<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/Screenshot_2025-07-02-18-17-01-338_comandroidchrome-edit-1215921309.jpg" alt="Kepala Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI) Komjen Pol Marthinus Hukom. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI) Komjen Pol Marthinus Hukom. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kepala Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI) Komjen Pol Marthinus Hukom buka-bukaan soal wacana legalisasi ganja di Indonesia. Ia mengungkapkan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sebelum kebijakan itu diambil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016216223/bakal-hidup-mewah-6-shio-hidupnya-bersinar-emas-karena-cuan-besar-menanti-mereka-di-akhir-minggu-ini">Bakal Hidup Mewah, 6 Shio Hidupnya Bersinar Emas karena Cuan Besar Menanti Mereka di Akhir Minggu Ini!</a>&nbsp; "Karena pertanyaan-pertanyaan moralnya akan muncul dari situ. Apa tujuan legalisasi? Apakah tujuan ekonomi kah? Atau tujuan kesehatan kah?" ujar Marthinus di kawasan kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (2/7). Ia menyoroti perlunya dasar yang kuat sebelum menyetujui legalisasi ganja, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, maupun moral. Menurutnya, semua aspek itu harus dikaji secara menyeluruh dan ilmiah, bukan sekadar testimoni pribadi. "Kalau tujuan ekonomi, sebesar apa dampak ekonomi terhadap legalisasi? Kalau tujuan kesehatan, berapa banyak yang dibutuhkan dan jenis penyakit apa saja? Itu kan perlu penelitian," tegasnya. Marthinus juga menolak pendekatan yang hanya mengandalkan kesaksian individu tentang efek ganja terhadap penyembuhan penyakit. Ia mengingatkan pentingnya pendekatan ilmiah yang terukur. "Kita tidak boleh berdiri di atas mitos-mitos, di atas kesaksian seorang saksi, saksi yang mengatakan bahwa saya sembuh ini karena saya menggunakan ganja. Itu kan tidak metodologis," jelasnya. Menurutnya yang paling mengkhawatirkan ialah dampak moral dan sosial dari legalisasi ganja secara luas. Apalagi saat ini terdapat 1,4 juta pengguna ganja di Indonesia. "Kalau kita bebaskan (legalisasi ganja) berapa banyak anak-anak kita yang akan hidup dalam delusi. Karena sehari ini pengguna ganja itu 1,4 juta orang. Kita bisa membayangkan 1,4 juta orang hidup dalam hayalan-hayalan," ungkapnya. Saat ditanya kemungkinan legalisasi ganja dari sisi kesehatan, Marthinus tak menampik bahwa hal itu mungkin saja dilakukan. Tetapi harus dilakukan dengan pengawasan ketat dan proses panjang. "Satu, kita butuh biaya. Kedua, kita butuh proses. Dan kalau pun ada hasil penelitian mengatakan boleh untuk medis bukan berarti dilegalkan untuk segala macam pengguna," katanya. (*)

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, menyoroti pentingnya kajian ilmiah sebelum legalisasi ganja di Indonesia, dampak sosial dan moral

Kepala BNN Blak-blakan soal Legalisasi Ganja: 1,4 Juta Pengguna Hidup dalam Delusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/ganja-legal-1917480444.jpg" alt="BANTING SETIR: Wiranpat Thasak (kanan) bersam putranya, Latthawat Chaivitnon, memeriksa daun ganja di greenhouse perkebunan Firefly Cannabis Farm, Chiang Mai, Thailand (11/4)." width="100%">
<figcaption>BANTING SETIR: Wiranpat Thasak (kanan) bersam putranya, Latthawat Chaivitnon, memeriksa daun ganja di greenhouse perkebunan Firefly Cannabis Farm, Chiang Mai, Thailand (11/4).</figcaption>
</figure> Melihat Cara Thailand Mengelola Legalisasi Ganja Thailand melegalkan penanaman ganja dan konsumsinya dalam minuman serta makanan, tapi melarang ketat penggunaan di ruang publik. Namun, calon kuat PM Negeri Gajah Putih itu termasuk yang mengkritik dekriminalisasi ini dan bertekad setidaknya menghapus sisi rekreasionalnya. HENDRA EKA, Chiang Mai, Bangkok --- BAU wangi langsung menguar dari rumah kaca yang baru dibuka. Matahari yang cukup terik di Chiang Mai, kota terbesar kedua di Thailand, tetap tak mampu mengusir aroma khas tanaman ganja tersebut. &rdquo;Setelah ibu sembuh dua tahun lalu, saya dan ibu fokus bertani ganja,&rdquo; jelas Latthawat Chaivitnon. &rdquo;Dalam sekali panen di satu greenhouse (rumah kaca), kami bisa mendapatkan sekitar 100 kg tanaman ganja,&rdquo; imbuh laki-laki yang akrab disapa Up tersebut kepada Jawa Pos yang berkunjung ke perkebunan di kota di bagian utara Negeri Gajah Putih tersebut bulan lalu (11/4). Ada lima rumah kaca di sana yang masing-masing luasnya 150 meter. Produksi ganja untuk dijual lagi dan dikonsumsi sendiri. Tahun lalu Thailand secara resmi melegalkan penanaman ganja dan konsumsinya dalam minuman maupun makanan. Baik untuk pengobatan maupun rekreasional. Kendati demikian, pemerintah tetap melarang orang mengisap ganja di ruang publik. Jadi, hanya boleh di kafe yang menjualnya atau di properti pribadi. Siapa pun yang melanggar siap-siap saja membayar denda sekitar Rp 10 juta. Thailand sekarang menjadi negara pertama di Asia yang menerapkan kebijakan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan sektor pertanian dan pariwisata. Selama beberapa tahun terakhir, cukup banyak negara di dunia yang telah mengubah sikap terhadap undang-undang seputar penggunaan &rdquo;cimeng&rdquo;. Beberapa di antaranya telah mendekriminalisasi, sedangkan yang lain bahkan menghapus konsekuensi hukum sama sekali. Selain karena perubahan regulasi itu, keputusan Up dan sang bunda, Wiranpat Thasak, menanam ganja terkait erat dengan pengalaman pribadi. Lima tahun silam, Nui, sapaan akrab ibu 50 tahun itu, adalah seorang peternak lebah madu biasa. Namun, pada 2019, takdir menautkannya dengan kanker stadium awal. Penyakitnya kronis dan harus disembuhkan segera. Segala macam jenis pengobatan telah dilakukan selama setahun. Mulai obat pemberian dokter hingga radioterapi dengan menggunakan teknologi radiasi. Semua hasilnya nihil. Sakit yang dideritanya tak jua sembuh. Sampai suatu hari, Up berinisiatif untuk mengobati penyakit sang ibu dengan &rdquo;obat&rdquo; yang tak pernah terbayangkan sebelumnya: tanaman ganja. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/ganja-legal-1-2344118076.jpg" alt="KAFE PENJUAL: Chokwan" width="100%">
<figcaption>KAFE PENJUAL: Chokwan</figcaption>
</figure> Dalam hitungan bulan, Nui mulai menampakkan tanda-tanda positif yang signifikan. &rdquo;Saya mengobati ibu memakai minyak CBD dari daun ganja dengan meneteskannya di bawah lidah bersamaan dengan meminum seduhan daun dan bunga ganja setiap hari,&rdquo; ujar Up. CBD alias cannabidiol (CBD) adalah senyawa yang ditemukan dalam ganja. Senyawa itu tidak mengakibatkan penggunanya menjadi &rdquo;high&rdquo; sehingga aman untuk digunakan sebagai bahan pengobatan. Hingga kini, keluarga Nui rutin mengonsumsi seduhan ganja yang dituang di tower bir halaman depan rumah. Kini Nui sudah sembuh dari kanker dan kembali menjalani aktivitas hariannya seperti biasa. Tapi bukan sebagai petani lebah madu, melainkan petani ganja. &rdquo;Aturan untuk mendapatkan izin sudah ditentukan dengan jelas oleh pemerintah Thailand. Namun, saya masih berharap ada undang-undang yang lebih baik tentang penggunaan, penanaman, serta penjualan ganja,&rdquo; tambah Up. Jika Paetongtarn Shinawatra, kandidat perdana menteri (PM) dari Partai Pheu Thai, sukses memenangi pemilu pada 14 Mei ini, harapan Up itu tidak akan mudah terwujud. Sebab, anak bungsu mantan PM Thaksin Shinawatra itu termasuk yang kritis terhadap kebijakan dekriminalisasi ganja. Seperti disampaikan dalam wawancara dengan Time, setidaknya politikus 36 tahun itu akan berjuang menghapus sisi rekreasionalnya. Itu jelas bukan kabar yang menyenangkan bagi Chokwan &rdquo;Kitty&rdquo; Chopaka, pemilik toko ganja rekreasional Chopaka Shop di kawasan Sukhumvit, Bangkok. Di tokonya, Kitty menjual beraneka ragam jenis olahan ganja. Macam-macam jenis daun dan bunga ganja berjejer di stoples-stoples kaca. Bukan hanya daun dan bunga ganja, Chopaka Shop juga menjual kue ganja, gummy candy beraneka rasa, bong untuk mengisap ganja, hingga berbagai macam aksesori dan suvenir. &rdquo;(Legalisasi ganja) ini penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, apalagi seusai pandemi Covid-19,&rdquo; katanya. Legalisasi ganja di Thailand tak lepas dari political will salah satu partai politik utamanya, Bhumjaithai. Pemimpin partai itu, Anutin Charnvirakul, menjadi menteri kesehatan sejak 2019 setelah mengampanyekan legalisasi penanaman ganja di negeri yang dulu bernama Siam tersebut. Negeri Gajah Putih ini memang punya sejarah panjang terkait penggunaan ganja sebagai bahan obat. Selain sebagai kegiatan rekreasional, ada yang fokus untuk mengembangkan ganja di dunia medis. Amber Farm, salah satu perkebunan ganja modern di timur Bangkok, memfokuskan usahanya untuk membantu dunia medis. Direktur Operasional Amber Farm Chalakorn Choomwan menjelaskan, sejak 2019 Amber Farm kerap melakukan penelitian dan bekerja sama dengan Institut Teknologi King Mongkut Ladkrabang, Thailand. Mengutip kantor berita Reuters, pada 2025, Kamar Dagang Thailand memperkirakan sektor prioritas itu bernilai USD 1,2 miliar atau sekitar Rp 1,7 triliun. Namun, di sisi lain, sejak dibukanya keran legalisasi ganja, ada kekhawatiran sejumlah petani dan pemilik kafe ganja lokal. Sebab, kini semakin marak investor asing dengan modal besar yang membuka perkebunannya sendiri di Thailand. Banyak pula ganja selundupan ilegal dari luar negeri. (*/c19/ttg)

Thailand melegalkan penanaman ganja dan konsumsinya dalam minuman serta makanan, tapi melarang ketat penggunaan di ruang publik.

Langsung Bikin Ladang Ganja setelah Sembuh dari Kanker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/20220721_123327.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Dalam putusan MK, legalisasi ganja untuk medis memerlukan pengkajian pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR. Hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 terkait uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. "Ini sambil menyelam minum air dalam pengertian sembari melakukan penelitian terhadap penggunaan ganja dan sebagainya, pemerintah dan DPR sedang membahas revisi terhadap UU narkotika dan tentunya kita akan dalami lebih lanjut sembari melihat dari hasil penelitian itu," kata pria yang karib disapa Eddy Hiariej di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/7). Menurut Eddy, memang perlu kajian secara mendalam untuk melegalisasi ganja dalam keperluan medis. "MK sangat jelas ya bahwa itu ditolak untuk semuanya dan dalam pertimbangannya MK meminta pengkajian lebih lanjut terhadap kemanfaatan ganja itu sendiri," ucap Eddy. Oleh karena itu, Eddy memastikan pihaknya akan segera membahas hal tersebut bersama DPR RI setelah masa reses usai. Termasuk pembahasan soal penggolongan jenis ganja. "Iya persis, jadi akan dibahas sesudah masa reses," tegas Eddy. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Uji materi tersebut berkaitan dengan penggunaan ganja medis untuk kesehatan. "Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan dalam siaran daring, Rabu (20/7) kemarin. Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak berwenang mengadili materi yang dimohonkan, karena hal itu bagian dari kebijakan terbuka atau open legal policy pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. MK juga meminta dilakukan pengkajian secara mendalam apakah benar ganja memang bisa digunakan untuk medis. Uji materi ini diajukan Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Para pemohon dalam permohonannya meminta MK mengubah Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika agar memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis atau ganja untuk medis. Mereka juga meminta MK untuk menyatakan Pasal 8 ayat (1) inkonstitusional. Pasal itu berisi larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan.

Respons Putusan MK, Wamenkumham Bahas Legalisasi Ganja Bersama DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ibu-minta-ganja-medis-buat-anaknya-ist.jpg" alt="Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster" width="100%">
<figcaption>Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review (JR) alias uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permohonan uji materi tersebut berkaitan dengan penggunaan ganja medis untuk kesehatan.  "Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan dalam siaran daring, Rabu (20/7).  Perkara ini diputus oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan anggota Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmikh, Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayay, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul. Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak berwenang mengadili materi yang dimohonkan, karena hal itu bagian dari kebijakan terbuka DPR dan pemerintah.  Sehingga perlu pengkajian secara mendalam apakah benar ganja memang bisa digunakan untuk medis.  "Hal itu bagian dari open legal policy," tegas Anwar.  Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam pertimbangannya menjelaskan, dalil permohonan para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 tidak beralasan menurut hukum.  Selain itu, Suhartyo mengingatkan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang secara tidak sah diancam dengan sanksi ancaman pidana penjara sangat berat. Karena negara benar-benar ingin melindungi keselamatan bangsa dan negara dari penyalahgunaan narkoba khususnya Narkotika golongan I.  Gugatan tersebut sebagaimana tertuang dalam perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 diajukan Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).  Para pemohon dalam permohonannya meminta MK mengubah Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika agar memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis atau ganja untuk medis.  Mereka juga meminta MK untuk menyatakan Pasal 8 ayat (1) Inkonstitusional. Pasal itu berisi larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan.

MK Tolak Uji Materi Legalisasi Ganja untuk Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ibu-minta-ganja-medis-buat-anaknya-ist.jpg" alt="Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster" width="100%">
<figcaption>Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat diminta jangan keliru atau salah pemahaman soal manfaat ganja untuk medis. Pasalnya, yang teruji klinis untuk kesehatan adalah hanya salah satu kandungan di dalam ganja yakni cannabidiol (CBD). Kandungan itu memiliki aktivitas farmakologi (sebagai obat) tetapi tidak bersifat psikoaktif.  Guru Besar Fakultas Ilmu Farmasi Universitas Gajah Mada Prof. dr. Zullies Ikawati, Apt, menegaskan yang dapat dilegalkan bukan tanaman ganjanya. Akab tetapi obat yang diturunkan dari ganja dan yang sudah teruji klinis, yaitu Cannabidiol.  "Bukan tanaman ganja yang legal tetapi Cannabidiol. Sampai saat ini, ganja masuk dalam narkotika golongan 1, demikian juga dengan kandungan THC dan delta-9 THC, yang bersifat psikoaktif atau memabukkan," tegasnya secara resmi kepada wartawan, Jumat (8/7).  Sedangkan Cannabidiol, menurutnya sama sekali belum masuk daftar obat narkotika golongan manapun. Untuk Cannabidiol, dengan bukti-bukti klinis yang sudah ada, dan tidak adanya sifat psikoaktif, bahkan mungkin dimasukkan ke dalam narkotika golongan 2 atau 3 dalam Lampiran daftar obat golongan narkotika yang dibuat oleh Kemenkes dan dapat diupdate.  "Perlu koordinasi semua pihak terkait, yakni DPR, Kemenkes, BPOM, BNN, dan MUI untuk membuat regulasi untuk pengembangan dan pemanfaatan obat yang berasal dari Cannabis, seperti Cannabidiol, dengan mempertimbangkan semua risiko dan manfaatnya," jelasnya.  Perlu Aturan Soal Riset Ganja  Menurutnya riset-riset terkait ganja perlu diatur dengan tetap terbuka kepada kemajuan ilmu pengetahuan, dengan tetap membatasi aksesnya untuk menghindarkan penyalahgunaannya.  Misalnya, obat yang berasal dari ganja seperti Epidiolex bisa menjadi legal ketika didaftarkan ke badan otoritas obat seperti BPOM dan disetujui untuk dapat digunakan sebagai terapi.  "Jadi, perkembangannya mungkin bisa sama seperti kakaknya yaitu morfin yang juga berasal dari tanaman opium/candu," jelasnya.  Morfin adalah obat yang legal digunakan, selama diresepkan dokter dan digunakan sesuai indikasi seperti pada nyeri kanker yang memang sudah tidak mempan lagi dengan analgesik lain. Tentu dengan regulasi dan pengawasan distribusinya yang ketat.  "Tetapi tanamannya yaitu Opium tetap masuk dalam narkotika golongan 1 karena memiliki potensi penyalahgunaan yang besar," ungkapnya.  Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kementerian Kesehatan akan segera memberikan izin ganja untuk dilakukan penelitian medis. Regulasi itu akan mengacu pada hasil kajian Kemenkes terkait penggunaan ganja untuk medis. Penelitian ganja diizinkan arena sama halnya dengan tumbuhan lain. Namun Menkes dengan tegas mengatakan bahwa ganja untuk konsumsi tetap dilarang.  Sementara itu, Ketua Umum PB IDI, dr. Adib Khumaidi, SpOT mengatakan bahwa sejauh ini riset lebih lanjut masih dilakukan terkait ganja sebagai pengobatan. IDI mendorong adanya riset terlebih dahulu sebelum akhirnya digunakan dalam pelayanan medis.  Para pakar IDI yang dilibatkan dalam riset di Kementerian Kesehatan RI dan lembaga terkait lainnya masih terus mengumpulkan referensi ilmiah terkait ganja medis.  “Proses di internal sudah dilakukan oleh IDI dengan elaborasi dengan dasar ilmiah yang ada, tentunya riset dengan referensi ilmiah. Semuanya harus tetap berbasis evidence based, jangan sampai merugikan dan keamanan, keselamatan pasien harus diperhitungkan,” tegas dr Adib.

Obat Cannabidiol yang Berasal dari Ganja Teruji Klinis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Tanaman-Ganja-iStock.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik penggunaan ganja untuk medis terjadi di sejumlah negara. Berdasarkan penelitian, meski ganja medis disebut dapat meringankan sejumlah penyakit, tetapi ternyata ganja juga memiliki dampak terhadap kesehatan manusia.  Dalam penelitian yang telah dipublikasikan di BMJ dan dilansir <a href="https://www.diabetes.co.uk/news/2022/jul/using-marijuana-increases-risk-of-hospital-admission-evidence-reveals/">Diabetes.co.uk</a>, sebanyak 22 persen pengguna ganja lebih mungkin dirawat di rumah sakit, daripada orang yang tidak menggunakan zat itu. Para ilmuwan dari University of Toronto telah menemukan bahwa individu yang menggunakan ganja sebagian besar dirawat di rumah sakit dengan cedera fisik atau komplikasi pernapasan.  Selama penelitian, tim akademisi memeriksa data medis lebih dari 35 ribu orang berusia antara 12 dan 65 tahun. Setiap peserta juga melaporkan sendiri apakah mereka menggunakan ganja untuk rekreasi di waktu luang atau tidak.  Para peneliti menemukan bahwa mereka yang melaporkan sendiri penggunaan ganja, 22 persen lebih mungkin membutuhkan perawatan darurat dibandingkan dengan mereka yang tidak melaporkan penggunaan ganja. Penelitian sebelumnya yang dilakukan pada 2012, mendeteksi bahwa orang muda yang menggunakan ganja lebih dari 40 kali per bulan lebih mungkin mengalami komplikasi dibandingkan dengan mereka yang menggunakannya lebih sedikit atau tidak sama sekali.  Selain itu, penelitian sebelumnya telah melaporkan bahwa siswa yang menggunakan ganja, lebih cenderung melukai diri sendiri dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakannya. Menurut jajak pendapat baru-baru ini, 50 persen orang dewasa Amerika Serikat telah menggunakan ganja. Dan, 1 dari 10 mengaku mereka sering menggunakan ganja.  Sebanyak 17 negara bagian di AS telah melegalkan ganja untuk penggunaan rekreasi. Dan, di Asia, terbaru adalah Thailand yang sudah melegalkan ganja dengan syarat dan aturan tertentu.

Penelitian Ungkap 22 Persen Pengguna Ganja Lebih Rentan Dirawat di RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/reuters_cannabis_thai-1.jpg" alt="Ilustrasi tanaman ganja. Chalinee Thirasupa/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tanaman ganja. Chalinee Thirasupa/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) memberi masukan soal wacana melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Kepala Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, keuntungan ganja untuk tujuan medis sejatinya tidak besar. Tidak sebesar saat ganja disalahgunakan.  "Mau tidak mau, manusia akan bicara untung dan rugi," ujar Sulistyo. Setelah aturan ganja medis, bisa jadi memang ada target rahasia lain yang ingin dicapai. Dia lantas mencontohkan Thailand yang melegalkan ganja medis. Dalam penerapannya, ternyata tanaman ganja dibagi-bagikan.  "Hasilnya, pengguna ganja di Thailand meningkat," tuturnya. Di sana, legalisasi ganja medis justru melenceng dari tujuan awal. Kepentingan medis terpinggirkan hanya untuk peredaran ganja yang jauh lebih menguntungkan. ’’Masyarakat terancam rusak karena ganja,’’ imbuhnya.  Mantan Kepala BNN Komjen (pur) Anang Iskandar mengatakan, sebenarnya The Commission on Narcotics and Drugs (CND) PBB itu pernah mengadakan sidang untuk membahas rencana menurunkan status ganja dari narkotika paling berbahaya menjadi narkotika yang bisa digunakan untuk medis. "Sebanyak 25 anggota CND tidak setuju, 27 anggota setuju, dan 1 anggota abstain. Melelahkan," terangnya.  Dengan begitu, bukan berarti ganja dilegalkan, melainkan bisa digunakan atau ditanam untuk kepentingan medis. "Masalahnya, seakan-akan banyak negara yang melegalkan, padahal tidak. Salah itu," tegasnya.  Di Belanda, lanjut dia, pemerintah setempat hanya memperbolehkan ganja digunakan di coffee shop. Tujuannya agar pengguna tidak memakai ganja dari pasar gelap. "Di luar coffee shop dihukum rehabilitasi," ucapnya.  Lalu, di Thailand dan Amerika Serikat, ganja seakan-akan dilegalkan. Padahal, dua negara itu hanya memperbolehkan ganja untuk tujuan medis. Mengobati AIDS, kanker, dan penyakit serius lainnya. "Tapi, peredaran ganja untuk diisap tetap dilarang," katanya.  Dia menambahkan, kalau memang membutuhkan obat berbahan ganja, kehadiran perusahaan farmasi sangat dibutuhkan. "Industri farmasi yang seharusnya bisa, bukan perorangan," jelasnya.

Ganja Medis Rawan Disalahgunakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ibu-minta-ganja-medis-buat-anaknya-ist.jpg" alt="Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster" width="100%">
<figcaption>Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Legalitas penggunaan ganja medis di Indonesia menjadi kontroversi. Berbeda dari Indonesia, sejumlah negara di luar negeri sudah melegalkan penggunaan ganja. Terbaru, Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia yang melegalkan ganja.  Di Indonesia, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini menegaskan bahwa penggunaan ganja medis masih harus melalui riset di Indonesia. Pihaknya memberi sinyal untuk membuka aturan atau regulasi soal riset ganja medis di tanah air.  "Kami sudah melakukan kajian, nanti sebentar lagi akan keluar regulasinya untuk kebutuhan medis," katanya kepada wartawan, baru-baru ini.  "Jadi, tahapan ini untuk riset dulu, nanti habis riset kita tahu bisa digunakan untuk medis," katanya.  Ia juga membandingkan ganja dengan morfin. Penggunaan morfin misalnya dapat digunakan untuk pengobatan medis.  "Ganja sama dengan morfin. Morfin lebih keras dari ganja, dan morfin sudah dipakai untuk yang bermanfaat," katanya.  Lalu apa perbedaan antara legal dan didekriminalisasi penggunaam ganja?  Dekriminalisasi ganja berarti bahwa kepemilikan atau penggunaan obat tidak akan mengarah pada tuntutan pidana. Di beberapa negara, memiliki mariyuana bukanlah tindakan kriminal, tetapi mungkin masih ilegal.  Ini berarti Anda tidak akan dibawa ke pengadilan, tetapi mungkin harus menghadapi hukuman perdata seperti denda berat atau rujukan ke program pendidikan atau perawatan. Legalisasi atau dekriminalisasi juga tidak berarti deregulasi.  Bahkan di negara-negara di mana ganja legal untuk penggunaan rekreasi dan pengobatan, penjualan obat diatur secara ketat dan hanya ganja yang dibeli dari toko resmi yang dianggap legal. Dilansir dari CN Traveler, Minggu (3/7), berikut daftar negara yang melegalkan ganja, salah satunya untuk tujuan medis.  1. Kanada  Ganja telah dilegalkan untuk tujuan pengobatan di Kanada sejak tahun 2001. Pada tahun 2018, ganja juga dilegalkan untuk tujuan rekreasi di bawah Cannabis Act.  Sejak 2019, produk dan konsentrat ganja yang dapat dimakan juga legal untuk dijual di Kanada. Dengan demikian, orang dewasa di atas usia 18 tahun diperbolehkan untuk memiliki hingga 30 gram ganja legal (kering atau setara) di depan umum, berbagi hingga 30 gram ganja legal dengan orang dewasa lainnya, beli ganja kering atau segar dan minyak ganja dari pengecer berlisensi provinsi tumbuh, dari benih atau bibit berlisensi, hingga 4 tanaman ganja per tempat tinggal untuk penggunaan pribadi hingga membuat produk ganja, seperti makanan dan minuman, di rumah selama pelarut organik tidak digunakan untuk membuat produk pekat  Bisakah turis di Kanada membeli ganja secara legal?  Saat Anda bepergian di Kanada, jika Anda memenuhi persyaratan usia minimum, Anda mungkin memiliki hingga 30 gram ganja kering atau yang setara. Ingatlah bahwa masih ilegal untuk mengangkut ganja atau produk ganja (termasuk CBD) melintasi perbatasan Kanada, saat memasuki atau meninggalkan negara tersebut.  2. Uruguay  Uruguay adalah negara pertama di dunia yang melegalkan ganja pada tahun 2013. Menurut hukum Uruguay, warga negara dewasa (di atas 18 tahun) dan penduduk negara tersebut dapat menanam ganja mereka sendiri.  Warga tersebut dapat bergabung dengan klub ganja, atau membeli hingga 40 gram ganja per bulan dari apotek resmi, selama apotek tersebut merupakan bagian dari pendaftaran pemerintah. Ganja legal untuk tujuan rekreasi dan pengobatan di negara ini. Saat ini, hanya warga negara dan penduduk Uruguay yang dapat membeli dan menggunakan ganja secara legal di negara tersebut.  3. Afrika Selatan  Di Afrika Selatan, orang dewasa diizinkan untuk memiliki, mengolah, atau menggunakan ganja secara pribadi. Membeli, menjual, dan menggunakan ganja di ruang publik masih tetap ilegal di negara ini.  4. Amerika Serikat  Beberapa negara bagian Amerika Serikat telah melegalkan ganja, meskipun penggunaan rekreasi dan pengobatan tetap ilegal di tingkat federal. Berikut adalah negara bagian di mana ganja menjadi legal. Colorado,Washington, Alaska, Oregon, Washington DC, California, Maine, Massachusetts, Nevada, Michigan, Vermont, Guam, Illinois, Arizona, montana, New Jersey, New York, Virginia, New Meksiko, Connecticut, dan Pulau Rhode.  5. Thailand  Laporan Sydney Morning Herald, Thailand secara resmi menjadi negara pertama di Asia yang secara efektif melegalkan ganja mulai 9 Juni 2022. Tujuannya demi meningkatkan industri kesehatan dan pariwisatanya dan menghasilkan sebanyak 10 miliar baht atau USD 400 juta per tahun.  Thailand menghapus ganja dari daftar narkotika, memungkinkan petani untuk menanam tanaman itu di rumah dan menjualnya secara komersial. Ganja dianggap legal sama halnya seperti tanaman lainnya.  Penghapusan daftar tersebut didorong oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand Anutin Charnvirakul. Partainya yakni Bhumjaithai atau Kebanggaan Thailand telah berkampanye dengan platform legalisasi ganja.  Dia mengumumkan bulan lalu bahwa pemerintah akan membagikan 1 juta tanaman ke rumah tangga, yang dapat tumbuh sebanyak yang mereka suka. Caranya mendaftar ke otoritas provinsi mereka dan dapat menggunakan aplikasi yang disetujui untuk distribusi komersial.  Menteri Kesehatan Thailand Anutin Charnivirakul telah menjelaskan bahwa wisatawan tidak boleh berharap untuk merokok dengan bebas saat berada di negara itu. Menavigasi undang-undang seputar ganja bisa jadi rumit, mengingat banyak yang berbeda tergantung pada negara dan budaya.  Berikut daftar negara di mana ganja didekriminalisasi.  1. Kolumbia 2. Ekuado 3. Peru 4. Brazil 5. Bolivia 6. Chili 7. Argentina 8. Australia 9. Italia 10. Portugal 11. Swiss 12. Republik Ceko 13. Belgia 14. Estonia 15. Moldova

Ada Negara Legalkan Ganja, Ada yang Dekriminalisasi, Berikut Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/minyak_biji_ganja.jpg" alt="Santi Warastuti (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Santi Warastuti (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>DPR Buka Peluang Legalisasi Melalui Revisi UU Narkotika  JawaPos.com – Wacana legalisasi ganja untuk kepentingan medis mulai dibahas di Komisi III DPR kemarin. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa ganja medis berpeluang untuk dilegalkan.  Dalam rapat tersebut, komisi III mengundang Santi Warastuti, seorang ibu yang viral karena menyuarakan legalisasi ganja medis untuk kesembuhan anaknya. Santi didampingi kuasa hukumnya, Singgih Tomi Gumilang, yang mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ganja. Komisi III juga mengundang peneliti ganja dari Universitas Syiah Kuala Aceh Musri Musman.  Rapat yang dipimpin Desmond Junaidi Mahesa itu memberikan kesempatan pertama kepada Musri untuk memberikan penjelasan terkait manfaat ganja dan penggunaannya. Musri mengatakan, banyak manfaat yang bisa didapat dari ganja. Misalnya, minyak dari biji ganja. ”Pada bijinya terdapat sejumlah nutrisi yang bisa digunakan dalam kehidupan kita,” tuturnya.  Dia menerangkan, minyak biji ganja bisa dicerna dan diserap 100 persen oleh tubuh manusia. Jadi, tidak ada yang meracuni dan memabukkan. Minyak itu mempunyai nutrisi seperti telur ayam. Satu sendok minyak biji ganja bisa menggantikan kebutuhan nutrisi dalam sehari.  Minyak biji ganja juga mengandung omega 6 dan omega 3. Musri menyatakan, tidak ada tumbuhan lain yang mengandung perbandingan kandungan omega 3 dan omega 6. Bukan itu saja. Musri menyebut, minyak biji ganja juga mengandung vitamin B1 dan B2. Bahkan, bisa digunakan untuk menangani stunting. Dia menegaskan, minyak biji ganja juga bisa digunakan untuk menangani cerebral palsy. Penyakit itulah yang diderita oleh anak Santi.  Musri memaparkan, pemberian 600 miligram minyak biji ganja per hari tidak mengakibatkan mabuk, tidak membahayakan, dan tidak mendatangkan adiksi. ”Cara penggunaannya bisa ditaruh di bawah lidah, bisa seperti merokok, dan bisa dengan uap,” tuturnya.  Dari sisi ekonomi, lanjut Musri, 1.000 hektare tumbuhan ganja bisa menghasilkan Rp 34,8 triliun per tahun. Itu hitungan tanaman ganja yang tumbuh di lahan tandus dan tanpa diberi pupuk. ”Itu APBD Aceh bisa disubsidi dari tanaman ganja,” terang dia.  Singgih berharap legalisasi ganja untuk medis bisa dimasukkan dalam revisi UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika. Dia berharap ada pasal khusus yang mengaturnya dan ada aturan turunan yang bersifat khusus.  Anggota Komisi III Romo Muhamad Syafi’i mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan dari Musri, ternyata ganja mempunyai manfaat yang sangat banyak. Bahkan, stunting bisa diatasi dengan minyak biji ganja. Betul-betul mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi, dia mendukung jika tumbuhan itu digunakan untuk kebutuhan medis. ”Bukan untuk melegalisasi ganja, tapi hanya untuk kebutuhan medis dan kesehatan,” papar politikus Partai Gerindra itu.  Eva Yuliana, anggota komisi III dari Fraksi Nasdem, mengatakan bahwa ganja merupakan tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan yang diyakini suci dan bersih. Ganja menjadi tidak baik karena penggunaan dan pemanfaatannya yang tidak baik. Semua hal yang berlebihan penggunaannya tentu tidak baik. Jadi, tumbuhan yang sejatinya suci, kemudian digunakan untuk kebutuhan kesehatan yang juga suci, sehingga tidak ada yang salah. Dia sangat setuju penggunaan ganja untuk medis. ’’Saya akan bersama Bu Santi dan akan memperjuangkannya,” tegasnya.  Terkait aturan hukum dalam UU Narkotika, Eva menegaskan, hal itu bisa diubah melalui revisi. Menurut dia, perubahan tersebut harus dilakukan untuk menyelamatkan anak-anak bangsa yang sedang sakit.  I Wayan Sudirta, anggota Komisi III dari PDIP, mengatakan bahwa saat ini ganja masuk kategori narkotika golongan I. Dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.  Untuk keperluan medis, kata dia, ganja harus dimasukkan dalam kategori golongan II sehingga dapat digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan pasal 6 ayat 3 tegas mengamanatkan bahwa perubahan penggolongan narkotika diatur dengan peraturan menteri kesehatan. Celah hukum untuk mengubah penggolongan ganja terdapat dalam penjelasan pasal 6 ayat 3 yang menyatakan bahwa perubahan penggolongan narkotika adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasar kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Jadi, UU tentang Narkotika telah memberikan pintu yang lebar agar penggolongan ganja diubah dari golongan I menjadi golongan II.  Dalam tataran internasional, pada akhir 2020, Komisi Narkotika PBB sudah mengeluarkan ganja dari golongan IV. ”Artinya, ganja telah dikeluarkan sebagai narkotika berbahaya yang tidak memiliki manfaat medis,” ungkapnya.  Hal itu sudah ditindaklanjuti oleh setidaknya 50 negara yang memiliki program ganja medis, termasuk Malaysia dan Thailand. ’’Legalisasi dapat dilakukan melalui peraturan menteri kesehatan yang mengubah ganja dari narkotika golongan I menjadi golongan II,” ungkapnya.  Langkah selanjutnya adalah merevisi UU Narkotika yang sedang dibahas komisi III. Apalagi jika nanti putusan MK juga mengabulkan permohonan terhadap ketentuan Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga diajukan oleh Santi.

Minyak Biji Ganja Diklaim Ampuh Atasi Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Ganja-iStock.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DPR Libatkan Ahli Bahas Kemungkinan Legalisasi Ganja Medis  JawaPos.com – Komisi III DPR akan mengkaji secara mendalam kemungkinan masuknya ganja medis dalam revisi Undang-Undang tentang Narkotika. Komisi yang membidangi masalah hukum itu juga akan mengundang para ahli.  Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, semangat fraksi di komisi III sama dalam memandang legalisasi ganja untuk keperluan medis. ”Pertama, kami akan melihat dari sisi manfaat dan mudaratnya kalau dalam bahasa agamanya,” terang dia saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (29/6).  Dalam melihat sisi manfaat dan mudarat, kata Arsul, komisi III bukan ahlinya.  Karena itu, pihaknya akan mengkaji secara mendalam pemanfaatan ganja untuk medis. Yaitu, mengundang para ahli kesehatan, dokter, dan farmakolog.  Wakil ketua DPP PPP itu menyatakan, jika nanti ada relaksasi aturan yang masuk revisi UU Narkotika, keputusan tersebut diambil berbasis empiris. Menurut dia, relaksasi aturan itu berupa perubahan Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 8 ayat 1 itu menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan.  Jika para ahli kesehatan menyampaikan manfaat ganja untuk medis berbasis penelitian dan komisi III menyepakatinya untuk masuk revisi UU Narkotika, pasal 8 ayat 1 perlu diubah. Nanti narkotika golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengobatan. ”Dengan syarat-syarat yang ketat sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.  Legalisasi ganja medis di dalam UU Narkotika akan diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan, bisa diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri kesehatan. ”Artinya, kita melakukan sedikit pergeseran relaksasi politik hukum kita terkait dengan ganja,” urainya.  Namun, lanjut Arsul, yang perlu diperhatikan dan menjadi pegangan adalah tidak boleh membuka ganja untuk kesenangan. Jadi, pembahasan tentang ganja semata-mata untuk medis. Itu pun ada syarat-syarat yang ketat agar tidak disalahgunakan.  Arsul menambahkan, persoalan legalisasi ganja untuk medis belum dibahas secara resmi di rapat kerja komisi III. Begitu juga pembahasan revisi UU Narkotika. Saat ini komisinya baru membentuk tim pembahasan dan mendengarkan masukan secara tertulis dari sejumlah pihak, khususnya masyarakat sipil.  Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa mengatakan, hari ini pihaknya melakukan rapat dengar pendapat untuk mendengar masukan dari masyarakat terkait dengan usulan legalisasi ganja untuk medis. Terutama, kata dia, masukan dan pendapat dari pakar serta ahli kesehatan.  Pandangan mereka sangat ditunggu untuk mengetahui sisi manfaat dan mudarat penggunaan ganja buat kesehatan. Komisi III, kata dia, sangat serius merespons isu penting tersebut.  Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono menuturkan, ganja termasuk satu di antara tiga tanaman narkotika terbesar. Awalnya dalam The Single Convention Narcotics and Drugs dimasukkan kategori schedule IV. ”Artinya, ganja ini sangat berbahaya tanpa manfaat medis,” paparnya.  Kemudian, beberapa tahun lalu, Persatuan Bangsa-Bangsa menghapus ganja dalam schedule IV menjadi schedule I. Artinya, berbahaya dan memiliki risiko penyalahgunaan yang sangat besar. ”Perlu pengawasan yang sangat ketat,” jelasnya.  Hal itu juga disebabkan pengalaman dari berbagai negara yang melakukan relaksasi ganja. Di antaranya, Belanda dan Thailand. Dia menyatakan, memang aturan itu dibuat hanya untuk tujuan medis.  Tapi, faktanya, ganja justru digunakan untuk rekreasi. ”Ini pengalaman dari negara yang telah mengendurkan aturan ganja untuk medis. Penyelewengan terjadi,” ungkapnya.  Ibu yang meminta ganja untuk tujuan medis, lanjut dia, sebaiknya menemui dokter guna mendapatkan obat dan terapi kesehatan yang dibutuhkan sang anak. Ada berbagai obat legal yang bisa digunakan untuk menyembuhkan. ”Kalau ada yang legal, kenapa mesti yang ilegal,” tuturnya.  Terpisah, ahli penyakit dalam Prof dr Zubairi Djoerban SpPD membeberkan beberapa hal terkait dengan ganja untuk medis. Badan POM Amerika atau Food and Drug Administration (FDA) telah menyetujui satu obat ganja nabati atau Epidiolex. ”Epidiolex mengandung kanabidiol (CBD) murni dari tanaman ganja,” tutur Zubairi.  Obat itu digunakan untuk mengobati kejang serta kelainan genetik langka. Selain itu, FDA menyetujui dua obat sintetis dari tetrahidrokanabinol (THC).  Obat tersebut digunakan untuk mengobati mual pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Ahli AIDS itu juga menjelaskan bahwa THC digunakan untuk meningkatkan nafsu makan pada pasien HIV/AIDS.  Dari sisi keamanan, dia menyatakan tidak sepenuhnya aman. Meski ganja sudah legal di beberapa negara. ”Jika penggunaan tidak ketat, bisa terjadi penyalahgunaan yang menyebabkan konsekuensi kesehatan bagi penggunanya,” ucapnya kemarin.  Hingga sekarang, Zubairi menjelaskan, belum ada bukti obat berbahan baku ganja lebih baik. Dalam hal ini untuk sakit kanker dan epilepsi. ”Belum ada penyakit yang obat primernya adalah ganja,” tuturnya.  Dia menyatakan, banyak studi terkait dengan ganja. Hasilnya, beberapa menyatakan bahwa ganja bisa menjadi obat. ”Namun, banyak juga yang belum diketahui tentang tanaman ini,” tuturnya.

Belum Ada Penyakit yang Obat Primernya Ganja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#legalisasi ganja

Berita Terkini