<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/LMKN-1367043248.jpg" alt="Komisioner LMKN Ahmad Ali Fahmi saat mengisi diskusi Konferensi Musik Indonesia (KMI)." width="100%">
<figcaption>Komisioner LMKN Ahmad Ali Fahmi saat mengisi diskusi Konferensi Musik Indonesia (KMI).</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berhasil mengungkap adanya temuan kejanggalan pada pengelolaan dana royalti dan performing rights. Tak tanggung-tanggung, temuan dana keluar yang disebut tidak sesuai penerapannya atau cacat formil itu senilai Rp 17 miliar.&nbsp; Hal itu diungkapkan Komisioner LMKN Ahmad Ali Fahmi saat mengisi diskusi Konferensi Musik Indonesia (KMI). Dia membeberkan, temuan tersebut berhasil diungkap di awal masa jabatannya pada awal Agustus lalu. &ldquo;Waktu tanggal 8-25 Agustus itu kami menemukan fakta ada pengelolaan dana yang kurang pas di kelembagaan,&rdquo; beber Fahmi di The Sultan Hotel &amp; Residence, Jakarta Pusat pada Kamis (9/10).&nbsp; Namun, dia tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai temuan aliran dana keluar tersebut. Yang pasti, pendistribusian dana royalti itu dilakukan tanpa kejelasan dan tidak sesuai dengan prosedur. &ldquo;Jadi, itu dana-dana distribusi royalti yang sudah dilakukan. Namun, menurut kami, komisioner baru itu cacat formil,&rdquo; jelas Fahmi. Kendati demikian, lembaganya berhasil menarik hampir 80 persen dari total nominal yang keluar itu hanya dalam kurun waktu dua hari. &ldquo;Dari jumlah transfer yang keluar hampir Rp 17 miliar, kami tarik Rp 13 miliar dan dana itu sudah kembali ke LMKN,&rdquo; cetusnya. Lebih lanjut, pihaknya juga sudah menyebarkan informasi tersebut ke stakeholder terkait. Dengan harapan pendistribusian dana royalti maupun performing rights ke depannya berjalan sesuai prosedur. &ldquo;Kami bilang kepada teman-teman yang berhak atas distribusi ini agar melengkapi dokumen. Dan formulanya apa yang dipakai sehingga ini harus didistribusikan sekian-sekian,&rdquo; tutur Fahmi. Sampai saat ini, dana tersebut masih tertahan di lembaganya. Dan belum didistribusikan lagi kepada pencipta lagu atau produser penerima royalti yang terdaftar di lembaganya sebagai anggota. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya LMKN mendistribusikan dana secara transparan.&nbsp;Terlepas dari itu, Fahmi menyampaikan bahwa lembaganya belum menerima keluhan dari mereka penerima hak royalti sampai saat ini.&nbsp; &ldquo;Sampai detik ini belum ada LMKN yang komplain tentang itu. Tapi itu salah satu bentuk kehati-hatian kami sebagai bentuk pelaksanaan transparansi dalam distribusi. Sehingga dana tersebut belum dapat kami serahkan,&rdquo; papar Fahmi.&nbsp;

Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengungkap kejanggalan dalam pengelolaan dana royalti yang penuh misteri dan tantangan.

LMKN Temukan Aliran Dana Keluar yang Cacat Formil Sebesar Rp 17 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/23/IMG_20250222_215150-1881315725.jpg" alt="Jumlah pers platform Velodiva, platform yang dihadirkan LMKN untuk transparansi penggunaan lagu dan pembayaran royalti secara tepat. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jumlah pers platform Velodiva, platform yang dihadirkan LMKN untuk transparansi penggunaan lagu dan pembayaran royalti secara tepat. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selalu mendapat tudingan tidak transparan dari sejumlah pihak mulai dari para pengguna lagu hingga dari para pencipta lagu. Tudingan negatif seperti itu kini dijawab oleh LMKN dengan langkah nyata bukan cuma Omong-omon. Yaitu dengan menghadirkan platform khusus bernama Velodiva. Melalui platform ini, akan terdeteksi dengan jelas lagu apa saja yang diputar oleh pengguna lagu untuk kepentingan komersial. Platform ini menampilkan data secara akurat mulai dari jam berapa lagu dipitar, penjadwalan pemutaran lagu, jenis handphone yang digunakan pengguna, pengendalian lagu secara terpusat, hingga dapat mengidentifikasi IP address. LMKN menghadirkan Velodiva untuk memastikan kenyamanan bagi para pengguna lagu sekaligus untuk kepastian hak bagi para pencipta lagu atau pemilik hak cipta, sebagaimana diamanahkan PP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2022 terkait distribusi royalti berdasarkan data penggunaan lagu (usage). Platform ini rencananya akan diluncurkan pada pertengahan Maret 2025 dan disebut-sebut akan memberikan solusi atas permasalahan yang kerap disoal selama ini. Untuk menghadirkan sistem pembayaran royalti yang transparan dan platform ini akan memudahkan para pemilik usaha di seluruh Indonesia. "Kesiapan kami sudah 100 persen untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia mulai pertengahan Maret 2025. Kami sudah melalui tahap uji coba sebelumnya," kata Vedy Eriyanto selaku CEO sekaligus Founder Velodiva dalam jumpa pers di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan. Hadirnya platform yang secara khusus dibuat untuk kepentingan komersial dalam rangka pengelolaan hak cipta ini mendapat dukungan penuh dari PT. AS Industri Rekaman Indonesia (ASIRINDO). Hadirnya platform tersebut dianggap akan menjadi angin segar bagi para pelaku bisnis yang selama ini khawatir akan pelanggaran hukum terkait penggunaan musik di ruang publik. Seperti penggunaan lagu di hotel, restoran, kafe, pertokoan, perkantoran, mal, spa, pusat kebugaran, hingga tempat usaha lainnya. Dengan hadirnya Velodiva, mereka kini dapat menikmati musik secara legal tanpa takut melanggar hak cipta. Jusak Irwan Sutiono selaku Direktur Utama ASIRINDO mengatakan bahwa YouTube,Spotify atau Apple Music bukan merupakan platform untuk kepentingan komersial karena penggunaannya adalah untuk pribadi atau non komersial. Oleh sebab itu, ASIRINDO mengingatkan para pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan YouTube, Spotify atau platform lainnya dalam memutar lagu karena itu merupakan pelanggaran hukum. "Kami Ingin mengingatkan bahwa hanya layanan musik berlisensi dan legal seperti Velodiva yang memberikan jaminan perlindungan hak cipta," papar Jusak Irwan Sutiono.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selalu mendapat tudingan tidak transparan dari sejumlah pihak mulai dari para pengguna lagu.

Velodiva, Platform Milik LMKN untuk Deteksi Penggunaan Lagu secara Komersial demi Menjaga Royalti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/94-Royalti-Coldplay-1070539058.jpg" alt="Ketua LMKN Dharma Oratmangun / sumber: Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua LMKN Dharma Oratmangun / sumber: Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kedatangan grup musik Coldplay yang baru-baru ini mengadakan konser di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Rabu (15/11) memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia. Sebelumnya, band asal Inggris tersebut ditargetkan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembukaan 4,4 juta lapangan kerja baru. Pada pertengahan Mei sebelumnya, target kedatangan mereka ditetapkan antara 10 ribu hingga 12 ribu wisatawan asing, dengan asumsi pengeluaran per orang untuk konser berkisar antara US$ 1.000 hingga US$ 2.000 atau Rp 15-30 juta.&nbsp; Kemudian dampak ekonominya diperkirakan mencapai kisaran US$ 20 juta hingga US$ 25 juta,atau setara Rp 300-an miliar lebih. Dilain sisi, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menekankan bahwa setiap penyelenggara kegiatan atau acara yang menggunakan Hak Cipta dan berdampak ekonomi harus memperoleh izin dari pemilik Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dikutip dari Antara pada Senin (20/11), Ketua LMKN Dharma Oratmangun, menyebut contoh bahwa tujuh lagu yang diputar dalam acara Asean Summit Jokowi serta pertemuan nasional partai membayar royalti. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013306654/rugi-rp-13-miliar-ditipu-ghisca-jual-tiket-coldplay-alika-nombok-rp-200-juta">Rugi Rp 1,3 Miliar Ditipu Ghisca Jual Tiket Coldplay, Alika Nombok Rp 200 juta</a> Dalam hal ini, konser Coldplay juga membayar royalti sebesar Rp3 miliar. Dharma menjelaskan bahwa izin penggunaan Hak Cipta, yang diwujudkan dalam bentuk lisensi penggunaan lagu dengan membayar royalti, telah diatur dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri. Peraturan tersebut mencakup besaran tarif untuk 40 subsektor yang telah dibuat setelah mekarnya dari 14 subsektor awal. Keputusan mengenai tarif akan diambil melalui Surat Keputusan (SK) Menteri setelah dilakukan perundingan dengan semua pemangku kepentingan. Upaya ini mencakup kesepakatan untuk pembayaran royalti kepada pencipta lagu dan performing arts. Anggoro juga memberikan masukan agar revisi dilakukan terhadap PP No.56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, terutama dalam hal tarif untuk beberapa ruang lingkup yang belum efektif dalam penarikan royalti. &nbsp;***

Dampak ekonomi konser Coldplay diperkirakan mencapai kisaran US$ 20 juta hingga US$ 25 juta, termasuk royalti sebesar Rp3 miliar.

Konser Coldplay Beri Keuntungan bagi Perekonomian Indonesia, LMKN: Bayar Royalti hingga Rp3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ikke-nurjanah-beberkan-alasannya-berhijab_m_189799.jpeg" alt="Ikke Nurjanah. (Dedi Yondra/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ikke Nurjanah. (Dedi Yondra/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>PENYANYI dangdut Ikke Nurjanah kini punya aktivitas baru. Beberapa waktu lalu, dia dilantik sebagai salah satu komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Tugas utama lembaga itu adalah mengurusi penghimpunan royalti pemutaran lagu. Ikke juga ditunjuk sebagai duta LMKN.  "Ini kehormatan bagi saya bisa menjadi bagian dari keluarga besar LMKN," kata pelantun lagu Mandi Madu bersama Randy AFI itu.  Sebagai duta LMKN, Ikke berjanji akan lebih banyak menyosialisasikan visi dan misi lembaga kepada pihak-pihak terkait. Termasuk kepada para pengguna karya terkait dengan mekanisme pembayaran royalti lagu.  Perempuan kelahiran Jakarta, 18 Mei 1974, itu lantas menjelaskan tahapan penghimpunan royalti. Pada awalnya, penghimpunan dilakukan satu pintu oleh LMKN. Kemudian, royalti yang berhasil dihimpun akan disalurkan ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di daerah. Setelah dari LMK, uang royalti disalurkan kepada pencipta lagu.  "(Uang royalti, Red) sudah pasti nyampai ke teman-teman. Karena ada surat kuasa kepercayaan kepada LMK," jelasnya.

Ikke Nurjanah Jadi Duta Lembaga Penghimpun Royalti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Niki-Zefanya-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Penyanyi Niki Zefanya saat tampil di panggung Istora Senayan, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Menjadi salah satu line up utama, Niki sukses menghibur sekaligus mengobati rasa rindunya akan tanah air. Setelah ditunggu, penyanyi berusia 20 tahun ini tampil memu" width="100%">
<figcaption>Penyanyi Niki Zefanya saat tampil di panggung Istora Senayan, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Menjadi salah satu line up utama, Niki sukses menghibur sekaligus mengobati rasa rindunya akan tanah air. Setelah ditunggu, penyanyi berusia 20 tahun ini tampil memu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik melegakan insan musik tanah air. Namun, sejatinya kebijakan soal royalti telah lama ada.  Musisi senior Candra Darusman menuturkan, aturan tersebut sekadar pengingat dari pemerintah untuk para pelaku usaha yang belum membayar royalti. Sebab, kebijakan itu berjalan sejak 1991. Namun, implementasinya memang belum maksimal. ”Sebenarnya sudah banyak pengguna musik yang bayar, tapi ada juga yang belum. Nah, PP ini jadi reminder lagi untuk mereka yang belum bayar,” jelas dia melalui sambungan telepon kemarin (7/4).  Ketua Federasi Serikat Musisi Indonesia (Fesmi) itu menyatakan, sudah sepantasnya pemilik layanan publik membayar royalti kepada musisi. Seperti halnya mereka membayar listrik, tempat sewa, maupun pegawai. Tak bisa dimungkiri bahwa musik kini menjadi suatu keperluan untuk menarik pengunjung datang.  Regulasi itu, kata dia, menjadi keuntungan bagi kedua pihak. Baik pelaku usaha maupun musisi. Dalam arti, tidak merugikan pelaku usaha dengan adanya biaya yang dibebankan sekalipun di tengah pandemi Covid-19 yang serba tidak menentu ini. ”Nggak ada tuh cerita kafe tutup gara-gara bayar royalti. Kalau menggunakan ya bagi-bagi dong ekonominya ke pencipta lagu. Kalau nggak mau bayar, ya jangan pakai lagu,” tegas Candra.  Dia menjelaskan, terobosan baru dari PP 56/2021 ada di pasal 22. Yaitu, terkait kewajiban pembuatan database dan sistem informasi lagu terpusat. Itu merupakan hal baru di industri musik dunia. Dengan adanya pusat data, lagu-lagu yang terdaftar bakal memiliki nomor identitas layaknya masyarakat yang punya nomor induk kependudukan (NIK).  Artinya, ada sejumlah keuntungan yang didapat para musisi selain nilai rupiah. ”Nah, jadi ketahuan siapa-siapa penciptanya. Makanya, diharapkan database itu terpadu, tepercaya, satu sumber, dan akurat,” kata dia.  Candra mengimbau kepada semua seniman musik untuk mendaftarkan karyanya di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). ”Kalau nggak dicatat, nggak dapat royalti. Ibaratnya kalau ada bansos, tapi alamatnya nggak ada di daftar, ya luput,” jelasnya.  Lebih dari itu, pria kelahiran Bogor, 63 tahun silam, tersebut juga menyarankan pemerintah segera menerbitkan peraturan khusus di platform digital. Sebab, banyak oknum yang meng-cover lagu tanpa izin penciptanya demi keuntungan pribadi.  Musisi Marcel Siahaan menyatakan perlunya sistem pendataan yang terpusat dan terpadu. ’’Karena kekayaan intelektual bukan hanya hak cipta, tapi ada juga hak paten dan sebagainya,’’ kata Marcel saat live Instagram bersama Pongki Barata.  Dia berharap pemerintah fokus membangun pusat data musik atau lagu tersebut. Dengan begitu, pembagian royalti bisa tepat guna dan sasaran serta sesuai dengan jumlah pemakaian lagunya. ’’Jadi, nggak pakai sistem kira-kira ataupun market share lagi. Kalau ada database, kan nanti nggak akan bisa dilebihin atau dikurangin,’’ papar Marcel.  Sementara itu, pengamat musik Adib Hidayat menyayangkan yang menjadi perhatian lebih pada kewajiban membayar oleh calon pengguna. Padahal, menurut dia, kewajiban itu ada sejak 1982 dan diwujudkan Karya Cipta Indonesia (KCI) sejak 1990-an. Lalu, pada 2014 Kemenkum HAM membentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).  Adib menjelaskan, LMKN mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan royalti lagu atau musik yang digunakan untuk tujuan komersial. Tarifnya ditetapkan oleh keputusan menteri. Lalu, hasil pengumpulan royalti itu didistribusikan kepada para pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/music-movie/07/04/2021/kelola-royalti-pemerintah-bakal-bentuk-pusat-data-lagu-nasional/">Kelola Royalti, Pemerintah Bakal Bentuk Pusat Data Lagu Nasional</a>  Hasilnya sudah terlihat. Adib mencontohkan Performers Right Society of Indonesia (Prisindo) telah mendistribusikan royalti tahunan kepada lebih dari 300 musisi dan penyanyi tanah air pada Hari Musik Nasional 9 Maret lalu. Ada juga KCI yang membagikan Rp 4 miliar kepada anggotanya pada 2020. ”Sebaiknya sekarang musisi mendaftarkan di LMK sesuai pilihan masing-masing agar hak ekonomi didapatkan dari diberlakukannya PP 56/2021 ini,” ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/rtMI8Nk6lJk

Musisi Perlu Daftarkan Karyanya di LMKN