<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/OJK-MAHENDRA-04-2667916263.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam rapat dewan komisioner bulanan OJK, Kamis (4/9). (Foto: Youtube OJK TV)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam rapat dewan komisioner bulanan OJK, Kamis (4/9). (Foto: Youtube OJK TV).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih terjaga di tengah gejolak global dan domestik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja industri keuangan tetap solid. Dari sisi intermediasi, pasar modal, maupun likuiditas lembaga jasa keuangan (LJK). Hal itu sejalan dengan membaiknya proyeksi ekonomi global. International Monetary Fund (IMF) dalam laporan terbarunya merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk 2025, diperkirakan tumbuh 3 persen, naik 20 basis poin (bps). Sedangkan di 2026, naik 10 bps menjadi 3,1 persen. World Trade Organization (WTO) juga mencatat perbaikan. Tahun ini, perdagangan global diperkirakan tumbuh 0,9 persen. Berbalik arah dari proyeksi sebelumnya yang minus 0,2 persen. Perbaikan itu didorong beberapa faktor. Di antaranya, front loading menjelang kenaikan tarif serta tarif efektif Amerika Serikat (AS) yang lebih rendah dari rencana awal, perbaikan kondisi likuiditas global, serta kebijakan fiskal yang akomodatif. Ekspektasi pelonggaran moneter di negara-negara utama juga memberi sentimen positif ke pasar keuangan. "Sehingga mendukung penguatan pasar keuangan serta aliran dana ke emerging markets, termasuk Indonesia," ucap Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam rapat dewam komisioner bulanan OJK, Kamis (4/9). Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur positif. Kinerja intermediasi di sektor keuangan meningkat. Pasar modal juga bergairah. Indeks harga saham gabungan (IHSG) mencetak rekor tertinggi 8.000 yang ditutup di level 7.952,088 pada Kamis (28/8). Melampaui rekor sebelumnya di level 7.943,825 pada Rabu (20/8). "Meskipun dinamika dalam negeri dalam sepekan terakhir ini berdampak berbatas pada volatilitas pasar saham," imbuhnya. OJK bersama pelaku industri dan asosiasi terus melakukan pemantauan dan asesmen mendalam terkait kondisi terkini. Langkah ini ditempuh agar opsi kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berbasis data akurat. Juga agar dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan tetap melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. "Koordinasi dan sinergi dengan seluruh anggota KSSK juga terus diperarat dalam menjaga dan memitigasi potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan," tandasnya.&nbsp;

OJK bersama pelaku industri dan asosiasi terus melakukan pemantauan dan asesmen mendalam terkait kondisi terkini.

Proyeksi Global Membaik, OJK: Aliran Dana Deras ke Pasar Keuangan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/Ilustrasi-OJK-4222434501.jpg" alt="Ilustrasi OJK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru tentang perusahaan asuransi dan juga Peer to Peer (P2P) Lending&nbsp; atau perusahaan pinjaman online (pinjol). Aturan itu mewajibkan perusahaan asuransi dan pinjol untuk melaporkan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengungkapkan hal itu diwajibkan sebagai upaya memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan. Serta memperkuat infrastruktur pasar keuangan. "Dengan adanya perubahan kedua, POJK SLIK mengatur perluasan cakupan pelapor SLIK. Jika sebelumnya ada delapan pihak yang wajib menjadi pelapor SLIK, kini jumlahnya bertambah lima menjadi 13 pelapor SLIK," kata Aman dalam keterangan resmi, Jumat (9/8). Sebelumnya, pihak yang wajib menjadi Pelapor SLIK meliputi Bank Umum, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Lalu, Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, dan Lembaga Pendanaan Efek. Kemudian, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana. Meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur, koperasi, usaha kecil, dan menengah. Juga LJK lain yang diwajibkan menjadi pelapor sesuai dengan Peraturan OJK. Dengan adanya penambahan pihak yang wajib menyampaikan informasi pendukung aktivitas penyediaan dana pada SLIK, OJK berharap informasi terkait debitur menjadi lebih komprehensif. "Diharapkan juga dapat mendukung industri jasa keuangan dalam melakukan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan. Serta kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pada LJK," pungkas Aman.

OJK menerbitkan aturan baru, yang mewajibkan perusahaan asuransi dan pinjol melaporkan informasi debitur melalui SLIK.

OJK terbitkan Aturan Baru, Kini Perusahaan Asuransi dan Pinjol Wajib Laporkan Informasi Debitur via SLIK   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/OJK-01-1930117423.jpg" alt="Otoritas Jasa Keuangan (OJK) laksanakan Kick-Off Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) desa se-Indonesia di Gelanggang Olah Raga (GOR) Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu siang (3/8)." width="100%">
<figcaption>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) laksanakan Kick-Off Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) desa se-Indonesia di Gelanggang Olah Raga (GOR) Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu siang (3/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah perdesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada acara Kick Off EKI di Wilayah Perdesaan Tahun 2024 di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Sabtu. &ldquo;Kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah kekuatan potensi domestik yaitu pertumbuhan ekonomi daerah. Tentu dengan menopang seluruh perekonomian di daerah adalah di tingkat desa,&rdquo; kata Mahendra. Lebih lanjut, Mahendra menyampaikan bahwa sejak tahun lalu, 35 Kantor OJK Daerah telah diberikan tugas tambahan yaitu menginventarisasi, memetakan, dan mendukung pertumbuhan serta optimalisasi sektor dan industri unggulan di setiap provinsi secara menyeluruh sampai tingkat kabupaten dan kota. &ldquo;Sedangkan, untuk wilayah desa, disambut dengan program EKI sehingga partisipasi dan manfaatnya dirasakan secara lebih menyeluruh. Untuk itu, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),&rdquo; jelas Mahendra. Hadir pada acara tersebut Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah merangkap Plt. Kepala Kantor OJK Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi, Pj Bupati Kabupaten Bojonegoro Adriyanto, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur M.Noor Nugroho, serta pimpinan perwakilan Lembaga Jasa Keuangan. Pratikno dalam sambutannya mengapresiasi inisiasi OJK atas upaya membuat mesin pertumbuhan ekonomi yang menggerakan ekonomi masyarakat di Desa Dolokgede. &ldquo;Desa kami ini cukup kaya. Di sini dulu ada beberapa lahan tembakau yang memproduksi cerutu ekspor, jadi cukup makmur di sini, tapi kemudian mengalami degradasi. Jadi, kami memang perlu membuat mesin-mesin baru untuk menumbuhkan potensi di sini,&rdquo; terang Pratikno. Dalam Kick Off EKI dimaksud, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa inisiasi EKI di dalamnya mencakup program Desaku Cakap Keuangan yang menjabarkan upaya OJK menumbuhkan sumber ekonomi baru di wilayah Indonesia, utamanya untuk wilayah perdesaan di Indonesia. &ldquo;Kami sudah menginisiasi sebanyak 36 EKI yang alhamdulillah secara hasil sudah berdampak pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama bagaimana membuat masyarakat memilih akses keuangan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui salah satunya adalah pemberdayaan UMKM di perdesaan,&rdquo; kata Friderica. Friderica juga menyampaikan capaian program EKI dari sisi inklusi keuangan antara lain: 1) Pembukaan rekening tabungan (reguler, pelajar, emas) lebih dari 8.000 rekening; 2) Penyaluran kredit/pembiayaan kepada lebih dari 1.500 debitur; 3) Penambahan titik akses keuangan melalui agen Laku Pandai dan fasilitasi sistem pembayaran QRIS; 4) 500 kegiatan edukasi keuangan/pendampingan kepada masyarakat desa. Pada tahun 2024, program EKI diimplementasikan di 44 wilayah desa di bawah koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan Kantor OJK di daerah, Kementerian/Lembaga terkait dan Lembaga Jasa Keuangan, salah satunya di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa Dolokgede memiliki sektor unggulan di bidang pertanian produktif dan infrastruktur olahraga yang memadai, sehingga berpotensi menciptakan destinasi wisata berbasis edusport di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu program ungglan EKI di Desa Dolokgede yaitu Program "Desaku Cakap Keuangan", yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat di pedesaan tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan melalui pelatihan dan edukasi kepada para perangkat desa dan seluruh masyarakat desa. Kegiatan Kick Off EKI juga dikolaborasikan dengan Festival Medhayoh dengan judul &ldquo;Medhayoh Financial Festival&rdquo; yang merupakan salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan roda perekonomian melalui pemberdayaan UMKM lokal di Desa Dolokgede dengan bentuk kegiatan seperti pertunjukan seni, kuliner tradisional, dan kegiatan lainnya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Program EKI Desa Dolokgede Kabupaten Bojonegoro. Rangkaian kegiatan implementasi EKI di Desa Dolokgede dilaksanakan pada bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Program EKI di Desa Dolokgede akan melibatkan berbagai lapisan kelompok masyarakat diantaranya UMKM, petani, peternak, perempuan, buruh/pegawai, dan pelajar. Rangkaian kegiatan akan dilakukan melalui tiga tahapan optimalisasi potensi desa yaitu: 1) Tahap pra-inkubasi, dilakukan proses identifikasi dan pemetaan potensi desa (berupa potensi fisik, alam, manusia, sosial, dan finansial) yang pelaksanaannya akan didukung oleh Lembaga Riset RISE Indonesia. Dari tahap tersebut, Desa Dolokgede diketahui memiliki arah pengembangan sebagai desa yang berbasis pendidikan dan keolahragaan atau dikenal edu-sportainment. 2) Pada tahap inkubasi masyarakat Desa Dolokgede akan mendapatkan pendampingan dan edukasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat dari Juli 2024 sampai dengan Desember 2024 oleh stakeholders terkait yang terdiri dari Pegadaian, PNM, BRI, Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan, Jasindo, SMF, dan BPR PD Bojonegoro, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia dan OJK. 3) Pada akhir program pasca inkubasi, diharapkan masyarakat desa sudah dapat dengan mudah menggunakan berbagai produk keuangan secara optimal untuk mendukung kebutuhan usaha ataupun untuk kegiatan produktif lainnya. Adapun optimalisasi tersebut akan didorong melalui Lembaga Jasa Keuangan yang terlibat yaitu penambahan Agen Laku Pandai, penyaluran kredit Kartu Pedagang Produktif (KPP), penyaluran KUR, subsidi produk asuransi kecelakaan diri bagi petani dan peternak, serta insentif iuran BPJS bagi perangkat lembaga desa Dolokgede. Dari sisi infrastruktur, Lembaga Jasa Keuangan juga akan menyediakan fasilitas sarana pendukung usaha bagi UMKM dan penyediaan fasilitas Ruang Pintar. Rangkaian kegiatan Program EKI di Desa Dolokgede tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan keejahteraan masyarkat.

OJK terus meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah perdesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan, OJK Luncurkan Program Ekosistem Keuangan Inklusif di Dolokgede

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/1673246657944_3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta berbagai lembaga jasa keuangan (LJK) seperti perbankan, lembaga pembiayaan, hingga fintech peer to peer (P2P) lending untuk tidak kalah dari rentenir dalam menjangkau masyarakat, khususnya di tingkat daerah. Dia mengatakan, masih banyaknya bank emok (rentenir) disebabkan oleh kecenderungan mereka yang lebih persuasif dibandingkan LJK&nbsp; yang berizin OJK dalam menawarkan pinjaman kepada masyarakat. "Mereka (rentenir) lebih cenderung persuasif, mereka datang ke pasar-pasar, mereka prosesnya cepat dan mudah," kata Friderica, Senin (9/1). Oleh karena itu, dia meminta berbagai LJK yang legalitasnya sudah terjamin, untuk meningkatkan layanan dan kemampuan dalam menjangkau masyarakat, khususnya di tingkat daerah. "Perusahaannya kita dorong. Ayo kalau proses jangan lama, kamu bisa kalah sama bank emok (rentenir)," kata Kiky, panggilan Friderica. Menurut dia, saat ini P2P lending yang berizin OJK juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan, yang harusnya bunganya lebih kecil dibandingkan dengan rentenir. "Sebenarnya fintech P2P lending bagus. Untuk pinjaman yang sifatnya produktif, tidak konsumtif, itu sangat membantu masyarakat. Tingkat bunganya juga kecil, tidak seperti lintah darat yang luar biasa," kata Kiky. Dia menyampaikan terdapat 102 financial technology (fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari OJK hingga Januari tahun 2023 ini. "Untuk saat ini tidak diproses dulu lagi (izin P2P lending), karena sudah kebanyakan. Saat ini dilihat dulu kinerjanya," kata Kiky. Dalam upaya memberantas rentenir, OJK memiliki 482 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang tersebar di 34 provinsi dan 416 kabupaten/kota, yang juga meluncurkan generic model skema Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir atau (KPMR). "Program ini (KPMR) dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penawaran kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh entitas ilegal, seperti rentenir dan pinjaman online ilegal," ujar Kiky dikutip dari Antara.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta berbagai lembaga jasa keuangan (LJK) seperti perbanka

Sudah Terlalu Banyak, OJK Istirahat Memproses Izin P2P Lending

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/LJK.jpg" alt="Direktur Utama BPJAMSOSTEK yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Pembina LJK Anggoro Eko Cahyo beserta Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara menghadiri pembukaan Turnamen bola basket antar industri jasa keuangan setelah sempat 2 tahun" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJAMSOSTEK yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Pembina LJK Anggoro Eko Cahyo beserta Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara menghadiri pembukaan Turnamen bola basket antar industri jasa keuangan setelah sempat 2 tahun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Liga Jasa Keuangan (LJK) BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tahun 2022 kembali bergulir setelah 2 tahun vakum akibat pandemi covid-19. Turnamen bola basket antar industri jasa keuangan tersebut secara resmi dibuka oleh Direktur Utama BPJAMSOSTEK yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Pembina LJK Anggoro Eko Cahyo beserta Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara.  Dalam keterangannya Mirza memberikan apresiasi kepada BPJAMSOSTEK yang telah memberikan dukungan penuh sehingga kompetisi bisa kembali berjalan.  "Alhamdulillah bisa kita mulai lagi 2022, terima kasih kepada pak Anggoro, kepada teman-teman BPJAMSOSTEK yang menjadi sponsor utama acara Liga Jasa Keuangan untuk basket ini. Semoga acaranya lancar dan sportif," terang Mirza.  Sementara itu Anggoro dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kompetisi ini digelar dengan tujuan untuk menjadi wadah silaturahmi dan komunikasi antar pecinta basket di lingkungan sektor jasa keuangan indonesia.  “Alhamdulillah hari ini dapat kita lihat antuasiasme yang sangat tinggi dari para peserta dan penonton yang hadir pada hari ini. Hal ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi BPJAMSOSTEK karena dapat kembali mendukung penyelenggaraan kompetisi bergengsi ini,”ucap Anggoro.  Pada tahun 2022 LJK BPJAMSOSTEK diikuti oleh 34 tim basket yang terbagi dalam 3 divisi putera dan 1 divisi puteri. Perebutan juara kian menarik karena pada kompetisi tahun ini terdapat 9 tim pendatang baru. Tak ketinggalan BPJAMSOSTEK juga turut menurunkan tim basket terbaiknya yang terdiri dari tim putra dan puteri.  Dalam penyelenggaraan yang ke 4 ini, LJK masih menggunakan format kompetisi seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu terbagi dalam 3 seri. Seri 1 dan 2 merupakan babak penyisihan, sedangkan seri 3 menjadi babak penentuan juara untuk masing-masing divisi. Seluruh rangkaian tersebut digelar sejak 31 Juli hingga 23 Oktober mendatang di GOR Soemantri Brodjonegoro Jakarta.  Dengan animo yang luar biasa, Anggoro yakin LJK juga bisa menjadi media edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan, karena seluruh pemain yang bertanding tentu telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dan mendapatkan penugasan resmi dari institusinya masing-masing. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja.  Seraya menutup sambutannya Anggoro berharap kompetisi basket ini dapat terus terlaksana agar tercipta sinergi yang baik antar seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia, khususnya dalam menyukseskan program pemerintah dalam perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.  “Saya mengucapkan selamat kepada seluruh tim yang bertanding dalam kompetisi ini. Tetap jaga sportivitas dan profesionalitas, sehingga melalui ajang olahraga ini dapat terbentuk sebuah kolaborasi positif antar institusi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia,”tutup Anggoro.

BPJS Ketenagakerjaan Bangun Sinergi Positif Antar Institusi Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2019-penjaminan-bukan-lagi-wilayah-asuransi_m_208459.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal Asippindo Dian Askin Hatta" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Asippindo Dian Askin Hatta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, maka Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menegaskan penjaminan bukan lagi wilayah dari lembaga asuransi per 15 Januari 2019 mendatang. "Di luar lembaga penjaminan seperti Asuransi itu tidak bisa lagi memberikan penjaminan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asippindo, Dian Askin Hatta, saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (29/4). Ia mengaku sebagai pelaku usaha penjaminan tentunya tunduk terhadap UU penjaminan yang telah ditetapkan pada tahun 2016 lalu. Namun, ia mengaku tidak sependapat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menyatakan bahwa UU tersebut membuat kerugian baru terhadap penyelenggaran usaha asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah. Padahal, di dalam UU tentang perasuransian itu memang tidak termuat soal penjaminan.&nbsp; "Ada ketidakharmonisan di dalam POJK bukan kepada UU atau pun pembuat UU," tegasnya. Di dalam UU perasuransian termuat bahwa penjaminan tidak bisa ditetapkan kepada sektor asuransi. Kecuali, lembaga jasa keuangan khusus yang bersifat lex specialis atau hadir dengan undang-undang sendiri. Seperti Lembaga Pembiayaan Exspor Indonesia (Persero) atau Indonesia Eximbank, Penjaminan Infrastruktur Indoensia (Persero), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Kami juga sudah mensosialisasikan regulasi ini disejumlah daerah yakni Surabaya, Semarang, Malang, Makassar, Palu, Palembang dan Jambi. Jadi yang katanya minim sosialisasi itu tidak benar," ujarnya. Terkait rencana judicial review terhadap UU Nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan yang akan dilakukan oleh AAUI. Menurut, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Asippindo, ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ia berharap DPR dapat menemukan solusi terhadap permasalahan ini dengan tidak merugikan posisi lembaga penjaminan atas permasalahan tersebut. Karena, asuransi itu berbasis kejadian, sedangkan penjaminan itu berbasis wanprestasi. "Lembaga penjaminan ini tujuannya untuk membantu UMKM dalam mendapatkan akses perbankan. Sehingga, ke depannya dapat selaras dengan asuransi," tutupnya.

2019, Penjaminan Bukan Lagi Wilayah Asuransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ojk-targetkan-laju-kredit-tumbuh-10-12-persen-tahun-2018_m_182354.jpeg" alt="Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Lembaga pengawas sektor jasa keuangan ini berharap laju kredit dan dana pihak ketiga (DPK) bisa tumbuh 10-12 persen tahun 2018. &ldquo;Kami yakin sektor jasa keuangan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok 5,4 persen. Ini didukung oleh solidnya indikator sektor jasa keuangan baik dari sisi pemodalan dan likuiditas, maupun tingkat risiko yang terkendali,&rdquo; kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Hotel Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Kamis (18/1). Pertemuan tahunan yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo ini, Wimboh meyakini saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif. Permodalan lembaga jasa keuangan terpantau kuat sampai Desember 2017, seperti CAR perbankan sebesar 23,36 persen. Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa juga berada di level tinggi, yaitu 310 persen dan 492 persen. Yang menggembirakan, kata Wimboh, kuatnya permodalan perbankan ini juga diikuti dengan likuiditas yang memadai. Pada Desember 2017, rasio Alat Likuid per Non-Core Deposit (AL/NCD) perbankan tercatat sebesar 90,48 persen, di atas threshold sebesar 50%. Sementara excess reserve perbankan tercatat di kisaran Rp626 triliun. Kondisi ini didukung tingkat risiko kredit yang terkendali dengan rasio NPL 2,59 persen gross (1,11 persen net), dengan tren yang menurun. Rasio Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan juga mengalami penurunan menjadi 2,96 persen. Intermediasi lembaga jasa keuangan juga mengalami pertumbuhan sejalan kinerja perekonomian domestik. Kredit perbankan sampai Desember 2017 tercatat sebesar Rp4.782 triliun atau tumbuh sebesar 8,35 persen yoy. Sementara itu, DPK perbankan tercatat sebesar Rp5.289 triliun atau tumbuh 9,35 persen yoy. Pertumbuhan intermediasi perbankan juga diikuti dengan tren penurunan suku bunga. Sepanjang tahun 2017, suku bunga deposito turun sebesar 65 bps, dan suku bunga kredit turun sebesar 77 bps.

OJK Targetkan Laju Kredit Tumbuh 10-12 Persen Tahun 2018