<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/beda-sikap-stafsus-jokowi-minta-600-pasukan-di-nduga-ditarik_m_.jpg" alt="Staf Khusus Menhan mengajak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkunjung ke Papua dan belajar dari pengalaman Jokowi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menhan mengajak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkunjung ke Papua dan belajar dari pengalaman Jokowi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lenis Kogoya mengajak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Papua. Menurut dia, Gibran harus belajar dari Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi berulang kali turun langsung ke wilayah paling timur Indonesia itu.&nbsp; Lenis mengaku siap menemani dan mendampingi Gibran bila ingin berkunjung ke Papua. Gibran, kata dia, harus masuk ke wilayah pegunungan. Bertemu dengan masyarakat Papua di rumah-rumah mereka. Juga masuk ke fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Dia yakin, dengan usia yang masih muda, Gibran mampu.&nbsp; &rdquo;Gibran harus turun lapangan. Harus didampingi dengan saya. Harus turun lapangan. Seperti Jokowi, kan dia masuk ke rumah. Selalu dengan saya, naik gunung, ke mana-mana. Kalau Gibran kan masih muda, mau ajak dia naik gunung, &nbsp;mau turun lapangan berani saya. Cuma saya belum ketemu aja. Nanti saya ketemu,&rdquo; kata dia kepada awak media di Jakarta.&nbsp; Lenis mengakui, jika ada kesempatan bertemu dengan Gibran, dia bakal mengajak Gibran berkantor di Papua seperti yang dilakukan oleh Ma&rsquo;ruf Amin saat masih bertugas sebagai wapres. Apalagi, sejak dilantik menjadi wapres, Lenis melihat sejauh ini Gibran belum pernah sekali pun berkunjung ke Tanah Papua dan menemui masyarakat Papua. &nbsp; &rdquo;Iya (nanti kalau bertemu Gibran akan bahas wapres) berkantor di Papua. Kelihatannya belum (pernah Gibran ke Papua sebagai wapres). Saya mau ajak nanti. Saya audiensi dulu. Kalau dia dengar, dia bisa ketemu,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Staf Khusus Menhan mengajak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkunjung ke Papua dan belajar dari pengalaman Jokowi.

Ajak Wapres Gibran Berkunjung dan Berkantor di Papua, Stafsus Menhan Lenis Kogoya: Gibran Harus Belajar dari Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Lenis-kagoya.jpg" alt="Stafsus Menhan Lenis Kogoya usulkan izin tambang rakyat untuk OAP setelah pembantaian pendulang emas di Yahukimo. (Bayu Putra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Stafsus Menhan Lenis Kogoya usulkan izin tambang rakyat untuk OAP setelah pembantaian pendulang emas di Yahukimo. (Bayu Putra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 16 pendulang emas menjadi korban pembantaian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo pada April lalu. Mereka dituding sebagai intel dan dibunuh secara keji. Merespons peristiwa berdarah tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lenis Kogoya mengusulkan agar pemerintah memberi izin tambang rakyat untuk Orang Asli Papua (OAP).&nbsp; Lenis menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Kamis (8/5). Dia menyampaikan bahwa saat ini TPNPB-OPM atau KKB sudah menyatakan beberapa daerah sebagai zona konflik atau area perang. Sehingga bila ada penambang liar, mereka akan membunuh para penambang tersebut. Peristiwa di Yahukimo bulan lalu adalah contoh. Dia tidak ingin hal serupa terulang lagi dan korban kembali berjatuhan.&nbsp; &rdquo;Jangan sampai terjadi persoalan itu menyebar,&rdquo; kata pria asal Papua yang sudah mendapat pangkat letkol tituler tersebut.&nbsp; Kepada KKB, Lenis mengingatkan mereka agar tidak sembarangan membunuh orang. Apalagi masyarakat sipil dan aparat keamanan yang tidak berdosa. Pendulang emas, lanjut dia, hanya mencari makan untuk keluarga, bukan datang untuk berperang. Menurut dia, izin tabung rakyat nantinya bisa dimanfaatkan oleh OAP untuk mengelola tambang tersebut dengan landasan hukum dan izin yang jelas.&nbsp; Masyarakat asli Papua itu juga bisa menerima kedatangan investor yang ingin mendulang emas di sana. Sehingga tidak ada lagi tambang-tambang liar yang berpotensi menjadi sasaran KKB. Lenis membayangkan, bila ada izin tambang rakyat, kesejahteraan OAP juga akan meningkat. Sebab, mereka bisa mengelola tambang-tambang tersebut. Tentu tidak sembarang, semua sesuai aturan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan di lokasi tambang.&nbsp; &rdquo;Kami minta kepada kementerian ESDM, maupun pemerintah daerah, kita bisa memberikan izin pertambangan rakyat namanya. Jadi, mereka bisa dulang atau kerja sama dengan investor. Boleh kerja masuk, tapi harus orang Papua yang kelola, yang sama-sama jalan. Supaya dibantu, supaya ekonomi juga dapat membantu masyarakat,&rdquo; kata dia.&nbsp;

Stafsus Menhan Lenis Kogoya usulkan izin tambang rakyat untuk OAP setelah pembantaian pendulang emas di Yahukimo.

KKB Bantai Pendulang Emas di Yahukimo, Stafsus Menhan Lenis Kogoya Usul Kementerian ESDM Izinkan Orang Asli Papua Kelola Tambang Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/lenis-koyoga-741437823.jpg" alt="Stasus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya saat diwawancarai oleh awak media pada Kamis (8/5). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Stasus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya saat diwawancarai oleh awak media pada Kamis (8/5). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Papua terkendala ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menamai diri TPNPB-OPM. Kondisi menyebabkan beberapa daerah menjadi zona merah bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lenis Kogoya membeber daftar daerah yang masuk zona merah tersebut. Sebagian besar berada di wilayah pegunungan Papua yang jauh dari ibu kota pemerintahan di seluruh provinsi yang ada di Pulau paling timur Indonesia itu.&nbsp; &rdquo;Seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, terus Puncak Jaya, dan sebagainya. Itu baiknya kalau dari Badan Gizi Nasional (hendak melaksanakan program MBG) harus koordinasi baik dengan kami, sama saya, kita harus sama-sama jalan di lapangan,&rdquo; terang dia.&nbsp; Ancaman serangan KKB bukan satu-satunya masalah, isu-isu lain seperti program MBG adalah jalan untuk meracuni masyarakat Papua juga harus diatasi. Lenis sudah turun langsung ke Papua dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa program MBG dilaksanakan demi kebaikan, bukan untuk menipu apalagi meracuni masyarakat.&nbsp; &rdquo;Ada isu yang saudara saya Sebby Sambom (jubir KKB sampaikan) bahwa kalau makan (program MBG) itu nanti kena racun atau itu genosida, untuk menghabisi orang Papua. Saya menyampaikan bahwa program itu bukan program untuk di Papua saja, bukan khusus di Papua. Tapi, program ini kan program nasional,&rdquo; terang dia.&nbsp; Langkah tersebut dia lakukan dengan menemui masyarakat Papua di Timika, Wamena, Nabire, Jayapura, dan beberapa daerah lain yang menolak MBG. Dia memastikan bahwa program tersebut dijalankan Presiden Prabowo untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak Papua. Agar mereka menjadi generasi emas bagi Indonesia.&nbsp; &rdquo;Jadi, (sekarang) semua anak-anak itu mereka sangat antusias sekali untuk terima makanan (dari program MBG). Terus mereka minta sekolah gratis,&rdquo; kata dia.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Papua terhambat oleh ancaman KKB, menurut Stafsus Menhan Lenis Kogoya.

Stafsus Menhan Lenis Kogoya Beber Zona Merah Program MBG di Papua karena Ancaman KKB, Ini Daftar Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/lenis-koyoga-741437823.jpg" alt="Stasus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya saat diwawancarai oleh awak media pada Kamis (8/5). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Stasus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya saat diwawancarai oleh awak media pada Kamis (8/5). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lenis Kogoya menjadi salah seorang Daftar Pencarian Orang (DPO) Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Juru bicara TPNPB-OPM atau KKB Sebby Sambon sudah menyatakan secara terbuka bahwa Lenis Kogoya menjadi buron dari KKB. Mendapat status itu, Lenis dengan tegas menyatakan tidak peduli jadi DPO KKB. Dia mengaku sudah siap mati demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).&nbsp; Menurut pria yang kini menjabat staf khusus (stafsus) menteri pertahanan (menhan) bidang kedaulatan NKRI itu, yang terpenting&nbsp; program pemerintah dapat berjalan di Papua, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). &rdquo;Saya pesan cuma pemerintah tidak boleh main-main. Masalah saya di DPO (oleh KKB), masalah saya (mau) dibunuh, tidak usah pikirkan itu. Saya itu sudah siap mati demi kepentingan rakyat di Tanah Papua dan demi NKRI,&rdquo; tegas Lenis saat diwawancarai oleh awak media di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada Kamis (8/5). Lenis Kogoya yang kini mendapat pangkat letnan kolonel (letkol) tituler dari TNI AD itu mengaku dirinya sudah mendapat informasi soal penetapan dirinya sebagai DPO KKB. Sampai saat ini,&nbsp; KKB masih menjadikan dirinya DPO dan mengincarnya untuk dihabisi. Apalagi setelah Lenis mengunjungi beberapa daerah di Papua untuk memastikan program MBG berjalan di sana.&nbsp; &rdquo;Saya tidak pernah takut, kecuali Tuhan Yesus. Manusia saya tidak pernah takut. NKRI tidak boleh diganggu, selama Lenis yang pimpin kepala suku Tanah Papua,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Lenis menegaskan, dirinya bukan baru kali ini membuka jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan program-program di Papua. Sejak Joko Widodo (Jokowi) masih bertugas sebagai presiden, dia sudah turun tangan dan turun ke lapangan untuk membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan di Papua. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015851704/pimpin-panen-raya-di-majalengka-jawa-barat-prabowo-apresiasi-petani-tanpa-pangan-tidak-ada-negara-tidak-ada-nkri">Pimpin Panen Raya di Majalengka Jawa Barat, Prabowo Apresiasi Petani: Tanpa Pangan, Tidak Ada Negara, Tidak ada NKRI</a> "Setiap program pemerintah, saya sosialisasi, saya turun lapangan. Memang dulunya saya dihina, dibenci, memang dari dulu,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Lenis Kogoya, DPO KKB, siap mati demi NKRI dan mendukung program pemerintah di Papua, termasuk Makan Bergizi Gratis.

Siap Mati Demi NKRI, Lenis Kogoya Tidak Peduli Jadi Buron KKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Lenis-kagoya.jpg" alt="Stafsus Menhan Lenis Kogoya usulkan izin tambang rakyat untuk OAP setelah pembantaian pendulang emas di Yahukimo. (Bayu Putra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Stafsus Menhan Lenis Kogoya usulkan izin tambang rakyat untuk OAP setelah pembantaian pendulang emas di Yahukimo. (Bayu Putra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>SETELAH unjuk rasa yang diwarnai aksi anarkistis, kondisi Papua belakangan berangsur kondusif. Namun, harus ada komitmen bersama agar potensi kejadian serupa bisa dicegah. Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos Bayu Putra dengan Lenis Kogoya, ketua Masyarakat Adat Tanah Papua (MATP) yang juga staf khusus presiden untuk Papua, pada Senin (2/9).  ---  Bagaimana kecenderungan kondisi di Papua dan Papua Barat saat ini?  Sebenarnya kondisinya sudah kondusif dan bagus. Masyarakat sudah kasih pulang (bisa pulang). Kalau bisa, demi kedamaian, kita damai saja. Jangan sampai ada sweeping terhadap masyarakat pendatang karena nanti timbul masalah. Lalu, pemerintah daerah dan tokoh agama beserta tokoh adat sudah duduk bersama untuk mendamaikan situasi.  Apa komunikasi terakhir Anda dengan masyarakat Papua, khususnya di kalangan adat?  Saya sudah coba kendalikan setiap kelompok atau koordinator lapangan. Mereka sudah mengerti dan mudah-mudahan tidak bergejolak lagi. Sekarang kuncinya, kita ini negara hukum. Penyampaian aspirasi itu dilindungi undang-undang. Para pelanggar pidana dalam kejadian-kejadian di Papua harus ditindak dengan perlakuan yang sama seperti penegakan hukum di Jawa. Jangan ada perbedaan perlakuan.  Adakah pihak - pihak yang berusaha memprovokasi?  Itulah tugas kepolisian untuk mengusutnya. Saya tidak akan masuk ke ranah tersebut. Tugas saya adalah mengendalikan daerah dan masyarakat agar tercipta kedamaian. Sudah ada komitmen dari masyarakat di Papua untuk berupaya menenangkan situasi di wilayah masing-masing.  Apakah ada aspirasi khusus yang disampaikan kepada Anda setelah kerusuhan terjadi?  Saat ini aspirasi dari sana adalah mencari solusi lain. Misalnya, kita melibatkan pemerintah dalam upaya membuat Papua kembali kondusif. Jangan sampai terjadi lagi peristiwa semacam ini karena bisa berbahaya. Masyarakat akan tetap waspada sebelum terjadi hal-hal semacam ini.  Saran Anda kepada pemerintah untuk mengendalikan situasi?  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua wajib menenangkan rakyat. Jangan sampai terulang lagi. Kasihan masyarakat yang tidak tahu apa-apa diajak, lalu bersama-sama membakar fasilitas umum. Lalu, ada lagi kios-kios milik masyarakat kecil yang dibakar. Padahal, mereka tidak tahu-menahu soal ini. Karena itulah, masyarakat kecil, khususnya pedagang, kecewa. Apalagi, harta benda mereka habis.

Lenis Kogoya: Pelanggar Pidana di Papua-Jawa Harus Ditindak Setara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jatim_Staf-Kepresidenan-Lennis-Kogawa-Datang-Ke-Grahadi_Puguh-Sujiatmiko.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama staf khusus kepresidenan Lennis Kogawa saat menyapa perwakilan mahasiswa Papua di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (20/08/2019). Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama staf khusus kepresidenan Lennis Kogawa saat menyapa perwakilan mahasiswa Papua di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (20/08/2019). Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya meredam aksi massa lanjutan di Papua dan Papua Barat terus berlangsung. Kemarin Presiden Joko Widodo memanggil staf khusus untuk Papua yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya ke Istana Kepresidenan Jakarta. Keduanya membahas antisipasi agar kasus kerusuhan itu tidak terulang.  Lenis mengatakan bahwa pihaknya sudah mengusulkan agar dilakukan pembenahan terhadap asrama-asrama Papua di berbagai daerah. Ke depan, pihaknya berharap kondisi asrama bisa lebih diperhatikan. "Pola asrama kita perhatikan, pola hidup diperhatikan. Terus, pendidikan juga diperhatikan," ujarnya.  Tadi malam Lenis bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Hadir pula 11 mahasiswa asal Papua yang bercerita tentang kondisi mereka di Surabaya. Risma bercerita tentang upaya pemkot melibatkan mahasiswa dan masyarakat Papua di Surabaya. Mulai event hari ulang tahun hingga pentas budaya. Risma juga menjelaskan, ada orang-orang Papua yang punya posisi strategis di pemkot. Misalnya, Kabaghumas M. Fikser, Camat Tambaksari Ridwan Mubarun, dan Camat Sukomanunggal Lakoli.  Lenis mengapresiasi kebijakan Risma yang memberikan ruang atau kesempatan bagi orang Papua untuk menjadi pejabat pemkot. Lenis akan bertemu dengan mahasiswa dan penghuni asrama Papua di Kalasan. Dia menyebutkan, bisa jadi penghuni asrama merasa belum aman sehingga belum mau bertemu dengan orang lain. ''Mama (Risma) bukan ditolak, bukan. Tapi menunggu kita makan papeda bersama. Sebentar malam ini mereka akan ke hotel dan akan kita atur,'' ujar dia.  Sebelum bertemu dengan Risma, Lenis berdiskusi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, dan Kapolrestabes Surabaya Kombespol Sandi Nugroho. Pertemuan diadakan secara tertutup. Sekitar 30 menit kemudian, rombongan keluar dari ruang pertemuan. Lenis menyampaikan pesan presiden kepada mahasiswa Papua di Jawa Timur. ''Semua sudah ada yang urus. Mari saling memaafkan,'' katanya.  Pada bagian lain, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki kasus rasis yang menimpa mahasiswa Papua. Dia meminta semua pihak tetap menjaga situasi dengan tenang. ''Jangan terprovokasi dengan berita-berita yang tidak benar,'' ujarnya.  Dari Jakarta, Polri memastikan bahwa keamanan Papua mulai normal. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, untuk Jayapura, proses dialog antara massa dan gubernur telah selesai Senin malam (19/8). "Selasa tidak ada aksi massa," terang dia. Kondisi Manokwari, Papua Barat, juga membaik. Sudah ada tambahan petugas empat satuan setingkat kompi (SSK) dari Polda Maluku dan Sulawesi Tenggara. "Untuk memastikan kondisi tetap aman," paparnya di kompleks Mabes Polri kemarin.  Namun, di Sorong masih ada titik kumpul massa yang terdiri atas sekitar 500 orang. Hingga kemarin siang, masih dilakukan negosiasi antara pihak TNI-Polri dan tokoh masyarakat. "Aspirasi akan ditampung dan diterima," tuturnya. Polisi telah menerima data korban kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Untuk fasilitas umum, yang mengalami kerusakan mencapai 25 gedung. Perinciannya, 15 gedung di Sorong dan 10 lainnya di Manokwari. Namun, data itu masih sementara. "Masih bisa bertambah," paparnya.  Proses hukum terhadap penyebar hoaks yang memicu kerusuhan di Papua juga berlanjut. Setelah diidentifikasi, ternyata ada lima akun yang menyebarkan hoaks sehingga membuat masyarakat Papua marah. "Bentuknya foto hingga video yang bersifat provokasi," tuturnya. Polisi masih berupaya mendeteksi pemilik lima akun tersebut. Belum diketahui apakah lima akun itu terhubung.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/gubernur-papua.jpg" alt="Gubernur Papua (Cenderawasih Pos/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua (Cenderawasih Pos/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure> Gubernur Papua Lukas Enembe (Cenderawasih Pos/Jawa Pos Group)  Pada bagian lain, Gubernur Papua Lukas Enembe, tampaknya, belum yakin benar akan jaminan keamanan yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan. Buktinya, dia berencana menarik seluruh mahasiswa yang kuliah di Pulau Jawa.  Cenderawasih Pos melaporkan, Enembe menyatakan telah berkomunikasi secara khusus dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Komunikasi itu terkait dengan rencana memulangkan para mahasiswa yang kuliah di Jawa. Para mahasiswa itu selanjutnya dikuliahkan di Universitas Papua (Unipa) Manokwari dan Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

Pascaaksi Massa di Papua: Manokwari Kondusif, Sorong Masih Negosiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IMG_20190819_121745.jpg" alt="Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua atau Kepala Suku, Lenis Kogoya‎ (foto: Gunawan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua atau Kepala Suku, Lenis Kogoya‎ (foto: Gunawan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk meredam ketegangan yang terjadi di Papua, Presiden Joko Widodo disarankan untuk membentuk Kementerian Adat. Usulan itu diungkapkan oleh Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kogoya.  "Ke depan nanti kita dorong pemerintah harus membentuk kementerian adat. Itu bagus karena selama ini menteri adat tidak pernah ada. Menteri agama kan sudah ada," ujar Lenis dalam konfrensi pers di kawasan Slipi, Jakarta, Senin  (19/8).  Staf Khusus Presiden untuk Papua itu juga menjelaskan, pada intinya semua pihak harus saling menghargai. Seperti masyarakat Papua yang selalu menghormati terhadap pendatang dari Jawa, Bugis dan daerah lainnya.  Menurutnya, pemerintahan Jokowi telah banyak menghargai masyarakat Papua. Tentunya itu harus berbanding lurus dengan masyarakat-masyarakat lainnya.  "‎Seperti yang sudah saya sampaikan, Papua butuh dihargai," katanya.  Oleh sebab itu, Lenis sangat mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang terus memperhatikan Provinsi Papua. Misalnya berkunjung ke Papua satu tahun tiga kali. Kemudian juga dalam bidang lainnya.  "Karena Pak Presiden ini sangat tahu adat, dan memperhatikan betul Papua. Beliau bisa tiga kali datang ke Papua," ungkapnya.  Sebelumnya, diduga kerusuhan di Manokwari, Papua Barat yang berujung pembakaran kantor DPRD dipicu karena sebanyak 43 orang anggota aliansi mahasiswa Papua dibawa ke mapolres Kota Surabaya dari asrama mereka di Jalan Kalasan, Sabtu, (17/8).  Diduga penggerebekan itu akibat kesalahpahaman setelah Bendera Merah Putih milik Pemerintah Kota Surabaya terjatuh di depan asrama. Hal ini pun lantas memicu kemarahan di Manokwari sehingga kantor DPRD di Papua Barat dibakar.

Lenis Kogoya Desak Jokowi Segera Bentuk Kementerian Adat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IMG_20190819_121745.jpg" alt="Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua atau Kepala Suku, Lenis Kogoya‎ (foto: Gunawan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua atau Kepala Suku, Lenis Kogoya‎ (foto: Gunawan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa di Manokwari, Papua Barat, mulai tertangani dengan baik. Para kepala suku di sana turun tangan ikut meredam aksi massa tersebut.  Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua atau Kepala Suku, Lenis Kogoya mengaku sudah berkomunikasi dengan para kepala suku di Papua. Dia meminta supaya kepala suku dan tokoh agama turun langsung agar kerusuhan tidak melebar.  "Kami sudah berkoordinasi dengen kepala suku, mereka sudah masuk berani ke kampung-kampung, saya sudah arahkan tokoh agama, tokoh gereja, dan mudah-mudahan tidak terjadi masalah lagi," ujar ‎Lenis Kogoya dalam konferensi pers di kawasan Slipi, Jakarta, Senin (19/8).  Imbauan kepala suku, menurut Lenis, masyarajat jangan membawa senjata dan berbuat anarkis sehingga berujung pada perusakan fasilitas umum. "Pihak mama pun tidak boleh ada pegang senjata, tidak boleh ada perlawanan. Walaupun kemarahan pikir baik-baik," katanya.  ‎"Jangan sekali-sekali bakar fasilitas umum, berarti kita sama saja bakar rumah sendiri, saya rasa menyesal. Sebenarnya tidak boleh terjadi‎," tambahnya.  Lenis juga mengaku sudah menelepon langsung kepala suku di tingkat provinsi. Sejatinya apabila sudah berkoordinasi dengan kepala suku di tingkat provinsi, maka bisa berlanjut ke tingkat kabupaten dan kota untuk bersama-sama turun meredam situasi yang tengah 'memanas' ini.  "Jadi kita ini (kepala suku) mitra pemerintah, supaya kita koordinasi supaya tidak terjadi, dan supaya di Jayapura jangan sepert ini (seperti di Manokwari)," jelasnya.‎  Lenis menambahkan, apabila terjadi kerusuhan atau perang suku, yang didengar masyarakat di Papua adalah kepala sukunya. Aparat kepolisian dan TNI pun ikut turun tangan bersama kepala suku dalam menjaga keamanan. "Kalau secara perang suku, harus ada kepala suku, mungkin pelan-pelan," katanya.  Diketahui, kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8) pagi dipicu insiden penyerangan dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan kejadian di Malang, Jawa Timur. Di Surabaya, 43 mahasiswa asal Papua sempat diangkut dan diperiksa di Polrestabes Surabaya. Diduga penggerebekan itu akibat kesalahpahaman setelah Bendera Merah Putih milik Pemerintah Kota Surabaya terjatuh di depan asrama.

Kepala Suku di Papua Turun Tangan Atasi Kerusuhan Manokwari

Lenis Kogoya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lenis Kogoya

Berita Terkini