<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/uang-baru.jpg" alt="KAS KELILING: Seorang warga menunjukkan uang baru yang telah ditukarkan di layanan kas keliling BI di Gedung Negara Grahadi, Kamis (18/8). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KAS KELILING: Seorang warga menunjukkan uang baru yang telah ditukarkan di layanan kas keliling BI di Gedung Negara Grahadi, Kamis (18/8). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sedikitnya 108 lembaga pengumpul zakat dipastikan tidak memiliki izin. Beberapa di antaranya menggunakan nama-nama perusahaan besar dan badan usaha milik negara (BUMN). Lantaran tidak memiliki izin dan bila masih menghimpun dana zakat dari masyarakat, maka sesuai UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga tersebut bisa dipidana.  Temuan itu disampaikan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin dari hasil pendataan lembaga zakat per Januari 2023. Ada 108 lembaga yang mengelola zakat, tetapi tidak mengantongi izin sebagai lembaga amil zakat. Selain itu, dari pendataan, ada 107 lembaga yang telah berizin. "Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakatnya," kata Kamaruddin di Jakarta kemarin (20/1).  Yang tak berizin itu, antara lain, Yayasan <a href="https://www.jawapos.com/tag/baitul-maal/">Baitul Maal</a> BRI YBM BRILiaN, Yayasan Baitul Maal PLN, dan Baituzzakah Pertamina. Semuanya berada di Jakarta Pusat. Kemudian, ada Amanah Astra, MTT Telkomsel, BP ZIS Indosat, OKE OCE Peduli, LAZ Pertamina Hulu Rokan, Al Maghfirah BP Jamsostek, dan Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  Kamaruddin menambahkan, pemerintah sudah mengeluarkan prosedur pedoman pemberian izin pembentukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/lembaga-amil-zakat/">lembaga amil zakat</a> (LAZ). Dalam Pasal 38 UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat ditegaskan larangan bagi amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Sesuai pasal 41 undang-undang tersebut, pelanggaran bisa dipidana maksimal setahun penjara dan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta.

Kemenag Temukan 108 Lembaga Zakat Tak Berizin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/KANTOR-KEMENAG.jpg" alt="Gedung Kementerian Agama Jakarta. (Istimewa)a" width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian Agama Jakarta. (Istimewa)a</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tingginya angka kematian akibat pandemi Covid-19 memunculkan persoalan baru. Yaitu banyaknya anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu, Ini karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat Covid-19. Kementerian Agama (Kemenag) mengajak lembaga zakat menggulirkan program orang tua asuh.  Data dari Kementerian Sosial yang dilansir beberapa waktu lalu menyebutkan ada 11.405 anak yang menjadi yatim piatu karena orangtuanya wafat akibat Covid-19. Bahkan di Provinsi Jawa Timur saja diperkirakan ada 5.733 anak yatim piatu karena orangtuanya meninggal akibat terpapar Covid-19.  Seruan supaya lembaga zakat aktif menjalankan program orang tua asuh itu disampaikan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Tarmizi Tohor. ’’Saat ini perlu program orang tua asuh. Khususnya kepada anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid-19,’’ katanya dalam peluncuran Program Keluarga Tangguh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Jakarta Kamis (11/8).  Tarmizi mengatakan, anak-anak yatim piatu tersebut harus mendapatkan bantuan dan perlindungan. Tidak bisa dibiarkan hidup sebatang kara. Apalagi dia tengah pandemi Covid-19 yang masih belum reda seperti sekarang ini. Dia menyampaikan keprihatinan terhadap fenomena ini.  Melalui program orang tua asuh, masa depan anak-anak itu bisa tetap dijaga. Khususnya soal jaminan untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dia mengapresiasi program IZI yang juga bergerak di bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa. Dia berharap program ini dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat lainnya.  Tarmizi juga menyampaikan anak-anak yatim piatu itu juga membutuhkan bantuan pendampingan psikologi. ’’Mereka sekarang terganggu psikologinya. Butuh bimbingan khusus,’’ katanya. Dengan adanya bimbingan psikologi yang baik, mereka bisa menjalani kehidupannya seperti sediakala meskipun sudah ditinggal kedua orangtuanya.  Dia lantas berpesan kepada seluruh lembaga zakat untuk cermat dalam menggunakan data. Khususnya data masyarakat miskin atau yang terdampak pandemi Covid-19. Sehingga penyaluran bantuan bisa tepat sasaran. Tarmizi mengatakan lembaga zakat bisa menggunakan data yang ada di Kementerian Sosial.  Selain itu dia juga menyampaikan lembaga zakat bisa langsung ke lapangan untuk menggali data masyarakat terdampak pandemi. Tetapi dia mengingatkan supaya turut mengajak tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat untuk pendataan. Kemudian dia juga menyampaikan di perkotaan banyak orang miskin yang rentan tidak mendapatkan bantuan sosial di masa pandemi ini. Penyebabnya mereka merantau ke kota tanpa memiliki dokumen kependudukan yang komplit. ’’Mereka ini perlu kita bantu juga,’’ jelasnya.  Dirut IZI Wildhan Dewayana, mengatakan siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah maupun lembaga zakat lainnya untuk penanganan pandemi Covid-19. Termasuk juga membantu nasib para anak-anak yang menjadi yatim piatu di tengah pandemi ini. Dia mengatakan dari periode Maret 2020 sampai Juli 2021 telah menyalurkan Rp 4,3 miliar khusus untuk penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan untuk penyaluran secara umum mencapai 138 miliar. ’’Ini masih jauh dari kebutuhan masyarakat,’’ katanya.

Kemenag Ajak Lembaga Zakat Perbanyak Program Orang Tua Asuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Daging-Kurban-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Panitia Kurban memegang sapi yang akan disembelih di halaman Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2020). Panitia di kawasan tersebut membagikan kurang lebih 1800 bungkus daging kurban dari 10 sapi dan 40 kambing kepada warga miskin dan orang terl" width="100%">
<figcaption>Panitia Kurban memegang sapi yang akan disembelih di halaman Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2020). Panitia di kawasan tersebut membagikan kurang lebih 1800 bungkus daging kurban dari 10 sapi dan 40 kambing kepada warga miskin dan orang terl</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah lembaga zakat yang biasa menerima hewan kurban mulai mengatur skenario penyembelihan serta distribusi daging kurban. Mereka mempertimbangkan upaya mencegah kerumunan untuk mematuhi protokol penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi.  Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) baru saja mengeluarkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha. Mulai kegiatan takbiran, salat Idul Adha, sampai pemotongan hewan kurban. Di antara ketentuannya adalah pemotongan hewan kurban tidak boleh dihadiri masyarakat. Kemudian, daging kurban didistribusikan ke penerima untuk mengurangi potensi kerumunan.  Lembaga zakat yang sudah bersiap menyambut Idul Adha antara lain adalah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Direktur Utama IZI Wildhan Dewayana menyatakan, tahun ini untuk kali kedua Idul Adha di tengah pandemi Covid-19. Sehingga secara umum pelaksanaan pemotongan hewan serta pendistribusian daging kurban tahun ini sama seperti tahun lalu.  Wildhan mengatakan, dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban, lembaganya menerapkan lima aman. Mulai aman untuk pekurban dan masyarakat karena tidak perlu berkerumun. Kemudian aman bagi pengelola, aman secara produk, hingga aman dari aspek syariat.  ”Seperti tahun lalu, daging kurban kita olah menjadi abon sapi siap makan,” katanya kemarin (27/6). Wildhan mengungkapkan, tahun lalu terkumpul 1.604 pekurban. Hasilnya, sebanyak 14.758 paket abon disebar ke 18 provinsi. Menurut dia, ada banyak manfaat ketika daging kurban diolah menjadi abon sapi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/photo/pembagian-daging-kurban-di-menteng/">Pembagian Daging Kurban di Menteng</a>  Di antaranya adalah penerima daging kurban tidak perlu lagi keluar ongkos untuk mengolah daging kurban. ”Apalagi misalnya yang menerima adalah duafa atau mustahik,” jelasnya. Dengan daging diolah menjadi abon, mereka bisa langsung memakannya tanpa harus keluar ongkos. Kemudian, dengan diolah menjadi abon, bisa lebih tahan lama.

Cegah Kerumunan, Lembaga Zakat Olah Daging Kurban Jadi Abon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/baznas-anjurkan-beli-hewan-kurban-lewat-lembaga-zakat_m_148607.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menyambut datangnya Idul Adha, permintaan hewan kurban bakal melonjak. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menganjurkan masyarakat membeli hewan kurban melalui lembaga amil. Hal itu supaya memiliki dampak positif kepada komunitas peternak hewan kurban. Seruan itu disampaikan anggota Baznas Nana Mintarti di sela peluncuran program Kurban Berdayakan Desa di Jakarta (3/8). Nana menjelaskan dengan membeli hewan kurban melalui lembaga amil zakat, ada sejumlah dampak positif. "Diantaranya petani bisa mendapatkan untung yang lebih besar. Ketimbang mereka menjual ke tengkulak," katanya. Nana mengatakan di era pengelolaan zakat modern saat ini, lembaga zakat memiliki komunitas peternak hewan kurban. Khususnya kambing atau domba. Dia menjelaskan peternak itu harus mendapatkan keuntungan yang memadai, supaya bisa hidup layak selama setahun ke depan. Manfaat lainnya adalah peternak kambing dan warga desa bisa menikmati makan daging kurban. Perempuan kelahiran Surabaya itu menjelaskan, selama ini banyak desa lumbung hewan ternak tetapi tidak pernah makan daging. Sebab hewan ternaknya diborong tengkulak lalu dijual ke kota. Nana menjelaskan selama masa Idul Adha perputaran uang dari hewan ternak diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Namun perputaran uang itu hanya terjadi di perkotaan saja. Sementara peternak hewan kurban di desa-desa hanya kecipratan sedikit. Sehingga banyak peternak hewan kurban yang hidupnya masih dalam kemiskinan. Baznas berharap pemberdayaan peternak hewan kurban berlanjut terus. Sehingga peternak hewan kurban bisa hidup lebih makmur. "Mereka tidak sebatas menggembala, memcari rumput, dan mendapatkan sedikit keuntungan," jelasnya. Di Baznas sendiri, saat ini sudah terbentuk kantong-kantong komunitas peternak hewan kurban. Tahun lalu komunitas binaan Baznas ini bisa menyiapkan 450 ekor kambing atau domba. Diharapkan tahun ini biaa memyiapkan seribu lebih hewan kurban. Meskipun begitu Baznas mempersilahkan masyarakat jika lebih suka membeli hewan kurban dan dipotong sendiri.

Baznas Anjurkan Beli Hewan Kurban Lewat Lembaga Zakat

lembaga zakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lembaga zakat

Berita Terkini

Kemenag Temukan 108 Lembaga Zakat Tak Berizin

Kemenag Ajak Lembaga Zakat Perbanyak Program Orang Tua Asuh

Cegah Kerumunan, Lembaga Zakat Olah Daging Kurban Jadi Abon

Baznas Anjurkan Beli Hewan Kurban Lewat Lembaga Zakat

Download Aplikasi JawaPos.com