<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/tempImage6TaoEL-3389313173.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Imamatul Silfia)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Imamatul Silfia)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merasa kesal lantaran usulannya soal Family Office dibenturkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diurus oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Luhut memastikan Family Office usulannya yang akan dibangun di Bali itu tidak ada urusannya dengan APBN. Ia pun menegaskan dirinya sama sekali tak pernah meminta kas negara untuk membiayai proyek itu. Justru ia mengatakan, keberadaan Family Office akan membantu pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Terlebih peran APBN hanya bisa mencapai 15 persen saja. "Kita melihat juga pertumbuhan Indonesia menuju 8% ini, tentu peranan swasta masih sangat besar. Peranan pemerintah, APBN kan cuma 15%, 10-15% dari APBN yang di swasta. Sisanya itu harus private sector," kata Luhut dalam acara bertajuk &lsquo;1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran&rsquo; di Jakarta Selatan, Kamis (16/10). "Nah untuk itu, kita harus friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulin, buatlah family office. Family office itu gak ada urusan dengan APBN. Sebenarnya enggak ada urusannya," tambahnya. Lebih lanjut, Luhut menyampaikan, urusan Family Office dengan pemerintah bukanlah dari sisi pembiayaan APBN. Melainkan, bagaimana agar para investor dalam negeri dan asing masih mau menempatkan uangnya di Indonesia. Itu sebabnya, kata dia, pemerintah perlu merumuskan sejumlah kebijakan. Mulai dari zero tax, kemudian nanti setelah baru kena tax saat melakukan investasi hingga termasuk kepastian terkait sistem hukum atau common law. "Terus ribut. Ini bilang, apa ditubrukin lagi Ketua DEN dengan Menteri Keuangan, gak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Gak ada urusannya APBN sama sekali di situ," tegasnya. Menurutnya, saat ini yang diperlukan dari pemerintah juga berupa joint study antara beberapa kementerian. Salah satunya, mulai dari Menteri Investasi hingga Mahkamah Agung. Di sisi lain, Luhut juga menyoroti alasan banyak warga dunia termasuk Indonesia, justru menanamkan modalnya di Singapura hingga Abu Dhabi, bahkan Singapura. Luhut berambisi untuk menarik orang kaya itu untuk menanamkan modal di tanah air, itu sebabnya ia mengusulkan kehadiran Family Office. "Kenapa orang asing tuh bikin family office, banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hongkong, banyak sekali sekarang di Abu Dhabi. Tapi mereka juga pengen. Kenapa di Singapura aja? Proyeknya kurang. Di Indonesia proyeknya banyak. Ya kenapa gak kita tarik ke mari? Logikanya di situ," tukasnya.

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan usulan Family Office tidak ada hubungannya dengan APBN. Justru mendukung tercapainya PDB 8 persen.

Usulannya soal Family Office Dibenturkan Purbaya, Luhut: Siapa yang Minta APBN? Nggak Ada Urusannya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/Sidang-kasus-Haris-Azhar-dan-Fatia-Fedrik-Tarigan-1-1918746842.jpg" alt="Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Dalam sidang beragendakan pemeriksaan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi atas kasus dugaa" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Dalam sidang beragendakan pemeriksaan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi atas kasus dugaa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktivis Fatia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Tuntutan kepada Fatia lebih rendah dibanding yang diterima rekannya, Hari Azhar yakni 4 tahun. "Menghukum Fatia Maulidiyanti untuk menjalani pidana penjara selama 3 tahun enam bulan," kata Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (13/11). Fatia juga dituntut membayar denda Rp 500 ribu. Apabila tidak dibayarkan diganti kurungan 3 bulan. Jaksa menilai, perbuatan Haris telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan&nbsp;Haris&nbsp;Azhar&nbsp;dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu. Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021. Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan Youtube bertajuk &lsquo;Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!&rsquo;. Video itu diunggah di akun Youtube&nbsp;Haris&nbsp;pada 20 Agustus 2021. Dalam video itu Fatia dan&nbsp;Haris&nbsp;membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut. Dalam laporannya, Luhut mempersangkakan&nbsp;Haris&nbsp;Azhar&nbsp;dan Fatia Maulidiyanti dengan Pasal 45 Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Aktivis Fatia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.

Kasus 'Lord Luhut', Fatia Maulidiyanti Dituntut 3,5 Tahun Penjara Lebih Rendah Dari Haris Azhar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-luhut-pengkritik-itu-teman-salat-jumat-jokowi-sewaktu-kecil_m_202737.jpeg" alt="Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan saat berbicara di Rapat Koordinasi Bidang Nasional III Kemaritiman DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Minggu (8/4)." width="100%">
<figcaption>Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan saat berbicara di Rapat Koordinasi Bidang Nasional III Kemaritiman DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Minggu (8/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan kejengkelannya karena kerap dikritik dan diserang secara personal, mendapat dukungan dari Menko Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan. Serangan pada mantan Wali Kota Surakarta tersebut, kerap mempertanyakan soal keislaman Jokowi dan selalu dikaitkan dengan isu PKI. "Saya setuju jika presiden merasa jengkel. Itu kan Ketua Komisi I DPR (Abdul Kharis Almasyhari) yang merupakan temannya beliau (presiden) dari kecil," ujar Luhut Panjaitan usai berbicara pada Rapat Koordinasi Bidang Nasional III Kemaritiman DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Minggu (8/4). Diketahui, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/06/30/141147/ketua-komisi-i-dpr-abdul-kharis-almasyhari-dan-hobinya-memacu-sepeda" target="_blank">Abdul Kharis Almasyhari</a> merupakan anggota DPR dari dapil V Jateng, alamat rumah di Laweyan, Solo. Sebelum berkecimpung di dunia politik, Abdul Kharis merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Menurut Luhut Panjaitan, sejak kecil Jokowi selalu melaksanakan salat Jumat bersama-sama dengan politisi PKS tersebut, karena rumah Jokowi dan Abdul tidak berada jauh dari masjid tempat biasa salat Jumat. "Makanya aneh meragukan keislaman presiden," ucap Luhut. Demikian juga soal tudingan keterlibatan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan partai terlarang PKI,&nbsp;Luhut Panjaitan menilai tuduhan itu lebih tidak masuk akal lagi. Dijelaskan Luhut Panjaitan, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/09/202751/sapa-warga-sukabumi-jokowi-tampil-ala-dilan" target="_blank">Jokowi</a> lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961. Artinya, saat peristiwa 1965, Jokowi baru berusia empat tahun. "Jadi, rakyat jangan dibodohi dengan informasi tak benar. Saya berani ngomong tentang itu, Indonesia justru beruntung ada Presiden Jokowi. Berani mengambil risiko, bertanggung jawab dan punya visi ke depan," tegas Luhut Panjaitan. Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya mengungkapkan kejengkelannya saat berbicara pada acara relawan Galang Kemajuan (GK) di Puri Begawan, Bogor, Jabar, Sabtu (7/4) kemarin. "Saya belum lahir sudah jejeran sama Aidit (tokoh PKI) coba. Ini isu-isu apa-apaan ini, nggak beradab seperti itu," kata Jokowi.&nbsp;

Kata Luhut, Pengkritik Itu Teman Salat Jumat Jokowi Sewaktu Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/cara-efektif-mengurangi-sakit-punggung-untuk-si-perut-buncit_m_160909.jpeg" alt="Ilustrasi kegemukan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegemukan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usia produktif mempunyai keluhan low back pain (LBP) atau nyeri punggung bawah dewasa ini adalah hal biasa. Spesialis kedokteran fisik rehabilitasi dr Rita Vivera Pane SpKFR mengatakan, dirinya mempunyai pasien yang masih duduk di bangku SMP. Dengan tinggi 150, anak tersebut sudah mempunyai berat 108 kilogram. Salah satu efeknya adalah nyeri punggung bawah tersebut. Namun, berkat ketekukannya untuk berdiet, sang anak bisa menurunkan 16 kilogram dalam satu bulannya. Padahal, lanjut Rita, diet yang sehat seharusnya hanya menurunkan 1-2 kilogram tiap minggunya. Tetapi, efek samping lain, keluhan LBP pasien itu hilang. &rsquo;&rsquo;Tapi kalau uda perut buncit, biasanya yang keluar tidak hanya lemak. Tapi ada kandungan air yang ikut keluar. Namun untuk kasus turun drastis seperti pasien saya itu tidak apa-apa selama dalam pantauan dokter,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Jadi, Rita selalu menegaskan pada pasiennya, bila ingin sembuh sembuh dari LBP pasti harus mengurangi beban pada perutnya. Caranya, seperti biasa makan dengan mengurangi kalori tanpa mengurangi kandungan gizi dan olahraga. Menurut Rita, yang merupakan tantangan baginya adalah ketika mendoktrin para pasien mengenai makanan. Karena seringkali pasien merasa nelangsa ketika disuruh berdiet. &rsquo;&rsquo;Saya tegaskan, makanan berlemak itu sampah. Misalnya kerupuk. Kalau nggak mau perutnya buncit dan kena LBP sebisa mungkin harus menjauhinya,&rsquo;&rsquo; tegasnya. (*)

Cara Efektif Mengurangi Sakit Punggung untuk si Perut Buncit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/hanya-gunakan-bius-lokal-kenali-metode-terbaru-operasi-saraf-kejepit_m_156849.jpeg" alt="Pasien operasi saraf kejepit paparkan testimoni teknik Operasi PELD" width="100%">
<figcaption>Pasien operasi saraf kejepit paparkan testimoni teknik Operasi PELD</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasien dengan keluhan saraf kejepit yang parah saat konsultasi ke dokter umumnya akan disarankan tindakan pembedahan. Banyak pasien khawatir, operasi tak akan berjalan efektif bahkan menyebabkan kelumpuhan. Kabar gembira, kini ada metode terbaru operasi minimal invasif atau bedah minimal sayatan. Namanya Percutaneous Endoscopic Lumbar Disectomy (PELD). Terdapat dua prosedur operasi bedah minimal yang populer dan direkomendasikan pada kasus saraf kejepit yaitu mikrodistectomy dan PELD. Keduanya bertujuan menghilangkan tekanan herniasi diskus pada saraf sekitar tulang belakang. Prosedur ini hanya mengakibatkan sayatan kecil pada kulit, memberikan manfaat dan kenyamanan pada pasien secara lebih baik di banding teknik bedah konvensional. "Selain luka sayatan yang minimal, pada pasien dengan kontra indikasi untuk dilakukan bius total, teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan bius lokal," kata pakar nyeri Klinik Nyeri dan Tulang Belakang Onta Merah, dr. Mahdian Nur Nasution, SpBS, Jalan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Selasa (12/9). Dengan teknik itu, pasien juga tidak harus berlama-lama di rumah sakit atau klinik karena dapat juga dilakukan one day care. Seperti namanya, PELD dilakukan melalui prosedur endoskopi. Dokter akan membuat sayatan kecil di kulit sebesar 7 mm, selanjutnya masuk ke dalam menuju foramen. &ldquo;Foramen merupakan area yang kaya akan persarafan. Di lokasi ini juga tempat yang kemungkinan banyak terjadi jepitan saraf yang menimbulkan rasa nyeri pada pasien,&rdquo; jelas Mahdian. PELD juga biasa disebut dengan teknik stich less surgery, karena teknik ini tidak membutuhkan jahitan setelah prosedur dilakukan. &ldquo;Tidak seperti operasi lainnya, yang memerlukan jahitan di akhir prosedur,&rdquo; tambah Mahdian. Dahulu pada teknik operasi konvensional, untuk dapat mencapai daerah saraf yang terjepit, seorang dokter harus melakukan banyak sayatan, mulai dari sayatan di kulit, sayatan di otot, sayatan atau pemotongan tulang lamina, baru kemudian meniyisihkan saraf-saraf dan terakhir mengkoreksi bantalan tulang yang menjepit. Tahapan yang harus dilakukan tadi, tentunya akan mengakibatkan trauma jaringan. &ldquo;Dengan teknik endoskopi, hal ini tidak dilakukan lagi,&rdquo; jelas Mahdian. Teknik operasi konvensional juga mengakibatkan perdarahan yang lebih banyak, dibandingkan jika dilakukan dengan teknik endoskopi. Selain itu risiko untuk terjadinya infeksi pada teknik operasi konvensional juga lebih besar. Pemotongan tulang lamina pada teknik konvensional dikemudian hari dapat mengakibatkan masalah instabilitas tulang hingga kekuatan tulang yang menurun. &ldquo;Teknik endoskopi juga tidak perlu memotong ligamen yang berfungsi sebagai penyangga tulang,&rdquo; kata Mahdian. Risiko kambuh kembali, juga lebih kecil pada teknik endoskopi karena tidak menganggau stabilitas tulang belakang. Dengan teknik endoskopi risiko perlengketan juga tidak ada. Lama perawatan rata-rata selama 1,6 hari. Tindakan PELD dilakukan dalam waktu sekitar 45 menit. Salah satu pasien saraf kejepit yang menjalani teknik PELD, Sri Partinih (54) sudah mengalami saraf kejepit selama 2 tahun. Terakhir, saking sakitnya, Sri sampai pingsan. "Saya sudah ke mana-mana dari mulai fisioterapi dan ke berbagai dokter. Tetap enggak sembuh. Sampai terakhir 17 Agustus kemarin ketemu dokter Mahdian lalu dioperasi di RS Meilia Cibubur, saya beranikan diri katanya risikonya kecil. Dan sampai sekarang rasanya jauh lebih baik," tutur Sri.&nbsp;

Hanya Gunakan Bius Lokal, Kenali Metode Terbaru Operasi Saraf Kejepit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lbp

Berita Terkini

Usulannya soal Family Office Dibenturkan Purbaya, Luhut: Siapa yang Minta APBN? Nggak Ada Urusannya

Kasus 'Lord Luhut', Fatia Maulidiyanti Dituntut 3,5 Tahun Penjara Lebih Rendah Dari Haris Azhar

Kata Luhut, Pengkritik Itu Teman Salat Jumat Jokowi Sewaktu Kecil

Cara Efektif Mengurangi Sakit Punggung untuk si Perut Buncit

Hanya Gunakan Bius Lokal, Kenali Metode Terbaru Operasi Saraf Kejepit

Download Aplikasi JawaPos.com