<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/20250113_0900491-2293924616.jpg" alt="Makan Bergizi Gratis di SD Taquma Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Makan Bergizi Gratis di SD Taquma Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Alifudin menyoroti insiden keracunan massal yang melibatkan puluhan siswa SD Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis (16/1). Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alifudin menekankan, salah satu faktor utama yang perlu dievaluasi adalah sistem pengawasan dan quality control dalam penyediaan makanan untuk program MBG. Ia menekankan, sangat penting adanya kontrol kualitas yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan. &ldquo;Peran pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam seluruh rantai pasok makanan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,&rdquo; kata Alifudin kepada wartawan, Senin (20/1). Alifudin juga meminta agar pihak terkait segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyedia katering yang bertanggung jawab atas makanan tersebut. &ldquo;Kita harus memastikan bahwa katering yang bekerja sama dengan program ini mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku, serta memiliki sistem kontrol yang memadai untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak,&rdquo; ujar Alifudin. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dari pihak sekolah, dinas kesehatan, serta pihak berwenang yang lainnya untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman. &ldquo;Evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan performa katering perlu dilakukan agar dapat dipastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga dapat bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ini,&rdquo; tambahnya. Menurut Alifudin, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan terhadap program MBG di masa mendatang. &ldquo;Sistem pengawasan yang lebih baik harus dibangun, terutama dalam hal kebersihan dan keamanan makanan yang disediakan untuk anak-anak. Kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat penting,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Alifudin juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah-langkah preventif untuk menghindari kejadian serupa. &ldquo;Pemerintah harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan ini, baik dari sisi pengadaan maupun distribusi, memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas dan keamanan pangan,&rdquo; papar Alifudin. Selain itu, Alifudin mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem pengawasan dan penjaminan kualitas, pada setiap program bantuan sosial yang melibatkan distribusi pangan. &ldquo;Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dinas kesehatan, dan pihak katering harus lebih diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Kita tidak boleh lagi mengorbankan kesehatan anak-anak hanya karena kelalaian atau kurangnya pengawasan,&rdquo; imbuhnya. Sebagai langkah akhir, lanjut Alifudin, Komisi IX DPR RI akan terus mendorong agar proses investigasi dapat berjalan cepat dan transparan. &ldquo;Kami akan terus memantau dan mendesak pihak terkait agar segera melakukan langkah-langkah konkret. Kami berharap peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga menjadi momentum untuk perbaikan yang lebih baik di masa depan,&rdquo; pungkas Alifudin.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Alifudin menyoroti insiden keracunan massal MBG puluhan siswa-siswi SD Dukuh 03, Sukoharjo, Jateng.

Legislator PKS Kritik Insiden Keracunan Puluhan Siswa Usai Konsumsi Menu Makan Bergizi Gratis, Desak Evaluasi Sistem Pengawasan Bahan Baku   

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/skin-allergy-person-s-arm-1384985755.jpg" alt="Cacar monyet atau monkeypox." width="100%">
<figcaption>Cacar monyet atau monkeypox.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS Netty Prastiyani Aher meminta pemerintah meningkatkan upaya pencegahan penyebaran virus Monkeypox (Mpox) atau penyakit cacar monyet yang semakin banyak ditemukan di wilayah ASEAN. Salah satunya dengan memperketat jalur masuk orang ke Indonesia dari luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Meningkatnya kasus cacar monyet (monkeypox) di dunia dan kawasan ASEAN harus diwaspadai secara serius oleh pemerintah Indonesia. Langkah cepat dan responsif harus segera diambil untuk menghindari risiko yang lebih buruk," kata Netty kepada wartawan, Kamis (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 14 Agustus 2024 telah menetapkan Mpox sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC) menyusul peningkatan kasus Mpox di Republik Demokratik Kongo dan sejumlah negara di Afrika. Saat ini, Mpox juga semakin mewabah di ASEAN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Netty mendorong pemerintah untuk mengikuti protokol WHO dalam menangani monkeypox.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Misalnya, kita terapkan skrining monkeypox di pintu-pintu masuk dari negara-negara terdampak, khususnya&nbsp; tetangga kita seperti Thailand dan Filipina yang sudah mengonfirmasi kasus baru," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Netty, langkah cepat dan responsif seperti itu perlu diambil untuk menghindari risiko yang lebih buruk terhadap penyebarannya. Ia menekankan, skrining ketat diperlukan di pintu-pintu masuk negara agar penyebaran virus Mpox bisa dicegah apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) yang akan dihelat di Bali pada 1-3 September.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita bisa meningkatkan pengawasan di pintu masuk negara dengan menggunakan thermal scanner. Pastikan semua orang yang masuk ke Indonesia,&nbsp; baik WNI maupun WNA, telah melalui&nbsp; skrining yang ketat dan dibuktikan dengan dokumen kesehatan,&rdquo; tutur Netty.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mendukung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mensyaratkan kembali penggunaan aplikasi SatuSehat untuk pelaku perjalanan luar negeri seperti saat pandemi Covid-19 lalu. Netty menilai, langkah ini dapat mengefektifkan pencegahan dan penanganan penularan penyakit Mpox.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentunya ini harus berlaku untuk siapa saja, tanpa terkecuali. Dan pastikan infrastruktur kesehatannya siap, misalnya untuk karantina dan tindakan medis, serta petugas di lapangan memahami apa yang harus dilakukan jika menemukan suspect,&rdquo; paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih di Indonesia sudah terdapat 88 kasus kumulatif sejak ditemukan pada 2022, di mana sepanjang tahun 2024, ada 14 kasus monkeypox di Indonesia. Sejauh ini, seluruh pasien dinyatakan sembuh dan tidak mengeluhkan gejala berat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus Mpox yang menyebar di Indonesia merupakan varian Clade 2b, dengan tingkat fatalitas diyakini lebih rendah ketimbang Clade 1b. Sebagai langkah antisipasi lainnya untuk menghindari wabah Mpox, Pemerintah telah menyiapkan pengobatan dan vaksinasi Mpox. Saat ini Pemerintah juga tengah mengimpor 1.600 vaksin dari Denmark, meski pemberiannya belum bisa dilakukan secara massal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini langkah yang strategis dan tepat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit Mpox di Indonesia. Pemberian vaksin harus tepat sasaran dan efektif menjangkau kelompok rentan,&rdquo; tegas Netty.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015030091/3-alasan-terselubung-mengapa-anda-tidak-bahagia-dan-stres-salah-satunya-anda-tak-punya-waktu-untuk-sendiri">3 Alasan Terselubung Mengapa Anda Tidak Bahagia dan Stres, Salah Satunya Anda Tak Punya Waktu untuk Sendiri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netty juga berpesan agar vaksin Mpox tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab mengingat harga satu dosis vaksin mencapai Rp 3,5 juta. Artinya untuk 1.600 vaksin, total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah mencapai Rp 5.6 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu, alangkah baiknya jika vaksin Mpox diperuntukan bagi petugas kesehatan terlebih dahulu. Netty mengatakan, seperti untuk petugas yang melakukan skrining pada delegasi acara Indonesia-Africa Forum yang akan berlangsung di Bali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Termasuk untuk petugas lab yang sering melakukan pemeriksaan dan kelompok rentan, terutama di daerah-daerah yang sudah ada riwayat penyebaran penyakit Mpox,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Meningkatnya kasus cacar monyet (monkeypox) di dunia dan kawasan ASEAN harus diwaspadai secara serius oleh pemerintah Indonesia.

Tekan Penyebaran Monkeypox, Legislator PKS Minta Pintu Masuk ke RI Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ABDUL-FIKAR.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Dok. Humas DPR RI" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Dok. Humas DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Pemerintah segera memenuhi hak para korban dalam tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Menurutnya hak para korban tersebut telah diatur dalam undang-undang keolahragaan.  “Hak penonton, suporter itu semuanya diatur, karena mereka sudah membayar tiket,” kata Fikri kepada wartawan, Selasa (11/10).  Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, undang-undang telah mengatur besaran santunan bagi korban meninggal, dan biaya pengobatan bagi korban yang luka luka.  “Maka bagaimana supaya yang meninggal itu bisa mendapat santunan, sedangkan bagi yang sakit, bagaimana supaya bisa mendapatkan jaminan perawatan yang optimal,” paparnya.  Menurutnya, tragedi Kanjuruhan perlu diusut secara tuntas untuk mengetahui penyebab-penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut.  “Tragedi Kanjuruhan adalah tragedi yang sangat tragis, lebih parah dari peristiwa di Liverpool, Inggris yang memakan 90 korban. Oleh sebab itu, perlu diusut sesegera mungkin,” tegasnya.  Karena itu, atas tragedi tersebut Komisi X akan mengundang PT Liga Indonesia Baru, PSSI, dan Kemenpora untuk membahas tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang yang terjadi pada 1 Oktober lalu.  “Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan, Komisi X bisa menghadirkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan untuk membantu menyelesaikan masalah. Kemudian, memutuskan bagaimana proses pemulihan, serta bagaimana kemudian rencana perbaikan ke depannya,” pungkasnya.

Legislator PKS Minta Hak Korban Tragedi Kanjuruhan Segera Dipenuhi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20201120_221712_502-1024x678-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya alias CPO, per 28 April 2022. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap kebijakan terbaru Presiden Jokowi tersebut jangan hanya sekadar untuk meredam kegaduhan usai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka pemberian izin ekspor minyak goreng.  "Semoga kebijakan itu tidak bernasib sama seperti larangan ekspor batu bara yang hanya berumur sepekan. Dan ironisnya kebijakan larangan ekspor batu bara yang ditetapkan Presiden dibatalkan oleh Menko Maritim dan Investasi," kata Mulyanto.  Mulyanto minta Pemerintah segera merumuskan dan menetapkan kebijakan lanjutan terkait tata niaga minyak goreng ini. Jangan berlama-lama membiarkannya mengambang.  Menurut Mulyanto, ketetapan penting yang perlu diambil Pemerintah selanjutnya adalah kebijakan untuk memprioritaskan minyak goreng dan bahan baku minyak goreng (CPO) bagi kebutuhan pasar dalam negeri. Tidak seperti kebijakan sekarang, dimana CPO dan migor hampir di atas 70 persen didedikasikan untuk pasar ekspor mengejar devisa.  "Kebijakan yang memprioritaskan ekspor tersebut memunculkan kondisi yang mengherankan. Di satu sisi Indonesia sebagai negara produsen terbesar minyak goreng dunia, namun di sisi lain rakyatnya justru antre minyak goreng karena langka. Ini kan kondisi yang memalukan," katanya.  Mulyanto mengatakan Pemerintah harus tegas menetapkan CPO dan minyak goreng sebagai komoditas prioritas dalam negeri dan konsisten melaksanakannya. "Pemerintah tidak boleh kalah dan lemah didikte korporasi," katanya.  Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, selain itu pemerintah perlu menetapkan kebijakan pembatasan ekspor CPO dan turunannya. Ekspor komoditas berbasis minyak sawit yang diperbolehkan hanyalah produk hasil hilirisasi yang bernilai tambah tinggi.  "Sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah ini ke luar negeri. Dengan kemajuan inovasi dan teknologi industri domestik, maka selayakmya kita hanya mengekspor komoditas hasil hilirisasi, yang bernilai tambah tinggi, agar kita dapat memaksimalkan proses pengolahan oleh industri domestik," tuturnya.

Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Legislator PKS Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Murtede-Dedi-Lombok-Post.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menanggapi kasus di Lombok Tengah yakni korban begal jadi tersangka. Aboe mengatakan Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menetapkan Amaq Santi alias Murtede sebagai tersangka tidak tepat. Amaq Santi adalah korban aksi pembegalan.  Amaq Santi alias Murtede yang mepertahankan motornya melawan empat begal dengan senjata tajam. Dua begal tewas oleh aksi Amaq Santi.  Menurut Aboe, kasus tersebut telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bahkan ia menduga masyarakat akan takut melakukan pembelaan jika ada kejahataan yang dialaminya.  "Misalkan saja, masyarakat akan menjadi takut untuk melakukan pembelaan diri jika ada sesuatu kejahatan yang menimpa mereka. Di sisi lain, apabila ada kejahatan yang terjadi di depan umum, masyarakat akan cenderung membiarkan. Hal ini disebabkan karena mereka takut menjadi tersangka, jika nanti melawan penjahat," ujar Aboe kepada wartawan, Sabtu (16/4).  Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, jika penetapan tersangka tersebut tidak segera dikoreksi, maka akan berbahaya bagi masyarakat.  "Kejadian ini bisa membuat para penjahat over confident, karena mereka merasa punya hak dilindungi. Tentu ini akan bisa membangkitkan mens rea dari para pelaku kejahatan," katanya.  Oleh karena itu, Aboe meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk bertindak cepat dalam menetralisir kegaduhan akibat kasus tersebut.  "Perkara ini perlu diluruskan, jangan sampai disalahpahami. Yang tentunya hal ini akan bisa menjadi blunder di tengah masyarakat. Selain itu, Polri perlu melakukan edukasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan ketika menghadapi penjahat," ungkapnya.

Korban Begal jadi Tersangka, Begini Respons Legislator PKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20201120_221712_502-1024x678-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax mengalami kenaikan. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengatakan, anggota dewan sama sekali tidak diajak bicara terlebih dahulu oleh PT Pertamina (Persero) mengenai kenaikan harga BBM jenis Pertamax.  Mulyanto minta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM dalam negeri. Selain itu sudah seharusnya kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih benar karena diterpa pandemi Covid-19.  "Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamax. Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah segera menaikkan harga Pertamax. Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan," ujar Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (2/4).  Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, ke depan pemerintah harus konsisten terkait kebijakan BBM jenis umum, yang harganya bergerak sesuai mekanisme pasar.  "Biar pasar yang menentukan harga itu melalui kompetisi yang adil antara pertamina dan swasta lainnya, sehingga terbentuk harga yang fair," katanya.  Selain itu, kenaikan BBM jenis Pertamax secara langsung juga akan menekan Pertalite. Hal itu karena dapat dipastikan pengguna Pertamax akan beralih ke Pertalite.  "Karena selisih harga yang cukup lebar antara Pertamax dan Pertalite akan mendorong terjadinya hal tersebut," ungkapnya.  Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM Pertamax mulai 1 April 2022. Kenaikan dilakukan di beberapa wilayah di antaranya Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Harga Pertamax naik menjadi Rp 12.750 per liter.  Sementara itu, di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), harga Pertamax naik dari Rp 9.200 men jadi Rp 12.500 per liter.

Pertamax Naik, Legislator PKS: Masyarakat di Posisi Tak Menguntungkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-12-at-12.13.57.jpeg" alt="Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)" width="100%">
<figcaption>Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf, mengomentari label halal baru yang dirilis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag). Dia menyatakan, terdapat beberapa kelemahan yang membuat label halal baru berisiko merugikan konsumen umat Islam.  Bukhori menilai, tingkat keterbacaan (readibility) kaligrafi 'halal' dalam label baru kurang memadai, sehingga sulit dikenali oleh konsumen produk halal. Padahal, dalam setiap label halal, elemen yang paling signifikan untuk diperhatikan agar membuat konsumen mudah dan cepat mengidentifikasi produk adalah elemen huruf halal dalam kaligrafi.  “Kendati otoritas penerbit sertifikat halal di setiap negara di dunia memiliki karakteristiknya masing-masing, khususnya pada bagian label, namun ada ciri khas yang sama antara satu dengan yang lainnya, yakni penekanan pada unsur islami yang tercermin dari penggunaan kaligrafi halal,” kata Bukhori kepada wartawan, Senin (14/3).  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, mayoritas label halal di dunia menggunakan kaligrafi atau khat Kufi dan Nasakh sebagai ciri khasnya. Sedangkan, secara bentuk ornamen, hampir 80 persen label halal di dunia berbentuk melingkar yang secara filosofis bermakna siklus hidup manusia.  Dia mengutarakan, dengan ciri khas tersebut, ada semacam kesatuan tema dari label halal di seluruh dunia supaya produk halal mudah dikenali oleh umat Islam di seluruh dunia, khususnya bagi mereka yang kerap melakukan mobilitas lintas negara, sambungnya.  “Esensi dari label adalah menyederhanakan. Idealnya, maksimal dalam dua detik konsumen sudah dapat mengidentifikasi produk tersebut,” tuturnya.  Legislator Dapil Jawa Tengah 1 ini menganggap, pemilihan warna ungu pada label halal yang baru tidak mencerminkan citra keislaman. Selain itu, Bukhori menilai penggunaan warna ungu memberikan efek psikologis yang buruk bagi konsumen.  “Pemilihan warna ungu tidak relevan unsur keislaman. Pasalnya, mayoritas label halal di berbagai negara di dunia menggunakan unsur hijau sebagai salah satu paduan warnanya," cetus Bukhori.  Dia mengungkapkan, warna hijau identik dengan identitas Islam dan muslim. Sebagai contoh, warna bendera sejumlah negara muslim seperti Arab Saudi, Palestina, dan Pakistan, dimana warna hijau menjadi salah satu unsur paduan warnanya. Hal itu bisa dipahami mengingat, secara historis, penggunaan warna hijau tidak lepas dari anggapan bahwa warna tersebut adalah warna yang paling disukai Nabi Muhammad.  Bukhori menjelaskan, setiap warna memiliki pengaruh terhadap perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Sementara, jika dikaitkan dengan produk, warna hijau diasumsikan sebagai sesuatu yang halal, segar, dan sehat. Namun sebaliknya, warna ungu justru diasumsikan sebagai sesuatu yang beracun.  Terkait dengan motif yang mirip gunungan wayang dalam label halal baru, Bukhori menilai hal itu menimbulkan kesan etnosentris dan tidak merepresentasikan identitas keindonesiaan. Ia pun menyayangkan penyisipan motif gunungan wayang yang seolah dipaksakan, sehingga berakibat pada kaligrafi halal menjadi sulit diidentifikasi oleh konsumen.  “Jika maksudnya adalah untuk menegaskan identitas Indonesia, sebaiknya tidak menggunakan simbol yang mirip gunungan wayang, karena tidak sepenuhnya merepresentasikan ciri khas Indonesia, selain membuat kaligrafi halal sulit dibaca. Di beberapa negara seperti Australia, Bangladesh, Jepang, Selandia Baru, dan Mexico dalam label halalnya menyisipkan unsur peta negaranya sebagai penegasan kekhasan atau identitas bangsanya, tanpa mengaburkan kaligrafi 'halal' yang merupakan elemen penting dalam label,” tegasnya menandaskan.

Soal Label Halal yang Dirilis Kemenag, Begini Kritikan Legislator PKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Kurniasih-Mufidayati-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati memberikan pemaparan terkait beberapa hal kondisi pandemi Covid-19 saat kunjungan kerja di masa reses di Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda meski telah setahun, Kur" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati memberikan pemaparan terkait beberapa hal kondisi pandemi Covid-19 saat kunjungan kerja di masa reses di Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda meski telah setahun, Kur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan lahirnya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mengejutkan. Hal ini karena melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga dan menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam banyak urusan administrasi layanan publik.  "Soal Inpres Optimasi pelaksanaan JKN ini mengejutkan buat kami karena melibatkan sekian banyak kementerian atau lembaga dan urusan yang menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan bagi urusan administrasi," ujar Mufida kepada wartawan, Senin (21/2).  Mufida menyebut dalam aturan tersebut bukan hanya menjadi syarat soal jual beli tanah saja, tapi banyak urusan yang mewajibkan persyaratan wajib memiliki BPJS Kesehatan. Seperti di antaranya pengurusan SIM, STNK, SKCK di kepolisian, daftar haji dan umrah, pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengajuan izin usaha termasuk petani dan nelayan penerima program bantuan.  Bagi Mufida, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menambah kepesertaan BPJS Kesehatan dibanding menjadi persyaratan di banyak tempat dan berkaitan dengan banyak kementerian dan lembaga lain.  "Pertama bisa dilakukan dengan optimasi sosialisasi dan edukasi ke masyarakat khususnya yang belum jadi peserta. Kemudian justru seharusnya ada regulasi yang menjamin semua masyarakat tidak mampu dan miskin dijamin menjadi anggota PBI sehingga membuat masyarakat tidak mampu merasa terproteksi dan tercukupi pembiayaan jaminan kesehatannya," katanya.  Kemudian yang harus dilakukan adalah peningkatan kualitas layanan baik oleh BPJS Kesehatan maupun Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) yang menerima penggunaan BPJS Kesehatan.  "Lewat peningkatan kualitas layanan BPJS dan di Fasyankes akan meningkatkan manfaat ke masyarakat sehingga mereka akan bersemangat menjadi anggota karena melihat nyata dan bagus manfaatnya," pungkasnya.

BPJS Kesehatan jadi Syarat Banyak Hal, Ini Respons Legislator PKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/SPBU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah lewat PT Pertamina berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite. Hal itu lantaran mengikuti standar EURO 4 agar bersih lingkungan.  Menaggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta kepada pemerintah tidak perlu mengkuti standar orang lain. Saat ini pemerintah mestinya fokus kepada kesejahteraan rakyat Indonesia.  "Jangan latah dengan standar orang lain. Pertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat," ujar Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (25/12).  Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat yang kesusahan masalah ekonominya akibat pandemi Covid-19.  "Jadi betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Apakah sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut, katanya.  Mulyanto juga mempertanyakan kepada pemerintah apa pengganti Premium dan Pertalite kepada masyarakat agar bisa membeli BBM dengan harga murah.  "Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat," ungkapnya.  Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan pemerintah memastikan sedang mendorong penggunaan bensin RON 90 sebagai bahan bakar minyak ramah lingkungan karena Indonesia kini memasuki masa transisi energi.  Soerja menginformasikan bahwa premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh 7 negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil karena kesadaran masyarakat menggunakan bahan bakar minyak dengan kualitas yang lebih baik menjadi salah satu penyebabnya.  Soerja mengungkapkan pemerintah sedang menyusun peta jalan bahan bakar minyak ramah lingkungan di mana nantinya Premium dan Pertalite juga akan digantikan dengan bahan bakar yang kualitasnya lebih baik, yakni Pertamax.

Legislator PKS Pertanyakan Apa Alternatif BBM Murah Bagi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/MACET-SI-TOL-PURBALENYI_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Kendaraan roda empat memadati ruas jalan Tol Purbaleunyi yang mengarah ke Jakarta, Padalarang, Bandung Jawa Barat, Minggu (28/12/2021). Kemacetan tersebut diakibatkan karena warga memanfaatkan liburan di daerah Bandung dan sekitarnya sebelum diberlakukan" width="100%">
<figcaption>Kendaraan roda empat memadati ruas jalan Tol Purbaleunyi yang mengarah ke Jakarta, Padalarang, Bandung Jawa Barat, Minggu (28/12/2021). Kemacetan tersebut diakibatkan karena warga memanfaatkan liburan di daerah Bandung dan sekitarnya sebelum diberlakukan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, mengingatkan pemerintah soal potensi lonjakan kasus Covid-19 saat akhir tahun. Apalagi kata Netty, saat ini ada ancaman varian baru Omicron yang sudah ditemukan di beberapa negara.   "Varian Omicron sudah terdeteksi di Afrika Selatan, Eropa dan Kanada. WHO menyebut varian ini lebih berbahaya karena berpotensi meluas lebih cepat di bandingkan varian-varian lainnya. Kalau kita tidak segera antisipasi, maka besar kemungkinan varian tersebut akan segera tiba di Indonesia" ujar Netty kepada wartawan, Kamis (2/12).  Sementara itu Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA), mengatakan mutasi yang ada dalam varian ini akan membuat virusnya tidak bisa dikekang dengan respon antibodi dari vaksin atau juga kekebalan tubuh bagi yang pernah divaksinasi.   "Oleh karena itu, saya meminta pemerintah mengetatkan penjagaan dan pemeriksaan di pintu-pintu masuk kedatangan, khususnya dari luar negeri. Baik via jalur laut, udara maupun darat. Selain itu pemerintah juga harus fokus ke WNA/WNI yang berasal dari negara-negara ditemukannya varian baru. Tingkat testing dan tracing dengan alat yang akurat. Jangan sampai kita kecolongan lagi sebagaimana varian Delta Plus beberapa waktu yang lalu," katanya.  Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta Inmendagri 62/2021 agar bisa lebih efektif menahan lonjakan kasus saat libur Natal dan Tahun Baru.   "Kenapa Inmendagri ini baru berlaku sejak tanggal 24 Desember? Seharusnya jika mau lebih efektif, Inmendagri ini harusnya berlaku seminggu sebelum dan seminggu sesudah Hari Natal. Penerapan PPKM Level 3 selama dua pekan akan lebih efektif dalam menekan lonjakan kasus," ungkapnya.  Netty juga meminta agar penerapan PPKM Level 3 nantinya benar-benar diterapkan secara maksimal. Karena kata dia, dari kasus-kasus yang sudah terjadi, larangan ada tapi masih banyak masyarakat yang bisa lolos dan nekat mudik ke kampung halaman.   "Artinya mobilitas masyarakat yang tinggi masih terjadi. Aparat dan pos-pos pencegatan keluar masuk kota harus disiapkan jauh-jauh hari. Oleh karena itu menurut saya PPKM Level 3 ini penting diterapkan selama dua minggu, agar tidak ada yang bisa curi start mudik" tambahnya.   Netty meminta seluruh pemerintah daerah siaga dengan lonjakan kasus. Kata dia, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pemerintah harus siaga baik dari segi SDM-nya maupun fasilitas-fasilitas kesehatannya.   "Kita harus belajar dari masa lalu di mana infrastruktur kesehatan kita lumpuh karena tingginya kasus pasca libur lebaran," katanya.   Netty menyerukan masyarakat agar tetap disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.   "Penurunan level PPKM di seluruh Indonesia nyaris telah membuat euforia masyarakat. Pusat perbelanjaan dan hiburan, angkutan publik dan sarana umum lainnya telah ramai dikunjungi manusia. Jangan sampai kita abaikan prokes jika tidak ingin menuai badai," pungkasnya.

Legislator PKS Minta Penerapan PPKM Level 3 Jangan Hanya Sepekan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Legislator PKS

Berita Terkini