<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tujuan dari pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) untuk mencari investasi modal. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, sebab Indonesia tidak dapat terus menerus membangun negara dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau utang.  "Harus ada instrumen dan lembaga untuk mendukung modal dengan cara yang berbeda yaitu dalam pembiayaan ekuitas," ujarnya dalam acara diskusi secara virtual, Kamis (18/2).  Sri Mulyani menyebut, modal yang berasal dari lembaga LPI tersebut berasal dari investor yang dalam hal ini merupakan mitra, bukan pemberi pinjaman. Dalam pencarian modal, pemerintah sendiri memiliki pengalaman misalnya dengan menerbitkan divestasi melalui IPO, namun hal itu masih sangat terbatas.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/16/02/2021/lembaga-pengelola-investasi-lahir-jokowi-tak-ada-kata-terlambat/">Lembaga Pengelola Investasi Lahir, Jokowi: Tak Ada Kata Terlambat</a>  "Jadi sovereign wealth fund, merupakan salah satu upaya pemerintah agar kami dapat menarik lebih banyak modal dari swasta asing untuk bermitra dengan kami," tuturnya.  Sri Mulyani mengakui dalam membangun LPI menjadi tugas yang menantang. Namun pemerintah optimis kehadiran lembaga itu dapat membuat Indonesia berkembang.  "Tentunya tugas yang sangat menantang. Tapi kami optimis dapat membangun lembaga ini dan menjadi instrumen untuk membantu Indonesia terus berkembang," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nF0IunRa_ZI

Indonesia Tak Bisa Terus Berutang, Sri Mulyani: LPI untuk Tarik Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/dewan-pengawas-LPI.jpg" alt="PENGELOLA INVESTASI: Presiden Joko Widodo memperkenalkan dewan pengawas dan dewan direktur LPI/INA di Istana Merdeka kemarin. (LUKAS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PENGELOLA INVESTASI: Presiden Joko Widodo memperkenalkan dewan pengawas dan dewan direktur LPI/INA di Istana Merdeka kemarin. (LUKAS/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Indonesia akhirnya memiliki otoritas pengelola investasi atau sovereign wealth fund yang bernama <a href="https://www.jawapos.com/tag/lembaga-pengelola-investasi/">Lembaga Pengelola Investasi</a> (LPI). Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ciptaker, LPI bertugas menarik investasi dari luar negeri dan memiliki modal awal Rp 75 triliun.  Pada tahap awal, LPI akan berfokus menarik investasi asing ke sektor infrastruktur, terutama proyek-proyek jalan tol. <a href="https://www.jawapos.com/tag/proyek-tol/">Jalan tol</a> menjadi fokus utama. Sebab, modalnya tinggi. Namun, manfaatnya juga sangat besar.  Struktur Dewan Pengawas dan Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) akhirnya komplet. Kemarin (16/2) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan mereka di Istana Merdeka.  Anggota Dewan Pengawas INA terdiri atas lima orang yang dilantik pada 27 Januari lalu. Kelimanya adalah Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN <a href="https://www.jawapos.com/tag/erick-thohir/">Erick Thohir</a>, Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Hariyanto.  Dewan Direktur INA juga terdiri atas lima orang. Ketua Dewan Direktur (CEO) INA dipegang Ridha Wirakusumah. Lalu Arief Budiman sebagai wakil ketua, Stefanus Ade Hadiwidjaja sebagai direktur investasi, Marita Alisjahbana sebagai direktur risiko, dan Eddy Porwanto menjabat direktur keuangan.  INA merupakan lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri. Tujuan pembentukannya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang. ”Pembentukan INA diperintah langsung oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020,” ujar Jokowi.  Presiden yakin INA akan dapat dengan mudah memperoleh kepercayaan lokal dan internasional. Karena didukung fondasi hukum, dukungan politik, dan jejaring jajaran direksi. ”Saya bersama jajaran pemerintah dan mengharapkan DPR, BPK, serta lembaga negara lain juga mendukung penuh gerak INA ini,” katanya. INA diharapkan terus berinovasi. Termasuk berani mengambil keputusan yang out of the box dan dibarengi tata kelola yang baik.  Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah menegaskan, pihaknya akan bekerja dengan integritas tertinggi dan tata kelola yang baik. Akan berupaya keras untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang. ”Kami akan berusaha keras untuk dapat menjaring investor-investor asing dan dalam negeri agar bisa berpartisipasi bersama dengan INA,” janji mantan CEO Bank Permata itu.  Caranya, kata Ridha, dengan menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Dengan begitu, dapat menarik minat investor. Keberadaan INA diharapkan juga meringankan beban pembiayaan atau pinjaman yang selama ini digunakan untuk pembangunan. ”Saya tegaskan, yang kami cari ini dana modal, bukan dana pinjaman,” ungkapnya.  Dana modal, lanjut Ridha, berasal dari sumber yang baik dan bersih. Ridha juga berharap dana yang dipercayakan akan tumbuh terus dan menjadi dana abadi.  Menkeu Sri Mulyani menepis kekhawatiran beberapa pihak yang menuding INA akan menjadi lahan korupsi seperti yang terjadi pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Perempuan yang juga dewan pengawas ex officio itu menjelaskan, pemilihan jajaran direksi INA dilakukan secara selektif.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/16/02/2021/lembaga-pengelola-investasi-lahir-jokowi-tak-ada-kata-terlambat/">Lembaga Pengelola Investasi Lahir, Jokowi: Tak Ada Kata Terlambat</a>  Figur-figur yang terpilih merupakan sosok yang telah malang melintang di kancah global dengan kredibilitas yang baik. ”Saya bersama dengan Erick Thohir sebagai dua ex officio dalam SWF ini dalam merekrut seluruh dewan pengawas dan direksi titik terberatnya mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka untuk menjaga SWF ini tidak mengalami kondisi tata kelola yang bisa menimbulkan risiko,” tegasnya.  Aspek good corporate governance (GCG), kata Sri Mulyani, juga dijamin dengan baik. Pihaknya akan secara rutin mengevaluasi dengan melakukan checks and balances pada seluruh pengambilaan keputusan INA agar tercipta tata kelola yang baik.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/AgBrsSCwbok

Dipimpin Mantan Dirut Bank Permata, LPI Fokus Investasi Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/jokowi-vaksin.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat disuntik vasksin IndoVac. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat disuntik vasksin IndoVac. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia belum terlambat membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai pengelola dana sovereign wealth fund (SWF). Sebab, dibandingkan negara lainnya seperti Uni Emirat Arab, Tiongkok, Norwegia, Singapura, Kuwait, hingga Qatar sudah sejak 30-40 tahun lalu membentuk pengelola SWF di negaranya.  Jokowi memaparkan, dana kelolaan dari lembaga-lembaga pengelola SWF di negara-negara tersebut pun sudah sangat besar saat ini. Dana kelolaan itu disebut Jokowi bisa digunakan sebagai pembiayaan pembangunan.  “Walaupun lahir belakangan, tidak ada kata terlambat. Saya yakini Indonesia mampu mengejar ketertinggalannya dan mampu mendapatkan kepercayaan nasional dan internasional," ujarnya secara virtual, Selasa (16/2).  Menurutnya, tidak ada kata terlambat dalam pembentukan LPI. Lembaga yang juga disebut Indonesia Investment Authority (INA). Dirinya yakin LPI mampu mengejar ketertinggalan dan mendapatkan kepercayaan dari investor nasional maupun internasional.  "Dan (negara tersebut) telah punya akumulasi dana sovereign wealth fund yang besar untuk pembiayaan pembangunan," tuturnya.  Jokowi memaparkan, terdapat tiga hal yang dapat membuat LPI menjadi lembaga yang bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Pertama, LPI sudah mempunyai dasar hukum yang jelas dan dilandasi langsung dengan perundang-undangan.  "Diperintah langsung oleh undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas, diatur dalam PP 74 tahun 2020," ucapnya.  Kedua, Jokowi menjamin LPI menjadi institusi profesional yang dilindungi undang-undang dan menggunakan pertimbangan profesional untuk langkah kerjanya. Terakhir, LPI pun dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kapasitas mereka menurut Jokowi juga sudah terbukti di kancah internasional.  "INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah internasional yang dijaring panitia seleksi dan dibantu headhunter profesional," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/a1TgDSwLs7M

Lembaga Pengelola Investasi Lahir, Jokowi: Tak Ada Kata Terlambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/arya-sinulingga.jpg" alt="Arya Sinulingga (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>Arya Sinulingga (Antara Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai bahwa kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) akan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dana pembangunan. LPI juga bukan sebagai sesuatu yang baru karena banyak negara di dunia sudah memiliki pola pembiayaan serupa.  Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa Indonesia justru relatif terlambat dalam membuat LPI. Meski demikian, dia meyakini kehadiran SWF bisa mendorong pembangunan. Mengingat, selama ini dana yang diambil untuk melakukan pembangunan berasal dari APBN atau BUMN.  "Kita butuh dana lebih besar lagi. Kita tahu juga BUMN yang ada punya aset yang besar, tetapi belum dimaksimalkan untuk cari uang," ujarnya Senin (28/12).  Menurut Arya, kehadiran SWF menjadi langkah pemerintah untuk mendapat dana investasi luar negeri. Di mana, terdapat dua cara. Pertama, investasi di LPT. Kedua, mengelola aset yantg dimiliki BUMN.  "Respons market bagus terlihat dari saham bagus BUMN. Kita butuh pengerjaan tol, bandara, dan pariwisata. Kalau bergantung ke APBN, kita masih bergaya tradisional. Makanya, dibuat SWF," tambahnya.  Selain itu, pemerintah bisa mengarahkan dana investasi yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA) untuk menyasar pembangunan proyek-proyek di luar negeri. "Setelah domestik, kita bisa saja main ke luar negeri. Kawan-kawan kita (perusahaan BUMN, Red) kan mulai membangun infrastruktur di luar negeri juga," urainya.  Sebagai informasi, LPI resmi terbentuk seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang 11/2020 tentang Cipta Kerja.  https://www.youtube.com/watch?v=JaW7r1nnDL0

Stafsus Erick: Aset BUMN Besar, tapi Belum Dimaksimalkan Tuk Cari Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IHSG-Naik-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (25/9/2020). IHSG kembali bangkit setelah empat hari berturut-turut berada di zona merah dengan ditutup menguat 103,03 poin atau 2,13 persen ke posisi 4.945,79. Fo" width="100%">
<figcaption>Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (25/9/2020). IHSG kembali bangkit setelah empat hari berturut-turut berada di zona merah dengan ditutup menguat 103,03 poin atau 2,13 persen ke posisi 4.945,79. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain perombakan sederet regulasi, omnibus law UU Cipta Kerja mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF).  Lembaga itu disebut berfungsi meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.  Namun, di sisi lain, LPI ditengarai sangat rentan dengan konflik kepentingan.  Modal awal LPI ditetapkan paling sedikit Rp 15 triliun. Dana tersebut dapat berupa tunai, barang milik negara, piutang pada badan usaha milik negara (BUMN) atau perseroan terbatas (PT), atau saham milik negara di BUMN atau PT. Penyertaan modal itu akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. ”Dengan ekuitas tersebut, kami berharap bisa menarik dana investasi mencapai tiga kali lipatnya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.  Pemerintah juga tengah membahas rencana injeksi ekuitas dalam bentuk dana tunai yang nilainya bisa mencapai Rp 30 triliun. Sementara itu, modal lain berupa barang milik negara, saham negara pada BUMN atau perusahaan, dan piutang-piutang negara akan disertakan sebagai modal setelah ketentuan turunan terkait LPI rampung.  LPI disebut-sebut mirip dengan sovereign wealth fund Singapura, yakni Temasek. Struktur organisasi LPI terdiri atas dewan pengawas dan dewan direktur. Di dewan pengawas ada menteri keuangan yang menjabat ketua dan menteri BUMN yang menjadi anggota. Lalu, tiga orang lainnya berasal dari kalangan profesional. Untuk dewan direktur, jumlahnya lima orang. Juga dari profesional.  Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa LPI tidak akan tumpang-tindih dengan lembaganya. Sebab, kata dia, lembaga tersebut hanya mengelola dana dari investor yang akan ditempatkan di Indonesia. ”Mereka hanya mengelola dana di mana investor akan melakukan investasi. Nanti mereka akan daftar di BKPM. BKPM akan mengelola izin-izinnya. Kewenangan di BKPM tidak terambil sedikit pun,” terangnya.  Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memberikan beberapa catatan terkait lembaga pengelola investasi. Mulai kerugian lembaga yang bukan dianggap sebagai kerugian negara, tapi hanya dicatat sebagai kerugian lembaga.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/09/10/2020/model-investasi-apa-yang-dikejar/">Model Investasi Apa Yang Dikejar?</a>  Hal tersebut diatur dalam pasal 158 ayat 4 UU Cipta Kerja. Yakni, keuntungan atau kerugian yang dialami lembaga dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian lembaga.  ”Padahal, asetnya berasal dari aset negara dan BUMN. Nah, ini jadi satu hal yang menurut saya agak kontradiktif. Seharusnya kalau dia rugi karena mengelola aset negara, itu kerugian negara,” beber Bhima.  Catatan selanjutnya, audit lembaga tersebut tidak dilakukan Badan Pengawas Keuangan (BPK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tapi dilakukan akuntan publik yang terdaftar di BPK dan OJK. Seperti diatur dalam pasal 161. ”Ini agak tricky nih. Padahal, hanya BPK yang bisa menentukan apakah ada kerugian negara atau tidak. Ini sudah menunjukkan adanya iktikad tidak baik dalam penerapan good governance,” ungkapnya.  Menurut Bhima, pemerintah seolah-olah ingin lari dari penerapan standar antikorupsi. Kemudian, posisi yang dominan diisi pejabat negara akan menimbulkan conflict of interest yang besar.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=AjHDhBsBimM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Lembaga Pengelola Investasi Rawan Konflik Kepentingan