<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/Bendera-Parpol-di-Fly-Over-Bahayakan-Dery-Ridwansah-6-3468316573.jpg" alt="Deretan bendera partail politik membahayakan pengendara moto di fly over Matraman, Jakarta, Jumat (19/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Deretan bendera partail politik membahayakan pengendara moto di fly over Matraman, Jakarta, Jumat (19/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peta pertarungan di pemilihan umum legislatif (pileg) diprediksi tidak kalah sengit daripada pemilihan umum presiden. Parpol-parpol saling sikut untuk merebut kursi parlemen sebanyak-banyaknya. Termasuk menahbiskan diri sebagai partai pemenang pemilu. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, berdasar survei terbaru Indikator, delapan partai politik secara psikologis relatif aman untuk menembus parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen. Yakni, PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, Demokrat, Nasdem, dan PAN. &rdquo;Partai bisa lolos bisa tidak, yaitu PPP, PSI, Perindo,&rdquo; ujarnya. Elektabilitas tiga partai tersebut hanya berada di kisaran 2 persen. Meski demikian, bisa saja ada kejutan mengingat ada margin of error 2,9 persen. Di sisi lain, lanjut dia, potensi swing voters juga masih bisa terjadi. Data Indikator mencatat, ada 18 persen pemilih yang menyatakan kemungkinan berganti pilihan. &rdquo;Secara statistik masih ada yang perlu diperhitungkan karena margin of error,&rdquo; imbuhnya. Di level pemilih partai pun, semua partai memiliki jumlah pemilih rentan pindah. Data Indikator mencatat, hanya pemilih PKS yang cukup kuat dengan 91,5 persen pemilihnya menegaskan tidak akan berganti pikiran. Sementara itu, partai lain hanya berada di kisaran 74 sampai 83-an persen. Untuk perebutan posisi teratas, Burhan menyebut dua partai yang berpotensi memenangi pemilu: PDIP dan Gerindra. Dari survei terakhir, PDIP masih berada di atas (19,6 persen), disusul Gerindra (17,2 persen). Sementara itu, peluang Golkar relatif kecil karena gap suara yang cukup jauh (12,1 persen). Meski di pucuk, PDIP belum aman. Sebab, dari sisi tren, PDIP mengalami penurunan. Berbanding terbalik dengan Gerindra yang justru mengalami peningkatan. Selain itu, dari sisi saintifik, selisih keduanya masih dalam area abu-abu. &rdquo;PDIP dengan Gerindra selisihnya margin of error,&rdquo; katanya. Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperkirakan terjadi pertarungan sengit dalam Pileg 2024. Khususnya dalam posisi tiga besar yang melibatkan PDIP, Gerindra, dan Golkar. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, sesuai survei LSI pada periode 29 Januari hingga 5 Februari, diketahui hasilnya PDIP memperoleh angka 19,5 persen, disusul Gerindra (18 persen) dan Golkar (13,3 persen). Di posisi berikutnya ada PKB (9,4 persen), Nasdem (6 persen), Demokrat (5,8 persen), PKS (5,7 persen), dan PAN (5,2 persen). &rdquo;PPP tercatat memperoleh angka 2,4 persen,&rdquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013715891/dana-kampanye-parpol-tahap-awal-pdip-rp-183-m-pbb-hanya-rp-301-juta">Dana Kampanye Parpol, Tahap Awal PDIP Rp 183 M, PBB Hanya Rp 301 Juta</a> Dari hasil survei itu dapat diketahui bahwa pertarungan sengit akan terjadi antara PDIP dan Gerindra. &rdquo;PDIP ini justru makin militan setelah ditinggal Jokowi,&rdquo; ulasnya. Kondisi itu bisa membuat mesin partai PDIP bergerak lebih solid. Sebab, tidak lagi bisa bersandar ke Jokowi. &rdquo;Kalau Gerindra ini terpengaruh sosok Prabowo yang saat ini unggul,&rdquo; sambung dia. Menurut dia, sulit ada partai yang bisa menjadi kuda hitam untuk menyodok ke posisi tiga besar. Perubahan semacam itu hampir tidak mungkin. &rdquo;Dalam survei ini juga diketahui bahwa delapan partai parlemen lolos. Hanya satu partai (parlemen saat ini, Red), yakni PPP, yang berpotensi tidak lolos ke parlemen,&rdquo; kata Djayadi. Partai nonparlemen, baik lama maupun baru, seperti Gelora, Ummat, PKN, PBB, Hanura, dan PSI mendapatkan angka di bawah 2 persen. &rdquo;Karena itu, dapat diprediksi partai-partai nonparlemen ini tidak lolos ke parlemen,&rdquo; paparnya. (far/idr/c19/fal)

Parpol-parpol saling sikut untuk merebut kursi parlemen sebanyak-banyaknya. Termasuk menahbiskan diri sebagai partai pemenang pemilu.

Pemilu 2024: 8 Parpol Diprediksi Lolos Parlemen, PDIP-Gerindra Bersaing Posisi Teratas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/2jakha20220908132624.jpg" alt="Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den" width="100%">
<figcaption>Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggelar survei yang salah satunya mengukur awareness dan evaluasi program di pemerintahan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Salah satu program yang disurvei yakni awareness mengenai tindak korupsi dalam program hunian DP Rp 0.  Hasilnya, sebanyak 77 persen responden mengaku tidak tahu ada dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam program tersebut. Sedangkan sisanya, 23 persen menjawab tahu.  "Kita tahu bahwa sudah ada proses hukum terhadap dugaan korupsi terhadap program ini. Yang mengetahui adanya tindak korupsi dalam program ini tidak banyak, yaitu 23 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam siaran YouTube akun LSI, Jumat (21/10).  Kemudian, dari 23 persen responden menjawab tahu ada dugaan tipikor dalam program hunian DP Rp 0, sebanyak 55,1 persen diantaranya percaya bahwa di dalam program tersebut ada tindakan korupsi.  Hanya 24,5 persen yang tidak percaya bahwa di dalam program tersebut ada tindakan korupsi. Sementara itu, sebanyak 20,4 persen responden tidak tahu/tidak menjawab.  Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 8-14 Oktober 2022 dengan melibatkan 610 warga DKI Jakarta yang sudah berumur lebih dari 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error atau toleransi kesalahan survei ini diperkirakan sebesar ± 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.  Sebelumnya, diketahui bahwa Kamis, (24/2), mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya (BUMD) telah divonis 6,5 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan lahan Rumah DP Rp 0 di Munjul, Jakarta Timur. Selain itu, tiga terdakwa lainnya yang merupakan pihak swasta telah divonis dengan kurungan 6 dan 7 tahun penjara.

77 Persen Responden Tak Tahu Ada Dugaan Tipikor di Program Rumah DP 0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa warga saat acara pisah sambut di Balai, Kota, Jakarta, Minggu (16/10/2022). Kegiatan ini sebagai bentuk perpisahan dan berpamitan Anies Baswedan kepada warga Jakarta di hari terakhir menjabat sebagai Gubernur D" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa warga saat acara pisah sambut di Balai, Kota, Jakarta, Minggu (16/10/2022). Kegiatan ini sebagai bentuk perpisahan dan berpamitan Anies Baswedan kepada warga Jakarta di hari terakhir menjabat sebagai Gubernur D</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terhadap kondisi pelaksanaan pemerintahan dan kondisi politik di DKI Jakarta semasa kepemimpinan Anies Baswedan. Dalam survei tersebut, diketahui bahwa secara umum, pelaksanaan pemerintahan dan kondisi politik di Jakarta dianggap baik.  Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, saat responden ditanya mengenai tentang kondisi pelaksanaan pemerintahan DKI secara umum, mayoritas menjawab baik.  "Secara umum, mayoritas menilai kondisinya (pemerintahan DKI Jakarta) baik atau sangat baik. Kondisi pemerintahan dinilai baik atau sangat baik sebanyak 57,8 persen," katanya dikutip dari siaran YouTube resmi LSI, Jumat (21/10).  Sementara itu, 15 persen responden lainnya menilai pelaksanaan pemerintahan DKI tergolong buruk dan sangat buruk, terdiri dari 14,1 persen menilai buruk dan 0,9 persen menilai sangat buruk. Meski begitu, kata Djayadi, jika penilaian baik dan sangat baik dikurangkan dengan penilaian buruk atau sangat buruk, hasil penilaian terhadap pemerintahan DKI masih cenderung positif.  "Dengan demikian, kondisi pemerintahan secara umum dinilai positif oleh masyarakat DKI menjelang turunnya atau berakhirnya pemerintahan Anies Baswedan," katanya.  Terkait dengan kondisi politik di DKI Jakarta, responden juga kebanyakan menjawab baik atau sangat baik dengan angka total sebesar 41,2 persen dengan yang menjawab baik sebesar 38,3 persen dan sangat baik 2,9 persen.  Sementara itu, kondisi politik di DKI dinilai buruk atau sangat buruk oleh responden dengan angka sebanyak 19,4 persen dengan responden yang menjawab buruk sebanyak 17,7 persen dan menjawab sangat buruk sebanyak 1,7 persen.  Jika penilaian baik dan sangat baik dikurangkan dengan penilaian buruk atau sangat buruk, hasil penilaian terhadap kondisi politik di DKI masih cenderung positif.  "Kondisi politik (Jakarta) dinilai positif, meski tingkat kepositifannya itu lebih rendah dibanding kondisi umum pemerintahan (Jakarta)," tegasnya.  Untuk diketahui, populasi survei terkait dua topik tersebut dilakukan LSI terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berumur 17 tahun atau lebih dengan sampel sebanyak 610 orang, margin of error empat persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

50,8 Persen Responden Menilai Baik Pelaksanaan Pemerintahan Era Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Ilustrasi-pasien-covid-19-virus-korona.jpg" alt="Ilustrasi pasien Covid-19. (Chis/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasien Covid-19. (Chis/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, masih banyak masyarakat yang tidak takut tertular virus korona atau Covid-19. Padahal Covid-19 sudah mewabah Indonesia lebih dari satu tahun.  Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyampaikan, sekitar 40,5 persen masyarakat merasa sangat atau cukup besar kemungkinan dirinya tertular virus Covid-19. Sedangkan yang merasa cukup atau sangat kecil kemungkinan ada sebanyak 33,6 persen.  ”Sedangkan yang menjawab antara besar dan kecil sekitar 21,6 persen,” kata Djayadi, Minggu (18/7).  Tetapi, lanjut dia, justru terdapat 95,8 persen masyarakat merasa virus korona sangat mengancam ekonomi Indonesia dan 92 persen merasa Covid-19 juga sangat mengancam kesehatan warga Indonesia.  ”Serta ada 70,9 persen merasa sangat atau cukup besar kemungkinan kehidupannya menjadi lebih buruk karena pengaruh ekonomi wabah Covid-19,” ujar Djayadi.  Lembaga Survei Indonesia telah mengadakan survei nasional menggunakan telepon pada 20–25 Juni. Dalam situasi pembatasan sosial yang luas diterapkan hampir seluruh wilayah Indonesia, lanjut Djayadi, sulit untuk mengetahui secara cepat dinamika persepsi publik atas isu-isu mutakhir dengan mengandalkan survei tatap muka langsung dengan responden.  ”Oleh karena itu, survei menggunakan kontak telepon kepada responden adalah cara yang paling mungkin dilakukan. Sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021,” papar Djayadi.  Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia, pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang tiga tahun terakhir. Secara rata-rata, sekitar 71 persen di antaranya memiliki nomor telepon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 7.477 data dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.200 responden.  ”Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan margin of error atau MoE sekitar kurang lebih 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional,” terang Djayadi Hanan.

Setahun lebih Pandemi, Ada Warga yang Tak Percaya Tertular Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/0104-asn.jpeg" alt="Sejumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kesadaran aparatur sipil negara (ASN) terhadap praktik korup menunjukkan tren positif. Namun, jumlah laporan ke bagian pengawasan masih rendah. Itulah salah satu temuan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).  Menurut Direktur LSI Djayadi Hanan, mayoritas PNS yang menjadi responden survei menyatakan tidak pernah melihat langsung praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi di lingkungan kerja mereka. Namun, ada 20 persen yang pernah melihat atau setidaknya tahu kejadian tersebut. ”Ada 20 persen yang mengatakan itu terjadi dan angka itu cukup banyak,” jelas Djayadi kemarin (18/4).  Selain itu, berdasar temuan LSI, 26 persen PNS mengakui bahwa korupsi berpotensi terjadi di instansi tempat mereka bekerja. Dilihat dari segi pendapatan, kesadaran itu biasanya dimiliki PNS yang berpendapatan menengah ke atas. Semakin tinggi golongan PNS, semakin mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran adanya potensi korupsi tersebut.  Meski begitu, masih cukup banyak PNS yang memilih untuk tidak melapor ke bagian pengawasan jika mengetahui adanya praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi. Perbandingannya, 70 persen menyatakan mungkin akan melapor dan 23,8 persen memilih untuk tidak melapor.  Djayadi mengungkapkan, alasan terbesar mereka untuk tidak melapor adalah takut terkena masalah. Kemudian, belum pernah melihat ada sesama rekannya yang melapor, khawatir proses berbelit-belit, hingga khawatir laporan tidak ditindaklanjuti.  Sementara itu, dari sisi publik, banyak yang belum mengetahui kanal untuk melapor jika menemukan praktik korupsi di kalangan ASN, khususnya bagian pelayanan publik. Padahal, pemerintah telah menyiapkan kanal seperti Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/12/2016/keluhan-jokowi-terhadap-praktik-korupsi-di-dalam-negeri/">Keluhan Jokowi Praktik Korupsi di Dalam Negeri</a>  Survei LSI dilakukan pada pada 3 Januari–31 Maret 2021 dengan metode wawancara daring maupun luring. Survei melibatkan 1.201 responden PNS di lembaga-lembaga negara yang tersebar di 14 provinsi.  Sementara itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengakui bahwa masih ada tindak korupsi di lingkungan PNS. Setiap bulan selalu ada saja PNS yang dinonaktifkan dari jabatannya sembari menunggu proses hukum karena terbukti bersalah. Sebagian lainnya langsung dipecat. ”Jujur, tiap bulan 20–30 persen (dari jumlah yang bermasalah, Red) harus kami berhentikan secara tidak hormat,” ungkap Tjahjo tanpa memerinci jumlah PNS yang bermasalah.  Ke depan, Tjahjo berjanji melakukan perbaikan. Di antaranya, meningkatkan profesionalitas PNS dan mewajibkan mereka melaporkan kekayaan setiap tahun. Juga, berfokus pada pembangunan zona integritas di unit kerja layanan.  Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej berpendapat, laporan terkait dengan gratifikasi dari kalangan ASN sebenarnya meningkat signifikan. Artinya, selain sadar, mereka memiliki kemauan untuk mengambil tindakan ketika menerima sesuatu dari pihak lain yang tidak seharusnya diterima. ”Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebenarnya laporan gratifikasi itu amat signifikan, selalu meningkat,” jelas Eddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=96jHZxCU1MM

Kesadaran ASN Tinggi terhadap Praktik Korupsi, tapi Enggan Melapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Pegawai-KPK-Dery-1.jpg" alt="Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung banyak banyak publik. Dukungan itu terekam dalam hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI).  LSI menyebut mayoritas publik menginginkan Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK. Tercatat 76,3 persen menunjukkan publik menyetujui Presiden Jokowi terbitkan Perppu KPK  Namun, a. Sementara itu, sebanyak 10,8 persen tidak menjawabnya.  "Lalu ada juga sekitar 70,9 persen publik meyakini, revisi UU KPK hasil revisi melemahkan KPK," ucap," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis 'Perppu UU KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/10).  Sementara itu, Kepala Pusat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyarankan, agar penerbitan Perppu KPK setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Namun bukan setelah pembentukam kabinet Kerja jilid II.  "Tapi sebelum pembentukan kabinet, itu waktu yang paling pas setelah 17 Oktober dan setelah pelantikan presiden. Tapi sebelum pelantikan kabinet," tegas Haris.  Haris memandang, hal ini dilakukan agar penerbitan Perppu KPK tidak diganggu gugat oleh koalisi partai politik. Mengingat mayoritas koalisi tak menginginkan adanya Perppu KPK.  "Kalau Perppu dilakukan setelah pelanitkan legitimasinya lebih kuat. karena presiden dapat mandat politik baru," pungkasnya.  Reporter: Ridwan

LSI: Hanya 12,9 Persen yang Tak Setuju Perppu KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/LSI-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini masif terjadi di berbagai daerah. Mereka menolak disahkan revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah kemudian menarasikan kalau demonstrasi mahasiswa ditunggangi kelompok tertentu.  Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terkait persepsi publik mengenai demonstrasi mahasiswa yang belakangan terjadi di berbagai daerah. Survei LSI menunjukkan, sedikit masyarakat yang menilai demonstrasi mahasiswa ditunggangi oleh kelompok yang anti terhadap Presiden Joko Widodo.  Dalam survei teranyar LSI, sebanyak 16,4 persen responden menilai demonstrasi mahasiswa belakangan ini digerakkan oleh orang-orang yang anti Jokowi. Namun, hanya 11,8 persen responden menilai gerakan mahasiswa ditumpangi oleh kelompok anti Jokowi.  "Kalau kita lihat hanya 11,8 melihat demonstrasi ditumpangi. 16,4 persen responden, demonstrasi digerakkan orang anti Jokowi," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam rilis survei di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/10).  Menurut Djayadi, publik kini bisa membedakan demonstrasi arus utama mahasiswa yang bertujuan untuk menentang revisi UU KPK dan sejumlah rancangan undang-undang.   "46,8 masyarakat bisa membedakan ada yang ingin gagalkan pelantikan dan ada demo yang menentang revisi UU KPK," ucap Djayadi.  Sementara itu, lebih besar responden menilai demonstrasi mahasiswa bukan untuk menggagalkan pelantikan presiden. Sebanyak 35,2 persen masyarakat setuju demonstrasi untuk menggagalkan pelantikan presiden.   Tapi, 43,9 persen tidak setuju demonstrasi mahasiswa untuk menggagalkan pelantikan presiden. "Cukup banyak demo dianggap untuk menggagalkan pelantikan sebanyak 35,2 persen. Tapi lebih banyak lagi yang tidak setuju," jelas Djayadi.  Untuk diketahui, LSI melakukan survei melalui sambungan telepon pada 4-5 Oktober 2019. Survei melibatkan 1.010 responden yang dipilih secara stratified random sampling para responden yang pernah menjadi sampel LSI sebelumnya. Survei memiliki margin of error 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tak menginginkan adanya demonstrasi mahasiswa yang kerap terjadi di sejumlah daerah. Dia menginginkan agar mahasiswa mengirimkan perwakilannya.  "Ketimbang kita ramai-ramai di jalan, nanti ditunggangi oleh pihak-pihak lain, menimbulkan kekacauan, akan merugikan masyarakat dan merugikan kita semua. Itu sebenarnya yang kita harapkan seperti itu," ucap Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (23/9).  "Oleh karena itu, kembali tadi sebagai insan mahasiswa yang intelektualitas yang sangat tinggi, saya kira memahami masalah ini. Kita ajak supaya masuk ke proses yang sehat seperti itu," pungkasnya.

LSI: Publik Percaya Aksi Demonstrasi Mahasiswa Tak Ditunggangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/seberapa-setia-masyarakat-pada-pancasila-nih-kata-survei_m_131212.jpeg" alt="Paparan survei LSI soal Pancasila" width="100%">
<figcaption>Paparan survei LSI soal Pancasila</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah masyarakat yang menghendaki Indonesia berubah menjadi negara Islam rupanya tidak banyak. Hasil &nbsp;survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), &nbsp;mencatat 74 persen masyarakat masih menghendaki demokrasi Pancasila. &ldquo;Yang pengen negara Islam sendiri kecil, hanya 8,7 persen,&rdquo; kata Peneliti LSI, Ardian Sopa di Kantor LSI, Jakarta, Jumat (19/5). Sementara sisanya menghendaki Demokrasi liberal 2,3 persen dan tidak menjawab 15 persen. Dukungan terhadap demokrasi Pancasila tersebut menguat disemua segmen. Baik dari gender, agama, strata pendidikan, strata ekonomi, suku, hingga organisasi-organisasi islam lainnya. &ldquo;Yang islamnya kuat juga tidak menghendaki sistem negara islam,&rdquo; imbuhnya. Meski demikian, kata Ardian, data itu tidak lantas membuat pemerintah bisa ongkang-ongkang kaki. Sebaliknya, walau hanya 8,7 persen, kelompok yang menghendaki perubahan sistem di indonesia menjadi negara islan harus di perhatikan. Pasalnya, bukan hal mustahil, jumlahnya terus membesar jika dibiarkan. Namun, bukan berarti menghalalkan segala cara. "Harus melalui jalur konstitusional," tuturnya.(far/jpk)

Seberapa Setia Masyarakat Pada Pancasila, Nih Kata Survei!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lembaga survei indonesia

Berita Terkini