<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/QxRFgZRdlrbu9qKEMllbl9onjlJyzRGdmcAtJdIC-1-3527693499.jpg" alt="Ketua PW GP Ansor Jatim Musaffa Safril memberi keterangan usai melaporkan Trans7 ke Polda Jatim, Selasa (14/10/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua PW GP Ansor Jatim Musaffa Safril memberi keterangan usai melaporkan Trans7 ke Polda Jatim, Selasa (14/10/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Buntut tayangan program Xpose Uncensored Trans7 pada Senin (13/10), PW Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur melaporkan stasiun televisi nasional Trans7 ke Polda Jawa Timur, Selasa (14/10). Laporan PW GP Ansor Jawa Timur tercatat dengan nomor LP/B/1468/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 14 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB. Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril mengatakan laporan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas tayangan program televisi yang dinilai melecehkan kiai, santri, dan dunia pondok pesantren. "Yang kami laporkan adalah pelecehan dan provokasi terhadap kiai, pesantren, dan dunia santri. Media itu mestinya mencerdaskan publik, bukan malah menjadi provokator," tutur Mussafa di Mapolda Jatim, Selasa (14/10). Mewakili santri-santri di Jawa Timur, Musaffa menyayangkan sikap Trans7 sebagai media nasional yang seharusnya tidak menebar ujaran kebencian dan framing yang keliru. "Ini fitnah yang luar biasa dan sangat provokatif," lanjutnya. Lebih lanjut, Musaffa mengatakan laporan ke polisi adalah bentuk tanggung jawab moral GP Ansor terhadap pesantren. Sebab, Ansor dan Banser berasal dari pesantren. Sehingga ketika ponpes diserang, mereka siap membelanya.&nbsp; Musaffa juga meminta agar program televisi yang dimaksud segera dihapus dari siaran Trans7 karena dinilai sering membuat tayangan dengan narasi yang menyudutkan dunia pesantren.&nbsp; &ldquo;Kami berharap program itu dihapus. Sudah berkali-kali menimbulkan keresahan. Lebih baik tayangkan program yang mencerdaskan masyarakat dan menghargai nilai-nilai pesantren,&rdquo; ucapnya. Ketua PW GP Ansor Jatim menegaskan bahwa kasus ini bukan semata persoalan Ansor, tetapi juga menyangkut martabat kiai dan dunia pesantren di Indonesia.&nbsp; &ldquo;Ini sudah menjadi isu nasional. Kalau di pusat para kiai dan gus sudah bersuara keras, kami di daerah tentu harus menindaklanjutinya dengan langkah hukum yang tegas,&rdquo; tegasnya. Saat membuat laporan, PW GP Ansor Jatim membawa alat bukti berupa video tayangan Trans7 yang dianggap menyinggung kalangan pesantren. Khususnya Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. "Untuk konstruksi pasalnya disusun tim LBH dan pihak kepolisian. Tetapi yang pasti ini menyangkut pelecehan, pencemaran nama baik, dan provokasi berbentuk ujaran kebencian,&rdquo; pungkas Musaffa. Dalam LP yang diterima JawaPos.com, PW GP Ansor Jatim melaporkan pihak Trans7 dengan pasal Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PW GP Ansor Jatim melaporkan Trans7 ke Polda Jatim terkait tayangan yang dinilai melecehkan kiai dan pesantren.

Program Xpose Uncensored Dianggap Lecehkan Kiai dan Pesantren, Ansor Jatim Laporkan Trans7 ke Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/saKruSSdRQLT9aXlsrvtGVgBwNj7VX0ZNSqL8WYA-1-1016216163.jpg" alt="Petugas Unit PPA Polres Gresik saat menggiring tersangka menuju sel tahanan Mapolres Gresik. Dia melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur sesama jenis. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas Unit PPA Polres Gresik saat menggiring tersangka menuju sel tahanan Mapolres Gresik. Dia melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur sesama jenis. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gresik terpaksa mengamankan NT. Pria 21 tahun itu tega melecehkan anak lelaki berusia 16 tahun. Aksi bejat tersebut setidaknya sudah berlangsung selama 1 tahun. Kedok perbuatan tersangka terbongkar oleh orang tua korban. Lantaran kerap mendapati gelagat mencurigakan antara tersangka dan putranya yang masih duduk di kelas XI SMA itu. "Layaknya hubungan pasangan kekasih, dari sanalah pihak keluarga mulai curiga," papar Kasatreskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al-Qarni Aziz. Kecurigaan kian memuncak lantaran tersangka kerap diantar pulang oleh pelaku. Bahkan, pernah kepergok merayu, memeluk, hingga mencium korban. "Kepada keluarga, korban akhirnya mengaku bahwa kerap dipaksa untuk menuruti keinginan tersangka," terang Abid. Mendengar hal tersebut, pihak keluarga pun tidak terima dan melapor ke pihak berwajib. Terlebih, perbuatan biadab itu biasa dilakukan di tempat kos tersangka wilayah Kebomas.&nbsp; Hingga kini, tersangka masih menjalani pemeriksaan di ruang Unit PPA Satreskrim Polres Gresik. "Memiliki kelainan seksual yang menyimpang dan menyasar anak dibawah umur," beber Alumnus Akpol 2015 itu. Pihaknya juga tengah memberikan pendampingan psikologis terhadap korban. Terlebih, korban masih berstatus sebagai pelajar dan berusia dibawah umur. "Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan," pungkasnya.&nbsp;

Seorang pria berusia 21 tahun di Gresik ditangkap setelah melecehkan anak lelaki berusia 16 tahun selama setahun.

Pemuda 21 Tahun di Gresik Lecehkan Bocah di Bawah Umur, Idap Orientasi Seksual Menyimpang, Penyuka Sesama Jenis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/CYxJAC8rjnp43RrQHQBhtpHT3xTp2SD7FGfJCSXN-4238551752.jpg" alt="Dirreskrimum Polda Jatim Brigjen Farman. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirreskrimum Polda Jatim Brigjen Farman. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masih ingat film berjudul "Spotlight"? Film buatan Amerika dengan tema jurnalistik itu&nbsp;bercerita tentang investigasi kasus tindak asusila yang dilakukan pimpinan gereja pada anak-anak di bawah umur.&nbsp; Kasus serupa muncul di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ditreskrimum Polda Jawa Timur baru saja resmi menahan pemuka agama berinisial DBH (67), warga Kabupaten Blitar. DBH yang berprofesi sebagai pendeta ditahan atas dugaan tindak asusila terhadap tiga anak di bawah umur. Kasus yang cukup mengejutkan publik ini mulai mencuat setelah ayah korban berjuang mencari keadilan dengan bantuan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016226398/kasus-pelecehan-seksual-empat-anak-oleh-pendeta-di-blitar-tak-kunjung-naik-penyidikan-hotman-paris-saya-laporkan-ke-prabowo">Kasus Pelecehan Seksual Empat Anak Oleh Pendeta di Blitar Tak Kunjung Naik Penyidikan, Hotman Paris: Saya Laporkan ke Prabowo</a> Dirreskrimum Polda Jatim Brigjen Farman mengonfirmasi penahanan DBH di Rutan Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Betul sudah kami tahan di Rutan Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Farman, Senin (7/7).&nbsp; Farman menjelaskan bahwa pelaku, yang berprofesi sebagai pendeta, diduga melakukan aksi tidak pantas itu di beberapa tempat. Termasuk di ruang kerjanya di Gereja JKI Mahanani dan juga di kediaman pelaku. Perbuatan ini diperkirakan terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024. Korban yang diduga menjadi sasaran pelecehan adalah GTP (15 tahun), TTP (12 tahun), dan NTP (7 tahun). Mereka semua diketahui tinggal di lingkungan gereja di Kota Blitar saat kejadian. "Pelaku melakukan pencabulan juga di rumah pelaku beberapa kali selama 3 tahun," terang Farman. Ia menambahkan bahwa beberapa korban mengalami perbuatan ini berulang kali. "Anak korban G dan T mengalami dugaan tindak pidana pelecehan sebanyak empat kali, sedangkan anak korban N sebanyak dua kali," ungkapnya. Lebih lanjut, Farman memerinci modus yang digunakan pelaku. Terhadap korban GTP, DBH diduga menunjukkan video asusila melalui ponsel sebelum kemudian melakukan pelecehan. Sementara itu, korban TTP diduga mengalami pelecehan saat berada di kolam renang, bahkan di ruang kerja gereja. Untuk korban NTP, pelaku dilaporkan melakukan pelecehan di kamar mandi kolam renang dan di dalam mobilnya. Sebelumnya, ayah korban sempat melaporkan kejadian ini ke Polres Blitar, namun laporan tersebut dicabut. Kini, kasusnya telah diambil alih dan ditangani oleh Polda Jawa Timur sejak 19 Juni 2025. Pelaku, DBH, yang sehari-hari dikenal sebagai pendeta di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan Pasal 82 juncto Pasal 76 E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU. "Ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara," imbuh mantan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya itu.

Polda Jatim menahan pendeta DBH atas dugaan tindak asusila terhadap tiga anak di bawah umur, kasus ini mencuat setelah ayah korban berjuang.

Polda Jatim Tahan Pendeta 67 Tahun yang Lecehkan Anak di Blitar, Ada yang Dilecehkan di dalam Gereja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/bobby-82747384.jpg" alt="Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengunggah video pendek dalam media sosial Instagram yang diduga melecehkan istrinya, Kahiyang Ayu. Sebab, seorang pria dalam video itu mengeluarkan pernyataan pelecehan seksual yang menyasar istri Bobby Nasution yang juga putri bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menantu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu juga turut menuliskan sebuah utas dalam unggahannya tersebut. Bobby mempertanyakan sebaiknya pria tersebut dibuat seperti apa. "Cocoknya dibuat kayak mana ini weee?," tulis Bobby, Kamis (12/6). Dalam cuplikan video tersebut, terdapat pernyataan Bobby agar bisa mengelola empat pulau yang saat ini tengah bersengketa antara Sumut dan Aceh. Keempat pulau itu yakni, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar. "Alamnya bisa dikelola sama-sama. Jadi kita tidak sampaikan kita kolaboratif, kota kolaborasi," ujar Bobby dalam potongan video. Pernyataan Bobby itu ditanggapi oleh seorang pria dengan penuh emosi. Pria berbadan besar dengan brewok itu melontarkan pernyataan pelecehan yang menyasar istri Bobby Nasution. "Eh Bobby an****, gimana kalau istrimu kita kelola bersama boleh nggak? Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu kupakai 2 bulan 3 bulan. Boleh nggak?" ucap seorang pria dalam cuplikan video tersebut. Pria tersebut lantas menyamakan Bobby dengan mertuanya, Jokowi. Ia menyebut, Bobby dan Jokowi sama-sama tidak tahu malu. "Kau itu goblok nggak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi an**** PKI ya. Sama kayak Jokowi perangaimu ya. Sama kayak Jokowi an***. Kalian itu nggak tahu malu, keturunan Dajjal," cetusnya. Ia merasa kesal dengan pernyataan Bobby yang ingin mengelola bersama-sama empat Pulau yang sebelumnya masuk ke dalam bagian dari Provinsi Aceh. "Aceh ngapain kau minta kelola bersama, mana mukamu, otakmu itu. Kalau istrimu gimana aku yang mengelola boleh nggak?. Nggak ada otak kau," ujarnya sambil marah-marah. Ia menuding bahwa Bobby rakus. Tidak jauh berbeda dengan mertuanya Jokowi. "Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu Jokowi," pungkasnya.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengunggah video seorang pria melecehkan istrinya, tanggapan mengejutkan muncul dari publik.

Viral Gubernur Sumut Bobby Nasution Unggah Pria yang Lecehkan Istrinya, Kahiyang Ayu dengan Pernyataan 'Gimana Kita Kelola Bersama''

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/a7WMwSfvXRvHope8oxNgdgtQWgiEf44yGAua8HB8-3784360833.jpg" alt="Dokter kandungan dr. Iril Syafril. (Instagram @ahmadsahroni88)." width="100%">
<figcaption>Dokter kandungan dr. Iril Syafril. (Instagram @ahmadsahroni88).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) resmi menonaktifkan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) Muhammad Syafril Firdaus, dokter kandungan di Garut yang melakukan pelecehan terhadap pasien. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, setelah Majelis Disiplin Profesi (MDP) menemukan indikasi pelanggaran pidana dalam kasus tersebut. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, drg. Arianti Anaya, MKM, menyatakan bahwa keputusan ini diambil usai hasil investigasi lapangan mengindikasikan adanya unsur tindak pidana. &ldquo;Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan. Sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti,&rdquo; ujar Arianti, Kamis (17/4). Menurut Arianti, penonaktifan STR ini bersifat sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut terhadap Syafril. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya KKI untuk menjaga standar etika dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. &ldquo;Untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara, sampai menunggu (perkembangan) dari penegak hukum,&rdquo; tambahnya. Kasus pelecehan di Garut ini menambah daftar pelanggaran serius yang terjadi dalam waktu berdekatan. menyusul kasus serupa di RS Hasan Sadikin Bandung yang melibatkan seorang residen anestesi. Dalam kasus tersebut, KKI juga telah mencabut STR pelaku setelah menerima laporan resmi dari fasilitas kesehatan dan kepolisian. Arianti menyayangkan terjadinya dua kasus ini secara berdekatan dan keduanya terjadi di Jawa Barat. Ia berharap tidak ada lagi kasus serupa di masa depan dan menegaskan pentingnya pengawasan ketat oleh KKI bersama Kementerian Kesehatan.

Konsil Kedokteran Indonesia menonaktifkan STR dokter kandungan di Garut akibat pelecehan pasien, menunggu proses hukum lanjutan.

Tunggu Proses Hukum, KKI Nonaktifkan Sementara STR Muhammad Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Lecehkan Pasiennya di Garut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/IMG-20250313-WA0069-3373740341.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan kepada tiga orang anak di bawah umur. Salah satu korban bahkan masih berusia enam tahun. Atas perbuatannya, Divisi Propam Polri menyatakan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran berat.&nbsp; Dalam keterangan yang disampaikan kepada publik pada Kamis (13/3), Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Divisi Propam Polri menerapkan beberapa pasal sekaligus. Baik yang berdasar aturan pemerintah maupun peraturan kepolisian. Ancaman hukumannya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH.&nbsp; &rdquo;Pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 8 huruf C angka 2, Pasal 8 huruf C angka 3, Pasal 13 huruf D, Pasal 13 huruf E, Pasal 13 huruf F, Pasal 13 huruf G angka 5, Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri,&rdquo; beber dia.&nbsp; Berdasar pada hasil gelar perkara, lanjut Trunoyudo, AKBP Fajar diduga telah melanggar kode etik. Sebab, dia positif menggunakan narkoba dan temuan Divisi Propam Polri menunjukkan bahwa perwira menengah Polri itu telah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Kemudian mereka, menyimpan, dan menyebarluaskan video tindak pelecehan tersebut.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu menyebutkan, seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP Fajar merupakan perbuatan terlarang bagi personel Polri. Karena itu, dalam proses etik yang bersangkutan bakal dibawa ke meja sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung Senin pekan depan (17/3).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015762042/tegas-william-saliba-putuskan-berkomitmen-dengan-arsenal-abaikan-minat-real-madrid">Tegas! William Saliba Putuskan Berkomitmen dengan Arsenal, Abaikan Minat Real Madrid</a> Sebagaimana telah disampaikan oleh Mabes Polri, proses etik terhadap AKPB Fajar dilaksanakan secara simultan dengan penyidikan yang berjalan di Bareskrim Polri. Sehingga nantinya, perwira menengah Polri tersebut akan mendapat hukuman ganda. Yakni sanksi sesuai putusan majelis KKEP dan sanksi pidana sesuai dengan proses hukum yang berjalan.&nbsp; &rdquo;Statusnya (AKBP) Fajar sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim,&rdquo; ungkap Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto.&nbsp;

Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja melakukan tindak pidana kekerasan seksual ke 3 anak di bawah umur.

Lecehkan Anak di Bawah Umur, Mantan Kapolres Ngada Langgar Kode Etik Berat

lecehkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lecehkan