<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/Screenshot_2025-04-15-17-04-25-525_comwhatsapp-edit-2709579846.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wagub Sumsel Cik Ujang menggelar Rakor Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wagub Sumsel Cik Ujang menggelar Rakor Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan pemerintah melegalisasi&nbsp;dan pembinaan sumur minyak rakyat yang dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai memberikan manfaat besar untuk rakyat. Kebijakan ini juga bisa mendongkrak pendapatan negara. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru&nbsp;mendukung Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 terkait legalitas sumur minyak rakyat. Sebab, menjadi angin segar bagi peningkatan ekonomi masyarakat. &ldquo;Selama ini masyarakat mengolah minyak itu dengan label ilegal. Dengan lahirnya Permen ESDM 14/2025, setelah adanya legalisasi dengan syarat: UMKM, BUMD, dan koperasi tentu ini angin segar,&rdquo; kata Herman, Selasa (21/10). Adanya skema&nbsp;pembelian hasil produksi minyak rakyat sebesar 80 persen dari Indonesian Crude Oil Price (ICP) dari pemerintah diyakini bisa membantu perekonomian Sumsel. Selain itu, penambang juga mendapat kepastian hukum untuk menjalankan bisnis secara resmi. &ldquo;Apalagi harganya ini dinaikkan, kalau dulu 70 persen dari ICP, sekarang Pertamina menerimanya 80 persen dari harga ICP,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Di tempat terpisah, Pakar Energi Universitas Sriwijaya (UNSRI), M. Taufik Toha menilai, kebijakan tersebut menjadi tonggak baru dalam tata kelola energi nasional. Ia menyebut di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, jumlah penambang sumur minyak rakyat sangat banyak. &ldquo;Itu (sumur minyak rakyat) memang perlu ada kebijakannya. Karena di kampung kami ini sudah ada aturannya. Jadi siapa pun yang mau diizinkan beroperasi, harus mengikuti aturan yang berlaku,&rdquo; ujarnya. Menurut Taufik, pendekatan yang dilakukan Menteri Bahlil dalam legalisasi sumur minyak rakyat berorientasi pada keamanan, keadilan, dan partisipasi publik. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025. "Legalitas sumur minyak masyarakat memberikan kepastian hukum dan izin bagi sumur minyak yang sebelumnya beroperasi secara mandiri oleh masyarakat," tandasnya.

Gubernur Sumsel Herman Deru mendukung Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 terkait legalitas sumur minyak rakyat.

Gubernur Sumsel Herman Deru Happy Sumur Minyak Rakyat Dapat Legalitas, Yakin Bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/62UpRDoZn9URK7siqlahysYsW2CHPMtOIFlyalfp-1-1599037657.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjamin 117 pesantren yang ada di Surabaya memiliki IMB. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjamin 117 pesantren yang ada di Surabaya memiliki IMB. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menaruh perhatian khusus pada pembangunan Pondok Pesantren, pasca gedung Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk dan merenggut 63 korban jiwa, Senin (29/10) lalu. Ia pun langsung menginstruksikan jajarannya untuk mendata seluruh pondok pesantren yang beroperasi di Kota Pahlawan. Hasilnya, ada 117 ponpes di Surabaya yang terdaftar di Kementerian Agama. "Dari 117 yang terdaftar, Alhamdulillah pada waktu pondok itu berdiri dan ada beberapa perbaikan, semuanya ada IMB-nya. Makanya saya sedih ketika ada yang menuding tidak ada IMB-nya," tutur Eri, Sabtu (18/10). Secara tegas, politikus PDIP itu menepis tudingan bahwa pondok pesantren di Surabaya dibangun asal-asalan dan tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal faktanya, semua pesantren di Surabaya terdata di Kemenag. "Buktinya pondok pesantren yang ada di Surabaya itu semuanya ada IMB-nya. Awal dia berdiri, ketika ada perbaikan-perbaikan juga ada IMB-nya yang disampaikan oleh Kementerian Agama,&rdquo; jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Eri mengungkapkan bahwa data pondok pesantren yang beroperasi di Surabaya berada di bawah kewenangan Kemenag, bukan berada di bawah Pemkot Surabaya. "Pondok (pesantren) operasionalnya ada di Kemenag, bukan di pemkot, jadi kita nggak pernah tahu. Tapi data yang diberikan Kemenag, 117 pondok itu Alhamdulillah semuanya ada IMB-nya, kami akan memastikan kekuatannya,&rdquo; tegas Eri. Kendati demikian, Pemkot akan membentuk tim khusus bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Bukan hanya aspek legalitas, mereka juga akan memastikan struktur bangunan pesantren di Surabaya.&nbsp; "Kita akan membentuk tim dengan ITS, kita akan bergerak dengan tim ITS. Nanti kita akan membentuk tim, dari IMB yang sudah ada, kan sudah lama, maka kita akan hitung kekuatannya,&rdquo; jelasnya. &nbsp; Nantinya, tim tersebut melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan ponpes di Surabaya. Langkah ini diharapkan dapat mencegah tragedi serupa dan menepis keraguan publik terhadap pesantren. &nbsp; "Saya bisa meyakinkan bahwa jangan pernah meragukan pondok-pondok yang ada di Surabaya, insya Allah juga di seluruh Indonesia, wabil khusus di Surabaya. Pondok ini tempat menuntut ilmu," pungkas Eri.&nbsp;

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pastikan semua pondok pesantren di Surabaya punya IMB, bekerja sama dengan ITS untuk pemeriksaan struktural.

Wali Kota Eri Cahyadi Jamin Legalitas 117 Pondok Pesantren di Surabaya: Semua Punya IMB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pbnu-1-1688822753.jpg" alt="Ilustrasi PBNU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PBNU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris PCNU Bangkalan&nbsp;Lora H. Dimyati Muhammad meminta masalah legalitas 100 lebih kepengurusan PW-PCNU segera diselesaikan. PBNU harus bergerak cepat agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Kepengurusan PW-PCNU yang bermasalah diketahui tidak hanya terjadi di Jawa Timur. Lebih banyak justru di luar Jawa. Misalnya, Kalimantan Selatan; PWNU Kalsel sudah Konferwil Agustus tahun 2024, tapi hingga September 2025 belum diterbitkan SK pengesahan kepengurusan. 15 PCNU di Kalsel bernasib sama, hanya 2 PCNU yang telah mendapat SK kepengurusan dari PBNU. &ldquo;PBNU kan sudah menerapkan aplikasi Digdaya; digitalisasi data dan pelayanan. Masak bertahun-tahun soal SK dan administrasi kepengurusan PW-PCNU, tidak selesai-selesai,&rdquo; kata Ra Dimyati, Senin (22/9). PBNU diminta melakukan komunikasi dengan PW-PCNU untuk menyelesaikan hal ini. Dengan komunikasi yang baik diyakini bisa menemukan solusi terbaik. &ldquo;Kesulitannya apa?, mestinya bisa dikomunikasikan dengan PW-PCNU bersangkutan. Supaya mereka tidak menunggu terlalu lama, tanpa kejelasan,&rdquo; tambahnya. Dimyati&nbsp;mengatakan, Perkum NU nomor 5 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan yang diterbitkan 6 Pebruari 2025, mengatur secara sederhana pengesahan kepengurusan NU. Seharusnya hal itu bisa membuat permasalahan menjadi sederhana. &ldquo;Hal sederhana kok dibuat sulit. Jangan seperti birokrat primitif yang kerjanya berbelit-belit. Apalagi punya motif. Sepanjang Sekjend Gus Ipul (Sekjend PBNU Saifullah Yusuf, Red) mengontrol kerja kesekretariatan dan memastikan semuanya berjalan sesuai schedul, pasti beres," jelasnya. Menurutnya, dalam situasi PBNU yang berupaya menata administrasi dan organisasi, dibutuhkan pengkhidmat jam&rsquo;iyyah yang benar dan konsisten. Bukan pengurus yang suka abai tugas dan menyepelekan struktur di bawahnya. &ldquo;Ini NU, jangan seperti politisi yang hanya pandai memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Melupakan tugas dan fungsi disaat kebanyakan tidak mengkritisi," pungkasnya.

Lora H. Dimyati Muhammad meminta masalah legalitas 100 lebih kepengurusan PW-PCNU segera diselesaikan.

NU Bangkalan Minta PBNU Segera Selesaikan Masalah Legalitas 100 PW-PCNU

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/unnamed-2-421333639.jpg" alt="SERTIFIKAT MEREK: Sertifikat merek melindungi bisnis dari penjiplakan atau penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin (NURUL FITRIYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>SERTIFIKAT MEREK: Sertifikat merek melindungi bisnis dari penjiplakan atau penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin (NURUL FITRIYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan jenis usaha yang dibedakan berdasarkan jumlah aset dan perolehan omset. Usaha ini memiliki peran dalam perekonomian di Indonesia karena menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di provinsi Jawa Timur. Jawa Timur memiliki UMKM dari berbagai bidang seperti kuliner, kriya, pertanian, fashion, teknologi, dan pariwisata. Salah satu bidang terbesarnya yaitu kuliner, seperti produksi makanan dan minuman tradisional serta modern. UMKM kuliner bergerak di bidang produksi, pengolahan, dan penjualan makanan serta minuman. Usaha ini mencakup berbagai produk mulai dari makanan tradisional, minuman kemasan, kue, makanan ringan, hingga catering. Usaha kuliner banyak diminati oleh UMKM karena keanekaragaman budaya menciptakan berbagai jenis makanan. Dukungan pemerintah, inovasi produk, dan promosi kreatif di media sosial semakin memperkuat daya tarik serta daya beli masyarakat. Salah satu kewajiban pemilik usaha kuliner di Jawa Timur yaitu melengkapi legalitas usaha. Legalitas usaha adalah perlindungan hukum penting yang memberikan akses resmi terhadap informasi terkait perusahaan, serta identitas dan operasionalnya.&nbsp;Manfaat yang diperoleh pelaku UMKM&nbsp;dengan mempunyai legalitas usaha adalah dapat menjalankan usaha dengan mudah, aman, dan nyaman, karena legalitas usaha sudah jelas dan terpenuhi, dikutip dari laman&nbsp;<a href="http://kominfo.jatimprov.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kominfo.jatimprov.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1726117466746000&amp;usg=AOvVaw0ePX4soqc2CDm4v1tPpN5I">kominfo.jatimprov.go.id</a>&nbsp;oleh JawaPos.com (10/9). Legalitas juga mempermudah akses ke pembiayaan dan bantuan modal, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap keamanan dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Usaha yang legal lebih mudah menjalin kerja sama dengan mitra bisnis dan mengikuti peluang kemitraan. Pelaku UMKM kuliner yang mengabaikan legalitas usaha dapat menyebabkan masalah hukum dan kesulitan mendapatkan pembiayaan, serta menurunkan kepercayaan konsumen. Pemilik usaha bisa mengalami kesulitan dalam menjalin kemitraan bisnis dan tidak bisa memanfaatkan peluang yang memerlukan legalitas. MANFAAT DAN JENIS LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KULINER Pemilik usaha jangan sampai melewatkan banyak keuntungan dengan melengkapi legalitas usaha. Berikut jenis legalitas usaha bagi UMKM bidang kuliner dan cara pengurusannya, seperti yang jelaskan oleh Farhan Izzatul Ulya dan Asharyanto dalam webinar online pentingnya kepemilikan legalitas usaha bagi UMKM di channel youtube @linkumkm5789. Nomor Induk Berusaha (NIB)&nbsp;berfungsi sebagai identitas hukum dan registrasi usaha yang diterbitkan oleh sistem OSS (Online Single Submission). Untuk mendaftarkan NIB, kunjungi situs OSS di&nbsp;<a href="http://oss.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://oss.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1726117466746000&amp;usg=AOvVaw1MhVb04PQCcJA8hK41C0Tt">oss.go.id</a>, daftarkan usaha secara online, dan ikuti petunjuk yang diberikan untuk memperoleh NIB. Memiliki&nbsp;NIB&nbsp;memberikan manfaat penting bagi UMKM kuliner, termasuk kepastian hukum dan perlindungan dari masalah hukum, kemudahan akses ke layanan publik dan perizinan, serta peningkatan kepercayaan konsumen. NIB juga mempermudah administrasi perpajakan dan berbagai administrasi lainnya, seperti pendaftaran merek dagang atau sertifikasi produk. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diperlukan untuk mengizinkan operasi usaha kuliner. Untuk mengurus SIUP, ajukan permohonan melalui Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi dan UMKM setempat dengan menyertakan dokumen seperti NIB, Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), dan identitas pemilik usaha. &nbsp; SIUP&nbsp;memberikan manfaat bagi UMKM kuliner dengan memastikan kepastian hukum untuk operasional usaha, akses ke peluang bisnis seperti tender dan kemitraan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra. SIUP juga mempermudah proses administrasi dan perizinan lainnya, seperti pengajuan pinjaman atau registrasi merek dagang. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)&nbsp;menyatakan alamat tempat usaha yang sah. Untuk memperolehnya, kunjungi kantor kelurahan atau kecamatan di lokasi usaha dan siapkan dokumen seperti bukti kepemilikan tempat usaha serta KTP pemilik. Manfaat memiliki SKDU yaitu memastikan alamat usaha sah dan terdaftar secara resmi, mempermudah proses pengajuan izin dan perizinan lainnya, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. SKDU juga memfasilitasi administrasi, seperti pendaftaran pajak dan pengajuan pinjaman dengan menyediakan bukti lokasi usaha yang sah. Sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)&nbsp;memastikan bahwa produk pangan memenuhi standar keamanan dan kualitas. Untuk mengurusnya, kunjungi Dinas Kesehatan setempat atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk informasi, kemudian ajukan permohonan dengan melengkapi dokumen dan mengikuti prosedur pengujian produk. Sertifikat PIRT&nbsp;bermanfaat untuk menjamin keamanan dan kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mempermudah akses ke pasar yang lebih luas. Sertifikat ini juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah terkait produksi pangan, sehingga menghindari masalah hukum dan denda. Izin Edar&nbsp;diperlukan untuk produk makanan dan minuman yang dipasarkan, dan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ke BPOM atau dinas kesehatan setempat. Pastikan untuk menyertakan dokumen seperti sertifikat PIRT dan hasil uji lab produk saat mengajukan permohonan. Untuk&nbsp;izin edar&nbsp;memiliki manfaat dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan regulasi, yang memberikan perlindungan hukum untuk produk Anda. Izin ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah memenuhi syarat resmi, mempermudah akses ke pasar seperti supermarket dan distributor. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)&nbsp;diperlukan untuk keperluan perpajakan dan administrasi pajak usaha. Untuk mendapatkannya, daftarkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti NIB, identitas pemilik, dan dokumen pendukung lainnya. Pelaku UMKM yang sudah memiliki&nbsp;NIB&nbsp;bermanfaat dengan memastikan kepastian hukum untuk usaha Anda, mempermudah akses ke layanan publik dan perizinan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha yang terdaftar secara resmi. NIB juga memfasilitasi administrasi perpajakan dan proses administrasi lainnya, seperti pendaftaran merek dagang atau sertifikasi produk. Sertifikat Halal&nbsp;memastikan produk pangan memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Untuk mengurusnya, siapkan dokumen terkait produk dan proses produksi, ajukan permohonan melalui LPPOM MUI atau BPJPH, dan ikuti proses verifikasi yang mencakup audit terhadap bahan dan fasilitas produksi. Setelah verifikasi, sertifikat halal akan diterbitkan jika produk dinyatakan sesuai standar, dan sertifikat ini perlu diperbarui secara berkala. Memiliki&nbsp;sertifikat halal&nbsp;bermanfaat untuk menjamin bahwa produk memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam, meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, dan memungkinkan akses ke pasar yang lebih luas, termasuk supermarket dan distributor. Sertifikat ini juga membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait kehalalan, mengurangi risiko masalah hukum dan denda. Merek Dagang&nbsp;melindungi nama, logo, atau simbol yang membedakan produk atau jasa Anda dan mencegah penggunaan oleh pihak lain. Untuk mendapatkannya, cek ketersediaan merek melalui situs DJKI, ajukan permohonan pendaftaran secara online atau ke kantor DJKI, dan ikuti proses verifikasi. Jika disetujui, DJKI akan menerbitkan sertifikat merek dagang yang memberikan hak eksklusif dan perlu diperpanjang secara berkala. Merek dagang&nbsp;gunanya untuk melindungi nama, logo, atau simbol usaha dari penggunaan oleh pihak lain, serta membantu membangun dan memperkuat brand recognition di pasar. Merek dagang juga meningkatkan kepercayaan konsumen dengan jaminan bahwa produk terdaftar secara resmi dan memberikan hak eksklusif yang dapat meningkatkan nilai bisnis serta potensi ekspansi pasar. Legalitas usaha yang lengkap penting bagi UMKM kuliner di Jawa Timur karena memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas akses pasar. Legalitas ini membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat posisi pasar, dan memfasilitasi pengembangan bisnis. ***

Pelaku UMKM kuliner di Jawa Timur kini bisa mengurus legalitas usaha dengan lebih mudah melalui OSS. Bagaimana caranya simak!

Cara Membuat Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM Kuliner di Jawa Timur, Bisa Urus Sendiri dengan Mudah dan Praktis!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72833_92131_bentor-gorontalo.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai salah satu sarana transportasi alternatif, Pemerintah kabupaten Gorontalo dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, terus berupaya untuk melakukan penataan mendasar dan konfrehensif terhadap keberadaan becak motor alias bentor. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan legalitas terhadap keberadaan Bentor. hal ini sebagaimana dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, Sumanti Maku, saat diwawancarai disela-sela pelaksanaan Apael Gelar Pasukan Operasi Lilin, Kamis (22/12). Dilansir dari Gorontalo Post (Jawa Pos Group) Sumanti menjelaskan, bentor yang kini menjadi salah satu moda trasportasi yang banyak diminati masyarakat, sudah saatnya dilakukan penataan. Termasuk membuat regulasi yang mengatur keabsahan dari bentor tersebut sebagai alat transportasi yang memiliki legalitas yang sah. Namun diakui Sumanti bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah menyangkut standar konstruksi yang ditetapkan oleh kementrian perhubungan. Oleh karena itu pemerintah daerah telah mengusulkan kepada Kementrian Perhubungan agar moda tranportasi bentor ini memiliki ciri khusus yang merupakan moda transportasi yang sifatnya etnik dan berbasis budaya lokal. Sehingga dengan demikian, prototipe atau bentuk dari bentor ini tidak bisa dijadikan sebagai standar konstruksi secara nasional, namun menjadikan bentor sebagai salah satu alat transportasi yang sifatnya sebagai layanan publik. &rdquo;Kita sudah mengajukan kepada Kementrian Perhubungan agar bentor ini memperoleh ijin konstruksi sebagai salah satu moda transportasi yang memiliki ciri khas khusus. Namun yang pasti standar konstruksi ini yang harus kita penuhi. Sehingga kedepan, kita akan melakukan penataan terhadap bentuk dan konstruksi bentor ini, agar bentor ini memiliki legalitas untuk beroperasi dijalanan,&rdquo; ujar Sumanti. Lanjut kata Sumanti, untuk mendapatkan pengakuan atau legalitas terhadap keberadaan bentor, ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah, setiap kenderaan yang digunakan sebagai alat angkutan umum, harus memilik wadah oatau organisasi yang mengatur keberadaan kenderaan tersebut, selain itu ada jaminan perlindungan dari lembaga Asuransi. &rdquo;Untuk memenuhi syarat tersebut, saat ini kita sudah melakukan dua tahapan besar yaitu membentuk wadah koperasi sebagai wadah berhimpunnya para abang bentor ini. Kemudian kita juga sudah menjalin kerjasama dengan pihak asuransi Jasa Raharja, untuk perlindungan dan proteksi bagi penumpang dan pengemudi bentor serta kedepan kita juga akan melakukan redesain tentang prototipe bentor,&rdquo; Kata Sumanti. Sementara itu berdasarkan data, jumlah bentor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo, hingga saat ini mencapai 6000 unit bentor. Sehingga dengan jumlah yang begitu banyak sering menyebabkan kemacetan. Selain itu dari segi konstruksinya, bentor juga dianggap salah satu alat transportasi yang tidak layak beroperasi, sehingga hal ini perlu adanya penataan, baik dari segi konstruksinya maupun sistem pengoperasian. (rvg/sad/JPG)

Sudah Beroperasi Sekian Tahun, Transportasi Ini Ternyata Masih Ilegal

legalitas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#legalitas

Berita Terkini

Gubernur Sumsel Herman Deru Happy Sumur Minyak Rakyat Dapat Legalitas, Yakin Bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat

Wali Kota Eri Cahyadi Jamin Legalitas 117 Pondok Pesantren di Surabaya: Semua Punya IMB

NU Bangkalan Minta PBNU Segera Selesaikan Masalah Legalitas 100 PW-PCNU

Cara Membuat Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM Kuliner di Jawa Timur, Bisa Urus Sendiri dengan Mudah dan Praktis!

Sudah Beroperasi Sekian Tahun, Transportasi Ini Ternyata Masih Ilegal

Download Aplikasi JawaPos.com