<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/WhatsApp-Image-2025-02-20-at-061138-3178913110.jpeg" alt="Wakil Ketua&nbsp;DPR&nbsp;RI Adies Kadir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua&nbsp;DPR&nbsp;RI Adies Kadir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi langkah dan keputusan cepat Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Sunarto yang melakukan perombakan dengan memutasi 199 hakim dan 68 panitera, khususnya yang berada di Jakarta. Hal ini usai&nbsp;kasus suap vonis lepas perkara CPO. &ldquo;Apresiasi yang setinggi tinggi nya atas langkah dan keputusan cepat yang diambil oleh Ketua Mahkamah Agung Bapak Prof Sunarto yang memutasi 199 hakim dan 68 panitera, khususnya yang berada di Jakarta, dengan memasukkan hakim-hakim dari luar Jakarta,&rdquo; kata Adies lewat keterangannya di Jakarta, Rabu (23/4). Dia berharap, perombakan mutasi dan promosi ini dapat menjadi pembelajaran bagi para hakim-hakim yang mempunyai niatan transaksional dalam memutus perkara. &ldquo;Kerja kerja cepat, cermat dan cerdas ini juga di tandai dengan perubahan yang jauh lebih baik, dimana setiap Hakim yang di promosikan bertugas di Jakarta di wajibkan menyerahkan LHKPN, riwayat keluarga dan bukti rekening koran tabungan yang bersangkutan,&rdquo; ungkap Adies. Adies memandang, langkah perombakan dan mutasi para hakim ini menjadi bukti bahwa jajaran Mahkamah Agung (MA) di bawah ke pemimpinan Prof Sunarto, sangat serius dan konsen membenahi lembaga peradilan. &ldquo;Hal ini pembuktikan bahwa jajaran MA di bawah ke pemimpinan Prof Sunarto, sangat serius dan konsen membenahi lembaga peradilan dari ulah sebagian kecil hakim-hakim yang tidak profesional dan tidak berintegritas,&rdquo; pungkas Waketum Partai Golkar ini. Diketahui, Mahkamah Agung (MA) merombak puluhan hakim yang berdinas di Jakarta. Mereka dimutasi ke berbagai daerah, setelah adanya kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi yang memvonis lepas terdakwa pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. &ldquo;Pada hari Selasa, 22 April 2025, tepatnya jam 20.00 WIB Rapat Pimpinan MA telah selesai. Saya berharap promosi dan mutasi ini yang merupakan penyegaran dapat memberikan semangat yang lebih besar lagi kepada para hakim dan aparatur peradilan untuk bekerja lebih baik lagi,&rdquo; kata Ketua MA, Sunarto, Rabu (23/4). Sunarto mengingatkan, hakim dan pimpinan baru dapat memberikan harapan baru bagi wajah pengadilan di Indonesia. Khususnya terkait pelayanan pengadilan yang bebas dari transaksional. &ldquo;Dan marilah kita hindari pelayanan pelayanan yang akan diberikan oleh aparatur badan pengadilan yang bersifat transaksional. Ke depan kita berdoa tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional,&rdquo; tegas Sunarto. Sunarto memastikan, promosi dan mutasi tersebut berbasis integritas. Pimpinan MA memprofiling berdasarkan sumber dari Badan Pengawasan (Bawas) MA, total ada 199 hakim yang terkena promosi dan mutasi serta 68 panitera. &ldquo;Akan diikuti oleh TPM berikutnya,&rdquo; ujar Sunarto. Berdasarkan hasil Tim Promosi dan Mutasi (TPM) MA merotasi 199 hakim. Tercatat, sebanyak 11 hakim PN Jakarta Pusat (Jakpus) dimutasi ke daerah. Demikian juga dari PN Jakarta Barat (Jakbar) sebanyak 11 hakim. Sedangkan, dari PN Jakarta Selatan sebanyak 12 hakim. Sementara, 14 hakim PN Jaktim juga tak luput dari rotasi. Sedangkan dari PN Jakut sebanyak 11 orang hakim. MA menunjuk Dr Khusnul Khotimah untuk memimpin PN Jakpus. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua PN Balikpapan. Perempuan kelahiran 1974 itu menjadi hakim perempuan termuda yang menjadi Ketua PN Jakpus. Sedangkan, Ketua PN Jaksel akan diduduki Agus Akhyudi yang kini menjadi Ketua PN Banjarmasin. Sementara, Ketua PN Jakut akan diduduki Yunto Tampubolon yang saat ini menjadi Ketua PN Serang.&nbsp; &nbsp;

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi langkah dan keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Sunarto yang melakukan perombakan hakim.

Wakil Ketua DPR Apresiasi MA yang Rotasi Hakim, Minta Benahi Lembaga Peradilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/gelar-sidang-VC.jpg" alt="Suasana sidang secara Virtual di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/3/20). perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sidang virtual digelar bagi narapidana tipikor. Sidang secara online ini dilakukan guna menc" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang secara Virtual di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/3/20). perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sidang virtual digelar bagi narapidana tipikor. Sidang secara online ini dilakukan guna menc</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sebagaimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah. PPKM Darurat yang merupakan langkah upaya menekan laju penularan Covid-19 diterapkan pada 3-20 Juli 2021.  Ketua MA Muhammad Syarifuddin meminta seluruh lembaga peradilan, untuk menerapkan persidangan secara daring. Hal ini dilakukan bagi setiap persidangan yang memang tidak bisa ditunda penanganannya.  "Selama PPKM Darurat agar menerapkan persidangan secara daring bagi semua perkara yang tidak dapat ditunda penanganannya, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan," kata Syarifuddin dalam keterangannya, Rabu (7/7).  Syarifuddin menjelaskan, bagi perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha negara dan perkara tata usaha militer mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.  "Bagi perkara pidana, perkara pidana militer dan perkara jinayat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.  Baca: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/03/2021/rizieq-jalani-sidang-online-pks-singgung-djoko-tjandra-dan-pinangki/">Rizieq Jalani Sidang Online, PKS Singgung Djoko Tjandra dan Pinangki</a>  Syarifuddin menuturkan, dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan persidangan secara daring, karena adanya kendala jaringan atau kendala teknis lainnya bahwa persidangan harus digelar tatap muka atau luring, dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Serta semua pelaksana persidangan telah dilakukan tes swab antigen terlebih dahulu, paling lambat 1×24 jam sebelum persidangan digelar.  "Demikian menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesehatan kita semua," pungkas Syarifuddin.

Ketua MA Minta Lembaga Peradilan Gelar Persidangan Secara Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya pada Wilayah Jawa-Bali. Surat edaran ini menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat Jawa-Bali yang diterapkan pada 3-20 Juli 2021.  Surat Edaran ini ditandatangani oleh Sekretaris MA RI Hasbi Hasan yang diterbitkan pada Senin (5/7) kemarin. Adapun SE ini meminta agar Hakim dan Aparatur pada satuan kerja yang berada di wilayah Jawa dan Bali dengan status level 3 dan 4 berdasarkan diktum ketiga huruf C angka 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat pada wilayah Jawa dan Bali, menjalankan pola kerja work from office (WFO) maksimal 25 persen, dari keseluruhan hakim dan aparatur.  "Hakim dan aparatur yang sedang menjalankan pola kerja dari rumah alias work from home (WFH) tetap melaksanakan pekerjaannya seperti biasa, dengan menggunakan sistem daring," kata Sekretaris MA, Hasbi Hasan dalam keterangannya, Selasa (6/7).  MA juga meminta badan peradilan di bawahnya untuk bisa menunda semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang di lokasi tertentu. Serta bisa menunda perjalanan keluar kota, baik dinas maupun nob dinas selama PPKM Darurat.  "Kecuali yang bersifat mendesak dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan satuan kerja," ungkap Hasbi.  Dia pun meminta, para pimpinan satuan kerja wajib melakukan pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan secara ketat terhadap hakim dan aparatur yang menjalankan pola kerja work from office (WFO).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/05/07/2021/penerapan-ppkm-darurat-di-hari-kerja-lalu-lintas-di-kawasan-ini-sepi/">Penerapan PPKM Darurat di Hari Kerja, Lalu Lintas di Kawasan ini Sepi</a>  Sementara itu, hakim dan aparatur yang berada di wilayah Jawa dan Bali yang tidak masuk ke dalam status level 3 dan 4 tetap melaksanakan tugas seperti biasa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020, beserta perubahannya SE Nomor 8 Tahun 2020.  "Telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020," pungkasnya.

Terapkan PPKM Darurat, MA Minta Lembaga Peradilan WFO 25 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/20421-aparatur-peradilan-belum-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Ilustrasi lembaga peradilan: 20.421 aparatur peradilan belum lapor LHKPN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lembaga peradilan: 20.421 aparatur peradilan belum lapor LHKPN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 20.421 penyelenggara negara (PN) atau aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) belum melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu menunjukkan lemahnya kesadaran para PN di MA dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara periodik. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, per 26 Februari lalu, baru 3.226 atau 13,64 persen tingkat kepatuhan PN di MA dalam menyerahkan LHKPN ke KPK. Persentase tersebut jauh di bawah tahun lalu yang mencapai 47,58 persen. "Kami harap, di sisa waktu menjelang 31 Maret 2019, instruksi yang kuat dari pimpinan MA dapat meningkatkan angka pelaporan LHKPN," ujarnya kemarin (27/2). KPK berharap pimpinan MA menjadikan kepatuhan pelaporan LHKPN sebagai salah satu syarat promosi hakim. Selain itu, semestinya ada tindakan tegas secara internal. "Jika ada kendala dalam proses pelaporan, termasuk penggunaan sistem online, dapat menghubungi KPK," tutur Febri. Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi laporan KPK yang menyebutkan bahwa tingkat pelaporan LHKPN secara keseluruhan baru sekitar 17 persen. Menurut JK, KPK bisa mengirim daftar pejabat yang belum melapor LHKPN ke instansi yang bersangkutan.&nbsp;

20.421 Aparatur Peradilan Belum Lapor LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ombudsman-sebut-kejahatan-di-pengadilan-sudah-tersistem_m_178255.jpeg" alt="Suasana persidangan di Pengadilan Tipikor Banten" width="100%">
<figcaption>Suasana persidangan di Pengadilan Tipikor Banten</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga peradilan terus menjadi sorotan dari Ombudsman. Penanganan perkara yang berlarut-larut masih saja dikeluhkan oleh masyarakat. Apalagi selama 2017, Ombudsman RI menerima 266 pengaduan yang bersinggungan dengan pelayanan publik di lembaga peradilan. "Jenis substansinya hampir sama tiap tahunnya," jelas Ninik di Gedung Ombudsman, Jakarta Pada Jumat (29/12). Adapun jenis pengaduan dari masyarakat itu paling dominan di antaranya, persidangan yang berlarut-larut, dugaan keberpihakan hakim, dan pungli. "Ada penundaan berlarut, menyalahi prosedur, ada tindakan tidak patut atau pungli," jelasnya. Ninik menyebut, Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas terus memerhatikan pelayanan publik, termasuk lembaga peradilan. Wakil Ketua Ombudsman RI itu menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pengadilan sudah tersistem. Sebab pelaranggaran itu hampir selalu berulang. "Di peradilan itu ada hal yang khas. Mereka menganggap kalau itu oknum, tapi kami menganggap itu bukan oknum lagi, sudah sistem, maka kami terus menunggu perbaikan dari MA," tambahnya. Sampai saat ini, Ombudsman sedang mengupayakan perbaikan sistemik dengan memberikan saran ke lembaga terkait dan bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA), sebagai lembaga peradilan tertinggi. Buruknya kondisi pelayanan di lembaga peradilan dibuktikan dengan beberapa kali oknum hakim, panitera terjerat kasus korupsi. Mereka terciduk saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Umumnya modus kejahatan mereka menerima suap perkara yang sedang ditangani.&nbsp;

Ombudsman Sebut Kejahatan di Pengadilan Sudah Tersistem