<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/NUNGKI-23-A-3143029394.jpg" alt="Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD) maju menjelaskan pekerjaannya kepada siswa lainnya. Kurikulum Merdeka jadi alat bantu peserta didik berkembang sesuai dengan fitrah serta potensinya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD) maju menjelaskan pekerjaannya kepada siswa lainnya. Kurikulum Merdeka jadi alat bantu peserta didik berkembang sesuai dengan fitrah serta potensinya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hasil pemeringkatan Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 baru saja diumumkan. Untuk semua indikator, ranking atau posisi Indonesia mengalami peningkatan. Capaian ini dinilai sebagai keberhasilan penanganan learning loss akibat pandemi Covid-19. Pengamat pendidikan sekaligus Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Mandala Surabaya Anita Lie mengatakan naiknya posisi Indonesia untuk literasi membaca, matematika, dan sains, pada hasil PISA 2022 merupakan pencapaian yang positif. Kenaikan itu di tengah adanya pandemi yang menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap kegiatan belajar-mengajar secara global. "Termasuk juga di Indonesia. Namun, Indonesia tetap mampu menjaga kualitas pendidikan," kata Anita dalam keterangannya, Kamis (7/12). Menurut dia, pencapaian ranking PISA itu cukup bagus. Karena ada learning loss akibat pandemi yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di sejumlah negara lain. Dia menjelaskan PISA diselenggarakan setiap tiga tahun sekali oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mengukur literasi membaca, matematika pada murid berusia 15 tahun. PISA di Indonesia menggunakan sampel pada 14.340 siswa SMP, SMA, dan SMK di 413 sekolah selama Mei &ndash; Juni 2022. Berdasarkan hasil PISA 2022, peringkat Indonesia naik 5 posisi untuk literasi membaca dan matematika. Untuk sains, Indonesia naik 6 posisi dibandingkan hasil PISA 2018. &ldquo;Seharusnya survei PISA dilakukan tiga tahun sekali. Sehingga pengambilan datanya semestinya dilakukan dari tahun 2021," katanya. Akibat pandemi, pengumpulan data dimundurkan menjadi tahun 2022. Anita mengharapkan kedepannya ada kenaikan yang lebih baik lagi. Selama pandemi, Kemendikbudristek meluncurkan empat program kunci untuk meminimalkan learning loss. Keempat program tersebut antara lain akses daring berupa bantuan kuota internet lebih dari 25 juta murid dan 1,7 juta guru. Kemudian peluncuran Platform Merdeka Mengajar. Lalu materi pembelajaran yang dibuat untuk membantu guru dalam menjalankan kegiatan belajar secara daring. Serta implementasi Kurikulum Darurat yang menyederhanakan materi kurikulum agar guru dapat fokus mengajar. Penyederhanaan materi tersebut menjadi salah satu prinsip utama Kemendikbudristek dalam merancang Kurikulum Merdeka. Anita melanjutkan, keempat program yang dijalankan Kemendikbudristek berimplikasi positif dalam meminimalkan learning loss selama pandemi. Khususnya pemberlakuan Kurikulum Merdeka. Implementasi Kurikulum Merdeka telah mendorong peningkatan literasi dan numerasi pasca pandemi sehingga mempengaruhi skor PISA Indonesia. &ldquo;Cukup berperan dan berkorelasi,&rdquo; katanya. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional Kemendikbudristek dari 2021 - 2023 menunjukkan bahwa sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka mengalami pemulihan pembelajaran yang lebih cepat dibandingkan satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013. Sekolah yang menggunakan Kurikulum Merdeka bahkan mengalami peningkatan literasi dan numerasi daripada satuan pendidikan yang menjalankan Kurikulum 2013. Dengan temuan tersebut, Anita berharap Kurikulum Merdeka dapat diterapkan secara luas oleh seluruh satuan pendidikan untuk menciptakan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. &ldquo;Kita berharap begitu karena kurikulum ini disusun oleh para guru sehingga mereka punya sensor ownership dalam proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka ini memang diharapkan bisa untuk memperbaiki (kualitas pendidikan) kedepannya,&rdquo; terang Anita. Sementara itu, Direktur OECD Andreas Schleicher, sebelumnya juga mengapresiasi terhadap pencapaian skor PISA Indonesia. Menurut dia, sistem pendidikan Indonesia cukup tangguh dalam menghadapi pandemi. Peserta didik Indonesia secara umum berhasil mempertahankan kualitas hasil pembelajaran dalam nilai PISA mereka. &ldquo;Kami sampaikan selamat kepada Indonesia yang telah berhasil menjaga kualitas hasil pembelajaran,&rdquo; ucapnya. Selain itu, Andreas juga menyoroti tentang para siswa di Indonesia menunjukkan rasa memiliki yang kuat di sekolah. Bahkan, sekitar 87 persen siswa mengatakan bahwa mereka mudah berteman dibandingkan dengan rata-rata 76 persen di negara-negara OECD. Siswa di Indonesia juga mendapatkan dukungan tertinggi dari guru mereka selama pandemi. Keterlibatan orang tua juga telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. "Menariknya bahwa semakin banyak orang tua memulai percakapan dengan sekolah tentang anak-anak mereka,&rdquo; ujarnya.

Kenaikan itu di tengah adanya pandemi yang menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap kegiatan belajar-mengajar secara global.

Ranking PISA Indonesia Naik, Penanganan Learning Loss Akibat Pandemi Dinilai Berhasil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/LEARNING-LOSS.jpg" alt="Webinar Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P)/zoom" width="100%">
<figcaption>Webinar Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P)/zoom</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini pemerintah sudah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pandemi/">PTM</a>) bagi para siswa seiring menurunnya kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>. Apalagi Indonesia tengah bersiap dalam transisi menuju status endemi di mana angka Covid-19 mulai terkendali. Selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) di rumah, siswa ternyata dinilai mengalami kemunduran akademi atau <a href="https://www.jawapos.com/tag/learning-loss/">learning loss</a> terutama bagi siswa disabilitas.  Learning loss adalah hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa, baik secara spesifik atau umum, yang dipengaruhi berbagai faktor. Mereka sulit mengerti dan memahami karena berada di rumah dan jarak jauh dengan para guru.  Pandemi Covid-19 mengubah semuanya bukan hanya perpindahan cara belajar dari ruang kelas ke layar komputer di rumah masing-masing. Pandemi membawa banyak perubahan dalam jarak sosial dan pembatasan pergerakan yang mempengaruhi pendidikan.  Dalam webinar Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P), Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti Sutar, yang memberikan tanggapan atas rekomendasi kebijakan dari para pembicara serta menjelaskan pembelajaran yang dapat diambil dalam proses pelaksanaa PJJ dan bagaimana rencana strategis ke depan guna memastikan PJJ tidak mengakibatkan learning loss dan ketimpangan yang semakin besar di Indonesia.  Ia mengakui, selama PJJ dilaksanakan, learning loss yang dialami oleh para pelajar di Indonesia semakin besar. Apalagi untuk pelajar-pelajar yang berasal dari kalangan termarjinalkan, seperti siswa dan mahasiswa yang tinggal di daerah 3T, hingga anak-anak dengan orang tua berpendapatan menengah ke bawah.  “Dengan kurikulum biasa, anak-anak bebannya sangat besar. Dengan pengurangan-pengurangan yang ada di dalam kurikulum darurat ini, meskipun pada kurikulum inti menjadi lebih baik” kata Suharti.  Siswa Disabilitas Paling Terdampak Chair Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), Dina Afrianty, menjelaskan tantangan siswa dengan disabilitas di masa pandemi ini serta rekomendasi kebijakan guna memastikan siswa berkebutuhan khusus dapat terpenuhi kebutuhannya. Ia menjelaskan, PJJ tidak hanya memberikan dampak buruk pada siswa biasa saja, melainkan juga kepada siswa dengan kebutuhan khusus. Bahkan sistem pembelajaran ini dinilai lebih sulit untuk dilakukan oleh siswa dengan kebutuhan khusus.  Berdasarkan penelitian AIDRAN dengan guru-guru di berbagai wilayah Indonesia, banyak siswa dengan kebutuhan khusus, baik yang ada di sekolah inklusi maupun non-inklusi, yang kemudian tidak bisa bersekolah karena tidak ada pendampingan dari guru. Meskipun banyak juga guru yang sudah melakukan inisiatif untuk datang ke rumah siswa untuk memberikan materi pembelajaran.  “Kita bisa bayangkan, sebelum pandemi teman-teman disabilitas banyak mengalami kendala di sekolah dan perguruan tinggi. Tapi dengan pandemi dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembelajaran-online/">pembelajaran online</a>, masalah jadi jauh lebih besar lagi” kata Dina.  Hal ini lantas memberikan kekhawatiran tersendiri bagi pembelajar berkebutuhan khusus, utamanya mahasiswa. Karena bagaimanapun, mereka akan segera memasuki dunia kerja. Apalagi, selain learning loss yang harus mereka alami karena selama pandemi harus belajar sendiri, tidak ada pula bantuan dari pemerintah, seperti alat bantu laptop, ponsel, atau beasiswa.  “70 persen mahasiswa disabilitas mengatakan tidak mendapatkan bantuan apapun. Ini mengkhawatirkan karena siswa dengan disabilitas banyak datang dari kondisi ekonomi yang rendah,” kata Dina.  Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan per 2 Februari 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2022 terkait Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri terkait Pelaksanaan Pembelajaran di Masa Pandemi. Aturan itu terkait <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembelajaran-tatap-muka/">Pembelajaran Tatap Muka</a> (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di kabupaten kota dengan PPKM level 2.  Namun, kata dia, kembali lagi bahwa dipilihnya metode tatap muka atau jarak jauh menimbang perizinan dari orang tua atau wali masing-masing peserta didik. Selain itu, ia kembali mengingatkan Pemerintah Daerah harus tetap melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas.  "Baik terkait penerapan protokol kesehatan maupun penyelenggaraan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan," jelas Prof Wiku.  Sementara pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan yang berada di kabupaten kota dengan PPKM level 1, level 3, dan level 4 tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Masing-masing level memiliki syarat aturan yang harus dipenuhi.

Dampak Covid-19, Siswa Alami Learning Loss Selama PJJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/ASTRA-SINAR3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah merilis Kurikulum Merdeka. Mendikbudristek Nadiem Makarim pun menerangkan sejumlah alasan diterbitkannya kurikulum tersebut.  Alasan pertama adalah Kurikulum 2013 yang tidak fleksibel, di mana saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang membutuhkan fleksibilitas lebih. "Dia (guru) tidak bisa memilih sekolah itu mau fokus di bagian mana dulu, karena sangat kaku dan tidak fleksibel," ujar dia dalam Peluncuran Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar secara daring, Minggu (13/2).  Kedua, menurutnya materi pembelajaran pada Kurikulum 2013 terlalu padat yang juga dikeluhkan para guru maupun peserta didik. Hal itu membuat pembelajaran tidak maksimal sehingga materi tidak dapat diperdalam.  Ketiga, Kurikulum 2013 dinilai kurang mampu mengakomodasi kemampuan anak yang berbeda-beda dan terkesan membosankan. "Materi kita kadang-kadang membosankan, kurang beragam, sehingga guru tidak punya banyak toolkit untuk mengembangkan pembelajaran kontekstual," seru dia.  Alasan keempat, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran di Kurikulum 2013 belum digunakan secara optimal. Kini, di Kurikulum Merdeka hal itu dilakukan agar dapat meminimalkan keterbatasan akibat pandemi.  "Jadi, Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum darurat yang kita kembangkan supaya lebih optimal lagi, lebih fleksibel lagi," ucapnya.  Para guru pun dapat menentukan model pengajarannya, yakni bisa memilih mengejar ketertinggalan dahulu atau mematangkan kompetensi anak-anak. "Jadi, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum darurat yang kita kembangkan supaya lebih optimal lagi. Jadi, kita fokus pada materi yang esensial," tutur Nadiem.  Kemudian juga pihaknya memberi kewenangan pada guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. "Kita memberikan dukungan digital, suatu aplikasi Merdeka Mengajar, sebagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik," tutupnya.

Nadiem Beberkan Sejumlah Alasan Terbitkan Kurikulum Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membeberkan keunggulan dari Kurikulum Merdeka. Hal ini bertujuan untuk mengajak satuan pendidikan bersama menerapkan kurikulum tersebut.  "Pertama keunggulan Kurikulum Merdeka sama seperti kurikulum darurat, namun pertama dia lebih sederhana, lebih mendalam," jelasnga dalam Peluncuran Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar secara daring, Minggu (13/2).  Nadiem mengatakan, standar pencapaian kompetensi Kurikulum Merdeka lebih sederhana karena materi dibuat lebih sedikit. Dengan demikian, guru dapat lebih mudah mendalami konsep pembelajaran yang esensial.  "Bukan kelebaran daripada materi, tetapi kedalaman yang menjadi fokusnya. Jadi, kami mengubah ini dengan membawa guru-guru untuk membantu kita mereformulasi apa itu standar-standar pencapaian dari kurikulum," jelas dia.  Dengan hal tersebut, menurutnya sekolah tidak perlu lagi buru-buru dalam menyelesaikan capaian pembelajaran. Hal ini pun lebih menenangkan siswa. Pasalnya, siswa yang belum mengerti suatu konsep, tak perlu dipaksakan untuk pindah ke konsep lainnya.  Selanjutnya adalah di jenjang SMA tidak ada lagi program peminatan, artinya tidak ada lagi pilihan jurusan IPA atau IPS bagi siswa SMA. "Berarti dia tidak terkotak-kotak kepada misalnya IPA atau IPS saja, mereka bisa memilih sebagian IPA materi mata pelajaran IPA, sebagian IPS. Dan itu adalah suatu hal yang yang sudah dilakukan banyak sekali program-program kurikulum internasional," ujar dia.  Lalu, sekolah yang menggunakan Kurikulum Merdeka juga diberi wewenang untuk berinovasi sesuai dengan karakter sekolah. Dengan kata lain, ada otonomi bagi sekolah, guru dan murid untuk menentukan capaian pembelajaran.  Meskipun begitu, Nadiem juga mengatakan bahwa perubahan struktur dalam capaian pembelajaran itu tidak akan merugikan guru. Pihaknya menjamin jam mengajar dan tunjangan profesi guru aman meskipun sekolah memiliki otonomi dalam menentukan capaian pembelajaran.  "Jadi, bagi guru-guru yang mungkin khawatir dengan perubahan ini karena lebih fleksibel jam waktunya, kami jamin ini tidak akan merugikan guru. Tidak akan mengurangi jam mengajar dan tunjangan guru. Jadi, ini mohon ditekankan sekali lagi," tandasnya.

Salah Satu Keunggulan Merdeka Belajar, Sekolah Boleh Berinovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menuturkan bahwa Kurikulum Merdeka hadir guna mengatasi learning loss. Diyakini dengan mengedepankan materi esensial, Kurikulum Merdeka dapat mengakselerasi capaian belajar murid.  "Tujuan kita adalah recovery dari learning loss pandemi dan seperti yang kita lihat pada saat kita menawarkan kurikulum darurat dengan memberikan pilihan," kata dia dalam Peluncuran Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar secara daring, Minggu (13/2).  Adapun, Kurikulum Merdeka ini rilis setelah melihat keberhasilan kurikulum darurat yang dinilai mampu memberikan kemudahan pembelajaran pada saat awal pandemi. Kurikulum tersebut merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013.  Ia pun membeberkan hasil survei internal, yakni sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013, nilai literasi mengalami kehilangan pembelajaran sekitar enam bulan. Sementara numerasi kehilangan sekitar 5 bulan.  "Angka ini sangat besar sekali dalam krisis kita selama dua tahun," jelasnya.  Suatu ketika saat ditawarkan kurikulum darurat, secara organik ada 31,5 persen sekolah yang mengadopsi kurikulum tersebut. Alhasil learning loss bisa diminimalkan.  "Apa yang terjadi pada 31 persen sekolah ini, kita melihat learning loss-nya lebih sedikit. Sekolah yang menggunakan Kurikulum 13 mengalami learning loss lima bulan, mereka yang mengubah ke kurikulum darurat hanya mengalami learning loss satu bulan," tambah Nadiem.  Oleh karenanya, diyakini Kurikulum Merdeka yang diadopsi dari kurikulum darurat mampu membawa angin segar bagi kegiatan pembelajaran siswa. "Sekarang waktunya kita punya kurikulum yang ringkas, lebih sederhana, dan fleksibel untuk bisa learning loss recovery dan mengejar ketertinggalan kita," serunya.

Nadiem Sebut Kurikulum Merdeka Hadir untuk Pemulihan Learning Loss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/selatan-lepas-PTM-100-Persen-Hari-pertama-SD-diptawahyu18.jpg" alt="Pelaksanaan PTM 100 persen terbatas di SDN Kaliasin 1 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan PTM 100 persen terbatas di SDN Kaliasin 1 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan opsi penggunaan Kurikulum Prototipe pada tahun ajaran baru 2022/2023. Opsi ini diberikan sebagai upaya pemulihan pendidikan akibat pandemi.  Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan pun menyambut baik adanya opsi Kurikulum Prototipe yang dinilai dapat mengurangi beban siswa dan guru karena materi yang disajikan lebih sederhana dan fleksibel. Menurutnya, guru akan punya cukup waktu memberikan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi dan numerasi.  Ia juga menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi untuk dapat bertahan di tengah perkembangan zaman, termasuk adopsi model kurikulum yang berlaku di Indonesia. Menurut dia, kebijakan kurikulum harus mampu membentuk talenta dan karakter anak secara keseluruhan (holistik).  Kurikulum Prototipe ini juga diyakini mampu membantu sekolah mengatasi dampak kehilangan pembelajaran (learning loss) akibat tidak optimalnya pembelajaran selama dua tahun terakhir. "Bukan menghapus (kurikulum sebelumnya) tapi ini lebih efisien. Inilah kebijakan umumnya. Saya menyetujui kurikulum ini untuk dilaksanakan di Indonesia," jelas dia dikutip, Minggu (16/1).  Berawal dari Kurikulum Darurat, Kemendikbudristek pun melihat bahwa kurikulum dengan materi esensial dapat mengurangi dampak learning loss akibat pandemi secara signifikan. Studi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) turut menunjukkan, siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik.  Bila kenaikan hasil belajar itu direfleksikan ke proyeksi learning loss numerasi dan literasi, penggunaan Kurikulum Darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73 persen untuk literasi dan 86 persen pada kemampuan numerasi. Dengan kata lain, hasil riset menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang melakukan penyesuaian terhadap kurikulumnya di masa pandemi cenderung dapat meminimalkan dampak kehilangan pembelajaran.  Kurikulum Darurat dinilai efektif memitigasi learning loss karena membantu guru untuk melakukan fleksibilitas dalam konteks pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid (teach at the right level) dan muatan lokal. "(Kurikulum) perlu mengakomodasi partisipasi masyarakat dan stakeholder agar apa yang diajarkan relevan," tandas Sofyan.

Anggota Komisi X Setujui Penggunaan Kurikulum Prototipe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image.png" alt="Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peserta didik di Indonesia sejak Januari ini telah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh. Pelaksanaan PTM ini merupakan upaya terbaik untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi Covid-19.  Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pemerintah telah mengambil langkah yang tepat untuk menghindari melebarnya learning loss. Pasalnya diketahui bahwa anak Indonesia mengalami ketertinggalan sampai 6 bulan.  "Menurut saya bahwa kebijakan sekolah untuk dibuka ini sebagai terobosan agar tidak terjadi learning loss melebar, kualitas sangat terpuruk, maka tatap muka ini menjadi salah satu yang kita lakukan," terang dia ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (11/1).  Untuk bisa melaksanakan PTM dengan baik, setiap pemerintah daerah perlu sadar atas pengawasan satuan pendidikan di bawah lingkupnya. Seperti untuk level SMA-SMK pada level pemerintah provinsi dan SD-SMP dibawah pemerintah kabupaten/kota.  "Madrasah dan pesantren itu kanwil, tidak hanya berpidato saja, tapi perlu turun ke pesantren untuk memastikan apakah pesantren untuk memastikan apakah pesantren ini sudah melaksanakan prokes atau belum, kalau belum apa yang harus dilakukan, jadi harus tahu," tutur dia.  "Pemerintah itu harus bertanggungjawab, pemerintah wajib memastikan ada pemetaan itu, jadi mana sekolah yang sudah siap, perlu di monitoring dan evaluasi, kalau ada yang belum siap itu apanya, seperti belum divaksinasi itu harus diprioritaskan," sambung Ubaid.  Pemerintah juga perlu memberikan dukungan anggaran soal pelaksanaan penerapan prokes. Mengingat bahwa sumber daya yang dimiliki sekolah terbatas, jadi perlu bantuan APBD.  "Ini menjadi penting, karena resource kan sangat terbatas, makanya perlu pelibatan stakeholder yang lain. Seandainya di APBD tidak ada budget, itu networking dengan swasta," tutupnya.

Pemda Wajib Lakukan Pemetaan, Prioritas Sekolah yang Minim Fasilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/prokes-sekolah.jpg" alt="WAJIB DISIPLIN: Siswa SMPN 34 masuk ke area sekolah. Para siswa harus menjalani pengecekan suhu tubuh dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menjelang diberlakukannya PTM 100 persen, SMPN tersebut akan meningkatkan pengawasan terhadap prokes. (Gusl" width="100%">
<figcaption>WAJIB DISIPLIN: Siswa SMPN 34 masuk ke area sekolah. Para siswa harus menjalani pengecekan suhu tubuh dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menjelang diberlakukannya PTM 100 persen, SMPN tersebut akan meningkatkan pengawasan terhadap prokes. (Gusl</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peserta didik di Indonesia sejak Januari ini telah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh. Pelaksanaan PTM ini merupakan upaya terbaik untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi Covid-19.  Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pemerintah telah mengambil langkah yang tepat untuk menghindari melebarnya learning loss. Pasalnya diketahui bahwa anak Indonesia mengalami ketertinggalan sampai 6 bulan.  "Menurut saya bahwa kebijakan sekolah untuk dibuka ini sebagai terobosan agar tidak terjadi learning loss melebar, kualitas sangat terpuruk, maka tatap muka ini menjadi salah satu yang kita lakukan," terang dia ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (10/1).  Untuk bisa melaksanakan PTM dengan baik, setiap pemerintah daerah perlu sadar atas pengawasan satuan pendidikan dibawah lingkupnya. Seperti untuk level SMA-SMK pada level pemerintah provinsi dan SD-SMP dibawah pemerintah kabupaten/kota.  "Madrasah dan pesantren itu kanwil, tidak hanya berpidato saja, tapi perlu turun ke pesantren untuk memastikan apakah pesantren untuk memastikan apakah pesantren ini sudah melaksanakan prokes atau belum, kalau belum apa yang harus dilakukan, jadi harus tahu," tutur dia.  "Pemerintah itu harus bertanggungjawab, pemerintah wajib memastikan ada pemetaan itu, jadi mana sekolah yang sudah siap, perlu di monitoring dan evaluasi, kalau ada yang belum siap itu apanya, seperti belum divaksinasi itu harus diprioritaskan," sambung Ubaid.  Pemerintah juga perlu memberikan dukungan anggaran soal pelaksanaan penerapan prokes. Mengingat bahwa sumber daya yang dimiliki sekolah terbatas, jadi perlu bantuan APBD.  "Ini menjadi penting, karena resource kan sangat terbatas, makanya perlu pelibatan stakeholder yang lain. Seandainya di APBD tidak ada budget, itu networking dengan swasta," tutupnya.

PTM Merupakan Upaya Terbaik Kendalikan Learning Loss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/sekolah-sma.jpg" alt="KONSENTRASI: Siswa SMA Labschool Unesa mengikuti pembelajaran tatap muka di Jalan Citra Raya, Lakarsantri, Kamis (24/12). Sekolah diharapkan siap menerapkan kurikulum baru. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KONSENTRASI: Siswa SMA Labschool Unesa mengikuti pembelajaran tatap muka di Jalan Citra Raya, Lakarsantri, Kamis (24/12). Sekolah diharapkan siap menerapkan kurikulum baru. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 memaksa perubahan pada seluruh sektor, termasuk pendidikan. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan penyederhanaan terhadap Kurikulum 2013 yang menitikberatkan materi esensial saja.  Adapun, hal itu dilakukan guna mendorong capaian pembelajaran yang maksimal ditengah pandemi. Namun karena bersifat opsional, tidak semua sekolah menerapkan kurikulum yang disederhanakan tersebut.  Koordinator Pengembang Kurikulum, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena pun menyebut bahwa hal itu yang menjadi biang dari terjadinya learning loss.  Ia mengungkapkan, selama pandemi masih ada 59,2 persen sekolah yang menjalankan Kurikulum 2013 secara penuh. Sementara, yang menggunakan Kurikulum 2013 yang disederhanakan sebanyak 31,5 persen dan penyederhanaan kurikulum secara mandiri ada 8,9 persen.  "Sekolah yang pakai opsi satu (Kurikulum 2013) itu belum tentu selaras dengan apa yang dicapai oleh siswa, memberikan materi full, tapi yang diperoleh itu sedikit, makanya terjadi kehilangan pembelajaran," kata dia dalam webinar dikutip, Senin (10/1).  Menurutnya, menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh di kondisi pandemi merupakan satu hal yang tidak efektif. Pasalnya, waktu belajar sudah berkurang, namun materi tetap dipaksa untuk diberikan seolah waktu belajar tidak terbatas seperti masa sebelum pandemi.  "Padahal waktu sudah jauh berkurang dan interaksi berkurang, bukannya siswa paham, malah ini memperparah ketertinggalan siswa kita," tuturnya.  Sementara yang menggunakan opsi kedua, yakni Kurikulum 2013 yang disederhanakan, capaian belajarannya jauh lebih baik. Kata dia, para siswa mendapat kompetensi yang diharapkan.  "Ini sudah kita teliti pada berbagai karakteristik, jadi bukan kita lakukan hanya kelompok yang memiliki fasilitas tinggi saja. Capaian-capaian yang fokus ke esensial raihan pembelajaranya jadi lebih baik," tutup Yoga.

Gunakan Kurikulum 13 Secara Full Jadi Penyebab Learning Loss Terbesar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/tepatkah.jpg" alt="ADAPTASI: Pembelajaran tatap muka (PTM) hari pertama di SDN Pondok Labu 01 Jakarta pada 3 Januari lalu. Pemprov DKI Jakarta menerapkan PTM 100 persen di seluruh sekolah sejak sepekan lalu. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ADAPTASI: Pembelajaran tatap muka (PTM) hari pertama di SDN Pondok Labu 01 Jakarta pada 3 Januari lalu. Pemprov DKI Jakarta menerapkan PTM 100 persen di seluruh sekolah sejak sepekan lalu. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Berbayang Kekhawatiran Orang Tua, PTM 100 Persen (dan Varian Omicron) Jalan Terus</h3> Pemerintah membuka keran pembelajaran tatap muka (PTM) lebih lebar mulai awal tahun ini. Bahkan, toleransinya bisa sampai 100 persen. Bersamaan dengan itu, kasus Omicron merebak di Indonesia. Pandemi Covid-19 belum usai.  ---  ’’JUJUR, saya masih takut,’’ ungkap Joko, wali siswa SMAN 2 Cibinong, saat diwawancarai Jawa Pos pada Jumat (7/1). PTM telah berlangsung sekitar sepekan. Namun, tiap hari saat melepas anaknya kembali belajar di sekolah, Joko waswas. ’’Kan kita nggak tahu bagaimana anak-anak lainnya selama di sekolah,’’ katanya.  Warga Kabupaten Bogor itu tak sendiri. Banyak orang tua lain yang punya perasaan sama dengannya. Melepas putri-putri ke sekolah setelah sekitar dua tahun belajar dari rumah (BDR) memang tidak mudah. Apalagi, jam belajar sudah mendekati normal dan para siswa masuk sekolah tiap hari.  Lelaki yang gemar touring itu menyatakan, bersama dengan beberapa wali siswa lain, dirinya akan menghadap pihak sekolah untuk mengungkapkan keresahannya. Jika diperkenankan, Joko ingin sekolah menerapkan sistem jeda. Dengan demikian, siswa tidak setiap hari pergi ke sekolah.  ’’Sama seperti sebelumnya, diberi pilihan (PTM dan BDR, Red). Sebab, pandemi Covid-19 belum selesai,’’ tutur Joko. Kasus Omicron yang belakangan meningkat juga menambah kecemasannya. Rata-rata kasus itu muncul di Jakarta. Sementara itu, jarak Cibinong dan Jakarta tidak jauh.  Punya anak usia remaja membuat Joko tidak bisa terus-menerus memantau aktivitasnya. Baik di sekolah, dalam perjalanan pulang ke rumah, maupun saat menuju ke sekolah. Dia tak bisa memastikan anaknya terbebas dari ancaman virus. Kendati sang anak menerapkan protokol kesehatan dengan tertib, belum tentu teman-temannya atau orang-orang yang dijumpai di jalan melakukan hal yang sama.  Joko yang juga punya buah hati usia SD menuturkan, aturan di sekolah anaknya yang lebih kecil justru lebih berterima. Sebab, ada pembagian kelompok tiap kelas. Sistem PTM pun bergantian. Kelompok pertama masuk sepekan lebih dulu. Lalu, kelompok kedua masuk pekan berikutnya.  Di sisi lain, Inung Kurnia justru dengan senang hati ’’mengembalikan’’ anaknya ke sekolah. ’’Mulai Senin lalu, sekolah anakku sudah PTM 100 persen. Masuk pukul 06.30, pulang pukul 11.40,’’ ujar warga Jakarta Selatan yang anaknya duduk di bangku kelas VII SMPN 43 itu.  Meskipun masuk tiap hari, jam belajar disusut 5 menit, menjadi 40 menit. Inung mantap melepas anaknya ke sekolah karena seluruh siswa, guru, dan warga sekolah lainnya sudah mendapat dua dosis vaksin. Sebelum masuk kelas, siswa dan guru juga wajib memindai QR code aplikasi PeduliLindungi. ’’Setelah itu, semua handphone dikumpulkan di dalam boks,’’ ucap Inung.  Kepada Jawa Pos, dia mengaku lebih senang jika anak-anak kembali belajar di sekolah. Itu akan menjauhkan mereka dari ketergantungan pada gawai. Selama dua tahun BDR, Inung menyebut pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak efektif karena anak-anak malah memakai handphone untuk kepentingan lain. Misalnya, bermain games. ’’Bismillah. Lebih khawatir anak kecanduan HP daripada (terkena, Red) Omicron,’’ tegasnya.  Sementara itu, sejumlah legislator menyebut PTM 100 persen di tengah pandemi sebagai kebijakan yang berani. Namun, menurut Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, keputusan itu sudah melewati rangkaian pertimbangan dari tim Kemendikbudristek. Termasuk mempertimbangkan sisi akademis dan sisi medis. ’’Kami yakin, keputusan PTM 100 persen merupakan kajian yang cukup panjang dan bukan keputusan emosional,’’ terang Huda.  Hampir dua tahun terakhir, kualitas pendidikan di Indonesia mengkhawatirkan. Learning loss bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kondisi yang kita hadapi bersama. Survei Kemendikbudristek menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kemunduran kapasitas akademik. Siswa kelas I SD, misalnya. Sebelum pandemi, kemampuan literasi mereka berada di poin 129. Kini, poinnya hanya 77. Lalu, kemampuan numerasi yang semula 78 poin turun di kisaran 34. ’’Situasi ini tidak bisa terus dibiarkan,’’ jelasnya.  Model pendidikan selain PTM, menurut Huda, tidak efektif. Baik PJJ maupun hybrid. Sarana-prasarana tidak memadai, beban kurikulum tidak kompatibel, dan kultur belajar tak terbentuk. ’’PTM masih satu-satunya model pembelajaran yang paling efektif untuk level dasar dan menengah,’’ tandasnya.

Tepatkah Menyiasati Learning Loss dengan Kembali ke Sekolah?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#learning loss

Berita Terkini