<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/w9NpdauBfPY1twBRoiTkg54tIPVwW2G8wV4LfpSO-1-2679517070.jpg" alt="Kepala BNN Marthinus Hukom melakukan pertemuan dengan Menteri HAM Natalius Pigai, di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4). (Kemenham)." width="100%">
<figcaption>Kepala BNN Marthinus Hukom melakukan pertemuan dengan Menteri HAM Natalius Pigai, di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4). (Kemenham).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom melakukan pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4). Dalam pertemuan itu, BNN turut membahas soal isu legislasi ganja hingga kratom. "Kami berbicara tentang bagaimana isu-isu contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan legalisasi kratom," kata Marthinus Hukom usai melakukan pertemuan. Menurutnya, isu legislasi ganja hingga kratom sangat berhubungan erat dengan HAM. Karena itu, pihaknya ingin berkonsultasi dengan Kementerian HAM. "Jadi, secara hukum dan secara hak asasi manusia, saya ingin mendengar apa pendapat Pak Menteri bagaimana melihat isu-isu yang kita bicarakan tentang hak asasi," ucap Marthinus. Marthinus mengaku, saat ini pihaknya terus melakukan penelitian untuk membuka wacana legislasi ganja maupun kratom. Mengingat, negara lain sudah melegalisasi dua tanaman itu untuk kebutuhan medis. "Ya, bukan membuka peluang, memang kita terus melakukan penelitian ya, terutama karena isu legalisasi ganja ini cukup menarik untuk diperbincangkan hari ini dan juga kratom, sehingga tetap kita terus melakukan penelitian," ujar Marthinus. Dalam kesempatan itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pihaknya sampai saat ini belum membuka peluang untuk melegalisasi ganja dan kratom. Ia khawatir, jika dua tanaman itu dilegalkan akan melanggar moralitas bangsa. "Sesuatu yang bertentangan dengan integritas nasional dan moralitas bangsa tidak melanggar HAM, kalau ada konstitusi atau aturan yang melarang termasuk narkotika. Jadi kalau ada dalam proses penegakan, kecuali hukuman mati ya agak sedikit berdebat, karena posisi kami narkotika itu bukan pelanggaran HAM berat, bukan juga pelanggaran HAM biasa tapi disebut specific crime. Specific crime itu narko, negara-negara narkostate agak kurang tegas waktu dulu," ungkap Pigai. Karena itu, Pigai menegaskan bahwa ganja dan kratom dapat mengancam integritas nasional. Ia secara tegas tidak menginginkan dua tanaman itu dilegalkan. "Posisi kami terhadap khususnya yang dua jenis barang tadi, yang jelas hal yang mengancung integritas nasional, hal yang mengancam moralitas bangsa, mentalitas bangsa, kementerian HAM menolak tegas, itu enggak bisa ditawar-tawar. Ini in line dengan hukum konstitusi hak asasi manusia Internasional," pungkasnya. &nbsp;

Kepala BNN Marthinus Hukom dan Menteri HAM Natalius Pigai bahas wacana legislasi ganja dan kratom, menekankan pentingnya HAM.

BNN dan Kementerian HAM Bahas Wacana Legislasi Ganja hingga Kratom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/IMG_0384JPG-942719441.jpg" alt="Puan Maharani kembali ditetapkan untuk menjadi Ketua DPR untuk periode 2024-2029 pada sidang pemilihan dan penetapan pimpinan DPR periode 2024-2029. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Puan Maharani kembali ditetapkan untuk menjadi Ketua DPR untuk periode 2024-2029 pada sidang pemilihan dan penetapan pimpinan DPR periode 2024-2029. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Dasco memastikan, pimpinan DPR bersama seluruh anggota dewan periode ini akan berusaha melunasi utang kepada rakyat, dengan menyelesaikan program legislasi yang belum selesai dari periode DPR sebelumnya. "Pertama, kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat bagi program yang belum selesai," kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (1/10). Legislator dari Dapil Banten III ini juga memastikan, DPR periode sekarang akan melakukan berbagai inovasi untuk menunjang kinerja dan kerja-kerja dewan. Tentunya, kata Dasco, hal tersebut demi kemajuan Indonesia. "Kedua, kami akan meningkatkan kinerja DPR dan membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara," tegas Dasco. Sementara itu, politikus PKB Cucun Ahmad Syamsurijal yang juga ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI memastikan, akan menjaga prestasi lembaga dewan ke depan. "Kalau saya sebagai wakil ketua yang baru siap ikut ospek dulu dengan para senior dulu, sebagai junior. Yang pasti saya punya kaidah bagaimana menjaga prestasi-prestasi pimpinan yang kemarin yang sudah cukup luar biasa baik,&rdquo; ungkap Cucun. Cucun mengatakan, siap mendukung, berkontribusi dan berkolaborasi agar DPR bisa bekerja untuk rakyat dengan lebih baik lagi. &ldquo;Kita siap mengikuti apa yang sekarang sudah solid, lebih tingkatkan agar lebih solid lagi,&rdquo; tegas Cucun. Di sisi lain, politikus Partai Nasdem Saan Mustopa yang juga ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI menyatakan, siap menjaga dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap DPR seperti arahan Puan Maharani. Selain itu, DPR periode 2024-2029 juga harus meningkatkan kinerja dengan semangat kebersamaan. &ldquo;Seperti tadi ditekankan pada pidato awal masa sidang oleh Ibu Ketua, tentu ini harus menjadi komitmen bersama. Jadi meningkatkan kepercayaan terhadap DPR itu menjadi hal yang sangat penting,&rdquo; papar Saan. Sebagaimana diketahui, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Puan ditetapkan sebagai Ketua DPR RI setelah PDI Perjuangan meraih suara terbanyak pada hasil Pileg 2024. Hal itu sebagaimana Pasal 427 d ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPRD dan DPD (MD3). Puan didampingi empat Wakil Ketua DPR RI. Mereka yakni Adies Kadir dari fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari fraksi Partai Gerindra, Saan Mustofa dari fraksi Partai Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari fraksi PKB.

"Pertama, kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat bagi program yang belum selesai," kata Dasco di Gedung Nusantara II.

Pimpinan DPR RI Periode 2024-2029 Janji Tuntaskan Utang Legislasi yang Belum Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/IMG-20241001-WA0012-2199761681.jpg" alt="Ketua DPR RI periode 2019-2024 Puan Maharani membacakan Ikrar Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Pondok Gede, Jakarta, pada Selasa, (1/10). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI periode 2019-2024 Puan Maharani membacakan Ikrar Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Pondok Gede, Jakarta, pada Selasa, (1/10). (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani diisukan kembali menjadi Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. Puan menekankan, pentingnya membangun legislasi yang berkualitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagaimana kemudian kita membangun legislasi yang memang berkualitas, tidak perlu muluk-muluk atau terlalu banyak,&rdquo; kata Puan di Jakarta, Selasa (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menekankan, produk legislasi atau undang-undang bukan hanya dibuat oleh DPR, tapi juga bersama pemerintah. Karena itu, pentingnya kerja sama dengan pemerintah untuk menghasilkan legislasi yang berkualitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015149214/7-perilaku-halus-yang-ditunjukan-seseorang-ketika-cemburu-dengan-pencapaian-anda">7 Perilaku Halus yang Ditunjukan Seseorang Ketika Cemburu dengan Pencapaian Anda</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015149327/andrew-andika-minta-maaf-sama-anak-dan-istri-usai-ditetapkan-jadi-tersangka-penyalahgunaan-narkoba">Andrew Andika Minta Maaf sama Anak dan Istri Usai Ditetapkan Jadi Tersangka Penyalahgunaan Narkoba</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015149095/beruntung-dalam-finansial-hingga-2025-5-tanggal-lahir-berikut-mengalami-peningkatan-karier-dan-gaji">Beruntung dalam Finansial Hingga 2025, 5 Tanggal Lahir Berikut Mengalami Peningkatan Karier dan Gaji</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi sinergitas antara keduanya (DPR dan Pemerintah) itu memang harus terbangun,&rdquo; ucap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam membuat legislasi, lanjut Puan, harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebab, produk legislasi dibuat untuk kepastian hukum demi menjamin kepentingan rakyat dan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang paling penting mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat yang sangat penting untuk dilakukan dengan mekanisme yang baik. Sehingga produk dari legislasi tersebut akan bermanfaat untuk rakyat dan bangsa dan negara,&rdquo; ujar Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan juga berharap, anggota DPR periode ini semakin lebih produktif bekerja dalam membangun Indonesia. Ia menekankan, upaya tersebut memerlukan kolaborasi antara DPR dengan Pemerintah sebagai mitra kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagaimana ke depannya itu sinergi antara eksekutif dan legislatif itu harus tetap dijaga untuk sama-sama membangun Indonesia ke depan,&rdquo; pungkas Puan.</div>

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani diisukan kembali menjadi Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029.

Diisukan Kembali jadi Ketua DPR RI, Puan Harapkan Produk Legislasi ke Depan Mampu Dengarkan Aspirasi Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/dpr-legislasi-dan-kepentingan-parpol_m_119913.jpeg" alt="Umbu T.W. Pariangu" width="100%">
<figcaption>Umbu T.W. Pariangu</figcaption>
</figure> ENTAH mengapa prolog dan epilog drama politik hari-hari ini masih juga berpusat kepada satu lembaga, yakni DPR. Itu terbaca pada manuver panitia khusus RUU Pemilu dengan memunculkan wacana tentang dimungkinkannya anggota parpol menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Alasannya agar anggota KPU representatif, kapabel, dan bisa menjaga independensi.  Dengan karakter politik yang transaksional dan koruptif, ditambah lagi dengan politik oligarki yang mencengkeram kuat di partai, dari pusat sampai daerah, rasanya muskil orang-orang partai mampu menjaga mantel independensi dan kapabilitasnya berhadapan dengan berbagai tarik-menarik kepentingan politik yang ada. Padahal, produk pemilu harus memberikan acuan konstruktif kepada rute perjalanan dan pelembagaan demokrasi. Itu berarti produk undang-undang yang dilahirkan harus bisa dijalankan secara stabil, tidak berubah-ubah setiap saat, atau terjebak dalam aksi insidental yang membuka celah masuknya kepentingan pragmatis-destruktif sehingga mengakibatkan distabilitas politik-kekuasaan.  Tanpa Diskursus  Apalagi, wacana tersebut mencuat tanpa DPR bertanya sedikit pun kepada rakyat. Padahal, politik itu, menurut Juergen Habermas, discourse (diskursus). Diskursus adalah kedalaman praktik dialog yang melibatkan rakyat lebih dari sekadar diskusi. Dalam diskusi, terjadi proses tukar-menukar ide, pikiran. Namun, dalam diskursus, ia melebihi dari sekadar tukar ide. Dalam diskursus, proses curah gagasan disertai dengan mekanisme yang bisa diukur, ada metodologi, dan jaminan kontinuitasnya. Untuk wacana-wacana yang sensitif dan terkait dengan kepentingan rakyat seperti RUU Pemilu, menyodorkan gagasan tanpa pertimbangan matang dan demokratis, termasuk melibatkan rakyat, adalah bagian dari sikap degradatif politik-representatif.  Minimnya sensasi diskursus parlemen terkait dengan penggodokan RUU Pemilu boleh jadi hanya strategi politik parlemen, khususnya Komisi II DPR, untuk merengkuh kepentingan kelompoknya secara instan dan pragmatis lewat eskalator pembahasan &rsquo;&rsquo;terbatas&rsquo;&rsquo;. Sebab, wacana janggal tersebut hampir muncul bersamaan dengan tahap akhir seleksi komisioner KPU dan Bawaslu, yakni tahap uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi II DPR. Ada semacam desain bahwa proses seleksi komisioner KPU itu sengaja diundur melampaui batas akhir 12 April 2017 supaya anggota DPR bisa dimasukkan ke komisioner KPU.  <a target="_blank"></a>Cara seperti itu tidak lain ditujukan untuk merentangkan lebih lebar jangkauan kekuasaan partai ke parlemen maupun lembaga politik. Dengan cara tersebut, hasil-hasil pemilu bisa dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu yang selama ini memiliki akses dan pengaruh yang besar terhadap struktur kekuasaan. Padahal, kita tahu, kejahatan demokrasi dalam pemilu berimplikasi besar terhadap stabilitas dan kontinuitas pemerintahan.   Simak juga bagaimana paranoidnya DPR via usul horornya merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk hal itu, DPR sudah tepat secara prosedural, yakni mau menghimpun sebanyak-banyaknya aspirasi rakyat. Namun, prinsip rasional dan urgensi untuk bertanya kepada rakyat terkait dengan wacana-wacana penting seperti itu terkesan distortif dan mengelabui.  Disunat  Secara urgen kepentingan nasional, jelas-jelas pemberantasan korupsi adalah agenda dan komitmen bersama bangsa kita akhir-akhir ini. Sebab, korupsi telah terbukti merusak moral dan kesejahteraan bangsa. Burung pun setuju soal itu. Lalu, apa faedahnya tukang parle menanyakan rakyat untuk sesuatu yang bangsa ini sudah tahu jawabannya? Itulah sebabnya penulis berpendapat bahwa alih-alih berintensi menghimpun aspirasi publik, ini hanya bagian dari upaya kamuflase politik untuk &rsquo;&rsquo;merepresi&rsquo;&rsquo; akal sehat publik supaya &rsquo;&rsquo;setuju&rsquo;&rsquo; UU terkait kewenangan KPK direvisi.  Ikhtiar itu harus jujur dikatakan sebagai reaksi parlemen ketika KPK menyebut ada nama-nama politisi Senayan yang menerima suap proyek e-KTP. Sempat muncul juga usul hak angket terkait dengan penyidikan e-KTP oleh KPK yang diduga untuk mengaburkan keterlibatan nama anggota DPR yang disebutkan dalam dakwaan. Selain itu, upaya memutilasi kewenangan paling vital KPK dengan menghilangkan pasal penyadapan atau KPK harus meminta izin ke pengadilan dalam melakukan penyadapan adalah upaya pembekuan KPK di puncak &rsquo;&rsquo;gunung es&rsquo;&rsquo; perlawanan balik koruptor.  Ini hanya mau mengatakan bahwa betapa banyak kepentingan atau hak-hak rakyat yang disunat jika politisi kita di Senayan hanya sibuk menggandakan uang dan kursi, tetapi abai memperjuangkan hidup di dalam dan ikut memperjuangkan kepentingan polis (konsep negara kesejahteraan). Menurut konsep peradaban humanis Aristoteles (Riyanto, 2011), mereka yang tinggal di luar polis (di luar wilayah fisik polis) adalah dewa atau binatang. Artinya, polis merupakan tempat nilai kemanusiaan serta kesejahteraan bersama disemai dan dijalankan sehingga apabila manusia (parlemen) itu tidak bisa hidup bersama di dalam aturan dan cita-cita polis, dia bisa disebut dewa atau justru binatang. (*)    *Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana

DPR, Legislasi, dan Kepentingan Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12956_30754_Fahri-Hamzah-baru-jpnn.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Rapat paripurna DPR dengan agenda perubahan&nbsp; program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2015 akhirnya ditunda hingga pekan depan. Keputusan itu diketok dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Alasan penundaan rapat paripurna karena tidak mencapai kuorum.&nbsp; Dari 560 anggota DPR, yang tercatat dalam absensi kehadiran hanya 144 orang. &lrm; Namun, dari pantauan <a href="https://www.jawapos.com">JawaPos.com</a>, anggota DPR yang hadir di ruang paripurna DPR lebih sedikit dari jumlah di absensi. Menurut Fahri, rapat paripurna yang dipimpinnya tidak mencapai kuorum karena banyak anggota DPR yang sedang memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak besok (9/12). &quot;Ini perlu perhatian baik dari eksekutif dan legislatif agar pilkada lancar tidak ada gangguan. Pilkada satu saja banyak masalah, tapi ini berlangsung di 269 titik bersamaan,&quot; ujarnya usai memimpin rapat paripurna DPR, Selasa (9/12) malam. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, anggota DPR secara moral dan politik juga punya tanggung jawab atas suksesnya pilkada serenta. Karenanya, para wakil rakyat sejak Senin (7/12) sudah berada di luar DKI Jakarta untuk memantau daerah yang menggelar pilkada. &quot;Wajar kemudian mereka secara langsung atau tidak bertanggungjawab kepada keamanan, ketenteraman, kedamaian pelaksanaan pilkada. Sehingga sejak kemarin anggota dewan sudah ada yang ngepos di daerah pemilihan,&quot; tutur dia. Oleh karena itu, rapat paripurna DPR pun ditunda hingga Selasa pekan depan (15/12). Harapannya proses pilkada sudah tuntas. &quot;Kita tunda rapat paripurna hari Selasa. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkada, pemilihan hingga penghitungan selesai. Kegembiraan ada, kesedihan reda. Sehingga Selasa penuh (anggota DPR yang hadir),&quot; tandasnya.(dna/JPG) &nbsp;

Demi Pilkada, DPR Tunda Rapat Paripurna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12952_30750_Firman-Soebagyo.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - DPR akhirnya menggelar rapat paripurna malam ini untuk mendengar laporan Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan RUU KPK. Rapat itu merupakan buah penundaan dari jadwal sebelumnya pada pukul 10.00 pagi tadi. Menurut Wakil Ketua Baleg, Firman Soebagyo, terselenggaranya rapat paripurna itu sekaligus untuk menepis anggapan bahwa para pimpinan DPR sedang saling mengunci terkait kasus dugaan pelanggaran etika oleh Setya Novanto yang kini sedang ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). &ldquo;Muncul isu di luar seolah-olah ini terjadi bargaining&lrm; antara pimpinan dan MKD. Ini harus ditepis, diselenggarakan saja,&rdquo; katanya di gedung DPR, Selasa (8/12) petang. Meski demikian politikus Golkar itu juga mengungkapkan adanya upaya mengundur rapat paripurna malam ini. Firman pada pukul 16.30 tadi dipanggil oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Agendanya adalah membatalkan rapat paripurna yang agendanya memasukkan RUU Tax Amnesty dan RUU KPK itu ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. &ldquo;Tiba-tiba setengah lima kami diundang lagi, agendanya untuk dibatalkan,&quot; ujarnya. Alasan pembatalannya adalah kekhawatiran rapat paripurna itu tak mencapai kuorum kehadiran. Sebab, banyak angota DPR tengah memantau persiapan pilkada yang berlangsung besok. Namun, Firman mengatakan, Baleg sudah memutuskan agar rapat paripurna tetap digelar hari ini. &ldquo;Temen-temen dari seluruh fraksi ingin jalan terus,&quot; tegasnya. Karenanya, mereka meminta agar rapur tetap dilaksanakan dengan dua pertimbangan. Pertama, rapat ditunda sementara sampai menunggu kuorum. Kedua, rapat paripurna yang digelar nanti menjadwal ulang agenda mendengar laporan Baleg. &quot;Mekanisme itu dijalankan pimpinan sehingga tidak ada praduga rapat paripurna dijadikan sandera pimpinan DPR,&quot; sebutnya.(dna/JPG)

Selenggarakan Paripurna untuk Tepis Dugaan Pimpinan DPR Saling Sandera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12947_30745_Bamsoet-hl.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - &lrm;Rapat paripurna DPR dengan agenda mendengarkan laporan Badan Legislasi (Baleg) atas RUU Pengampunan Pajak dan RUU KPK yang sedianya digelar Selasa (8/12) pagi justru kian tak pasti. Rencananya, rapat itu diundur hingga pada pukul 19.00 WIB ini. Mundurnya rapat paripurna itu memantik reaksi keras dari anggota Komisi III Bambang Soesatyo. Padahal agendanya penting. Yakni masuknya RUU Pengampunan Pajak dan RUU KPK ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Menurutnya, pembatalan rapat penetapan perubahan prolegnas prioritas 2015 itu dilakukan secara sepihak. &quot;Paripurna pagi ini tiba-tiba dibatalkan oleh pimpinan DPR secara sepihak,&quot; ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (8/12). Melihat kondisi DPR saat ini, Bamsoet -sapaannya- dia pun mempredi&lrm;ksi bahwa rapat nanti malam akan batal. &quot;Saya membaca gelagatnya nanti malam pun mereka akan tunda lagi,&quot; sebut dia. Ia curiga para pimpinan DPR sudah bermain seiring terseretnya Setya Novanto dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden. Akibatnya, agenda DPR pun ikut tersandera. &quot;&lrm;Saya menduga pimpinan DPR lagi-lagi memainkan politik saling kunci yang tidak terpuji itu. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuannya,&quot; ucapnya. Politikus Golkar itu menambahkan, kondisi itu mencerminkan kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab dan menghambat kerja legislasi DPR. Sebab, DPR di bawah kepemimpinan Setya Novanto dalam satu tahun ini hanya menghasilkan satu undang-undang. &quot;Memprihatinkan. DPR tersandera, kredibilitas anjlok,&rdquo; tegasnya.(dna/JPG)

Rapat Paripurna DPR Tertunda, Bamsoet Curigai Papa Novanto

legislasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#legislasi

Berita Terkini