<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/gundik-1832475816.jpg" alt="Jumpa pers perilisan teaser poster film Gundik. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers perilisan teaser poster film Gundik. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sutradara Anggy Umbara mengungkapkan, diantara sejumlah film yang sudah pernah dia buat sebelumnya, proses sensor film yang dilakukan Lembaga Sensor Film (LSF) di film terbarunya berjudul Gundik adalah yang paling panjang dan rumit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu karena ada sejumlah hal di film yang dibintangi Luna Maya, Maxime Bouttier, Agus Kuncoro, hingga Ratu Sofya, dinilai perlu diedit dan diperhalus supaya lebih ramah bagi penonton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, poster yang sudah dipersiapkan untuk film Gundik juga tidak lulus sensor LSF. Alhasil, Anggy Umbara dan tim akhirnya menyodorkan poster yang sebenarnya sudah dipersiapkannya untuk festival film internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Poster yang dirilis hari ini adalah poster yang dipersiapkan untuk international festival. Tapi pas dikasih ini, malah diterima," kata Anggy Umbara dalam jumpa pers di bilangan Senayan Jakarta, akhir pekan kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah isi dari konten filmnya pun sempat mendapat masukan dari LSF supaya diperbaiki. Mau tidak mau, Anggy Umbara dan tim harus menyesuaikan agar dapat tayang di bioskop pada 22 Mei 2025 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Film-film saya beberapa mendapat tinjauan dan berdiskusi dengan LSF. Tapi ini yang paling panjang prosesnya. Film ini paling banyak darah dibanding film-film saya sebelumnya," akunya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Film Gundik menceritakan tentang empat perampok yang ingin menggasak rumah seorang wanita simpanan&nbsp; pejabat negara atau gundik. Namun yang tidak mereka ketahui sebelumnya adalah, sosok gundik tersebut merupakan Sang Nyai Penguasa Pantai Laut Selatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para perampok yang kocak tersebut kini harus menyelamatkan diri mereka dari kematian yang dibawa oleh Sang Gundik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gundik merupakan simbol dari keserakahan dan kegelapan sejarah, serta relasi kekuasaan yang mematikan. Cerita Gundik yang membawa stigma, konflik batin, dan misteri diangkat kembali oleh Anggy Umbara dengan Perspektif yang berbeda berlapis dalam substansinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Film Gundik diperkuat sejumlah aktor dan aktris kenamaan. Mereka adalah Luna Maya, Maxime Bouttier, Agus Kuncoro, Ratu Sofya, Rukman Rosadi, Tyo Pakusadewo, Arief Didu, dan&nbsp; banyak lagi yang lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Film Gundik menceritakan tentang empat perampok yang ingin menggasak rumah seorang wanita simpanan  pejabat negara atau gundik.

Diprotes LSF, Anggy Umbara Akhirnya Pakai Poster Film Gundik yang Disiapkan untuk Festival Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/kiblat-1575751164.jpg" alt="Poster film Kiblat" width="100%">
<figcaption>Poster film Kiblat</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Film "Kiblat", yang diperankan oleh Ria Ricis, sedang menjadi sorotan di dunia perfilman Indonesia karena mendapat kritik keras dari beberapa tokoh agama Islam terkait penggunaan simbol-simbol agama dalam narasinya. Salah satu tokoh yang memberikan kritik tajam adalah Ustadz Hilmi Firdausi, yang menganggap bahwa film &ldquo;Kiblat&rdquo; yang penuh kontroversi tersebut telah mengeksploitasi agama Islam. Kritik juga datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis, yang menilai bahwa penggunaan Islam dalam film &ldquo;Kiblat&rdquo; ini hanya sebagai alat promosi yang sensitif dan kontroversial untuk menarik perhatian publik. Fakta baru terungkap ketika Wakil Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Ervan Ismail mengungkapkan bahwa film "Kiblat" sejatinya belum lulus sensor. Menurutnya, film tersebut belum masuk ke LSF dan belum menjalani proses penyensoran. "Ada sejumlah peraturan dan tahapan yang harus dipatuhi agar sebuah film mendapat Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Film 'Kiblat' hanya lolos di tahap awal terkait promosi atau iklan. Namun, untuk isi filmnya, Ervan menyatakan bahwa masih perlu dilakukan beberapa perbaikan karena dianggap belum layak mendapatkan STLS," demikian dikutip dari pernyataan Ervan yang dihubungi pada Senin (25/3) sebagaimana dimuat JawaPos Radar Jogja. Film "Kiblat" mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Ainun yang diperankan oleh Yasmin Napper. Ainun tinggal bersama Uwa, kakak dari orang tuanya, dan memiliki sahabat bernama Rini (Ria Ricis). Keduanya mengidolakan sosok Abah Mulya, pemimpin padepokan sakti di Kampung Bumi Suwung. Namun, kejanggalan muncul setelah kematian Abah Mulya, ketika Ainun mengetahui bahwa Abah Mulya sebenarnya adalah ayah kandungnya. Berita kematian misterius Abah Mulya membuat Ainun, Rini, dan Bagas (Arbani Yasiz) memutuskan untuk menyelidiki kebenaran di padepokan tersebut. Ketika Ainun melakukan sholat, terjadi kejadian mengerikan yang terlihat dalam trailer film. Tubuh Ainun seolah-olah dimanipulasi, membuatnya terbalik saat melakukan rukuk dan menghadap ke atas, disertai teriakan kesakitan yang memenuhi suasana. Meskipun film ini menawarkan bumbu misteri dan ketegangan yang menarik, namun dengan kritik yang menyertai penggunaan simbol-simbol agama Islam, film ini menjadi pusat perdebatan yang hangat di Indonesia. Dengan status sensor yang belum lulus, nasibnya pun masih menjadi tanda tanya bagi para penggemar film Indonesia.

Film "Kiblat", yang diperankan oleh Ria Ricis, sedang menjadi sorotan di dunia perfilman karena mendapat kritik keras dari tokoh agama.

Lembaga Sensor Film Ungkap Fakta Terbaru Ternyata Film Kiblat yang Dibintangi Ria Ricis Belum Lulus Sensor

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/316-AI-Cegah-Tontonan-Anak-1299338921.jpg" alt="Wakil Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Ervan Ismail / sumber: Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Ervan Ismail / sumber: Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Lembaga Sensor Film (LSF) berencana mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu orang tua mengontrol dan mengawasi konten tontonan anak-anak. Dikutip dari Antara pada Senin (18/12), wakil Ketua LSF, Ervan Ismail, menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan pengembangan AI. Kecerdasan buatan tersebut selanjutnya dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi pada perangkat anak-anak. Teknologi AI ini diharapkan dapat secara otomatis membatasi akses dan mengawasi konten tontonan anak. Termasuk menghentikan akses setelah melewati durasi yang telah ditentukan dan mencegah pencarian kata kunci dewasa di internet. Ervan menjelaskan bahwa AI ini juga diharapkan mampu memblokir adegan-adegan dewasa pada tayangan yang sedang ditonton anak. Ide pengembangan teknologi AI ini muncul setelah penelitian LSF bersama Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 54 persen orang tua tidak melakukan pengawasan terhadap konten yang diakses anak-anak mereka. Hasil penelitian tersebut juga menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan orang tua sebatas pada pembatasan waktu akses dan penggunaan perangkat. LSF berharap dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi informasi (TI), Kementerian Komunikasi dan Informasi. Serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan tersebut. Ervan menekankan pentingnya keterlibatan para ahli TI untuk mendukung identifikasi dan pengembangan teknologi tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa LSF membutuhkan kolaborasi dengan instansi yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi. &nbsp;***

Lembaga Sensor Film (LSF) berencana mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengontrol dan mengawasi konten tontonan anak-anak.

Lembaga Sensor Film akan Kembangkan Teknologi AI untuk Kontrol Konten Tontonan Anak-Anak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/380287165_18392280304025552_232105042071074954_n-683573867.jpg" alt="Syakir Daulay, Sutradara, Pemain Film Imam Tanpa Makmum. (Instagram.com/@syakirdaulay)" width="100%">
<figcaption>Syakir Daulay, Sutradara, Pemain Film Imam Tanpa Makmum. (Instagram.com/@syakirdaulay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Lembaga Sensor Film (LSF) memutuskan Film &ldquo;Imam Tanpa Makmum&rdquo; karya Syakir Daulay telah layak tayang di Bioskop. Pengumuman LSF tersebut, diunggah Syakir Daulay pada Instagram pribadinya yang menyatakan Film &ldquo;Imam Tanpa Makmum&rdquo; lulus sensor. Dalam unggahan Syakir Daulay, tertulis bahwa Film &ldquo;Imam Tanpa Makmum,&rdquo; telah lulus sensor LSF, tidak mengandung unsur pornografi, tidak melecehkan agama hingga merendahkan harkat dan martabat. &ldquo;Alhamdulillah, film imam tanpa makmum dinyatakan LAYAK tayang dan lulus sensor,&rdquo; ujar Syakir dikutip JawaPos.com dari Instagramnya pada Kamis (21/9). &ldquo;sabar memang pahit, tapi hasilnya akan lebih manis dari pada madu,&rdquo; pungkasnya. Dalam unggahannya syakir menjelaskan bahwa dalam Islam ada yang namanya&nbsp;tabayyun&nbsp;untuk mencari kebenaran terlebih dahulu. &ldquo;kan kalo tabayyun dulu, jadi&nbsp;enggak&nbsp;buang-buang waktu jauh jauh laporin saudaranya,&rdquo; tulisnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013006485/terkait-film-dokumenter-berjudul-my-mind-me-selena-gomez-katakan-bahwa-tidak-akan-pernah-menontonnya-lagi">Terkait Film Dokumenter Berjudul My Mind &amp; Me, Selena Gomez Katakan Bahwa Tidak Akan Pernah Menontonnya Lagi</a> Ia mengatakan apa yang mau dilaporkan jika pelapor belum menonton filmnya dan film tersebut belum tayang. &ldquo;mana udah jauh jauh ditolak lagi laporannya,&rdquo; tutur Syakir Daulay. Ia mengingatkan dalam unggahannya bahwa lebih baik mencari yang baik di dalam keburukan dibanding mencari yang buruk dalam niat baik. Syakir menambahkan bahwa saling menghargai dan mendukung adalah sesuatu hal yang keren untuk dilakukan. &ldquo;Apa lagi sebangsa seagama. siapa yang mensupport pasti akan disupport, siapa yang menghargai akan dihargai, siapa yang mensukseskan akan sukses!&rdquo; tegas Sutradara film &ldquo;Imam Tanpa Makmum&rdquo; &ldquo;Tapi sebaliknya, siapa yang menjatuhkan juga pasti akan jatuh,&rdquo; lanjutnya. Ia menuliskan permohonan maaf jika memang ada salah dalam proses pembuatan dan promosi filmnya itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013005834/para-pemeran-film-dewasa-jaksel-kompak-mengaku-dijebak-polisi-itu-hak-mereka">Para Pemeran Film Dewasa Jaksel Kompak Mengaku Dijebak, Polisi: Itu Hak Mereka</a> &ldquo;Saya juga telah memaafkan seluruh pihak yang terlibat, saya juga&nbsp;enggak&nbsp;seratus persen benar, bisa jadi yang masih paling banyak salahnya,&rdquo; jelas Syakir Daulay &ldquo;Semoga ini bisa jadi pelajaran buat saya ke depan supaya bisa lebih baik lagi,&rdquo; tutup Syakir. Sebelumnya organisasi Kemahasiswaan melaporkan Film &ldquo;Imam Tanpa Makmum&rdquo; ke Lembaga Sensor Film Indonesia, dalam laporannya diduga Film Syakir Daulay ada potongan parodi proklamasi yang pernah diunggah Syakir dalam Instagramnya. *** &nbsp;

Film Imam Tanpa Makmum telah dinyatakan lulus sensor, pengumuman tersebut di unggah Syakir Daulay di laman Instagramnya.

LSF Putuskan Film ‘Imam Tanpa Makmum’ Layak Tayang di Bioskop, Syakir Daulay: Alhamdulillah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230330_234906.jpg" alt="Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan sensor pada film-film sebelum akhirnya ditayangkan. Sensor diperlukan bertujuan untuk melindungi masyarakat atas kemungkinan dampak negatif yang timbul dari sebuah tayangan film.  Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto menegaskan bahwa lembaganya kininsudah mengubah pendekatan dalam proses sensor suatu film. Jika dulu pendekatannya main potong adegan yang dianggap sensitif atau dinilai akan membawa dampak negatif, saat ini lebih melihat konteks adegan dalam sebuah cerita film.  "Kalau filmnya tentang kriminalitas, memang harus ada adegan berantem atau pembunuhan. Kalau filmnya durhaka ke orang tua harus ada adegan membentak orang tua misalnya," kata Rommy di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, Kamis (30/3).  Selain itu, LSF mengedepankan dialog dengan produser atau pemilik film dalam proses sensor. Hal itu dimulai dengan menonton filmnya secara utuh baru kemudian mendiskusikannya.Jika ada adegan cukup sadis misalnya, bukan lantas menggunting adegan itu atau memburamkannnya. Tapi filmnya lebih diarahkan ke klasifikasi usia yang lebih sesuai dengan film itu.  "LSF bukan lagi menggunting seperti jaman dulu, tapi pendekatannya dialog. Yang pertama adalah mengklasifikasikan film ini usia 13 atau 17," jelasnya.  Kebijakan sensor film yang lebih mengedepankan langkah dialogis dilakukan LSF untuk tujuan mendukung kemajuan perfilman Indonesia. Karena dengan pendekatan cuting malah akan menghilangkan rasa atau sensasi pada film itu sendiri.  "Kalau misalkan ada yang dianggap tidak cocok kita bisa diskusi. Bisa saja kita yang mengikuti pemilik film karena lebih tepat atau mereka yang ikut kita karena lebih sesuai," paparnya.

Dorong Kemajuan Perfilman, LSF Ubah Pendekatan dalam Proses Sensor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/TV.jpg" alt="Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengawasan orang tua terhadap anak harus makin ditingkatkan. Pasalnya, dari survei Lembaga Sensor Film (LSF), baru 46 persen anak yang menonton tontonan film, baik melalui media bioskop, festival, maupun media streaming (OTT) seusia dengan aturan.  Aturan ini dimaksudkan pada klasifikasi umur. Seperti, semua usia (SU), 13 +, 17+ dan 21+. "Sisanya, menonton secara bebas," ujar Ketua Komisi III LSF Naswardi dalam acara Laporan Tahunan LSF Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (14/2).  Ngerinya lagi, 77 persen dari mereka mengakses melalui ruang privat atau kamar mereka sendiri. Hal itu didukung dengan data yang menyatakan bahwa 71,6 persen dari kegiatan tersebut dilakukan melalui jaringan informatika dalam hal ini media sosial dan media berbasis internet.  "Tentu ini jadi catatan penting untuk kami. Orang tua pun harus lebih maksimal dalam melakukan pengawasan," tegasnya.  Dia menegaskan, jika pengawasan kurang maka anak cenderung terpapar pornografi dan kekerasan. Apalagi, anak memiliki sifat imitatif atau meniru.  Kondisi ini apabila berlarut maka bisa berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. LSF sendiri, lanjut dia, telah berusaha melakukan perlindungan dengan cara melakukan penyensoran terhadap film dan iklan yang beredar.  Lalu, dilakukan pula klasifikasi sesuai dengan usia. Sehingga, anak bisa aman dari paparan tontonan di luar usianya.  "Karenanya, orang tua dan masyarakat juga didorong untuk ikut budaya sensor mandiri," ungkapnya. Masyarakat diminta punya kesadaran tinggi mengenai tontonan sesuai klasifikasi usia ini.  Guna mendukung kampanye tersebut, LSF telah membentuk lima desa sensor mandiri. Adapun kelimanya yaitu Desa Tigaherang, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat; Desa Mangunharjo, Kecamatan Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur; Desa Candirejo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; Desa Gakangang, Kabupaten Malang, Jawa Timur; dan Desa Klungkung, Kota Denpasar, Bali.  Bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan LSM, desa sensor mandiri diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan LSF untuk edukasi masyarakat mengenai mandat UU 32/2009 tentang Perfilman. Termasuk, soal klasifikasi usia dalam film yang akan ditonton.  Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto menambahkan, tahun lalu, pihaknya telah melakukan penyensoran terhadap 36.507 judul film dan iklan. Judul-judul tersebut tak hanya berasal dari tayangan di bioskop saja, tapi juga film festival, tayangan televisi, dan OTT.  "Kami juga mengolah data impor. Tidak hanya dari dalam negeri," jelasnya. Untuk tayangan dari luar negeri, paling banyak didominasi dari Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand.  Dalam proses penyensoran, ada dua film yang dikembalikan. Satu film bioskop dan film festival, di mana dua-duanya merupakan film impor atau luar negeri.  Keduanya dikembalikan lantaran tak memenuhi aturan yang terkandung dalam UU Perfilman. "Di LSF tidak ada yang tidak lolos, tapi dikembalikan pada pemilik. Karena tidak sesuai dengan pedoman," pungkas Ketua Komisi I LSF Nasrullah.

Survei LSF, Hanya 46 Persen Anak Nonton Film Sesuai Umur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jawaban-lembaga-sensor-film-soal-penetapan-batasan-usia_m_.jpg" alt="Ilustasi: Lembaga Sensor Film menetapkan kriteria batasan usia film bisa disaksikan 13 tahun ke atas kalau aada unsur edukasinya." width="100%">
<figcaption>Ilustasi: Lembaga Sensor Film menetapkan kriteria batasan usia film bisa disaksikan 13 tahun ke atas kalau aada unsur edukasinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Sensor Film (LSF) menyensor 40.640 judul sepanjang periode 2021. Penyensoran ini dilakukan melalui aplikasi di pangkalan data LSF (e-SiAS).  Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto mengatakan, LSF berhasil menetapkan materi yang lulus sensor sebanyak 40.638 judul, termasuk film impor yang ditayangkan di layar lebar.  “Alhamdulillah, sepanjang tahun 2021 hanya dua judul yang tidak lulus sensor dan telah kami kembalikan kepada pemiliknya. Jumlah ini telah melampaui target Rencana Strategis (Renstra) 2021,” ujar Rommy kepada wartawan, Kamis (24/3).  Sesuai Renstra 2021, kinerja LSF yang berada dalam koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ditargetkan memenuhi capaian jumlah film dan iklan film yang disensor. Yakni minimum 40 ribu judul per tahun dengan jumlah film yang lulus tanpa revisi sebanyak 85 persen.  Dari total judul film yang disensor, sebanyak 25.448 judul atau 62,62 persen merupakan produksi film dan iklan film nasional. “Kita bersyukur film nasional masih bergairah pada saat pandemi. Pandemi Covid-19, tidak mengurangi minat sineas Tanah Air untuk tetap berkarya,” imbuhnya.  Merujuk undang-undang tersebut, LSF membagi jenis peruntukkan pertunjukan materi sensor ke dalam tiga kategori, yaitu layar lebar, penyiaran televisi, dan jaringan informatika. Sepanjang 2021, materi sensor dengan peruntukkan penyiaran televisi masih mendominasi dengan mencapai angka 38.198 judul atau 93,99 persen.  Sementara itu, materi film layar lebar yang telah lulus sensor tercatat sebanyak 233 judul. “Pandemi Covid-19 masih berlangsung sepanjang 2021. Meski demikian, jumlah film layar lebar yang lulus sensor mengalami kenaikan sebanyak 20,9 persen dari tahun 2020,” ucap Rommy.  Untuk penggolongan usia penonton, sepanjang 2021, LSF menghasilkan data kategori usia yakni golongan usia penonton semua umur (SU) sebanyak 5.082 judul, golongan usia remaja 13 tahun atau lebih sebanyak 25.019 judul. Sementara itu, golongan usia penonton dewasa 17 tahun atau lebih sebanyak 10.133 judul dan golongan usia penonton dewasa 21 tahun atau lebih sejumlah 315 judul.

Sepanjang 2021, 40.638 Judul Film Telah Lulus Sensor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/image-3-5.jpg" alt="Ilustrasi gerhana bulan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gerhana bulan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sepanjang 2021, ada 2 judul film yang tidak lulus sensor dan terdapat 40.640 judul film yang lulus sensor. Berdasar Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, mengamanatkan Lembaga Sensor Film (LSF) untuk melakukan penyensoran.  Pada aplikasi hasil penyensoran di pangkalan data LSF (e-SiAS), sepanjang periode Januari–Desember 2021, total materi sensor yang didaftarkan tercatat sebanyak 40.640 judul. Dari jumlah tersebut, Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto mengatakan, LSF menetapkan materi yang lulus sensor sebanyak 40.638 judul, termasuk film impor yang ditayangkan di layar lebar.  ”Alhamdulillah, sepanjang 2021 hanya dua judul yang tidak lulus sensor dan telah kami kembalikan kepada pemiliknya. Jumlah ini telah melampaui target Rencana Strategis (Renstra) 2021,” ujar Rommy pada Rabu (23/3).  Sesuai Renstra 2021, kinerja LSF yang berada dalam koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ditargetkan memenuhi capaian jumlah film dan iklan film yang disensor minimum 40 ribu judul per tahun. Dengan jumlah film yang lulus tanpa revisi sebanyak 85 persen.  Dari total judul film yang disensor, kata Rommy, sebanyak 25.448 judul atau sebesar 62,62 persen merupakan produksi film dan iklan film nasional. ”Kita bersyukur film nasional masih bergairah pada saat pandemi. Pandemi Covid-19, tidak mengurangi minat sineas Tanah Air untuk tetap berkarya,” tutur Rommy Fibri Hardiyanto.  Merujuk undang-undang tersebut, LSF membagi jenis peruntukkan pertunjukan materi sensor dalam tiga kategori. Yakni layar lebar, penyiaran televisi, dan jaringan informatika.  Sepanjang 2021, materi sensor dengan peruntukkan penyiaran televisi masih mendominasi dengan mencapai angka 38.198 judul atau 93,99 persen. Sementara itu, materi film layar lebar yang telah lulus sensor tercatat sebanyak 233 judul.  ”Pandemi Covid-19 masih berlangsung sepanjang 2021. Meski demikian, jumlah film layar lebar yang lulus sensor mengalami kenaikan sebanyak 20,9 persen dibanding 2020,” ucap Rommy.  Untuk penggolongan usia penonton, sepanjang 2021, LSF menghasilkan data kategori usia yakni golongan usia penonton semua umur (SU) sebanyak 5.082 judul, golongan usia remaja 13 tahun atau lebih sebanyak 25.019 judul. Sementara itu, golongan usia penonton dewasa 17 tahun atau lebih sebanyak 10.133 judul dan golongan usia penonton dewasa 21 tahun atau lebih sejumlah 315 judul.  Rommy menambahkan, LSF melakukan pendekatan dengan para pelaku film dan iklan di Tanah Air karena film adalah produk budaya. Pihaknya berusaha menjauhi pendekatan bersifat legal formal atau hukum.  ”Prinsipnya LSF ini bekerja tidak semata hukum. Film itu produk budaya. Pendekatan LSF itu tidak mungkin kaku, tidak mungkin berdasarkan formal. Dalam film pendekatan tidak bisa murni legal formal,” ujar Rommy.

Selama 2021, Ada 2 Film yang Tak Lolos Sensor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/lsf-umm.jpg" alt="Seminar perfilman nasional berjudul Sensor Film diantara Kebebasan Berkreasi dan Menjaga Budaya Bangsa. (UMM for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Seminar perfilman nasional berjudul Sensor Film diantara Kebebasan Berkreasi dan Menjaga Budaya Bangsa. (UMM for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali memperoleh mitra strategis untuk melanjutkan program-programnya. Kali ini Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia menggandeng prodi yang baru saha tersertifikasi internasional AUN QA itu untuk berkolaborasi dalam penguatan literasi film.  Menandai kegiatan pertama kerjasama kedua pihak, Komunikasi UMM dan LSF menggelar seminar nasional perfilman, Rabu (9/7). Agenda yang diadakan secara daring dan luring ini mengangkat tema “Sensor Film diantara Kebebasan Berkreasi dan Menjaga Budaya Bangsa”.  Tampil sebagai narasumber, Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto, dan dosen Komunikasi UMM, Nasrullah. Acara dibuka Wakil Rektor I, Prof Dr Syamsul Arifin. Ketua Prodi Komunikasi UMM, M Himawan Sutanto menyatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU yang dilangsungkan kedua pihak bulan lalu di Jakarta.  Selain seminar Bersama, kerjasama juga meliputi penguatan kapasitas tenaga sensor, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemagangan, penguatan gerakan Desa Sensor Mandiri, serta sedang dijajaki sertifikasi.  “Ini merupakan langkah awal. Selanjutnya, sebagaimana arahan rektor, Komunikasi UMM dan LSF akan mewujudkan kerjasama ini untuk memperkuat MBKM (Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, red),” terang Himawan.  Diskusi berlangsung menarik karena sebagian peserta yang mengikuti langsung di lokasi acara maupun secara online lewat channel Youtube Komunikasi UMM menyampaikan pertanyaan kritis. Salah seorang penanya dari Cirebon, misalnya bertanya apa urgensi LSF saat ini ketika kreatvitas seharusnya tidak perlu dibatasi.  Sebelumnya, dalam pemaparannya, Nasrullah mengungkapkan film ada di antara tiga posisi strategis. Yakni sebagai industri, komunikasi massa, dan kebudayaan.  Sebagai industri, perfilman merupakan bisnis yang menggiurkan yang melibatkan tidak hanya insan film di bidang produksi, tepai juga distribusi dan penayangannya. Profit dari sebuah film yang bagus dan box office bisa berlibat ganda.  Di sisi lain, film merupakan komunikasi massa yang sangat tergantung dari apa isi dan bagaimana teknologi infomasi yang membawanya sampai kepada penonton. Film dalam hal ini dapat digunakan untuk propaganda hingga agitasi. “Kekuatan film sangat dahsyat mempengaruhi khalayak,” kata Nasrullah seraya mencontohkan film propaganda anti-vaksinasi di Amerika Serikat, Vaxxed.  Film juga merupakan produk budaya yang penting. Kata Nasrullah, film merupakan lanskap peradaban sehingga untuk melihat kemajuan sebuah bangsa dapat dilihat dari filmnya. “Jika Korea dapat menggoncang dunia melalui Korean Wave, maka seharusnya Indonesia bisa menggerakkan anak-anak muda di belahan dunia lain untuk menggandrungi kuliner rendang, tarian pendet, kepulauan di Labuhan Bajo atau Raja Ampat,” ungkapnya.  Rommy setuju jika kampus menjadi entitas strategis dalam menggalakkan kajian kritis sekaligus mendorong literasi publik pada film. LSF, menurutnya, tidak akan mampu menjangkau semua film yang diproduksi untuk disensornya.  “Kami memerlukan mitra strategis seperti Komunikasi UMM ini,” katanya.  Saat ini, menurut Rommy, sedang terjadi tsunami tontonan. Masyarakat dibanjiri dengan film-film yang hadir diberbagai platform yang berbeda. Tidak hanya di bioskop dan televisi, di platform digital publik justru lebih bebas memilih.  “Di sinilah urgensinya sensor mandiri. Masyarakatlah yang harus memilih dan memilah sendiri tontonan yang sehat untuk diri sendiri dan keluarganya,” terang Rommy menyinggung konsep Sensor Mandiri.  LSF mulai tahun ini akan memasifkan gerakan Sensor Mandiri ini. Gerakan itu dimulai dari mengajak masyarakat untuk ikut menjadi bagian dari khalayak film yang kritis. LSF tidak akan lagi menjadi tukang potong film.  “Paradigma baru LSF bukan lagi menggunting film, tetapi berdialog dengan produser film untuk menentukan batas usia penonton, mendiskusikan mengenai adegan yang perlu direvisi atau dihilangkan, sampai menemukan titik temu yang tidak mengganggu jalan cerita film tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai budaya bangsa kita,” terangnya.  Dalam waktu singkat, tayangan live di channel Youtube seminar ini trending. Tak kurang 5.400 orang telah menonton diskusi menarik ini. Rektor UMM, Fauzan mendukung agar Komunikasi UMM menindaklajuti kerjasama dengan LSF ini lebih produktif lagi.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/internasional/09/06/2021/takut-covid-19-menular-via-udara-warga-singapura-borong-air-purifier/">Takut Covid-19 Menular Via Udara, Warga Singapura Borong Air Purifier</a>  “Banyak program-program UMM yang bisa dikolaborasikan, termasuk rencana mau membuka Kelas Film yang bisa diambil oleh mahasiswa dari jurusan apapun asal memiliki posion dan minat yang kuat. Silakan dimatangkan lagi,” pungkas rektor usai menerima ketua Rommy yang didampingi anggota LSF Joseph Samuel di kantor Rektorat.

Gandeng Komunikasi UMM, LSF Galakkan Sensor Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/mortal-kombat.jpg" alt="Mortal Kombat. (WARNER BROS.)" width="100%">
<figcaption>Mortal Kombat. (WARNER BROS.)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Film Mortal Kombat resmi tayang perdana pada hari ini Rabu (14/4) di bioskop tanah air. Film yang dibanggakan banyak orang lantaran Joe Taslim bermain dalam film garapan Warner Bros, New Line Cinema, dan Atomic Monster Productions, malah mengundang kekecewaan penonton. Pasalnya filmnya disensor sehingga terdapat sejumlah adegan yang hilang.  Buntut dari penyensoran film Mortal Kombat, banyak netizen meramaikan kolom komentar akun Instagram resmi Lembaga Sensor Film (LSF).  "Sensornya paraahh njir, nntn MK berasa nntn film avengers awokwokwkk. Lemes gw cuk," komentar salah satu netizen.  "Rugi sumpah mortal kombat di sensor woii, duit udah keluar 35k. Yaelah. Mortal kombat yg di antusias itu fatalitynya blok," komentar yang lainnya.  Lembaga Sensor Film kini angkat bicara. Ia menegaskan sensor yang dilakukan pada film Mortal Kombat tidaklah signifikan. Dan yang disensor hanya lah adegan yang benar-benar vulgar. Penyensoran dilakukan tidak lebih dari 4 detik dan tidak mengurasi kenyamanan dalam menonton dan tidak mengurangi sama sekali keutuhan cerita dalam film.  "Karena yang disensor hanya adegan yang benar-benar vulgar, tidak signifikan lah yang dilakukan LSF. Gak banyak juga paling cuma sekitar 4 detik," ucap Rommy Febri selaku Ketua LSF kepada JawaPos.com Rabu (14/4).  Adegan vulgar yang dimaksud adalah adegan seperti usus terburai, kepala tertembus pedang dan adegan sadis lainnya. LSF merasa tidak mungkin adegan sadis semacam itu diluluskan karena pastinya akan mendapatkan kritikan dari banyak pihak. Apalagi klasifikasi penonton film Mortal Kombat adalah usia 17.  "Adegan ini kan senekat-nekatnya kita mau nonton, saya kira kalau di Indonesia gak mungkin diluluskan. Siapa yang bisa menjamin di bioskop siapa yang masuk. Artinya kondisinya seperti itu," paparnya.  Rommy Febri menekankan, bukan LSF yang melakukan proses editing secara langsung terhadap film Mortal Kombat. Sensor dilakukan sendiri oleh pemilik film.  "LSF bukan yang menggunting, menyensor film secara langsung. LSF hanya memberikan catatan kepada pemilik film Mortal Kombat, kok ada adegan usus terburai misalnya. Mereka kemudian melakukan sendiri entah dipotong atau apa. Setelah itu dikembalikan ke LSF," paparnya.  Rommy Febri menegaskan, film Mortal Kombat hanya diberikan catatan satu kali. Setelah selesai diedit dan dikembalikan lagi ke LSF, film arahan sutradara Simon McQuoid langsung disetujui.  "Cuma sekali kok. Karena memang tidak signifikan. Sebenarnya juga tidak mengganggu kenikmatan penonton untuk menonton, tidak mengganggu jalannya cerita," terangnya.  Ketika disinggung apakah ada pembicaraan dari pemilik atau pengimpor film Mortal Kombat supaya tidak dilakukan sensor sama sekali namun klasifikasi usianya dinaikkan, Rommy Febri mengaku permintaan itu tidak ada sama sekali.  "Nggak ada. Diberi klasifikasi usia 17 dengan catatan yang sudah dijelaskan tadi. Kalau misalnya pemilik film merasa keberatan, kan bjsa menanyakan gimana jika tidak direvisi tapi klasifikasi usia 21 misalnya. Itu gak ada (permintaan seperti itu)," tandasnya.  Film Mortal Kombat diadaptasi dari game yang sudah sangat populer. Mengisahkan tentang Cole Young (Lewis Tan), petarung Mixed Martial Art (MMA) dan memiliki tanda seperti luka bakar berbentuk naga di dadanya.  Sejak lahir ia tidak pernah tahu cerita di balik tanda tersebut. Cole juga tidak tahu kalau dirinya adalah keturunan sosok penting berkaitan dengan tanda tersebut. Cole pun kebingungan karena dirinya diburu oleh Sub-Zero (Joe Taslim) dari klan Lin Kuei.  Selain Joe Taslim yang berperan sebagai Sub- Zero dan Cole Young (Lewis Tan), karakter Mortal Kombat lainnya adalah Scorpion (Hiroyuki Sanada), Liu Kang (Ludi Lin), Raiden (Tadanobu Asano), Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax (Mehcad Brooks), dan Kano (Josh Lawson).

Netizen Keluhkan Film Mortal Kombat Disensor, Begini Kata LSF

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lembaga sensor film

Berita Terkini