<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/legalitas-2294700502.jpg" alt="ILUSTRASI. PT Pertamina berkolaborasi dengan Pemprov Sumut memberikan pelatihan bisnis kepada 218 peserta Pertamina UMK Academy 2025 Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). (dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. PT Pertamina berkolaborasi dengan Pemprov Sumut memberikan pelatihan bisnis kepada 218 peserta Pertamina UMK Academy 2025 Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). (dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Legalitas seperti perizinan usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan sertifikasi halal menjadi aspek penting bagi UMKM dalam pengembangan usahanya. Banyak manfaat yang bisa didapat pelaku UMKM yang mempunyai legalitas lengkap. "Selain usahanya akan diakui secara legal, UMK juga bisa bekerja sama dengan offtaker dengan cara menjadi supplier," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, Selasa (29/7).&nbsp;Selain itu, lanjut Naslindo, mereka juga bisa mencari pembiayaan dari perbankan. "Dorongan dalam aspek legalitas ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas UMK," kata dia. Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara berkolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) memberikan pelatihan bisnis kepada 218 peserta Pertamina UMK Academy 2025 Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Salah satu bahasan yang diberikan dalam pelatihan adalah pentingnya memenuhi aspek legalitas agar bisnis yang dijalankan UMK diakui secara legal oleh negara.&nbsp;Naslindo mengaku bersyukur dapat dilibatkan dalam program Pertamina UMK Academy 2025, sebuah program pelatihan dan pendampingan yang digagas oleh Pertamina untuk mendorong UMK naik kelas. "Kami sangat berterima kasih kepada Pertamina yang bisa menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan memberikan pelatihan kepada UMK karena pelatihan ini bisa berdampak positif terhadap perekonomian Sumatera dan nasional," terang Naslindo.&nbsp; Area Manager Communication Relation &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw menambahkan, Pertamina UMK Academy memang digagas Pertamina untuk mendorong UKM naik kelas sehingga bisa semakin bermanfaat buat lingkungan dan perekonomian. Terlebih, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk memudahkan para peserta dalam mengikuti pelatihan, Pertamina telah menghadirkan platform Learning Management System (LMS). Melalui platform ini, peserta Pertamina UMK Academy 2025 bisa menonton video pembelajaran dan mengunduh beragam materi sesuai dengan kelas yang dipilih, yaitu Kelas Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Mereka akan mendapatkan akses ke lebih dari 30 modul untuk memastikan UMK mendapatkan pengetahuan bisnis yang holistik.&nbsp; Lewat LMS ini, sistem pembelajaran yang dilakukan lewat mekanisme gamifikasi juga dilakukan secara interaktif. Dengan begitu, peserta tak akan lagi jenuh dalam mengikuti berbagai pembelajaran lantaran prosesnya diubah menjadi sebuah tantangan yang menyenangkan sehingga mampu memotivasi UMK untuk terus berkembang.&nbsp; &nbsp; Selain pelatihan dan pendampingan, program ini juga turut membantu UMK dalam mengurus berbagai sertifikasi dan standarisasi produk, seperti sertifikat halal, BPOM, dan PIRT. Pertamina juga menghadirkan sesi coaching one by one secara offline sebagai ruang konsultasi bagi peserta untuk pengembangan usaha. Mereka bisa mendapatkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi agar usahanya bisa semakin maju. "Program UMK Academy 2025 ini diikuti oleh 1.490 peserta dan seluruhnya sedang mengikuti pelatihan di berbagai daerah di Indonesia. Khusus Regional Sumbagut, program ini berhasil diikuti oleh 218 UMK. Hari ini, sebanyak 30 UKM yang hadir secara offline dari seluruh peserta yang hadir secara hybrid mendapatkan kesempatan melakukan coaching one by one. Tujuannya agar bisnis yang dijalankan bisa semakin tumbuh dan berkembang," ungkap Fahrougi dari keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (30/7). Peserta yang beruntung juga berpeluang mendapatkan kesempatan untuk melakukan pameran agar penetrasi pasarnya meningkat. Pertamina juga menyediakan total hibah alat teknologi dengan total senilai ratusan juta rupiah bagi para peserta yang terpilih menjadi Champion Pertamina UMK Academy 2025.&nbsp; "Program pengembangan UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya poin ketiga, yaitu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif. Maka dari itu, kami mendorong seluruh peserta UMK Academy untuk terus mengembangkan skala usahanya, meningkatkan kualitas produknya, dan penetrasi pasar agar semakin berdampak pada lingkungan dan perekonomian," pungkasnya.

Pelatihan UMKM oleh Pertamina untuk tingkatkan legalitas dan kualitas usaha, dukung perekonomian nasional.

Mengenal Legalitas Usaha dalam Bisnis UMKM dan Manfaatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/LITERASI-24-818313290.jpg" alt="SARAT EDUKASI: Festival Literasi Cakap Ekonomi yang dihadiri perwakilan BKPM, perbankan dan akademisi di Aula Lt 8 Gedung Galeri Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, Kamis (19/9)." width="100%">
<figcaption>SARAT EDUKASI: Festival Literasi Cakap Ekonomi yang dihadiri perwakilan BKPM, perbankan dan akademisi di Aula Lt 8 Gedung Galeri Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, Kamis (19/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Investasi/Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Jawa Pos Media dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar Festival Literasi Cakap Ekonomi di Aula Gedung Galeri Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan pada Kamis (19/9). Talk show bertajuk &ldquo;Legalitas UMKM dan Kemudahan Akses Permodalan&rdquo; ini diikuti 300 peserta dengan tujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tentang pentingnya legalitas usaha untuk akses ke permodalan. Kementerian Investasi/ BKPM menekankan bahwa aspek legalitas sangat penting bagi setiap usaha, termasuk UMKM. Memiliki legalitas yang jelas tidak hanya melindungi pemilik usaha dari risiko hukum, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada konsumen dan mitra bisnis. Dengan mendaftarkan usaha dan mendapatkan izin resmi, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai fasilitas, salah satunya adalah kemudahan akses ke permodalan. Setiap usaha di Indonesia harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas izin usaha. Jika setiap warga negara memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka setiap usaha harus punya NIB selayaknya KTP-nya para pelaku usaha. Satu NIB bisa digunakan untuk banyak bidang usaha dan tidak perlu lagi mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha. Ada banyak manfaat dan keuntungan bagi UMKM yang sudah mengantongi NIB, seperti kemudahan mengurus Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH), dapat membuat rekening perusahaan, pengajuan pinjaman bank, hingga pembuatan e-katalog. Saat ini pemerintah telah mempermudah proses kepemilikan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Pelaku usaha tidak perlu lagi datang ke kementerian/ lembaga terkait karena pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui smartphone dengan mengunjungi platform website beralamat https://oss. go.id/. Untuk usaha dengan skala mikro, prosesnya akan lebih mudah dan cepat sekitar 30 menit karena dikategorikan sebagai usaha minim risiko. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno, mengatakan bahwa Kementerian Investasi/BKPM juga bekerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk pemerintah desa di daerah terpencil agar program OSS ini berjalan secara efektif. &rdquo;Khusus di daerah terpencil, kami bekerja sama dengan pemerintah desa dalam memfasilitasi para pelaku UMKM yang mungkin saja tidak mendapatkan akses internet memadai sehingga tidak bisa mengakses platform secara lancar, yaitu dengan cara melakukan pendampingan saat mengisi data dalam sistem OSS tersebut&rdquo;, ujarnya. Setiap usaha yang telah mengantongi NIB, akan mendapatkan kesempatan dan kemudahan untuk mengembangkan usahanya. Menurut Riyatno, NIB menjadi pintu gerbang utama bagi UMKM untuk mendapatkan akses ke pendanaan dan pelatihan peningkatan kapasitas UMKM yang melibatkan para usaha besar sebagai mitra strategis. Saat ini, Kementerian Investasi/BKPM telah bekerja sama dengan Gojek, Grab, dan BRI untuk memberikan binaan dan kompetensi ke UMKM agar bisa menuju ke skala usaha yang lebih tinggi lagi. &ldquo;NIB juga membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dengan akses yang lebih luas ke permodalan dan pasar ekspor,&rsquo;&rsquo; ujar Riyatno. Dengan berbagai kemudahan dan manfaat dari NIB, Riyatno mendorong pelaku UMKM untuk segera memulai usaha dan mendaftarkannya melalui platform OSS tanpa menundanunda.&nbsp; Memperkuat Rantai Pasok Industri DEPUTI Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno menegaskan tentang pentingnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri di Indonesia. &rsquo;&rsquo;UMKM memiliki potensi besar dalam ekonomi, terutama untuk mendukung rantai pasok industri Indonesia. Namun, keterbatasan akses pasar dan permodalan sering kali menjadi hambatan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Kontribusi ekspor UMKM Indonesia juga masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain, dengan angka hanya mencapai 15,7 persen, sementara di Tiongkok mencapai 70 persen. Rendahnya tingkat legalitas UMKM di Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat. &rsquo;&rsquo;Sebanyak 53 persen UMKM masih beroperasi secara informal, sehingga sulit memenuhi syarat dalam rantai pasok. Legalitas usaha, seperti nomor induk berusaha (NIB) sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas mereka,&rsquo;&rsquo; tambah Riyatno. Karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya mewajibkan usaha besar untuk bermitra dengan UMKM. &rsquo;&rsquo;Kemitraan ini tidak hanya membuka peluang bagi UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok, tetapi juga memberi mereka akses ke teknologi, modal, dan pasar yang lebih luas,&rdquo; jelas Riyatno. Sejak 2021, program kemitraan yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi/BKPM telah menunjukkan hasil signifikan, dengan lebih dari 1.000 kesepakatan kemitraan dan nilai investasi mencapai triliunan rupiah hingga Agustus 2024. Kemitraan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti penyediaan bahan baku hingga dukungan dalam proses produksi. (als/c17/wir) &nbsp;

Talk show “Legalitas UMKM dan Kemudahan Akses Permodalan” bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha.

Dorong Legalitas Usaha, Kementerian Investasi/BKPM Ingin Akses Permodalan bagi UMKM Semakin Muda

LEGALITAS USAHA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LEGALITAS USAHA

Berita Terkini

Mengenal Legalitas Usaha dalam Bisnis UMKM dan Manfaatnya

Dorong Legalitas Usaha, Kementerian Investasi/BKPM Ingin Akses Permodalan bagi UMKM Semakin Muda

Download Aplikasi JawaPos.com