang teknokratik sekaligus futuristik. Saya akan coba penerapan objective key results (OKR) ala start-up di Kemenko PM, saya kira itu hal yang baru,&rdquo; sambungnya. Selain mengurusi UMKM, Leon nantinya juga memegang peran strategis dalam melakukan pemberdayaan ekonomi kreatif, koperasi, dan pekerja migran. Dia mengaku sudah mulai mempelajari isu-isu yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut. &ldquo;Saya sudah belajar, dan semoga bisa lari lebih cepat untuk merumuskan gebrakan-gebrakan baru di masing-masing bidang,&rdquo; pungkasnya. (mia)

Cak Imin melantik Co-Founder Tokopedia Leontinus Alpha Edison menjadi Deputi di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Cak Imin Lantik Co-Founder Tokopedia Leontinus Alpha Edison Jadi Deputi di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/16/JKT-1-MENKO-PM-KUNJUNGI-KORBAN-JUDOL-FED-5JPG-1050936646.jpg" alt="Menko Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Founder Tokopedia Leontinus Alpha Edison diangkat menjadi salah satu deputi di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM). Ia menduduki posisi Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran. &ldquo;Alhamdulillah saya mendapatkan tenaga baru, namanya Pak Leon. Ini pendiri Tokopedia,&rdquo; ujar Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, di Jakarta, Senin (2/12). Dengan jabatan tersebut, kata dia, Leon mengemban tugas untuk mengkoordinasikan&nbsp;Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan koperasi. Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki Leon dalam merintis Tokopedia dan memberdayakan UMKM, Cak Imin optimis tugas Kemenko PM dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa sangat terbantu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015379261/perempuan-yang-tidak-memiliki-teman-dekat-biasanya-menunjukkan-7-perilaku-ini-tanpa-disadari-menurut-psikologi">Perempuan yang Tidak Memiliki Teman Dekat Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini Tanpa Disadari Menurut Psikologi</a>&nbsp; Dia pun telah memberikan tugas pertama untuk alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini agar mulai mengurusi permodalan akses-akses perbankan bagi UMKM dan membantu soal pemasaran. &ldquo;Karena Pak Leon ini punya pengalaman panjang pendirian Tokopedia yang mayoritas klien Tokopedia ini adalah UMKM ya,&rdquo; ungkapnya. Sebagai informasi, Leontinus Alpha Edison atau yang akrab disapa Leon merupakan seorang pengusaha sekaligus merupakan sosok yang menggagas ide-ide pendirian Tokopedia. Leon membangun Tokopedia bersama rekannya, William Tanuwijaya, pada tahun 2009 dengan tujuan untuk membantu pemerataan akses dan menghubungkan pembeli dan penjual di seluruh Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015379249/polisi-periksa-cctv-dan-pisau-dapur-ungkap-kasus-anak-bunuh-ayah-dan-nenek-di-lebak-bulus">Polisi Periksa CCTV dan Pisau Dapur Ungkap Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus</a>&nbsp; Nama Leon sendiri juga tidak asing dalam gelaran pemilihan presiden (pilpres) 2024. Ia ditunjuk menjadi&nbsp;salah satu co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) untuk Pilpres 2024. Ia bersama 11 co-captain lainnya bertugas membantu kerja Ketua Timnas AMIN Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus dalam pemenangan AMIN saat itu.

Founder Tokopedia Leontinus Alpha Edison diangkat menjadi salah satu deputi di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Cak Imin Gandeng Founder Tokopedia jadi Deputi di Kemenko PM