<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/LCT-3989624321.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bertemu dengan Gubernur People&rsquo;s Bank of China (PBoC) Pan Gongsheng di Beijing, Kamis (11/9). (Bank Indonesia untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bertemu dengan Gubernur People&rsquo;s Bank of China (PBoC) Pan Gongsheng di Beijing, Kamis (11/9). (Bank Indonesia untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Indonesia dan Tiongkok terus memperkuat kerja sama penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) dalam perdagangan dan investasi bilateral. Skema ini memberikan banyak keuntungan. Mulai efisiensi transaksi, biaya konversi yang lebih rendah, hingga menopang stabilitas keuangan kedua negara. Periode Januari-Juli 2025, total transaksi LCT Indonesia&ndash;Tiongkok mencapai ekuivalen USD 6,23 miliar. Jumlah itu melonjak hampir tiga kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Yaitu senilai USD 2,17 miliar. Peningkatan kerja sama ini menjadi salah satu sorotan dalam pertemuan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dengan Gubernur People&rsquo;s Bank of China (PBoC) Pan Gongsheng di Beijing, Kamis (11/9). Pertemuan itu sekaligus memeringati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Kedepan, BI bersama PBoC akan mendorong inovasi. Serta memperluas integrasi keuangan antarnegara. "Langkah ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi bilateral dan membangun ekosistem keuangan yang lebih terhubung, aman, dan inklusif," kata Perry. Dalam kesempatan itu, Gubernur PBoC Pan Gongsheng menekankan, pentingnya kerja sama Tiongkok-Indonesia. Sebagai dua negara berkembang besar di Asia. "Hubungan dagang dan investasi kedua negara telah dibangun di atas fondasi kerja sama keuangan yang solid. Karena itu, peningkatan kerja sama ini menjadi sangat penting di tengah tantangan global saat ini," ucapnya. Tak hanya dengan Tiongkok, implementasi LCT juga terus dikembangkan dengan negara mitra lainnya. Selama Januari-Juli 2025, nilai transaksi LCT Indonesia dengan Jepang mencapai USD 5,08 miliar. Lalu bersama Malaysia senilai USD 2,03 miliar. Kemudian dengan Thailand sebanyak USD 644 juta. Korea Selatan sebesar USD 85 juta. Sedangkan dengan Uni Emirat Arab USD 72 juta. Uji Coba QRIS Antarnegara BI dan PBoC juga memulai uji coba terbatas (sandbox) untuk konektivitas pembayaran digital QRIS antarnegara. Fase awal melibatkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan mitra industri dari Tiongkok, UnionPay International. Menjadi langkah konkret untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas. Selain menjadi simbol kemajuan teknologi, QRIS antarnegara ini diharapkan mendorong inklusi, keterjangkauan, dan akses layanan keuangan yang lebih luas. Implementasi LCT dan QRIS lintas negara mencerminkan sinergi kuat antara bank sentral, asosiasi sistem pembayaran, dan lembaga keuangan kedua negara. "Kolaborasi tersebut juga mendukung terbentuknya ekosistem keuangan digital yang tangguh, inklusif, dan kompetitif di kawasan," jelas Perry. Terpisah, Director of Tiongkok-Indonesia and Indonesia-Middle East and North Africa Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat menyatakan, Tiongkok sudah memberikan sumbangan yang besar terhadap mayoritas sektor di Indonesia. Mulai ekonomi, pertambangan, hingga industri media. "Semuanya sudah dan sedang terjadi saat ini. Tiongkok sudah memberikan sumbangsih ke berbagai daerah (di Indonesia)," ungkapnya. Hanya saja, Zulfikar menyoroti strategi komunikasi dan investasi ekonomi pemerintah Tiongkok yang cenderung fokus pada sektor-sektor strategis saja. Mengabaikan pembangunan di sektor pendidikan lokal di negara-negara mitranya. Bahkan, kerap menggunakan media lokal di wilayah mitranya untuk hanya menampilkan sisi positif keterlibatan secara ekonomi. Menurut dia, strategi ini bisa dimengerti dari perspektif efisiensi ekonomi. Bila Tiongkok telah menjadi penyumbang ekonomi besar di satu wilayah, cenderung tidak mengalokasikan sumber daya tambahan untuk pengembangan aspek lainnya. Seperti pendidikan ataupun lingkungan.

Transaksi LCT antara Indonesia dan Tiongkok mencapai USD 6,23 miliar pada Januari-Juli 2025, menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Nilai LCT RI-Tiongkok Naik Hampir 3 Kali Lipat Tembus USD 6,23 Miliar, BI-PBoC Uji Coba QRIS Antarnegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/JKT_-BI-Tahan-Suku-Bunga-Aucan_MIFTAHUL-HAYAT-14-644737125.jpeg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (20/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (20/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa 40 indikator kinerja utama BI, termasuk tingkat inflasi inti, volatilitas nilai tukar rupiah, serta kecukupan cadangan devisa, dapat tercapai secara baik pada kuartal I tahun ini. "Secara keseluruhan, seluruh indikator kinerja itu dapat kami capai secara baik, bahkan sejumlahnya itu lebih baik dari yang ditargetkan," kata Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6). Ia menyampaikan bahwa indikator tersebut termasuk tingkat inflasi inti yang pada kuartal I 2024 tercatat sebesar 1,77 persen&nbsp;year-on-year&nbsp;(yoy), masih dalam kisaran target 2,5 plus minus 1 persen. Menurutnya, hal tersebut berkat implementasi kebijakan moneter yang tepat serta kolaborasi yang baik antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Indikator volatilitas nilai tukar rupiah, lanjutnya, juga masih terpantau lebih rendah daripada target di angka 5,5 persen&nbsp;year-to-date&nbsp;(ytd) sebagai hasil dari berbagai upaya intervensi moneter, penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan kenaikan BI&nbsp;rate. "Demikian juga untuk kecukupan cadangan devisa, realisasinya 6,2 bulan impor, lebih tinggi dari targetnya 5 bulan impor dan kami memandang ini masih lebih dari cukup untuk menstabilkan nilai tukar rupiah," ucap Perry. Terkait pertumbuhan kredit, ia menuturkan bahwa pencapaian indikator tersebut melebihi target yakni 12,4 persen dari target 10 plus minus 1 persen karena adanya insentif likuiditas dari BI kepada perbankan untuk menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas. Ia menyatakan bahwa indikator likuiditas juga tercapai dengan realisasi 29,55 persen, jauh di atas target 10 persen, sedangkan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) tercatat pada angka 33,55 persen dengan target 30 persen. "Untuk pengedaran uang dan sistem pembayaran itu ada indikator realisasi mengenai QRIS, tingkat kelayakan uang, dan berbagai strategi-strategi yang ada sebagai komitmen kami untuk terus mendigitalkan keuangan dan juga memastikan ketersediaan rupiah dengan uang layak edar termasuk wilayah terdepan, terluar, dan terpencil," ujar Perry. Pihaknya mencatat hingga kuartal I&nbsp; tahun ini, volume transaksi QRIS telah mencapai 973,07 juta transaksi dari target 2 miliar transaksi sepanjang 2024. Selanjutnya, ia menyampaikan capaian sejumlah indikator terkait keuangan inklusif dan syariah, seperti pengembangan UMKM yang telah mencapai 3.848 UMKM dari target 6.200 UMKM serta perluasan akses pasar dan pembiayaan UMKM Rp 15,72 miliar dari target Rp 450 miliar. "Local currency transaction&nbsp;(dengan negara mitra) juga sudah tumbuh 4,88 persen, lebih tinggi dari yang ditargetkan (sebesar 3 persen dari pangsa nilai transaksi)," imbuh Perry.

Tingkat inflasi inti yang pada kuartal I 2024 tercatat sebesar 1,77 persen year-on-year (yoy), masih dalam kisaran target.

Laporkan Kinerja Kuartal I ke DPR, Bos BI:  Seluruh Indikator Dapat Kami Capai secara Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/JKT_-BI-Tahan-Suku-Bunga-Aucan_MIFTAHUL-HAYAT-10-1479397533.jpeg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah), Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kanan) dan Deputi Gubernur Doni P. Joewono (kiri) saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (20/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah), Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kanan) dan Deputi Gubernur Doni P. Joewono (kiri) saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (20/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan bahwa Central Counterparty (CCP), lembaga penjamin transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar, ditargetkan mulai beroperasi pada semester II tahun 2024. "Sekarang ini sudah tinggal persetujuan antarpemegang saham. Jadi sudah dan kami rencanakan pada 2024 ini di semester kedua akan mulai implementasi untuk CCP," kata Destry Damayanti dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6). Ia menuturkan bahwa beroperasinya lembaga khusus kliring sentral transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar tersebut diharapkan meningkatkan transaksi pasar uang, karena instrumen Repurchase Agreement (Repo), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun&nbsp;hedging instrument&nbsp;lainnya dapat diperdagangkan di lembaga tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mendukung dan mempertahankan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam jangka menengah dan panjang.&nbsp;"Ditambah tentunya kami tetap melakukan intervensi dan juga tetap akan menggunakan BI&nbsp;rate&nbsp;sebagai&nbsp;policy rate&nbsp;kami pada saat dibutuhkan," ujar&nbsp;Destry. CCP akan berperan sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar, untuk memitigasi risiko kegagalan transaksi antarpihak, risiko likuiditas, dan risiko karena volatilitas harga pasar. Selain pengoperasian CCP, ia mengatakan bahwa upaya jangka menengah dan panjang BI dalam mendukung penguatan rupiah adalah dengan terus mendorong pengimplementasian Local Currency Transaction (LCT) yang kini juga dikembangkan untuk sistem pembayaran. Pihaknya mencatat bahwa volume transaksi LCT terus meningkat mencapai 39 persen per Mei 2024 dibandingkan tahun lalu dengan nilai transaksi sebesar USD 3,8 miliar.&nbsp;"Dan jumlah pelakunya pun terus bertambah, kalau pada 2023 baru 2.602 nasabah, pada Mei 2024 sudah mencapai 4.386 pelaku," katanya lagi. Destry mengatakan bahwa penerapan LCT kini baru di empat negara, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Pihaknya kini sedang memperluas implementasi LCT ke berbagai negara lain dan tengah dalam proses penyusunan MoU kerja sama dengan Korea Selatan, Singapura, dan Uni Emirat Arab. "Jadi, kami akan terus lakukan peningkatan untuk program LCT kami ini tentunya dengan mempertimbangkan karakteristik dari hubungan ekonomi kita dengan negara-negara mitra plus kesiapan dari bank sentral di negara masing-masing," katanya pula.

CCP akan berperan sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar.

Bank Indonesia Targetkan Lembaga CCP Mulai Berjalan Semester Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/BANK-INDONESIA-LOGO-1371098826.jpg" alt="Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BOK) sepakat untuk untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan dan ekonomi alias local currency transaction (LCT). Implementasinya bakal dilakukan tahun depan. Kerja sama tersebut diharapkan mampu meminimalisasi eksposur risiko nilai tukar dan biaya bagi pelaku usaha. Kedua bank sentral melakukan kesepakatan di sela-sela High Level Meeting BI-BOK, Minggu (10/12). Sebagai langkah awal implementasi, BI dan BOK sepakat untuk menyusun sebuah framework LCT dalam suatu operational guidelines. Dalam implementasinya, framework LCT akan memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran lintas negara di area perdagangan. Dengan begitu, perbankan di Indonesia dan Korea dapat melakukan kuotasi nilai tukar secara langsung. Sehingga risiko nilai tukar dan biaya yang timbul dari transaksi dapat berkurang. Sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan dan memperdalam pasar keuangan mata uang lokal kedua negara. Gubernur BI Perry Warjiyo berharap LCT Indonesia-Korea dapat diimplementasikan pada 2024. Nantinya, perdagangan antarnegara dapat menggunakan kuotasi nilai tukar secara langsung yang disediakan oleh bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). Dengan demikian, memberikan opsi bagi dunia usaha dalam melakukan transaksi perdagangan dan meningkatkan efisiensi transaksi. "Penggunaan mata uang lokal yang luas akan memperkuat stabilitas makroekonomi. Kolaborasi ini akan memperkuat kerja sama keuangan bilateral antara Korea dan Indonesia," kata Perry. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank of Korea Mr. RHEE mengatakan, Indonesia dengan wilayah dan populasi yang besar memegang peranan penting dalam rantai pasok global sektor-sektor maju. Seperti baterai dan kendaraan listrik. Terlebih, minat bisnis Korea di Indonesia juga terus menunjukkan peningkatan. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap pembangunan ekonomi kedua negara. "Berdasarkan pengalaman keberhasilan Indonesia dalam menerapkan kerangka LCT dengan sejumlah negara dalam beberapa tahun terakhir, diharapkan kerangka LCT antara Korea dan Indonesia ini juga akan berhasil dibentuk dan diimplementasikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kedua bank sentral berkomitmen untuk memberikan upaya yang terbaik," jelas Mr. RHEE. Selain kerja sama LCT, kedua bank sentral juga berkomitmen untuk meningkatkan stabilitas pasar keuangan regional. Inisiatif tersebut sejalan dengan upaya integrasi keuangan sejumlah negara di kawasan untuk memfasilitasi penggunaan mata uang lokal secara lebih luas.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu meminimalisasi eksposur risiko nilai tukar dan biaya bagi pelaku usaha.

BI-BOK Jalin Kerja Sama LCT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-0084.jpg" alt="Gubernur BI Perry Warjiyo menjadi keynote speaker high level seminar Aligning Policies for Climate Transition di Bali Nusa Dua Convention Center, kemarin (30/3) (AGAS/JAWAPOS)" width="100%">
<figcaption>Gubernur BI Perry Warjiyo menjadi keynote speaker high level seminar Aligning Policies for Climate Transition di Bali Nusa Dua Convention Center, kemarin (30/3) (AGAS/JAWAPOS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;ASEAN Matters: Epicentrum of Growth menegaskan pertumbuhan ekonomi kawasan yang tetap tinggi. Meski, tengah dihadapkan pada sejumlah tantangan dan tekanan global. Sejumlah kesepakatan telah dicapai dalam The 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) yang berlangsung pada 28&ndash;31 Maret lalu untuk mengantisipasi gejolak itu. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, pertumbuhan ASEAN didukung konsumsi yang kuat, intra-trade, investasi, dan perdagangan terbuka dengan negara lain. Meski demikian, negara-negara Asia Tenggara dan dunia masih dihadapkan pada tantangan. Termasuk spillover global dari negara-negara maju, kenaikan suku bunga, inflasi yang tinggi, dan ketidakpastian keuangan. AFMGM pun telah menyepakati terkait prioritas bank sentral. Salah satunya, mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) atau USD melalui kerja sama transaksi pembayaran lintas negara. Mendorong bank sentral ASEAN bisa lebih banyak melakukan transaksi perdagangan, investasi, dan pasar keuangan lewat instrumen local currency transaction (LCT). "Penggunaan mata uang lokal di kawasan memitigasi risiko dan akan lebih kuat menahan krisis global," jelas Perry. Lima negara ASEAN telah meneken kerja sama transaksi pembayaran lintas negara di tengah agenda G20 tahun lalu. Mencakup kode QR, fast payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal. "Sekarang Vietnam siap karena mereka dalam proses memperkuat sistem pembayaran cepat. Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam juga tertarik. Namun, masih perlu membangun dan memperkuat sistem pembayaran domestik," beber lulusan Iowa State University itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, keketuaan ASEAN tahun ini diselenggarakan masih dengan lingkungan global yang menantang. Termasuk risiko penurunan dari tekanan inflasi yang terus tinggi, ketidakpastian atas ketegangan di Eropa, dan fragmentasi geopolitik. Ditambah, kondisi pembiayaan global lebih ketat yang dapat memperburuk kesulitan utang. Baru-baru ini juga beberapa bank runtuh di AS dan Eropa. "Usulan kerja sama di bidang pembiayaan UMKM dan literasi keuangan digital juga menjadi salah satu prioritas utama untuk mendukung inklusi keuangan UMKM dan akses pembiayaannya," terangnya.&nbsp;(han/c7/dio)

Sejumlah kesepakatan telah dicapai dalam The 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting yang berlangsung 28-31 Maret.

Vietnam Siap Gabung LCT di ASEAN, Laos-Kamboja-Brunei dalam Proses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kapal-landing-craft-tank-putri-sri-tanjung-tidak-laku-dilelang_m_112293.jpeg" alt="MANGKRAK: Kapal LCT Putri Sri Tanjung I masih sandar di dermaga Pelabuhan ASDP Ketapang Jumat (24/2). Kapal akan dilelang. Tapi, tidak ada orang yang berminat memiliki." width="100%">
<figcaption>MANGKRAK: Kapal LCT Putri Sri Tanjung I masih sandar di dermaga Pelabuhan ASDP Ketapang Jumat (24/2). Kapal akan dilelang. Tapi, tidak ada orang yang berminat memiliki.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Rencana Pemkab Banyuwangi melepas kapal landing craft tank (LCT) Putri Sri Tanjung sementara gagal total. Sebab, lelang aset daerah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember itu gagal menghasilkan pemenang karena tidak ada pihak yang berminat. Hingga lelang ditutup, tidak ada satu pun pihak yang tertarik untuk memiliki kapal yang dibeli pada 2002 itu. Karena tidak ada yang menawar, KPKNL menutup tahap lelang yang diajukan Pemkab Banyuwangi tersebut. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samsudin yang diwakili Kasubid Penerimaan Keuangan BPKAD Henry Januar menyatakan, dalam pelaksanaan lelang itu, Pemkab Banyuwangi menyerahkan sepenuhnya mekanisme lelang kepada KPKNL Jember. Dalam lelang tahap pertama, harga kapal dipatok Rp 2,3 miliar. Harga lelang tersebut ditetapkan berdasar hasil appraisal (penilaian) yang dilakukan KPKNL Jember. Sayang, hingga kini, kapal itu belum laku. &rsquo;&rsquo;Rencananya mungkin di-appraisal ulang,&rsquo;&rsquo; jelas Henry. Dia menjelaskan, pemkab tidak serta-merta menjual aset tersebut secara sembarangan. Sebab, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai jual tidak boleh kurang dari hasil appraisal. Jika tidak segera di-appraisal ulang, nilai jual kapal itu akan mengalami depresiasi atau penyusutan. Henry mencontohkan, pada 2012, nilai kapal LCT Putri Sri Tanjung mencapai Rp 4 miliar. Namun, karena penyusutan dan mengacu kondisi kapal, kini nilainya hanya Rp 2,3 miliar. &rsquo;&rsquo;Jika tidak segera di-appraisal ulang dan dibiarkan lebih lama, nilainya akan semakin turun,&rsquo;&rsquo; katanya. Parahnya, selain pertimbangan terjadinya penyusutan nilai aset, kapal yang dibeli pada era Bupati Samsul Hadi itu kini tidak bisa dioperasikan di lintas penyeberangan Bali menyusul Surat Keputusan Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan bernomor SK.885/AP.005/DRJD/2015 tertanggal 19 Maret 2015 tentang Larangan Penggunaan Kapal Tipe Landing Craft Tank (LCT) sebagai Kapal Angkutan Penyeberangan. Pihaknya akan melaporkan hasil lelang pertama dan segera melakukan appraisal kedua agar aset tersebut segera laku dijual dalam lelang. &rsquo;&rsquo;Ke depan seperti apa menunggu kebijakan lebih lanjut,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Sebelum dilelang pihak KPKNL, Pemkab Banyuwangi menerima berita acara serah terima kapal Putri Sri Tanjung (merah) dari manajemen PT PBS. Berbeda dengan LCT Putri Sri Tanjung, satu aset pemkab yang lain, LCT Putri Sri Tanjung I, belum bisa dilelang lantaran masih menunggu hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Permasalahan PT PBS DPRD Banyuwangi dan keputusan rapat usaha pemegang saham (RUPS) mengenai kinerja 2016 yang akan dilakukan pada 2017 ini. (ddy/c1/afi/c23/ano/sep/JPG)

Kapal Landing Craft Tank Putri Sri Tanjung Tidak Laku Dilelang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lct

Berita Terkini

Nilai LCT RI-Tiongkok Naik Hampir 3 Kali Lipat Tembus USD 6,23 Miliar, BI-PBoC Uji Coba QRIS Antarnegara

Laporkan Kinerja Kuartal I ke DPR, Bos BI: Seluruh Indikator Dapat Kami Capai secara Baik

Bank Indonesia Targetkan Lembaga CCP Mulai Berjalan Semester Kedua

BI-BOK Jalin Kerja Sama LCT

Vietnam Siap Gabung LCT di ASEAN, Laos-Kamboja-Brunei dalam Proses

Kapal Landing Craft Tank Putri Sri Tanjung Tidak Laku Dilelang

Download Aplikasi JawaPos.com