<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pintu_keraton-solo.jpg" alt="MAGNET WISATA JATENG: Wisatawan bisa mengunjungi Keraton Kasunanan Surakarta kembali mulai kemarin (27/12), meski belum semua akses dibuka. (JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>MAGNET WISATA JATENG: Wisatawan bisa mengunjungi Keraton Kasunanan Surakarta kembali mulai kemarin (27/12), meski belum semua akses dibuka. (JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kendati konflik internal tak kunjung usai, Keraton Kasunanan Surakarta masih membuka diri pada wisatawan. Kemarin (27/12), pintu keraton yang ditutup sejak bentrokan Jumat malam lalu akhirnya dibuka kembali untuk umum.  Kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) berharap hal itu bisa menjadi momentum untuk islah atau damai.  ’’Begitu banyak yang kecewa dengan penutupan wisata keraton. Tentu kami tidak ingin mengecewakan makin banyak orang lagi,’’ ujar Wakil Ketua LDA Keraton Kasunanan Surakarta KP Edhi Wirabumi kepada Jawa Pos Radar Solo. Dia menyebut Solo sebagai daerah wisata budaya utama di Jateng. Karena itu, pihak keraton harus menjaga citra sebagai daerah tujuan wisata.  Namun, meskipun pintu sudah dibuka, akses untuk wisatawan terbatas hanya sampai pelataran. ’’Sebetulnya akses ke pelataran ini kan masuk dari museum. Karena museum masih ditutup, akhirnya dicarikan akses lain. Ini untuk menjawab kerinduan masyarakat, khususnya pada momen libur Nataru,’’ terang Edhi.  Dia berharap pembukaan akses wisata itu menjadi momentum untuk rekonsiliasi lebih utuh ke depan. Termasuk bertemunya Paku Buwono (PB XIII) dengan adik-adiknya. Terutama dengan GKR Wandansari Koes Moertiyah, ketua LDA. ’’Harapannya yang sudah ya sudah, Sinuwun (PB XIII) bisa jadi pemimpin adat yang baik, pemimpin keluarga yang baik, dan bisa ngayomi semua secara baik,’’ ungkapnya.  Upaya mediasi itu juga diakui GRAy Devi Lelyana Dewi, putri kandung PB XIII Hangabehi. Dia memberikan kesempatan kepada kubu ayahandanya untuk menjalin komunikasi atas berbagai persoalan yang muncul dalam beberapa pekan terakhir. ’’Proses hukum soal pencurian, penganiayaan, dan lainnya masih berlangsung. Tapi, soal nawala (titah raja yang sebelumnya dia pertanyakan), kami masih tunggu mediasinya,’’ katanya kemarin.  Nawala itu memuat banyak aturan dan larangan soal pengelolaan keraton hingga akses bertemu PB XIII Hangabehi. GRAy Devi sempat melayangkan somasi atas nawala tersebut. Sebab, nawala itu selalu disampaikan secara lisan oleh pihak-pihak tertentu yang melarang putra-putri dan keluarga kerajaan untuk bertemu langsung dengan PB XIII.  ’’Sempat ada pembicaraan tentang batas waktu untuk menggelar mediasi (terkait nawala itu, Red). Batasnya sampai 2 Januari. Kita lihat saja, kalau sampai batas waktu itu belum ada realisasi, terpaksa lanjut ke ranah hukum,’’ papar Devi.  Di sisi lain, Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta KP Dani Nur Adiningrat dari kubu PB XIII Hangabehi menilai hubungan keraton dengan pemerintah selalu baik. Hal itu terbukti dari berjalannya upaya penataan dan revitalisasi resmi dari pemerintah ke pihak keraton.  Namun, respons berbeda dia sampaikan kala disinggung soal mediasi yang diupayakan pihak LDA. ’’Pemimpin tertingginya kan Sinuwun PB XIII. Seharusnya sudah selesai. Pihak-pihak pengganggu itu adalah noise yang harusnya pemerintah juga bertindak. Sudah ada perjanjian damai di 2017, ada perwakilan pemerintah untuk revitalisasi, legal standing-nya kan Sinuwun. Mau mediasi seperti apa lagi? Sudah jelas dan ditandatangani semua pihak,’’ tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pintu_keraton-solo-1-750x465.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MAGNET WISATA JATENG: Wisatawan bisa mengunjungi Keraton Kasunanan Surakarta kembali mulai kemarin (27/12), meski belum semua akses dibuka. (JAWA POS RADAR SOLO)  Royal Academic  Kisruh di lingkungan keluarga Keraton Kasunanan Surakarta yang berujung saling lapor ke polisi bisa melebar ke mana-mana. Padahal, kisruh tersebut hanyalah problem keluarga yang bisa diselesaikan lewat jalur mediasi. Hal itu diungkapkan Sahid Teguh Widodo, ketua Pusat Unggulan Iptek (PUI) Javanologi Universitas Sebelas Maret Surakarta, saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo kemarin (27/12).  Dia menerangkan, kisruh di lingkungan keraton terjadi lebih dari 10 tahun. Pemicunya adalah masalah kekuasaan dan rezeki. Padahal, keraton sebagai pusat pemerintahan sejatinya sudah final. Sahid menyebut keraton sebagai pusat pengetahuan kebudayaan Jawa. Di dalamnya tersimpan bangunan, tradisi, hingga manuskrip yang sarat dengan nilai historis. Jika kisruh internal terus berlanjut, hal-hal itu akan sulit diakses publik.  Sahid menuturkan, keraton ibarat nagari atau negara, sedangkan Mangkunegaran itu kadipaten. Konflik internal bisa mengganggu iklim pariwisata di Solo. Padahal, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sedang getol mempromosikan wisata dalam kota.  PUI Javanologi UNS pernah mengusulkan agar dibentuk royal academic di lingkungan keraron. Usul itu disampaikan ke kubu LDA. Namun, hingga kini, belum ada respons yang baik. Padahal, dengan royal academic, semua bisa saling bertukar pikiran. Mendukung kekuatan keraton kembali dengan simbol dan norma baru, tanpa melanggar aturan pakem keraton.  Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi menyatakan, Polri tidak akan masuk dalam perselisihan di keraton. Soal aksi saling lapor yang dilakukan kubu PB XIII dan LDA, lanjut Iwan, secara bertahap pihaknya akan memanggil semua pihak untuk proses klarifikasi. ’’Kami profesional saja, siapa pun yang lapor ya kami terima. Kami dalami apakah ada unsur pidana. Jika ada, bagaimana tindak lanjutnya, pasal apa yang dikenakan tentunya,’’ tegasnya.  &nbsp;

Pintu Keraton Solo Akhirnya Dibuka Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keluarga-keraton-2.jpg" alt="Kanjeng Pangeran Dani Nur Adiningrat - GRAy Devi Lelyana Dewi. (JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Kanjeng Pangeran Dani Nur Adiningrat - GRAy Devi Lelyana Dewi. (JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>Mediasi 2017 Sia-Sia, Perebutan Takhta Berlanjut  JawaPos.com – Bentrokan dua kelompok keluarga Keraton Kasunanan Surakarta Jumat (23/12) malam berlanjut ke ranah hukum. Seruan perdamaian dan mediasi yang disampaikan sejumlah pihak akhirnya sia-sia.  Pantauan Jawa Pos Radar Solo, dua kubu sama-sama mendatangi Polresta Surakarta kemarin (26/12). Sekitar pukul 09.00, kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Solo mendatangi mapolres. Pelaporan dilakukan oleh Putri Paku Buwono (PB) XIII GRAy Devi Lelyana Dewi dan dua cucu PB XIII, BRM Yudistira dan BRM Suryo Mulyo. Mereka didampingi kuasa hukumnya, Raden Reza.  ”Kami melaporkan kejadian kemarin, dugaan pengeroyokan dan penganiayaan serta dugaan penodongan senjata api oleh oknum aparat," kata Gusti Devi saat ditemui di Mapolresta Surakarta.  Soal dugaan penodongan senjata api, Gusti Devi mengatakan, hukum akan membuktikan hal itu benar atau tidak. Yang jelas, keponakannya merasa ditodong sehingga pihaknya tetap melaporkan hal itu ke Polresta Surakarta. Dia tidak menghiraukan meski polisi telah membantah tuduhan penodongan kepada BRM Suryo Mulyo itu.  ”Ya nggak papa, sah-sah saja jika Kapolresta mengatakan tak ada penodongan. Yang jelas, kami ada saksi yang menyaksikan hal itu. Nanti kita lihat saja pembuktiannya seperti apa,’’ ujarnya.  Pihaknya telah mengantongi surat tanda terima laporan polisi dengan nomor STTL/313/XII/2022/RESTA SKA/POLDA JATENG. Dengan dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, penganiayaan, dan ancaman.  Gusti Devi menambahkan, pihaknya juga sudah mengantongi sejumlah nama terlapor. Namun, dia enggan membeberkan hal itu. ”Terlapor masih lidik. Kami sudah kantongi namanya, dugaan-dugaan. Tapi, belum kami sebutkan di sini. Pelapor saya dan dua keponakan saya. Suryo Mulyo yang diduga ditodong senpi,’’ ucapnya. Raden Reza menambahkan, dugaan penodongan dengan senjata api tersebut harus diusut tuntas. Apakah itu dari aparat atau siapa pun harus diselidiki.  Sementara itu, siang sekitar pukul 13.30, giliran kubu PB XIII yang membuat laporan. Laporan dilakukan tiga abdi dalem Sinuwun PB XIII yang sempat menjadi korban. Mereka didampingi Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Kanjeng Pangeran (KP) Dani Nur Adiningrat.  ”Korban yang terluka banyak, tapi yang sampai mendapat perawatan di rumah sakit ada empat orang. Yang satu masih di rumah sakit karena harus menjalani operasi. Yang tiga orang setelah keluar dari rumah sakit langsung membuat laporan hari ini (kemarin, Red),’’ papar Dani.  Dia berharap kasus penganiayaan hingga aktor intelektual di belakangnya bisa segera terungkap. ”Untuk yang membuat aduan ini adalah abdi dalem senior dan magang. Mereka yang selama ini melayani Sinuwun,’’ jelas Dani.  Sebagaimana diberitakan, Jumat (23/12) malam terjadi keributan antara kubu PB XIII Hangabehi dan LDA yang diketuai Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari alias Gusti Moeng, adik kandung PB XIII Hangabehi. Bentrokan tersebut merupakan rangkaian dari perseteruan yang terjadi di lingkungan keraton sejak 2004 silam. Terutama sejak PB XII wafat pada Juni 2004.  Perseteruan tersebut kembali menghangat ketika pekan lalu dikabarkan terjadi pencurian di lingkungan keraton, tepatnya di kamar putri PB XIII, GRAy Devi Lelyana Dewi. Sejumlah barang bernilai histori tinggi raib. Namun, ada juga sejumlah pihak yang menganggap kasus pencurian itu hanya rekayasa. Tujuannya, LDA yang tersisih dari lingkaran kerajaan dapat masuk kembali ke keraton.  Dani mengakui, sejak ada kejadian dugaan pencurian itu, banyak orang asing yang keluar masuk keraton. ’’Sehingga Sinuwun dawuh untuk menutup pintu keraton. Kemudian, ada orang yang mau masuk itu hingga terjadi aksi pemukulan tersebut,’’ imbuh Dani.  Soal imbauan agar kasus tersebut diselesaikan lewat jalur mediasi, Dani menuturkan bahwa pada 2017 hal itu sudah dilakukan. Bahkan, sudah ada surat perjanjian yang berisi beberapa poin. Salah satunya, mereka mengakui jika PB XIII merupakan raja Keraton Kasunanan Surakarta. Mereka juga telah memohon pengampunan kepada PB XIII.  ”Kemudian apabila mereka kembali mengulangi tindakan lama, seperti melanggar aturan atau merongrong Sinuwun (PB XIII), siap diproses baik secara hukum maupun adat. Sehingga tidak ada lagi mediasi,’’ tegas Dani.  Kilas Balik  Perselisihan itu berawal pada 2004 setelah sang raja Paku Buwono (PB) XII mangkat pada 12 Juni 2004. Kala itu, PB XII tidak memiliki permaisuri, hanya garwa ampil atau selir. Karena itu, tidak ada penetapan putra mahkota sebagai penerus sah takhta kerajaan.  Dampaknya, dua putra PB XII dari garwa ampil yang berbeda, yakni Gusti Pangeran Haryo (GPH) Hangabehi dan GPH Tedjowulan, mendeklarasikan diri sebagai raja Keraton Kasunanan Surakarta bergelar PB XIII. Sejak saat itulah intrik terus bermunculan karena ada dua matahari kembar di Keraton Kasunanan Surakarta. Masing-masing memiliki massa pendukung kuat.  Delapan tahun berselang atau tepatnya pada 2012, GPH Hangabehi dan GPH Tedjowulan bersepakat berdamai. GPH Hangabehi resmi menjadi raja keraton dengan gelar PB XIII Hangabehi. Sedangkan GPH Tedjowulan menjadi mahamenteri bergelar Panembahan Agung. Sayangnya, akurnya mereka tidak didukung oleh seluruh kerabat keraton.  Ontran-ontran kembali pecah baru-baru ini. LDA yang disebut tak diakui eksistensinya oleh PB XIII Hangabehi mengubah nama KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi, Sabtu (24/12). Itu diduga merupakan sinyal bahwa putra tertua PB XIII Hangabehi dari garwa ampil tersebut bakal dijadikan penerus takhta oleh LDA. Padahal, PB XIII Hangabehi telah menetapkan KGPH Purboyo yang diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Sudibyo Raja Putra Nalendra Ing Mataram sebagai putra mahkota pada 27 Februari 2022.  Putra mahkota berumur 22 tahun itu merupakan putra dari Asih Winarni, salah seorang istri PB XIII Hangabehi yang ditetapkan sebagai permaisuri bergelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakoeboewono bersamaan dengan pengukuhan putra mahkota. Selama ini, sesuai paugeran alias peraturan keraton, yang berhak meneruskan takhta raja adalah putra dari permaisuri.  Sementara itu, GPH Suryo Wicaksono, adik PB XIII Hangabehi, menjelaskan bahwa pada era Presiden SBY, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Gusti Nino, sapaan akrab Suryo Wicaksono, mengajak seluruh kerabat keraton mematuhi keputusan pemerintah pusat tersebut.  ”Menyoal kondisi keraton saat ini, (seluruh kerabat) agar membaca dan memahami keputusan pemerintah tersebut,” tegasnya kemarin (26/12). Terutama pada poin kelima yang berbunyi: Keraton Kasunanan Surakarta dipimpin oleh PB XIII Hangabehi didampingi Mahamenteri Panembahan Agung Tedjowulan dalam melaksanakan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta berkoordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta. ”Poin kelima itu perlu digarisbawahi dan ditaati bersama," tegas Gusti Nino.

Kisruh Keluarga Keraton Solo, Kubu PB XIII dan LDA Saling Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keraton-konflik1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Dituding Todongkan Senpi, Anggota Polri Diperiksa Propam  JawaPos.com – Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Solo) kembali memanas. Jumat (23/12) malam terjadi keributan antara kubu Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi dan Lembaga Dewan Adat (LDA).  LDA disebut sebagai lembaga yang beranggota para kerabat keraton maupun anak dan adik raja. Ketuanya adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari alias Gusti Moeng, adik kandung PB XIII Hangabehi. Akibat kisruh tersebut, beberapa orang dari dua kubu mengalami luka-luka.  Selain itu, sejumlah anggota Polri diperiksa Propam Polda Jateng. Sebab, muncul tudingan adanya oknum aparat Polri yang sempat menodongkan senjata api.  Keributan itu disampaikan KP Eddy Wirabhumi, kerabat Keraton Kasunanan, seperti dilansir Jawa Pos Radar Solo. Dia menyebut sekitar 50 orang merangsek dan berusaha menutup akses Kori Kamandungan dan Kori Srimanganti, Jumat (23/12) sekitar pukul 21.00. Menurut Wirabhumi yang merupakan suami GKR Wandansari alias Gusti Moeng, dari puluhan orang tersebut, ada oknum aparat yang mengeluarkan pistol dan menodongkannya. ”Ini perlu perhatian serius dari pengampu kepentingan yang menugaskan oknum aparat bersangkutan,” ujar Wirabhumi.  Dia menyebut oknum aparat itu sudah lima tahun ditugaskan melakukan pengamanan di Keraton Kasunanan Surakarta dan tidak pernah dipindah. Saking lamanya, lanjut Wirabhumi, yang bersangkutan menikahi abdi dalem pembantu PB XIII Hangabehi. ”Saya sudah bersurat ke propam, tapi tidak direspons serius. Mulai sekarang kami mohon kepada pengampu kepentingan agar menugaskan oknum aparat bersangkutan berjuang untuk kepentingan bangsa di tempat lain. Keraton ini aset bangsa, aset dinasti. Jangan diperlakukan seperti rumah sendiri.,” urainya.  Lebih lanjut, Wirabhumi menjelaskan, dari peristiwa tersebut, ada beberapa orang yang mengalami luka lebam. Termasuk BRM Yudistira, yang disebut Wirabhumi sebagai cucu PB XIII Hangabehi.  Ditemui Jawa Pos Radar Solo di kompleks Keraton Kasunanan Surakarta, BRM Suryo Mulyo, cucu PB XIII Hangabehi, menuturkan, pihaknya berusaha menghalangi puluhan orang yang memaksa masuk ke kompleks keraton untuk menutup pintu Kori Kamandungan. ”Saya bilang ke orang yang mau menutup pintu itu. Mas ojo ditutup sik (Mas, pintunya jangan ditutup dulu). Saya tanya baik-baik, tapi diam saja,” ucapnya.  Setelah sebagian massa meninggalkan kawasan Kori Kamandungan, Suryo Mulyo mengaku bertanya kepada seorang pria yang masih duduk di lokasi setempat. ”Saya tidak tahu kalau itu aparat. Tahu-tahu saya dibeginikan (memperagakan aksi menodong ke arah leher). Kowe iso meneng ora, Mas (kamu bisa diam tidak, Mas) sambil pistol ditodongkan dan didorong. Dia bilang, ojo dupeh aku nganggo klambi biasa, terus kowe nyepeleke aparat (jangan karena saya pakai pakaian sipil, terus kamu menyepelekan aparat). Dia bawa nama aparat juga,” beber Suryo.  Sementara itu, Kabidhumas Polda Jateng Kombespol M. Iqbal Alqudusy membantah bahwa ada polisi yang disebut melakukan penodongan. ”Tidak ada penodongan atau penyalahgunaan senjata seperti yang dikabarkan,” tegasnya.  Dia menyebut keberadaan anggota Polri di keraton berdasar permintaan tertulis Keraton Kasunanan. Sesuai SOP, tugas mereka di lingkungan keraton adalah berjaga. ”Ada empat anggota yang bertugas di keraton. Pada saat kejadian, mereka malah melerai pihak-pihak yang bersengketa, tapi tidak ada aksi penodongan seperti yang disampaikan,” tegas Iqbal.  Meski demikian, sambung dia, anggota-anggota kepolisian tersebut tetap dimintai keterangan. Satu orang diperiksa langsung di Bidpropam Polda Jateng ”Saat ini dilakukan pendalaman oleh bidpropam polda,” kata Iqbal.  Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi saat diwawancarai di Posko Pengamanan Nataru Benteng Vastenburg menegaskan, berdasar keterangan yang diperoleh, aksi penodongan oleh anggota Polri tersebut tidak terjadi. ”Berdasar pemeriksaan internal, kejadian (penodongan) itu tidak ada,” ungkapnya.  Iwan menegaskan telah melakukan pembicaraan untuk mendorong adanya penyelesaian di internal keraton. ”Kita melihat permasalahan ini adalah masalah di internal keluarga keraton. Saya sudah membicarakan soal ini dengan wali kota Surakarta (Gibran Rakabuming Raka, Red). Intinya, Mas Wali berharap ada rekonsiliasi. Kita berharap semua permasalahan segera selesai,” tambahnya.  Terkait penempatan anggota Polri di Keraton Surakarta, Iwan menegaskan, hal itu merupakan permintaan Sinuhun PB XIII. Sesuai SOP penugasan anggota Polri, salah satu kelengkapan yang dibawa adalah senjata api.  ”Sejauh ini juga tidak ada rencana penarikan anggota yang berjaga di keraton. Sekali lagi disampaikan, aksi penodongan oleh anggota seperti yang dikabarkan itu tidak ada,” tegas Iwan.  Keributan itu diduga terkait dengan perebutan takhta kerajaan setelah PB XII mangkat pada 2004 lalu. Masalah muncul karena PB XII tidak memiliki permaisuri dan belum mengangkat putra mahkota. Akibatnya, terjadi perebutan takhta di antara anak keturunan PB XII yang berasal dari beberapa istri.  Perseteruan tersebut kembali menghangat ketika pekan lalu dikabarkan terjadi pencurian di lingkungan keraton, tepatnya di kamar putri PB XIII, GRAy Devi Lelyana Dewi. Sejumlah barang bernilai histori tinggi raib. Namun, ada juga sejumlah pihak yang menganggap kasus pencurian itu hanya rekayasa. Tujuannya, LDA yang tersisih dari lingkarang kerajaan dapat masuk kembali ke keraton.  Kasatreskrim Polresta Solo Kompol Djohan Andika mewakili Kapolresta Solo Kombespol Iwan Saktiadi mengatakan, pihaknya akan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. ”Kami ingin membuktikan dahulu barang yang hilang. Tentu akan diagendakan olah TKP untuk mengumpulkan barang bukti. Jadi, barangnya di mana, tempatnya di mana, kemudian bagaimana caranya,” ujar dia seperti dilansir Jawa Pos Radar Solo.  Selain kasus pencurian, ada dugaan penganiayaan yang dilaporkan sentana dalem Keraton Surakarta. Djohan kembali menyampaikan segera meminta klarifikasi para saksi di lokasi kejadian. Baik laporan dugaan penganiayaan maupun pencurian, bakal dilakukan penyelidikan guna pembuktian dalam perkara pidana. ”Nanti segera dijadwalkan penyidik. Kami bakal meminta klarifikasi saksi-saksi,” papar dia.

Polisi Usut Bentrokan Dua Kelompok Keluarga Kerajaan di Keraton Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keraton-konflik1.jpg" alt="Situasi Keraton Solo usai ricuh di Solo, Jumat (22/12). Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Situasi Keraton Solo usai ricuh di Solo, Jumat (22/12). Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keraton Surakarta meminta pemerintah agar turun tangan terkait konflik yang kembali terjadi hingga berujung pada baku hantam antara pihak Paku Buwono XIII dengan kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) pimpinan GKR Koes Moertiyah.  Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Solo KRA Dani Nur Adiningrat mengatakan, terkait dengan konflik yang terjadi pada Jumat (23/12) petang tersebut perlu adanya keterlibatan pemerintah.  ”Kejadian ini adalah kejadian kekerasan yang terjadi beruntun, bukan cuma antara orang dan orang. Ini lebih saya sikapi adalah penyerangan terhadap para pelaku-pelaku budaya, tokoh budaya, masyarakat yang peduli budaya,” kata Dani Nur Adiningrat seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, keraton sebagai salah satu pilar penyangga budaya sehingga perlu dijaga kelestarian termasuk keamanannya. ”Mau dibawa ke mana, keraton kan merupakan kediaman raja, abdi dalem (pelaksana operasional) diminta menjaga kalau diserang oknum manapun artinya menyerang fisik dan kehormatan. Harapannya pemerintah turun tangan untuk mengamankan situasi, menjaga kondusivitas sinuwun (raja) dan keluarganya yang selama ini menjaga pilar kebudayaan bangsa dan diakui pemerintah,” ujar Dani Nur Adiningrat.  Termasuk mengenai penyerangan, dia meminta agar diusut tuntas siapa dalang di baliknya. ”Di balik penyerangan ini ada apa sehingga jelas. Ini kan bermula dari dugaan pencurian dan pengancaman pada salah satu pembantu yang menjaga di keputren, (bagian istana tempat tinggal para putri raja). Kok larinya ke penguasaan keraton,” tutur Dani Nur Adiningrat.  Mengenai keberadaan LDA, menurut dia, tidak ada lembaga apapun yang kewenangannya di atas raja.  ”Keraton itu di zaman PB XII hingga XIII ini tidak ada lembaga apapun, atas nama apapun yang lebih tinggi daripada raja. Kawasan adat ini adalah taat, patuh, dan tunduk pada pemimpinnya, tanpa terkecuali,” terang Dani Nur Adiningrat.  Sementara itu, konflik semalam bermula dari dugaan pemukulan terhadap salah satu kerabat keraton Sentono Ndalem Keraton Kasunanan Surakarta KRA Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro.  ”Akhirnya abdi dalem kami dapat dhawuh dalem untuk mengamankan area keraton. Maksudnya mengamankan adalah biar tidak lalu lalang sedemikian rupa, pintu itu ditutup. Ditutup tetapi menempatkan abdi dalem untuk jaga pintu tersebut,” ujar Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro.  Namun ternyata terjadi pemukulan terhadap abdi dalem oleh beberapa orang dengan membawa pentungan. ”Ada yang pakai pentungan dan lain sebagainya sampai jatuhlah korban, ada sekitar 4-5 orang. Perlakuan ini sudah di batas kemanusiaan, di area cagar budaya yang harusnya dijunjung tinggi siapa yang bertugas,” terang Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro.  Dari pihak LDA yang diwakili Kanjeng Pangeran Eddy S. Wirabhumi mengatakan, LDA yang berisi sebagian putra dan putri PB XII keberatan dengan penutupan pintu keraton secara sepihak oleh raja karena keraton merupakan aset bangsa sehingga jangan diperlakukan seperti rumah sendiri.  ”Nyatanya sekitar 50 orang memaksa mengunci semuanya. Ada oknum aparat dengan mengeluarkan pistol ya tentu takut. Ini perlu dapat perhatian serius dari pengampu kepentingan yang menaruh aparat di sini,” kata suami dari GKR Koes Moertiyah tersebut.

Keraton Surakarta Minta Pemerintah Turun Tangan Terkait Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keraton-mangkubumi1.jpg" alt="KGPH Mangkubumi (depan tengah) usai kirab budaya di Solo, Sabtu (24/12). Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>KGPH Mangkubumi (depan tengah) usai kirab budaya di Solo, Sabtu (24/12). Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keraton Surakarta dikabarkan kembali ricuh untuk kesekian kali. Kericuhan diduga dipicu konflik internal keluarga pada Jumat (23/12) petang sehingga sejumlah orang terluka. Bentrokan diduga terjadi antara pihak Paku Buwono XIII (Hangabehi) dengan kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) pimpinan GKR Koes Moertiyah atau akrab disapa Gusti Moeng.  Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi mengatakan, tengah menyelidiki kasus bentrokan tersebut. Kepolisian akan menindaklanjuti jika ada bukti yang mengarah ke tindak pidana.  ”Kalau ada unsur yang mengarah ke pidana akan kami tindak lanjuti,” kata Iwan Saktiadi seperti dilansir dari Antara.  Meski demikian, polres tetap berharap kedua pihak yang berseteru tersebut dapat mengambil langkah damai. ”Kami akan mediasi,” ujar Iwan Saktiadi.  Sebelumnya, konflik internal Keraton Surakarta kembali memanas menyusul munculnya isu pencurian dan penganiayaan yang melibatkan pihak dalam keraton. Mengenai dugaan penganiayaan, Sentono Ndalem Keraton Kasunanan Surakarta KRA Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro mengaku telah dianiaya oleh putri Keraton Solo berinisial GKR TRKD.  Terkait kericuhan semalam, kuasa hukum KRA Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro, Agung Susilo, mengatakan ada empat orang di pihaknya yang terluka. ”Dari satgas 4 orang luka di kepala,” ujar Agung.  Wakil Ketua LDA KP Eddy Wirabhumi mengatakan, ada seorang di pihaknya yang mengalami luka. Beberapa korban luka telah dibawa ke Rumah Sakit Islam Kustati, Pasar Kliwon.  Konflik Keraton Surakarta yang kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir, meluas pada penetapan putra mahkota yang sudah diputuskan Paku Buwono XIII. Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta yang diwakili GKR Koes Moertiyah mengatakan, keputusan penetapan putra mahkota bisa batal demi hukum, baik hukum adat maupun hukum negara.  PB XIII telah menetapkan putra tunggalnya hasil pernikahan dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu PB XIII Hangabehi, Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya sebagai putra mahkota. Padahal, menurut GKR Koes Moertiyah atau biasa disapa Gusti Moeng tersebut, PB XIII memiliki putra tertua dari pernikahan sebelumnya, yakni KGPH Mangkubumi.  ”Ini adiknya (Purboyo) dipaksa ibunya (permaisuri). Dari ibunya saja gagal, (salah satunya) tidak memenuhi kriteria perawan,” kata GKR Koes Moertiyah.  Oleh karena itu, dia menilai, KGPH Mangkubumi lebih tepat ditetapkan sebagai putra mahkota, mengingat yang bersangkutan merupakan putra tertua PB XIII. ”Dia anak laki-laki tertua dari Sinuwun (PB XIII), kan harus urut tua. (Penetapan putra mahkota sebelumnya) bisa batal demi hukum, hukum adat dan hukum nasional. (Mangkubumi) sudah dipilih abdi dalem dan sentono dalem,” tutur GKR Koes Moertiyah.  Terkait hal itu, usai kirab budaya (24/12), pihaknya sekaligus melakukan alih asma (alih nama) Mangkubumi menjadi Hangabehi. ”Sejak dapat (nama) Mangkubumi, sentono dan abdi dalem tidak sreg, Keraton Surakarta tidak pakai Hangabehi untuk anak-anak tertua. Dari kesepakatan abdi dalem dan sentono (kerabat keraton), hari ini (24/12), alih asma dari KGPH Mangkubumi ke KGPH Hangabehi. Hangabehi itu maksudnya menyeluruh, sebetulnya (nama tersebut) sama dengan yang sekarang jadi raja (PB XIII),” terang GKR Koes Moertiyah.  Sebelumnya, konflik antara PB XIII dengan Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta kembali memanas. LDA Keraton Surakarta beranggota sebagian saudara PB XIII, yakni putra-putri PB XII.

Konflik Keraton Surakarta Meluas ke Penetapan Putra Mahkota