<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/KSPI-Tetep-Turun-Aksi.jpg" alt="gunawan" width="100%">
<figcaption>gunawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa buruh bergerak turun ke jalan melakukan unjuk rasa penolakan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Aksi itu bagian dari desakan agar DPR mengambil langkah legislative review utuk me‎mbatalkan regulasi sapu jagat itu.  ‎Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sejak awal elemen buruh menolak keras adanya UU Cipta Kerja tersebut. Karena merugikan kaum buruh. Oleh sebab itu, Said meminta kepada fraksi-fraksi di DPR mengambil langkah legislative review utuk me‎mbatalkan UU Omnibus Law itu.  "DPR kita minta agar mengeluarkan legislative review untuk merevisi atau membatalkan UU Cipta Kerja 11 tahun 2020 ini," ujar Said kepada wartawan, Senin (9/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/09/11/2020/ada-demo-buruh-berikut-rekayasa-lalu-lintas-di-sekitar-gedung-dpr-ri/">Ada Demo Buruh, Berikut Rekayasa Lalu Lintas Di Sekitar Gedung DPR RI</a></li> </ul> ‎Said menegaskan, elemen buruh tidak akan berhenti melakukan aksi unjuk rasa sampai tututannya dikabulkan yakni ‎DPR bisa mengeluarkan legislative review. "Ini aksi yang akan dilakukan terus menerus agar memastikan bahwa Omnibus Law UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan direvisi oleh legislative review," tegasnya.  Lebih lanjut Said meminta agar DPR bisa memanggul Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida Fauziyah untuk menaikan upah minimum 2021. "Sikap kita jelas. Karena itu DPR sebaiknya segera memanggil Menaker menaikkan upah minumim 2021," ungkapnya.  Diketahui, sejumlah kelompok buruh melakukan ujuk rasa menilak UU Cipta Kerja tersebut. Mereka melakukan aksinya dengan dilengkapi dengan mobil komando lengkap dengan speakernya.  Sementara arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI yakni Jalan Gatot Subroto mengarah ke Slipi masih tampak dibuka. Kendaraan yang melintas agak sedikit tersendat.  Foto: Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR (foto: Gunawan Wibisono)

Buruh Tidak akan Berhenti, Sampai DPR Keluarkan Legislative Review

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Tolak-Omnibus-Law-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Massa melakukan unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (28/10/2020). Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja melalui Perppu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Massa melakukan unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (28/10/2020). Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja melalui Perppu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para buruh melakukan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Hal ini dilakukan untuk mengambil langkah legislative review, demi me‎mbatalkan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.  Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz mengatakan, UU Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada pekerja. Sehingga memang tidak layak untuk tetap dipertahankan.  "Kami meminta DPR pada sidang Paripurna ini menyampaikan sikap untuk legislative review," ucap Riden di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/17/10/2020/ray-demo-tolak-uu-cipta-kerja-aksi-paling-besar-yang-kecewa-ke-jokowi/">Ray: Demo Tolak UU Cipta Kerja Aksi Paling Besar yang Kecewa ke Jokowi</a>  Riden juga mendesak supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU tersebut.  "Batalkan UU Cipta Kerja. Presiden harus menerbitkan Perppu," katanya.  Legislative review adalah upaya lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi, untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan.  ‎Sementara di lokasi unjuk rasa sebanyak 500 buruh melakukan demo menolak UU Cipta Kerja tersebut. Buruh melakukan unjuk rasa lengkap dengan seragamnya dan membawa dua mobil pengeras suara.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Sz3jALHKM3k

DPR Didesak Lakukan Legislative Review Batalkan UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung diberlakukannya opsi legislative review terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) oleh pemerintah.  Menurut Hidayat, itu sejalan dengan prinsip NKRI sebagai negara Pancasila, negara hukum dan mengutamakan kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam bab I pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.  ”Saya mengapresiasi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal kemungkinan legislative review terhadap UU Ciptaker yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Senin (9/11).  Namun, HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, menyatakan permasalahan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja itu tidak lagi sekadar yang diperkirakan sebagai kesalahan ketik. Tapi banyak aspek, mencakup berbagai hal dan ketentuan terkait UU Cipta Kerja.  ”Legislative review, salah satu opsi legal yang bisa dilakukan agar DPR dan presiden dapat mengobati luka rakyat, dengan memperbaiki secara mendasar berbagai hal terkait penyusunan, pengesahan, dan sosialisasi UU Cipta Kerja,” ujar HNW.  Menurut HNW, sejak proses pembahasan UU tersebut tampak tidak cermat dan diburu-buru target. Draft final juga tidak diberikan kepada setiap fraksi pada pengambilan keputusan tingkat I dan tingkat II. Bahkan jadwal rapat paripurna persetujuan RUU Cipta Kerja pun tiba-tiba dimajukan.  ”Tidak cermat bahkan sampai diketok palu pada rapat paripurna DPR yang ditolak FPKS dan F Partai Demokrat, hingga diserahkan ke pemerintah. Masih saja terjadi perbaikan yang diakui Jubir Presiden Bidang Hukum Dini Purwono sebagai perbaikan administrasi dan bukan substantif, tapi ternyata berdampak dengan dihilangkannya secara sepihak pasal 46 dengan 4 ayatnya,” terang HNW.  HNW menambahkan, berbagai kesalahan-kesalahan baik administratif maupun substantif masih ditemukan dalam UU Cipta Kerja. Padahal UU tersebut sesudah diputuskan pada rapat paripurna DPR sudah disisir di Baleg DPR kemudian di Setneg. ”Masih ada  kesalahan-kesalahan sesudah ditandatangani Presiden Jokowi, diakui Mensesneg Pratikno. Itu diklaim sebagai sekadar kesalahan administratif. Padahal faktanya banyak juga yang substantif. Itu tetap bentuk cacat formal dan legal,” ujar HNW.  Menurut HNW, hal-hal tersebut harusnya tidak boleh terjadi dalam pembuatan UU yang memiliki daya ikat dan daya paksa kepada masyarakat. Apalagi pemerintah menyampaikan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja masuk kategori super prioritas, penuh niat baik, untuk sederhanakan perundangan dan hadirkan kepastian hukum. Tetapi dengan masih banyaknya masalah seperti tersebut, justru menggambarkan hal sebaliknya dari yang diklaim Pemerintah.  HNW berpendapat agar legislative review yang dibuka opsinya oleh pemerintah, diprioritaskan. Bukan hanya merevisi kesalahan-kesalahan dalam UU Cipta Kerja  itu, melainkan secara total membuat RUU Pencabutan UU Cipta Kerja yang telah meresahkan rakyat utamanya kaum buruh.  ”Perlu ada keberanian dan kenegarawanan untuk ambil langkah ini, guna mengakhiri kegelisahan dan kegaduhan rakyat. UU Cipta Kerja masih bermasalah, rakyat juga korbannya. Legislative review juga dapat menyelamatkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” kata HNW.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=9evbbvJHn3U

Hidayat Dukung Legislative Review Menyeluruh UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/terjerat-narkoba-andi-arief-mundur-dari-wasekjen-partai-demokrat_m_.jpg" alt="Partai Demokrat - MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Partai Demokrat - MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pro dan kontra terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) belum mereda. Kemarin (5/11) Partai Demokrat menyatakan bakal mengusulkan revisi UU itu. ”Hak kami sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat untuk mempertimbangkan langkah-langkah mengusulkan revisi UU Cipta Kerja,” tegas anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Didik Mukrianto kemarin.  Upaya itu, jelas Didik, sejalan dengan langkah legislative review. Fraksi Demokrat menyiapkan langkah-langkah agar bisa menempuh legislative review dan pengajuan revisi lewat mekanisme yang diatur UU.  Sejak awal Demokrat memang menolak pengesahan UU Ciptaker. Sikap mereka sejalan dengan PKS yang juga getol mengkritisi UU Ciptaker. Saat sidang paripurna pengesahan UU Ciptaker, Fraksi Demokrat bahkan melakukan aksi walk out.  Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan, pembentukan UU Ciptaker bertujuan sangat baik. Karena itu, pemerintah tidak menutup diri bila perlu ada perbaikan pada UU tersebut. Keterangan itu disampaikan Mahfud untuk menjawab berbagai kritik yang tertuju pada UU Ciptaker. Menurut dia, kesalahan yang ditemukan dalam UU tersebut masih bersifat clerical error sehingga bisa diselesaikan pemerintah bersama DPR. ”Kami akan bicara dengan DPR, kenapa yang dikirim seperti itu (ada kesalahan, Red),” imbuhnya.  Berkaitan dengan kesalahan yang sifatnya substansial, bila memang ada, Mahfud kembali menekankan supaya masyarakat membawanya lewat jalur konstitusional. Yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK). ”Kalau MK memutus sesuatu (dalam UU Ciptaker, Red) salah, kami nanti ada legislative review. Tidak tertutup kemungkinan untuk legislative review,” beber dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/11/2020/setneg-akui-salah-redaksional-uu-cipta-kerja-tetap-berlaku/">Setneg Akui Salah Redaksional, UU Cipta Kerja Tetap Berlaku</a>  Mahfud memastikan bahwa pemerintah akan menuruti setiap keputusan MK. Jika ada yang harus diubah, pasti akan diubah. Untuk itu, lanjut dia, ada tim kerja yang akan dibentuk pemerintah. Tim itu bertugas menampung dan mengolah semua masalah yang ada dalam UU Ciptaker. ”Tim kerja yang sifatnya netral, bukan (diisi orang-orang, Red) dari pemerintah,” imbuhnya.  Menurut mantan ketua MK tersebut, tim itu bakal diisi orang-orang yang kompeten. Mulai akademisi sampai tokoh masyarakat. ”Agar nanti dalam proses perbaikan, baik judicial review maupun legislative review, sampai penuangan dalam peraturan-peraturan turunan itu, bisa terakomodasi semua,” terang Mahfud.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=sNA6xfeUBbc

Partai Demokrat Ajukan Revisi UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201104_212409.jpg" alt="Suasana sidang dengan no perkara 87 gugatan uji materi (judicial review) terhadap Undang-undang No. 11/2020 atau Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (4/11). Agenda sidang tersebut penyampaian pokok-pokok permohonan d" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang dengan no perkara 87 gugatan uji materi (judicial review) terhadap Undang-undang No. 11/2020 atau Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (4/11). Agenda sidang tersebut penyampaian pokok-pokok permohonan d</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi UU Cipta Kerja kemarin (4/11). Sidang ini menindaklanjuti permohonan dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS).  Pemohon diminta membacakan secara lisan permohonan mereka pada sidang perdana itu. Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPS Muhammad Hafidz menyebutkan, sejumlah pasal dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja berpotensi merugikan buruh.  Antara lain, pasal 81 angka 15, 19, 25, 29, dan 44. ”Muatan materi yang terkandung dalam pasal a quo setidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional, khususnya anggota pemohon dan umumnya pekerja dan buruh,” jelas Hafidz dalam sidang secara virtual kemarin.  Dia memerinci, pasal 81 angka 15 mengubah ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Lalu, pasal 81 angka 19 meniadakan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan tentang perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.  Selanjutnya, FSPS menggugat pasal 81 ayat 25 mengubah pasal 88D UU Ketenagakerjaan tentang upah minimum pekerja. Pasal 81 angka 29 menghapus pengaturan pengupahan yang sebelumnya ada di Pasal 91 UU Ketenagakerjaan. Juga, Pasal 81 angka 44 mengubah Pasal 156 UU Ketenagakerjaan tentang kewajiban perusahaan membayar uang pesangon.  Dia menegaskan apabila permohonan dikabulkan oleh MK, maka pekerja bisa kembali mendapat kepastian hukum untuk hal-hal yang telah dihapuskan. Seperti pengupahan dan pemberian uang pesangon dari perusahaan. ”Muatan materi di UU Ciptaker tidak lebih baik dan justru lebih rendah dari UU Ketenagakerjaan,” tegas Hafidz.  Selagi proses uji materi berjalan, salah satu fraksi di DPR yang kontra UU Ciptaker juga akhirnya mengambil langkah. Fraksi Demokrat akhirnya menyatakan bakal mengajukan legislative review ke pimpinan DPR. Rencana itu disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat Didik Mukrianto kemarin.  ”Sebagai bagian dari sikap Demokrat yang menolak persetujuan RUU Cipta Kerja di rapat paripurna DPR, kami akan menyiapkan langkah-langkah legislative review melalui tata cara dan mekanisme yang diatur dalam UU,” jelasnya.  Fraksi Demokrat terdorong mengajukan legislative review setelah sejumlah kesalahan redaksional yang ditemukan dalam UU tersebut. Pilihan ini diambil juga sebagai hak dari fraksi sebagai anggota DPR yang turut mengusulkan revisi UU Cipta Kerja. Dia berharap langkah ini bisa memperkuat pula upaya judicial review yang berjalan di MK. ”Kami sangat menghormati dan secara moral men-support segenap pihak yang punya kesamaan pandang dengan Demokrat,” lanjutnya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/11/2020/setneg-akui-salah-redaksional-uu-cipta-kerja-tetap-berlaku/">Setneg Akui Salah Redaksional, UU Cipta Kerja Tetap Berlaku</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/29/10/2020/peluang-pertumbuhan-industri-keuangan-syariah-di-balik-uu-ciptaker/">Peluang Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah di Balik UU Ciptaker</a></li> </ul> Fraksi PKS berpendapat lain. Menurut mereka, akan lebih efektif jika presiden menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU ini.Anggota Fraksi PKS Mulyanto menilai bahwa Perppu ini memiliki banyak kesalahan bahkan setelah ditandatangani presiden. Alasan tersebut cukup bagi presiden untuk segera mengeluarkan perppu.  ”Langkah yang bijak menurut saya, pemerintah segera menerbitkan perppu pembatalan UU Cipta Kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat,” jelasnya kemarin. Dia menegaskan agar pemerintah tidak memaksakan UU yang sudah terlihat pembuatannya terburu-buru dan pengesahannya dipaksakan itu.  Lagi pula, Mulyanto menilai perppu lebih efektif daripada harus menunggu judicial review. Karena banyaknya pasal bermasalah akan membuat JR memakan waktu cukup panjang.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1ZMJvQ-FuH0

Uji Materi Ciptaker Dimulai, Legislative Review Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Tolak-Omnibus-Law-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Massa melakukan unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (28/10/2020). Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja melalui Perppu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Massa melakukan unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (28/10/2020). Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja melalui Perppu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - UU Omnibus Law Cipta Kerja terus menuai polemik. Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatanganinya pada Senin (2/11). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (3/11).  Selain itu, KSPI juga masih akan melanjutkan aksi serta mogok kerja, sesuai dengan hak konstitusional buruh yang teratur dalam undang-undang, yang bersifat anti kekerasan (non violence).  Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengatakan, ‎ada dua opsi untuk menyikapi polemik tentang UU Cipta Kerja tersebut.  Kedua opsi yang dimaksud Anis adalah opsi melakukan legislative review, dan opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu.  Hingga saat ini, Anis menjelaskan bahwa PKS cenderung tidak memilih opsi Legilative Review. "Legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu undang-undang melalui DPR. Sederhananya, Legislative review ini adalah proses pengusulan undang-undang baru atau revisi UU. Hal itu diatur UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan," ujar Anis kepada wartawan, Kamis (5/11).  Karena tidak berbeda dengan proses pembuatan UU, maka legislative review undang-undang Cipta Kerja juga harus melalui 5 tahapan pembuatan UU, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.  Artinya, pemerintah dan DPR harus berkomunikasi tentang siapa yang menginisiasi legislative review dengan mengajukan poin-poin revisi.  "Jika diterima DPR, Undang-undang Cipta Kerja akan kembali dibahas dalam rapat-rapat di DPR. Prosesnya seperti mulai dari awal lagi,” ungkapnya.  Karena itu, sikap politik PKS setelah UU Cipta Kerja ini diundangkan oleh Presiden, adalah mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/11/2020/uu-cipta-kerja-salah-ketik-pks-pengalaman-terburuk-sepanjang-umur-ri/">UU Cipta Kerja Salah Ketik, PKS: Pengalaman Terburuk Sepanjang Umur RI</a>  “Bahkan, harus tegas dikatakan bahwa saat ini sangat urgen menerbitkan Perppu karena telah terjadi situasi kegentingan yang memaksa seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria putusan MK 138/PUU-VII/2009,” tegas Anis.  Diketahui, ‎legislative review adalah upaya lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu undang-undang dapat meminta legislative review ke DPR dan tentunya pemerintah.  Adapun, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemeritah menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Senin (5/10). Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN dan PPP.  Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.  Pada Senin (2/11) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Naskah UU tersebut setebal 1.187 halaman dan sudah bisa dkakses publik di website resmi Sekretariat Negara.‎  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Mhe0qbAL8YM

UU Cipta Kerja, PKS Tidak Tempuh Jalur Legislative Review

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Said-Iqbal-KSPI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kepada Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bisa mengambil inisiatif legislative review. Hal itu dilakukan untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu telah disahkan oleh DPR.  "Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat harus mengambil inisiatif, kami berharap untuk melakukan legislative review," ujar Said dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (21/10).  Said menambahkan, Fraksi Partai Demokrat dan PKS sudah terang-terangan menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga tidak ada masalah jika melakukan legislative review.  "PKS dan Demokrat kalau memang benar menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja harusnya ambil inisiatif, jangan berlindung di balik aksi-aksi massa," katanya.  Lebih lanjut Said berujar, dengan adanya legislative review tersebut, maka UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut bisa dibatalkan. Hal ini merujuk dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, Pasal 21 UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).  "Jangan tunggu jatuh korban. ‎DPR jangan buang badan khususnya dua fraksi (PKS dan Demokrat-Red) yang menolak keras Omnibus Law UU Cipta Kerja," ungkapnya.  Jika permintaan legislative review tersebut tidak digubris. Maka elemen buruh akan mengepung gedung DPR untuk turun ke jalan melakukan aksi ujuk rasa pada saat anggota dewan melakukan pembukaan rapat paripurna di awal November 2020.  "Oleh karena itu DPR harus mengambol sikap untuk melakukan legislative review tersebut. Jadi cabut UU Omnibus Law," tuturnya.  Sebe‎lumya Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan sudah berkirim surat ke sembilan fraksi yang ada di DPR. Pengiriman surat tersebut supaya DPR bisa melakukan legislative review untuk ‎membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan.  "Sudah kami kirimkan surat terbuka kepada sembilan fraksi di DPR RI dengan tembusan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan MPR RI, PImpinan DPD RI. Isi surat itu meminta kepada anggota DPR RI melalui fraksi agar melalukan legislative review," ujar Said dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (21/10).  Said mengatakan dengan adanya legislatif review tersebut maka tidak perlu repot-repot mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahakamah Konstitusi (MK).  Said mengatakan, dengan adanya legislative review DPR RI sesuai peraturan yang berlaku dapat juga membatalkan UU yang sudah disahkan. Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, Pasal 21 UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).  ‎Dengan adanya legislative review tersebut semoga para anggota dewan bisa mendegarkan suara rakyat yang menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.  ‎Adapun, legislative review adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu undang-undang dapat meminta legislative review ke DPR dan tentunya pemerintah.  Diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemeritah menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN dan PPP.  Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja

KSPI Tantang Demokrat dan PKS Ambil Sikap Legislative Review

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Buruh-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Petugas kepolisian berjaga saat massa dari KSPI berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/2020). Aksi tersebut untuk menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian berjaga saat massa dari KSPI berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/2020). Aksi tersebut untuk menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengirimkan surat ke sembilan fraksi partai yang ada di DPR, terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.  Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan pengiriman surat tersebut supaya DPR bisa melakukan legislative review untuk ‎membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan.  "Sudah kami kirimkan surat terbuka kepada sembilan fraksi di DPR RI dengan tembusan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPD RI. Isi surat itu meminta kepada anggota DPR RI melalui fraksi agar melalukan legislative review," ujar Said dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (21/10).  Said mengatakan, dengan adanya legislatif review tersebut, maka tidak perlu repot-repot mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahakamah Konstitusi (MK).  Said mengatakan, dengan adanya legislative review DPR RI sesuai peraturan yang berlaku dapat juga membatalkan UU yang sudah disahkan. Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, Pasal 21 UUD 1945, serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).  "Sehingga oleh sebab itu anggota DPR berwenang proses legislative review dengan cara mengajukan usul RUU mengenai pembatalan UU Cipta Kerja," katanya.  ‎Dengan adanya legislative review tersebut, semoga para anggota dewan bisa mendengarkan suara rakyat yang menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.  "Mudah-mudahan DPR tidak kucing-kucingan lagi. Tuntutannya hanya satu lalukan legislatif review uji ulang dengarkan suara rakyat dengarkan suara buruh yang meluas," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/10/2020/mahasiswa-hingga-pelajar-di-jatim-gugat-uu-cipta-kerja-ke-mk/">Mahasiswa Hingga Pelajar di Jatim Gugat UU Cipta Kerja ke MK</a>  ‎Adapun, legislative review adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu undang-undang dapat meminta legislative review ke DPR dan tentunya pemerintah.  Diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemeritah menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN dan PPP.  Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WBU4zeeQOv0&amp;ab_channel=jawapostvofficial

KSPI Minta DPR Lakukan Legislative Review Batalkan UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/com_METRO_AKSI-TOLAK-OMNIBUSLAW_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). tuntutan demo yang akan dilakukan itu sama yakni mendesak pemerintah mencabut omnibus" width="100%">
<figcaption>Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). tuntutan demo yang akan dilakukan itu sama yakni mendesak pemerintah mencabut omnibus</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gugatan uji materi UU Cipta Kerja (Ciptaker) bertambah menjadi tiga permohonan. Yang terbaru, gugatan diajukan lima warga Jawa Timur.  Yaitu, Hakiimi Irawan (karyawan swasta/mantan buruh PKWT), Novita Widyana (pelajar SMKN 1 Ngawi), Elin Dian (mahasiswa Universitas Brawijaya), Alin Septiana (mahasiswa Universitas Negeri Malang), dan Ali Sujito (mahasiswa STKIP Modern Ngawi). Mereka mempersoalkan proses penyusunan UU Ciptaker. Produk legislasi tersebut dinilai melanggar ketentuan UU Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).  Viktor Santoso Tandiasa, kuasa hukum pemohon, mengatakan bahwa putusan MK No 27/PUU-VII/2009 UU P3 bisa digunakan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. ’’Maka, pengujian formil ini juga menggunakan ketentuan norma UU P3,” ujarnya.  Jika merujuk pasal 5 UU P3, kata dia, setidaknya ada tiga asas wajib dalam penyusunan UU yang dilanggar. Yakni, asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.  Untuk asas tujuan, dia menilai ada tujuan yang kabur dan kontradiktif. Dalam penjelasannya, salah satu tujuan UU Ciptaker adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ’’Tapi, terdapat pasal-pasal yang merugikan para pekerja,” imbuhnya. Dia mencontohkan pasal 81 UU Ciptaker yang membuka peluang pekerja kontrak tanpa batas hingga memangkas waktu jam istirahat.  Terkait asas kejelasan rumusan, Viktor menuturkan, dalam hal sistematika, pasal-pasal yang disusun dalam UU menimbulkan kebingungan bagi yang membaca. ’’Adanya perubahan substansi terhadap suatu rancangan UU yang telah disetujui bersama melanggar tahapan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.  Terakhir, Viktor menyebut pelanggaran asas keterbukaan sangat nyata. Mulai perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan sangat minim keterlibatan publik. Kalaupun ada, hanya sebagian kecil dari publik yang terlibat dan dimintai masukan. Terbukti, dalam klaster ketenagakerjaan, banyak organisasi buruh yang kecewa karena tidak dilibatkan.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/10/2020/mk-terima-dua-permohonan-judicial-review-uu-cipta-kerja/">MK Terima Dua Permohonan Judicial Review UU Cipta Kerja</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/10/2020/kemenkum-ham-klaim-pembahasan-uu-cipta-kerja-sudah-berjalan-terbuka/">Kemenkum HAM Klaim Pembahasan UU Cipta Kerja Sudah Berjalan Terbuka</a></li> </ul> Selain uji materi di MK, menurut pemerhati hukum tata negara Said Salahudin, perjuangan menolak UU Ciptaker bisa dilanjutkan di DPR. PKS dan Partai Demokrat yang menolak pengesahan saat rapat paripurna lalu bisa menjadi inisiator pembatalan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review. ”Ini upaya untuk lebih meyakinkan publik bahwa PKS dan Demokrat konsisten pada sikapnya,” tegasnya.  Dia melanjutkan, PKS dan Demokrat bisa menggagas pembentukan sebuah undang-undang baru untuk membatalkan UU Ciptaker. Misalnya, undang-undang tentang pencabutan atas UU Ciptaker. UU baru itu, kata dia, tidak perlu memuat banyak norma. Cukup dimuat beberapa pasal yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU Ciptaker yang ditempuh melalui mekanisme omnibus law dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU baru tersebut.  Menurut dia, sebagai partai politik yang memiliki kursi di parlemen, PKS dan Demokrat punya kewenangan untuk itu. ”Sebab, kader-kader mereka di DPR memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usul rancangan undang-undang (RUU). Hak itu dijamin pasal 21 UUD 1945,” jelas direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) tersebut.  Landasan yuridis yang kuat adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. ”Gelombang aksi besar-besaran menolak UU Cipta Kerja yang terjadi jelas menunjukkan adanya kebutuhan hukum dari masyarakat untuk membatalkan UU Cipta Kerja,” lanjutnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IOq9dd1LNL8&amp;ab_channel=jawapostvofficial

PKS-Demokrat Disarankan Jadi Inisiator Legislative Review UU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Arsul-Sani-Sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan publik agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian masif. Namun, hal itu terhambat oleh partai koalisi pendukung Jokowi yang enggan Perppu KPK diterbitkan.  Bahkan, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyarankan agar Pemerintah dapat melakukan legislative review. Menurutnya, penerbitan Perppu KPK adalah opsi lain selain legislative review dan judicial review.  Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai, legislative review akan memerlukan waktu lama untuk kembali membahas ulang UU KPK. Menurutnya, akan ada kekosongan hukum jika hal itu dilakukan.  "Legislative review mencoba mendorong adanya perubahan lagi pembentukan UU biasa dan tidak mudah," kata Bivitri ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).  Selain itu, jika judicial review atau uji materi UU KPK dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak semua dapat dilakukan. Karena hanya dengan Perppu, UU KPK hasil revisi dapat dibatalkan.  "Karena permohonannya kan pasti tak diterima karena UU belum ada. Kalau di MK tergantung permohonan bagus apa enggak," terang Bivitri.  Oleh karenanya, Bivitri mendesak agar Presiden Jokowi dapat segera menerbitkan Perppu KPK. Karena UU KPK hasil revisi secara jelas akan melemahkan kinerja KPK, khususnya terkait penindakan.  "Saya kira enggak akan ada OTT (operasi tangkap tangan (OTT) lagi. Kalau pun ada ya mungkin sudah difabrikasi. Karena OTT itu asalnya penyadapan," jelas Bivitri.  Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu KPK hanya salah satu opsi. Arsul menyebut ada cara lain yakni legislative review yang bisa dilakukan pemerintah.  “Perppu kan salah satu opsi saja, ada opsi lain yaitu legislative review. Berarti nanti amandemen atau ubah UU KPK hasil revisi di masa DPR yang baru,” tukas Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9) lalu.

Legislative Review UU KPK Dilakukan, Akan Ada Kekosongan Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#legislative review

Berita Terkini