<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/WhatsApp-Image-2024-09-05-at-114618-1178442977.jpeg" alt="Pelayanan di Jamkrindo. (Jamkrindo untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelayanan di Jamkrindo. (Jamkrindo untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) kembali mencatatkan kinerja keuangan dan operasional yang solid sepanjang 2024. Dengan menunjukkan pertumbuhan aset, pendapatan penjaminan yang tumbuh, serta laba bersih. &nbsp; Per 31 Desember 2024, total aset Jamkrindo sebesar Rp 32,36 triliun. Meningkat 0,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp 32,23 triliun. Realisasi tersebut mencerminkan strategi manajemen dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan melalui pengelolaan aset dan portofolio penjaminan yang optimal.&nbsp; Perusahaan penjaminan Holding Indonesia Financial Group (IFG) itu juga berhasil mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp 300,3 triliun. Dengan total penerima manfaat mencapai 7,8 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah koperasi (UMKM-K) di tanah air. Skala operasional yang luas berkontribusi terhadap penyerapan 14,4 juta tenaga kerja. &nbsp; "Ini menegaskan peran strategis Jamkrindo sebagai katalisator penguatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM-K," kata Pelaksana Tugas Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari, Senin (14/4).&nbsp; Di sisi lain, pendapatan penjaminan bersih meningkat 8,97 persen secara tahunan menjadi Rp 6,92 triliun. Pendapatan investasi bersih tumbuh double digit. Naik 21,67 persen menjadi Rp 1,46 triliun dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, laba komprehensif tahun berjalan Jamkrindo mencapai Rp 1,07 triliun. &nbsp; Abdul mengatakan, perusahaan mampu menjaga kinerja keuangan yang sehat di tengah tantangan eksternal dan peningkatan beban klaim. Hasil dari kerja kolektif dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan pengelolaan risiko secara hati-hati. "Kinerja positif ini bukan hanya mencerminkan pertumbuhan finansial, tetapi juga dampak nyata terhadap sektor UMKM-K. Kami terus berkomitmen menjadi mitra utama dalam mendorong inklusi keuangan dan menciptakan ekosistem pembiayaan yang berkelanjutan," ujarnya.&nbsp; Total ekuitas Jamkrindo sebesar Rp 13,34 triliun. Mencerminkan posisi keuangan perusahaan tetap kuat dan mendukung ketahanan bisnis jangka panjang. Melalui pencapaian ini, Jamkrindo memperkuat langkah strategisnya menuju visi sebagai 1st Preferred Company in SME&rsquo;s Financial Accessibility.&nbsp;

Jamkrindo mencatatkan kinerja keuangan yang solid dengan peningkatan pendapatan dan aset pada tahun 2024.

Pertumbuhan Pendapatan 2024 sampai 21,67 Persen, Aset Jamkrindo Capai Rp 32,36 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/03/adira-3867434644.jpg" alt="Adira Finance bagikan dividen sebesar Rp 972 miliar." width="100%">
<figcaption>Adira Finance bagikan dividen sebesar Rp 972 miliar.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Adira Dinamika Multi&nbsp;Finance Tbk (Adira Finance) atau telah&nbsp;</div> <div dir="auto">melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam RUPST tersebut menghasilkan beberapa keputusan dan yang paling ditunggu para pemegang saham adalah pembagian dividen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RUPST memutuskan membayarkan&nbsp;dividen tunai sekitar 50 persen dari laba bersih perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau sebesar Rp 972 miliar atau Rp 972 per lembar saham.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dipastikan juga&nbsp;bahwa pembayaran dividen ini akan dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2024. Adira Finance secara konsisten terus memberikan apresiasi atas dukungan para pemegang saham.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, RUPST juga memutuskan untuk menyisihkan Rp 19,4 miliar atau 1%&nbsp;</div> <div dir="auto">dari laba bersih sebagai dana cadangan umum sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di samping itu, RUPST memutuskan untuk menunjuk Akuntan Publik Elisabeth Imelda dan Kantor Akuntan Publik Imelda &amp; Rekan (anggota Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RUPST menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi kecuali Jin Yoshida yang tidak diangkat kembali karena telah mendapatkan penugasan baru sebagai Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menyambut baik Sigit Hendra Gunawan, Sylvanus Gani Kukuh Mendrofa, dan Takanori Mizuno selaku Direktur Perusahaan. Kami yakin dengan keahlian, pengalaman dan kapabilitas yang mereka miliki, akan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan industri pembiayaan," demikian pernyataan resmi Adira Finance, Rabu (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisaris/Board of Commissioners</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ndash; Komisaris Utama/President Commissioner: Daisuke Ejima</div> <div dir="auto">&ndash; Komisaris Independen/Independent Commissioner: Krisna Wijaya</div> <div dir="auto">&ndash; Komisaris Independen/Independent Commissioner: Manggi Taruna Habir</div> <div dir="auto">&ndash; Komisaris/Commissioner: Eng Heng Nee Philip</div> <div dir="auto">&ndash; Komisaris/Commissioner: Congsin Congcar</div> <div dir="auto">&ndash; Komisaris/Commissioner: Hafid Hadeli</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direksi/Board of Directors</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ndash; Direktur Utama/President Director: I Dewa Made Susila</div> <div dir="auto">&ndash; Direktur/Director: Swandajani Gunadi</div> <div dir="auto">&ndash; Direktur/Director: Niko Kurniawan Bonggowarsito</div> <div dir="auto">&ndash; Direktur/Director: Harry Latif</div> <div dir="auto">&ndash; Direktur/Director: Denny Riza Farib</div> <div dir="auto">&ndash; Direktur/Director: Sigit Hendra Gunawan</div> <div dir="auto">&ndash; Direktur/Director: Sylvanus Gani Kukuh Mendrofa</div> <div dir="auto">&ndash; Direktur/Director: Takanori Mizuno</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perusahaan juga melaporkan penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I Tahun 2023 senilai Rp 1,7 triliun, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2023 senilai Rp 300 miliar, Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2023 senilai Rp 1,25 triliun, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun 2023 senilai Rp 300 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah dikurangi dengan biaya penerbitan, seluruh dana hasil dari penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah digunakan untuk mendanai pembiayaan konsumen sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.</div>

RUPST memutuskan membayarkan dividen tunai sekitar 50 persen dari laba bersih perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Gelar RUPST, Adira Finance Tebar Dividen 50 Persen dari Laba Bersih setara Rp 972 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/bank-saqu-2940440616.jpg" alt="Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta Leo Koesmanto, Direktur Astra sekaligus Director-in-Charge Astra Financial Suparno Djasmin, Founder dan Group CEO WeLab Simon Loong." width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta Leo Koesmanto, Direktur Astra sekaligus Director-in-Charge Astra Financial Suparno Djasmin, Founder dan Group CEO WeLab Simon Loong.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Astra Financial mengubah bank hasil akuisisinya, PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) menjadi Bank Saqu. Berkolaborasi dengan WeLab, layanan perbankan digital tersebut melengkapi dan memperkuat ekosistem jasa keuangan Grup Astra. Fokus pada segmen ritel, khususnya generasi muda yang produktif. "Positioning kami menyasar nasabah produktif yang berjiwa solopreneur. Rencana ke depan akan punya produk lending dan wealth management. Tapi saat ini masih simpanan," kata Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta Leo Koesmanto usai peluncuran Bank Saqu di Menara Astra, Senin (20/11). Solopreneur yang dimaksud, lanjut dia, mencakup pemilik usaha kecil, pekerja lepas, dan karyawan tetap dengan pekerjaan tambahan. Segmen tersebut secara proaktif mencari cara untuk bertumbuh, menabung lebih banyak, berinvestasi lebih banyak, bahkan mengambil pinjaman untuk upaya produktif. Leo menjelaskan, riset yang dilakukan memproyeksikan bakal ada sekitar 117 juta solopreneur di Indonesia dalam tujuh tahun ke depan. Artinya, satu dari tiga orang akan menjadi solopreneur. Kontribusi kelompok ini menyumbang 36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) 2030. Namun, dalam studi juga terungkap bahwa mereka seringkali menghadapi tantangan. Seperti pendapatan yang tidak konsisten dan sulitnya mengelola keuangan. "Dengan beberapa kantong berbeda (fitur Saku) dalam satu aplikasi perbankan, para solopreneur dapat mengelola keuangan secara strategis, mengalokasikan sumber daya, dan turut merasakan bisnis mereka berkembang," bebernya. Leo menyatakan, Bank Saqu tentu akan terintegrasi dalam ekosistem jasa keuangan Grup Astra. Selain itu, tidak menutup peluang untuk bekerja sama dengan platform digital maupun e-commerce lainnya di luar Grup Astra. "Sudah barang tentu bank digital nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada ekosistem," imbuhnya. Dalam jangka pendek, pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) menjadi fokus utama. Melalui tabungan dan deposito. Melalui fitur Busposito, Tabungmatic, hingga Saku Booster. Direktur Astra sekaligus Director-in-Charge Astra Financial Suparno berharap setiap bisnis baru dalam Grup Astra memberikan kontribusi terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan menyediakan jasa layanan keuangan bagi segmen ritel dan UMKM melalui platform Bank Saqu. &ldquo;Kami ingin Bank Saqu dapat menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan masyarakat. Mendukung, melengkapi, dan memperkuat ekosistem jasa keuangan Grup Astra, serta mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia," terangnya. Founder dan Group CEO WeLab Simon Loong mengungkapkan, pengembangan sistem bank dengan layanan digital ini memakan waktu hanya enam bulan. Menerapkan teknologi di Hongkong ke Indonesia. "Sejalan dengan potensi pasarnya yang besar. Makanya kami berinvestasi di sini," tandas Simon.

Solopreneur yang dimaksud, lanjut dia, mencakup pemilik usaha kecil, pekerja lepas, dan karyawan tetap dengan pekerjaan tambahan.

Segmen 'Solopreneur' seperti Karyawan Pemilik Usaha Sampingan jadi Positioning Target Bank Saqu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/LPS-1467839490.jpg" alt="Sekretaris LPS Dimas Yuliharto (kiri) dan Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Suwandi memaparkan perkembangan stabilitas sistem keuangan terkini." width="100%">
<figcaption>Sekretaris LPS Dimas Yuliharto (kiri) dan Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Suwandi memaparkan perkembangan stabilitas sistem keuangan terkini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan kesiapan menjalankan mandat baru sebagai penyelenggara program penjaminan polis. Mulai membentuk struktur organisasi baru, merekrut tenaga ahli profesional, dan mengkaji data-data kinerja industri peransuransian. Sehingga kredibilitas program penjaminan polis asuransi sehat. Sekretaris LPS Dimas Yuliharto menyatakan, program penjaminan polis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa asuransi. LPS berfungsi menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi dengan cara likuidasi. Program tersebut akan mulai berlaku pada 2028 mendatang. Saat ini pihaknya masih menggodok mengenai aturan, fasilitas, hingga anggota program penjaminan polis. Termasuk ketentuan memindahkan polis asuransi nasabah yang izinnya dicabut ke perusahaan asuransi lain jika nasabah sudah membayar polis selama setahun. Dimas mencontohkan, misalnya asuransi mobil dengan membayar premi Rp 12 juta selama setahun mulai 1 Oktober. Tapi, setelah berjalan selama tiga bulan, tiba-tiba izin usaha perusahaan asuransinya dicabut. Nah, uang yang sudah masuk sudah Rp 3 juta dan masih sisa Rp 9 juta. &ldquo;Nah, biasanya untuk biaya agen, biaya administrasi akhirnya sisa uang Rp 9 juta jadi Rp 7 juta. Uang Rp 7 juta ini mau diapakan? Mau dialihkan ke asuransi lain atau dibayar Rp 7 juta? Biasanya kalau program penjaminan, dipindahkan (ke perusahaan asuransi lain) supaya bisnisnya nggak putus,&rdquo; terang Dimas, akhir pekan lalu. LPS mengusulkan agar produk unit link tak masuk dalam program penjaminan polis asuransi. Meski demikian, untuk kepastiannya masih menunggu naskah final peraturan pemerintah (PP). &ldquo;Apa mau dijamin atau tidak seperti unit link, kami usulkan tidak. Tapi kita nggak tau semua di PP seperti apa,&rdquo; imbuhnya Sementara itu, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Suwandi menjelaskan, program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan. Nantinya, LPS berfungsi untuk menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi dengan cara likuidasi. Saat ini sudah mulai berjalan pembenahan struktur organisasi, draft peraturan-peraturan, mapping, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. &ldquo;Kami menunggu peraturan pemerintah terlebih dulu, karena nanti peraturan turunannya akan berasal dari situ. Idealnya setahun sebelum 2028 sudah siap semua,&rdquo; ujarnya. Di dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK) terkait penjaminan dan resolusi bank, LPS juga dibekali dengan instrumen resolusi bank. Di antaranya, melalui mekanisme likuidasi atau metode resolusi. Yakni dengan cara menjual aset-aset milik bank dalam resolusi (BDR) dalam rangka menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh bank. Opsi lainnya adalah dengan penyertaan modal sementara (PMS) atau memberikan tambahan modal kepada BDR dengan tujuan untuk diselamatkan. Kemudian, purchase and assumption atau mengalihkan sebagian atau seluruh aset atau kewajiban BDR kepada bank penerima. Terakhir, opsi pengalihan sementara melalui metode bridge bank. Yakni mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BDR kepada bank perantara maupun bank yang didirikan oleh LPS. (han) //Grafis// Kinerja Industri Asuransi sampai September 2023 Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi: Rp 228,51 triliun Asuransi Umum dan Reasuransi -pendapatan premi: Rp 96,47 triliun -Risk Based Capital (RBC): 308,97 persen Asuransi Jiwa -pendapatan premi: Rp 132 triliun -Risk Based Capital (RBC): 451,23 persen Sumber: OJK

LPS mengusulkan produk unit link tak masuk dalam program penjaminan polis asuransi. Meski demikian, kepastiannya menunggu naskah PP final.

LPS Tunggu PP Terkait Program Penjaminan Polis Asuransi, Tak Usulkan Unit Link dalam Penjaminan Polis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/LJK-1-2648704020.jpg" alt="BCA, sponsor, Liga Basket Liga Jasa Keuangan, BCA dengan menjadi sponsor utama dalam perhelatan Liga Basket Liga Jasa Keuangan 2023." width="100%">
<figcaption>BCA, sponsor, Liga Basket Liga Jasa Keuangan, BCA dengan menjadi sponsor utama dalam perhelatan Liga Basket Liga Jasa Keuangan 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebagai bagian dari ekosistem keuangan nasional, BCA berkomitmen untuk mempererat hubungan antar lembaga keuangan. Hal itu dilakukan BCA tidak hanya melalui kerja sama dalam bisnis, tetapi juga dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan persahabatan antar lembaga, seperti olahraga. Wakil Presiden Direktur BCA Armand Hartono menyatakan, pihaknya senang bisa mendukung perhelatan Liga Jasa Keuangan tahun ini. Komitmen itu pun secara nyata dituangkan BCA dengan menjadi sponsor utama dalam perhelatan Liga Basket Liga Jasa Keuangan 2023. Kegiatan itu berlangsung mulai Sabtu (29/7) hingga November 2023. &rdquo;Kami melihat kegiatan ini dapat menjadi sarana bagi lembaga untuk menguji sportivitas mereka dan dalam waktu bersamaan membangun koneksi yang dapat membuahkan persahabatan dan membuka potensi kerja sama antar lembaga,&rdquo; tutur Armand Hartono. Di lain sisi, lanjut dia, kegiatan itu juga dapat menjadi wadah relaksasi untuk para karyawan di tengah-tengah pekerjaan. Tak hanya itu, liga tersebut bisa berdampak positif terhadap sisi mental dan fisik. Pada ajang tersebut, BCA menurunkan tim basket putra dan tim basket putri. Dengan ikut serta di kegiatan itu, diharapkan insan BCA dapat menyalurkan hobi dalam bermain basket, membangun kekompakan, dan mengasah mental sportivitas.

BCA menjadi sponsor utama dalam perhelatan Liga Basket Liga Jasa Keuangan 2023 mempererat hubungan antar lembaga keuangan

BCA Dukung Liga Basket Liga Jasa Keuangan 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-7-1.jpeg" alt="PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, transkasi investor di pasar modal Indonesia selama sepekan meningkat (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, transkasi investor di pasar modal Indonesia selama sepekan meningkat (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KB Kookmin Bank terus melanjutkan ekspansi bisnisnya di Indonesia dengan melakukan sejumlah investasi untuk pengembangan layanan keuangan bagi nasabahnya.  Perusahaan financial terbesar Korea ini sebelumnya telah melakukan investasi di Bank Bukopin dan secara resmi menjadi Bank KB Bukopin.  Langkah ekspansi KB Kookmin sebagai bagian dari upaya menambahkan layanan perbankan seperti manajemen resiko dan keuangan digital untuk memperkuat kepercayaan nasabah setianya di Indonesia.  Layanan tersebut di antaranya kerjasama antar afiliasi seperti KB Securities, KB Insurance, KB Kookmin Card dan KB Capital  yang sebelumnya telah masuk ke pasar Asia Tenggara lebih dulu.  KB Kookmin Bank juga akan mengembangkan Bank KB Bukopin dengan menggabungkan keahlian manajemen risiko sistematis serta kemampuan digital canggih untuk SME dan ritel.  Sebagai langkah awal dalam memulai bisnis, KB Bukopin dan dewan eksekutif Bank KB Kookmin berpartisipasi secara langsung untuk bertemu dengan nasabah di Indonesia belum lama ini.  "Fokus kami adalah mengembangkan Bank KB Bukopin agar masuk dalam jajaran 10 bank ritel teratas di Indonesia dengan dukungan penuh dari perusahaan dan memberikan pelayanan keuangan komprehensif yang modern kepada seluruh nasabah di Indonesia.” ujar Heo In, Presiden Direktur KB Kookmin Bank.

KB Kookmin Bank Lanjutkan Investasi Perkuat Bisnisnya di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WIMBOH-OK.jpg" alt="JAGA STABILITAS: Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers Perkembangan Kebijakan dan Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan." width="100%">
<figcaption>JAGA STABILITAS: Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers Perkembangan Kebijakan dan Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berharap tahun ini lembaga jasa keuangan dapat melakukan aksi korporasi seperti penggabungan usaha (merger) maupun akuisisi.  Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan persaingan industri jasa keuangan kedepannya yang akan semakin ketat dan bersaing pada era digitalisasi. Sehingga, kebutuhan modal juga harus semakin kuat terutama di sektor perbankan.  "Trennya akan lebih banyak lagi bank yang melakukan akuisisi dan merger. Ini bagus untuk mencegah permasalahan dan lebih dini untuk melakukan itu," ujarnya dalam acara webinar, Selasa (26/1).  Wimboh mengatakan, OJK juga telah mengeluarkan kebijakan menaikkan modal inti bank menjadi Rp 3 triliun secara bertahap mulai tahun 2022. Pihaknya ingin, perbankan yang belum dapat memenuhi ketentuan modal inti minimal harus mencari partner strategis.  Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020, bank diharuskan memiliki modal inti minimum bank umum sebesar Rp 1 triliun tahun ini, Rp 2 triliun pada 2021 dan minimal Rp 3 triliun tahun 2022. Dengan ketentuan yang baru ini, setidaknya ada sejumlah bank yang berpotensi turun kelas jadi BPR.  "Dari awal kami minta plan. Kalau memang tidak bisa, kami preventive dengan mengundang investor, mencari partner sehingga tidak ada yang mengalami kesulitan tentang hal ini," ucapnya.  Wimboh memandang, dengan adanya 4 bank merger beberapa waktu lalu dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetitifnya di sektor jasa keuangan.  "Permodalan ini suatu proses yang dinamis karena kompetisi akan berat dengan teknologi," pungkasnya.

OJK Ramal Akan Banyak Bank Merger Dan Akusisi Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/MISI-DAGANG2.jpg" alt="Pencanangan program Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilakukan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, didampin" width="100%">
<figcaption>Pencanangan program Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilakukan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, didampin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Jawa Timur menjadi pilot proejct program Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Program tersebut diimplementasikan di 147 lembaga keuangan desa (LKD) dari 522 yang ada di Jawa Timur .  Operasionalisasi BUMDesMa ini nantinya akan mengelola dana bergulir sebesar Rp 1,7 triliun. Bumndesma sendiri merupakan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengelola dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd).  Pencanangan dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.  "Saat ini UU Cipta Kerja menyatakan Badan Usaha Milik Desa memiliki status badan hukum tersendiri. Legalitas ini membuka ruang musyawarah antar desa di setiap kecamatan untuk membentuk BUMDesMa. Lantas, UPK eks PNPM bisa mengisi posisi unit usaha dalam BUMDesMa itu. Ini transformasi kelembagaan, memastikan kepemilikan publik atas dana bergulir tetap terjaga,” kata Menteri Desa PDTT, Halim Iskandar dalam sambutannya.  Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya mengapresiasi penuh program Bumdesma dan akan mendukungnya. Khofifah berharap, semua pelaku usaha termasuk pedagang di pasar di desa-desa dapat terfasilitasi oleh lembaga keuangan sehingga tidak terjerat oleh rentenir saat membutuhkan pembiayaan usaha.  Khofifah memaparkan, hingga saat ini di Jawa Timur sendiri terdapat sebanyak 522 UPK dengan jumlah dana bergulir yang dikelola sebanyak lebih dari Rp 1,7 Triliun. Seluruh UPK tersebut tersebar di 522 kecamatan di 29 kabupaten, dan memberikan manfaat kepada lebih dari 72.582 kelompok masyarakat (Pokmas).  “Dari 522 UPK tersebut, 147 UPK diantaranya bertransformasi menjadi BUMDesMa yang mengelola aset dana bergulir saat awal tahun 2015 sebesar Rp 475,5 Miliar dan berkembang menjadi Rp 593,6 Miliar pada tahun 2019,” imbuhnya.  Menurut Khofifah, dengan transformasi menjadi Bumdesma, maka perkembangan dana bergulir lebih terjamin. Pun, demikian dengan kepastian hukum dari sisi kelembagaan.  Di Jatim, lanjut dia, juga telah terbentuk 6.080 BUMDesa dengan beragam unit usaha diantaranya usaha simpan pinjam sejumlah 4.148 unit, dengan modal kerja yang dikelola sebesar Rp. 193,8 miliar dan telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 8,2 miliar.  Bergulirnya keuangan di desa itu juga dijalin kerjasama dengan perbankan, PT Pos Indonesia, PT Mitra BumDesa Nusantara (MBR), Pertamina, dan Perguruan Tinggi. Di Jatim, BUMDesa juga menjadi mitra lumbung pangan dalam menyediakan bahan kebutuhan pangan dengan harga murah.

Jawa Timur Jadi Pilot Project Lembaga Keuangan Desa BUMDesMa Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/resiko-debitur-masih-tinggi-lembaga-keuangan-perlu-berhati-hati_m_-scaled.jpg" alt="Direktur Utama Pefindo Biro Kredit Yohanes Arts Abimanyu" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Pefindo Biro Kredit Yohanes Arts Abimanyu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pefindo Biro Kredit menyampaikan, lembaga keuangan tahun ini harus tetap berhati-hati dalam memberikan penyaluran kredit atau pinjaman kepada para nasabahnya. Hal tersebut guna mengantisipasi rasio kredit macet (nonperforming loan/NPL) menjadi meningkat. Direktur Utama Pefindo Biro Kredit Yohanes Arts Abimanyu mengatakan, jika dilihat sepanjang 2018 lalu, debitur nasabah baik secara personal maupun korporasi dalam kategori yang seimbang antara risiko tinggi (high risk) dan juga risiko rendah (low risk). Menurutnya, kondisi demikian masih bisa terjadi, bahkan cenderung lebih besar yang high risk, sekalipun itu musiman. Untuk itu, perbankan tetap harus mewaspadai profil debitur yang seperti itu. Menurut data yang dicatat Pefindo Biro Kredit, di kuartal I-2018 kategori low risk yang tertinggi sebesar 50 persen, lalu high risk sebesar 44 persen, dan moderat 12 persen. Meski sepanjang tahun stagnan, tren yang high risk memang mulai menurun. "Sementara di kuartal IV-2018 itu untuk high risk 40 persen, low risk 43 persen dan moderate di angka 18 persen. Tapi itu musiman. Jadi masih ada potensi yang high risk itu meningkat," ujarnya di Pasific Place Jakarta, Selasa (19/3). Yohanes menjabarkan, selama ini untuk debitur yang memiliki kategori high risk itu dipengaruhi oleh tiga hal. Seperti, memiliki masalah tunggakan. Dalam hal ini, penilaian buruk terjadi jika debitur meninggal selama 3 bulan. "Mayoritas tunggakan lebih dari 90 hari atau sudah write-off (bad debt)," tuturnya. Yohanes menuturkan, risiko penilaian debitur berpengaruh pada kemampuan pembayaran utang. Pasalnya, semakin konsisten debitur membayar uutang maka penilaiannya semakin baik. "Makanya harus diantisipasi (high risk). Dan biasanya mereka itu ciri-cirinya, selalu terlambat membayar cicilan, kemudian agresif banyak utang di mana-mana, sehingga banyak cicilan. Ini yang memengaruhi mereka menjadi high risk," tandasnya.

Risiko Debitur Masih Tinggi, Lembaga Keuangan Perlu Berhati-hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/mahasiswa-unand-baru-paham-peran-ojk_m_167553.jpeg" alt="Kegiatan OJK Mengajar di Universitas Andalas, Kamis (9/11)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan OJK Mengajar di Universitas Andalas, Kamis (9/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar program mengajar di Universitas Andalan (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa. Salah seorang mahasiswa, Rania (20) yang ikut kegiatan itu mengaku baru hari ini mengetahui peran OJK. Selama ini, dia hanya mendengar dan membaca OJK dari berita di televisi maupun surat kabar. "Kalau namanya saya sering dengar dan berkaitan dengan keuangan saya juga tahu. Tapi fungsi dan perannya seperti yang diterangkan tadi, baru kali ini saya tahu," bebernya di Kampus Unand, Kamis (9/11). Rania lantas dapat menyimpulkan beberapa poin yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Pertama, OJK memiliki peran soal pengawasan lembaga jasa keuangan. Apabila ada nasabah yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan, bisa melapor ke OJK. Selanjutnya, lembaga tersebut akan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. "Sejauh ini, saya pribadi belum pernah mengalami persoalan diperbankan," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, kegiatan mengajar pada dasarnya adalah untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan. "Kita perlukan sosialisasikan lebih luas, terutama pada mahasiswa. Sebab era digital ini, banyak jasa keuangan yang memanfaatkan aplikasi online yang sasarannya tentu generasi saat ini," ujar Nurhaida di depan ratusan mahasiswa. OJK sendiri, lanjut Nurhaida, tidak saja berperan sebagai otoritas jasa keuangan yang menyoal perbankan. Namun juga non-bank seperti asuransi hingga leasing. "Melihat perkembangan sektor jasa keuangan yang kian maju, juga menuntut OJK untuk berbenah dan menyesuaikan diri di era digital. Ini yang akan terus kami benahi," paparnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lembaga keuangan

Berita Terkini