<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/Menkeu-Bertemu-Jaksa-Agung-Dery-Ridwansah-6JPG-2896004289.jpg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait laporan Menkeu mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait laporan Menkeu mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan korupsi Rp 2,5 triliun dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Nominal itu diperoleh dari empat perusahaan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan, empat perusahaan itu adalah PT RRI senilai Rp 1,8 triliun, PT SMS Rp 216 miliar, PT SPV Rp 144 miliar, dan PT PRS Rp 305 miliar. Empat perusahaan tersebut mendapat fasilitas kredit dari LPEI pada batch pertama. &rdquo;(Laporan) ditindaklanjuti pada proses penyidikan,&rdquo; kata Burhanuddin setelah menerima Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kejaksaan Agung kemarin (18/3). Jaksa agung menegaskan bahwa pihaknya bakal membongkar seluruh dugaan korupsi di batch berikutnya. Di antaranya, batch kedua yang terdiri atas enam perusahaan terindikasi fraud. &rdquo;Senilai Rp 3 triliun dan Rp 85 miliar,&rdquo; imbuhnya. Saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih memeriksa penerimaan fasilitas kredit oleh enam perusahaan tersebut. Setelah pemeriksaan BPKP rampung, akan diserahkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) untuk kepentingan recovery asset. Menkeu Sri Mulyani memastikan komitmen jajarannya pada pemberantasan korupsi. Kedatangannya ke Kejagung juga sebagai bentuk sinergi penegakan hukum. LPEI, lanjut dia, akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. (dee/elo/syn/c17/fal)

Dugaan korupsi Rp 2,5 triliun dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dilaporkan ke Kejaksaan Agung.

Menkeu Laporkan Dugaan Korupsi Dana LPEI, Empat Debitur Bermasalah Terindikasi Fraud Rp 2,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/WhatsApp-Image-2023-10-31-at-155009-2763682898.jpg" alt="Aksi demo Aliansi Pergerakan Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia (APMMI) tuntut usut masalah uang negara di LPEI." width="100%">
<figcaption>Aksi demo Aliansi Pergerakan Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia (APMMI) tuntut usut masalah uang negara di LPEI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), BUMN di bawah Kementerian Keuangan tengah disorot masyarakat. Sebab, banyak debitur yang mengajukan gugatan. Koordinator Aksi APMMI (Aliansi Pergerakan Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia) Arman Abdullah menyatakan, ada 117 kasus yang menyeret LPEI, berdasar data direktori putusan MA. Terdapat debitur dari berbagai daerah seperti Semarang, Sleman, Boyolali, Surabaya, Jakarta, menggugat LPEI ke pengadilan. &rdquo;Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai emiten efek atau perusahaan yang surat utangnya tercatat di pasar modal, telah gagal menjaga dua hal terpenting di pasar modal. Yakni trust dan likuiditas,&rdquo; ujar Arman Abdullah. Jika melihat sejumlah kasus yang menimpa para pelaku usaha, lanjut dia, patut diduga di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ada oknum yang mencari keuntungan secara tidak halal, asal dapat untung, dan tidak ada upaya mempertahankan kepercayaan publik. &rdquo;Kita bisa baca di berbagai media di tanah air terkait keterlibatan oknum-oknum pejabat di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dihukum karena korupsi. Kendati sudah banyak pejabat oknum LPEI masuk penjara, praktik menguasai aset debitur LPEI terus terjadi hingga kini dengan pola yang hampir sama,&rdquo; papar Arman Abdullah. Dia meminta Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung menyelidiki oknum-oknum yang bermain sehingga merusak iklim usaha. &rdquo;Ada jaminan aset yang oleh oknum-oknum di LPEI dijual dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Dan gilanya, LPEI sendiri yang membeli aset-aset debitur,&rdquo; ucap Arman Abdullah. Menurut dia, LPEI yang seharusnya membimbing dan membina malah membinasakan para pelaku usaha demi kepentingan oknum-oknum LPEI. Mereka cenderung menghalalkan segala cara. &rdquo;Patut diduga mereka memperkaya diri dan menguntungkan LPEI secara lembaga agar dapat penilaian baik kendati melanggar aturan,&rdquo; papar Arman Abdullah. Dia menambahkan, kerugian di LPEI yang terjadi selama ini patut diduga coba ditutupi dengan mempailitkan debitur yang memiliki aset besar untuk mengurangi kerugian LPEI. Untuk itu, pihaknya mendesak agar Menteri Keuangan menurunkan Tim Inspektorat Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membongkar jaringan mafia di LPEI. &rdquo;LPEI seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga tinggi. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pinjaman yang lebih mudah. Membantu pengembangan bisnis. Membantu pengembangan infrastruktur mengingat biaya pembangunan yang tinggi,&rdquo; ucap Arman Abdullah. &rdquo;Kami menuntut agar seluruh Direksi LBPEI dinonaktifkan agar dapat menjalani pemeriksaan. Aset-aset perusahaan kreditur yang dipailitkan atau dilelang agar dinilai secara transparan sehingga tidak merugikan pelaku usaha,&rdquo; tambah Arman Abdullah.

Aliansi Pergerakan Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia gelar aksi tuntut pengusutan soal uang negara di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Aliansi Pergerakan Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia (APMMI) Tuntut Usut Masalah Uang Negara di LPEI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/WhatsApp-Image-2023-07-31-at-174232-3545639422.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Produk mi telur CV Indigo Sejahtera kembali masuk pasar luar negeri. Kali ini merambah Malaysia. Tahun lalu ke Jeddah Arab Saudi. Pagi tadi, Senin (31/7), 1 kontainer produk olahan makanan itu diterbangkan ke negara tetangga Malaysia. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor melakukan pelepasan di tempat usaha CV Indigo Sejahtera, Jalan Raya Lebo. Produk mi sayur instant bermerek Zumami tersebut bikinan UMKM warga Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo. Hadir dalam pelepasan Co Founder Akademi Mudah Ekspor Reza. Ekspor tersebut difasilitasi Akademi Mudah Ekspor dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Gus Muhdlor panggilan akrab Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, produk UMKM Sidoarjo tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Ekspor kali ini merupakan salah satu dari ratusan produk UMKM Sidoarjo yang telah merambah luar negeri. Sebelumnya 300 orang pelaku UMKM Sidoarjo memasarkan produknya ke mancanegara. Kala itu difasilitasi Surabaya Ekspor Center. &rdquo;Satu tahun yang lalu dari Surabaya Ekspor Center membawa produk UMKM Indonesia go to ekspor. Ditarget seribu produk UMKM dari 8 provinsi di Indonesia yang akan diekspor, ternyata melebihi target. Terdapat 1.500 produk UMKM yang diekspor, dari jumlah tersebut 300 produk UMKM berasal dari Kabupaten Sidoarjo, itu 20 persennya,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor. Gus Muhdlor berharap capaian pemasaran ekspor itu dapat dijaga. Para pelaku UMKM Sidoarjo diminta menjaga kualitas produk. Bahkan ditingkatkan dengan inovasi produk. &rdquo;Konsistensi menjaga produk harus dijaga, saya yakin dengan konsistensi ini produk kita akan mampu bertahan di mancanegara,&rdquo; kata Ahmad Muhdlor. Gus Muhdlor juga meminta support system masyarakat Sidoarjo terhadap produk lokal. Salah satunya dengan membeli produk-produk UMKM Sidoarjo. Dukungan tersebut akan menguatkan keberadaan para pelaku UMKM Sidoarjo. &rdquo;Support system ini harus ditata, kalau ada produk Sidoarjo yang sama dengan produk luar lain, belilah produk dari daerah sendiri,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor. Gus Muhdlor mengungkapkan hasil penelitian Kementerian Koperasi kendala para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Sekitar 50 persen industri kecil tidak bisa berjalan karena kurang modal. &rdquo;Kabupaten Sidoarjo meluncurkan Program Kurda Sayang (Kredit Usaha Rakyat Daerah Sidoarjo Yang Gemilang). Program bantuan permodalan tersebut mematok bunga rendah, 3 persen per tahun. Kami punya peminjaman modal bagi UMKM yang jauh lebih mudah lebih murah hanya 0,0025 persen per bulan atau hanya 3 persen per tahun, kalau panjenengan berminat, sampaikan kepada Disperindag Sidoarjo, nanti difasilitasi ke BPR Delta Artha Sidoarjo,&rdquo; kata Ahmad Muhdlor. Kendala selanjutnya ungkap Gus Muhdlor, sebanyak 34 persen gagal karena tidak memahami pangsa pasar. Sisanya 8 persen karena faktor perizinan dan 5 persen adanya bahan baku impor yang dipakai. Co Founder Akademi Mudah Ekspor Reza mengungkapkan, produk makanan olahan kali ini akan dipasarkan di supermarket DoMart Kuala Lumpur, Malaysia. Minimarket tersebut 100 persen diisi produk-produk tanah air. Pada Juni, Domart Malaysia diresmikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. &rdquo;Domart merupakan jaringan supermarket modern yang khusus menjual produk Indonesia dan 30 persen harus diisi produk UMKM,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor. Reza mengatakan, produk ekspor UMKM kali ini telah melalui seleksi yang ketat. Tiga bulan untuk menentukan produk UMKM yang layak ekspor. Dia mengapresiasi produk makanan olahan dari Kabupaten Sidoarjo. Banyak produk Sidoarjo yang lolos dalam seleksi tersebut. &rdquo;Kepada UMKM terpilih luar biasa perjuangannya, tiga bulan seleksi dan kenapa pelepasan produk ekspor ini di Sidoarjo karena yang banyak lolos dari Kabupaten Sidoarjo,&rdquo; ucap Reza.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor melakukan pelepasan ekspor produk mi telur ke Malaysia. Produk tersebut bikinan UMKM Sidoarjo

Produk Makanan Olahan UMKM Sidoarjo Tembus Pasar Ekspor Arab Saudi dan Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ASTRA.jpg" alt="Ilustrasi Gedung PT Astra Internasional Tbk Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung PT Astra Internasional Tbk Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha di dalam negeri untuk bisa menembus pasar ekspor ke manca negara. Langkah ini salah satunya dilakukan dengan menyalurkan pembiayaan ekspor kepada para eksportir minyak atsiri nasional, termasuk PT Indesso Aroma (Indesso).  Sepanjang 2021, ekspor minyak atsiri Indonesia mencapai USD 248,4 juta, naik 15,09% year on year (yoy) dibanding tahun 2020 yang tercatat USD 215,8 juta. Adapun lima negara tujuan utama ekspor minyak atsiri Indonesia pada 2021 adalah AS (17,67%), India (16,75%), Perancis (12,27%), Spanyol (10,29%) dan Belanda (9,70%).  Berdasarkan data dari International Trade Center nilai ekspor minyak atsiri mencapai USD 5,85 miliar sepanjang 2021. Indonesia menguasai pangsa pasar ekspor sebesar 4,25% pada 2021 atau mencapai USD 248,41 juta. Lima eksportir utama dunia lainnya adalah: India, Amerika Serikat, Prancis, Tiongkok, dan Brazil.  Program pendampingan LPEI untuk para petani minyak atsiri juga dilakukan dalam rangka mengembangkan ragam minyak atsiri yang dapat diekspor sebagai solusi alternatif bagi kesehatan, antara lain: menurunkan stress dan kecemasan, mengurangi sakit kepala, mengatasi kesulitan tidur, mengurangi peradangan akibat gigitan serangga maupun cedera akibat benturan, serta mengatasi masalah kulit.  “Melalui program desa devisa dan pembiayaan program kemitraan LPEI juga akan berkolaborasi untuk meningkatkan kreatifitas serta produktivitas petani dan pemasok minyak atsiri,” terang Riyani Tirtoso, Direktur Eksekutif LPEI.  Skema yang dapat digunakan adalah pembiayaan langsung kepada mitra binaan termasuk supply chain financing, ataupun pembiayaan tidak langsung bekerja sama dengan mitra penyalur (bank, lembaga keuangan bukan bank, atau perusahaan pembina nasabah LPEI).  LPEI berkomitmen akan terus mendorong ekspor minyak atsiri Indonesia dalam jajaran eksportir terbesar dunia melalui layanan Pembiayaan, Jasa Konsultasi dan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang menyentuh eksosistem ekspor dari hulu hingga ke hilir.  Kegunaan minyak atsiri salah satunya adalah sebagai bahan baku pembuatan aromaterapi. Produk aromaterapi saat ini menjadi populer karena masyarakat mulai mencari cara yang lebih alami untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi kesehatan, terlebih di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung.  &nbsp;

LPEI Komit Dukung Komoditas Minyak Atsiri Indonesia Tembus Pasar Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/bjb-lpei.jpg" alt="Penandatangan Kerja Sama Penjaminan Kredit antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (bank bjb) dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Jumat 25 Maret 2022." width="100%">
<figcaption>Penandatangan Kerja Sama Penjaminan Kredit antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (bank bjb) dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Jumat 25 Maret 2022.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) mendukung pemerintah untuk terus mendorong dan meningkatkan ekspor Indonesia melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak.  bank dengan kode saham BJBR ini melakukan Penandatangan Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Jumat 25 Maret 2022 di Jakarta.  Penandatanganan kerja sama ini dihadiri Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi, Direktur Operasi bank bjb Tedi Setiawan, Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari, serta Pemimpin Divisi Operasi bank bjb Herry Yanson. Selain itu dihadiri juga oleh Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso.  Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan bank bjb merasa senang bisa melakukan kerja sama dengan LPEI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 dengan tujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.  "bank bjb senantiasa mendukung pemerintah untuk mendorong ekspor Indonesia. Kerja sama bank bjb dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tentang penjaminan kredit akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak," ujar Yuddy.  Dia menjelaskan LPEI memberikan pembiayaan pada area yang tidak dapat dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial. Lembaga tersebut juga dapat menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan.  Dengan diperolehnya benefit atas kerjasama antara bank bjb dan LPEI, diharapkan BPD terbesar di Indonesia ini dapat memaksimalkan penyaluran kredit kepada debitur yang bergerak di bidang ekspor khususnya yang berada di Jawa Barat.  Yuddy menilai penyaluran kredit sangat bermanfaat demi mendorong pendapatan masyarakat karena kapasitas perusahaan yang meningkat bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Selain itu dengan meningkatnya kapasitas perusahaan dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.  "Kerja sama antara bank bjb dan LPEI merupakan salah satu langkah bank bjb dalam mendukung visi bank bjb Menjadi Bank Pilihan Utama Anda serta dalam rangka merealisasikan salah satu misi bank bjb yaitu memberikan kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah serta memberikan manfaat terbaik dan berkelanjutan kepada stakeholder yaitu masyarakat Jawa Barat umumnya," kata Yuddy.

bank bjb Kolaborasi dengan LPEI Dorong Ekspor Indonesia