<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/dnW5Y5eqTOu56bVSsSBMe4MBfK6jomkEaAp02sjI-580154551.jpg" alt="Heboh Aktivis Yogyakarta Paul Ditangkap Paksa Polda Jatim, LBH Surabaya Bersuara Keras. (Instagram @ylbhi_lbhsurabaya)" width="100%">
<figcaption>Heboh Aktivis Yogyakarta Paul Ditangkap Paksa Polda Jatim, LBH Surabaya Bersuara Keras. (Instagram @ylbhi_lbhsurabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mengungkap kronologi penangkapan aktivis sosial asal Jogjakarta, Muhammad Fakhrurrozi. Direktur YLBHI-LBH Surabaya, Habibus Shalihin mengatakan aktivis yang akrab disapa Paul tersebut, ditangkap oleh puluhan aparat Polda Jawa Timur di kediamannya, Jogjakarta pada Sabtu (27/9) sekitar pukul 14.30 WIB.&nbsp; "Paul ditangkap secara paksa, tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku dan dasar hukum yang jelas. Polisi juga melakukan penyitaan terhadap puluhan buku hingga perangkat elektronik miliknya," ujar Habibus, Senin (29/9).&nbsp; Setelah ditangkap, Paul langsung digelandang ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk pemeriksaan awal. Sekitar tiga jam kemudian, pukul 17.00 WIB, ia dipindahkan ke Polda Jawa Timur di Surabaya. "Penangkapan ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 17 KUHAP bahwa perintah penangkapan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Paul juga diinterogasi tanpa pendampingan hukum" tambahnya. Paul tiba di Polda Jawa Timur, Sabtu (27/9) sekitar pukul 22.10 WIB, setelah diinterograsi awal selama perjalanan dari Yogyakarta ke Surabaya. Dengan sabar, Paul menanti pendampingan hukum dari YLBHI-LBH Surabaya. &ldquo;Tim YLBHI- LBH Surabaya bersama keluarga Paul kemudian tiba di Polda Jatim dan bertemu dengannya pada sekitar pukul 23.05 WIB. Setibanya di Polda Jatim, Paul tidak langsung diperiksa," terang Paul.&nbsp; Alih-alih langsung diperiksa dengan pendampingan hukum, LBH justru mendapati informasi bahwa Paul telah ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan kasus kerusuhan di Kediri pada akhir Agustus lalu.&nbsp; Hal tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/17/IX/2025/SPKT.SATRESKRIM/Polres Kediri Kota/Polda Jawa Timur, tanggal 1 September 2025. Paul dijerat Pasal 160 KUHP jo. Pasal 187 KUHP jo. Pasal 170 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. "Pemeriksaan Paul baru dimulai sekitar pukul 00.30 WIB dini hari, &nbsp;yang dipimpin oleh Kanit IV Subdit I Ditreskrimum Polda Jatim. Di akhir pemeriksaan, penahanan terhadap Paul langsung dilakukan," terang Habibus.&nbsp; LBH Surabaya menilai proses penangkapan Paul tak sesuai dengan prosedur, sebagaimana yang tercantum dalam KUHP dan disempurnakan Putusan Mahkamah Konstitusi No 2/PUU-XII/2014.&nbsp; &ldquo;Di mana jika merujuk pada aturan hukum dalam KUHAP, kepolisian harus memiliki minimal dua alat bukti dan melakukan pemeriksaan calon tersangka untuk menetapkan status tersangka," pungkasnya.&nbsp;

YLBHI mengungkap penangkapan aktivis Muhammad Paul di Yogyakarta, mempertanyakan prosedur dan dasar hukum yang digunakan oleh polisi.

Heboh Aktivis Jogjakarta Paul Ditangkap Paksa Polda Jatim, LBH Surabaya Nilai Tidak Sesuai KUHAP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/5jkrsBhKpMyr1Jb3LacvHFrdGa0YPVGO9uWuKm4r-2183265826.jpg" alt="Ilustrasi aksi demo di Surabaya. LBH Surabaya Temukan indikasi polisi halangi bantuan hukum untuk demonstran yang tertangkap. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aksi demo di Surabaya. LBH Surabaya Temukan indikasi polisi halangi bantuan hukum untuk demonstran yang tertangkap. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menemukan indikasi polisi menghalangi akses bantuan hukum bagi demonstran yang ditangkap dalam aksi 29-31 Agustus 2025 di Surabaya. Direktur LBH Surabaya Habibus Shalihin mengatakan, saat mencoba memberikan bantuan hukum pada 109 demonstran yang tertangkap dalam aksi, tim advokasi sempat tertahan dan diminta menunggu cukup lama. "Upaya pendampingan hukum tidak dapat dilakukan secara maksimal. Sejak pagi pukul 10.00 WIB, baik di Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim, mereka menutup akses informasi dan layanan hukum," tutur Habibus, Senin (1/9). Data resmi baru bisa dikonfirmasi Tim Advokasi Surabaya sekitar pukul 17.00 WIB, dan informasi yang lebih jelas baru terbuka menjelang malam, sekitar pukul 21.00 WIB, tak lama sebelum sebagian besar orang dibebaskan. "Akibatnya, orang-orang yang tertangkap itu diperiksa oleh penyidik di kantor polisi tanpa didampingi pengacara. Mereka kehilangan akses pendampingan hukum yang memadai," sambungnya. Kondisi ini, lanjut Habibus, berpotensi menimbulkan kerentanan lebih besar terhadap intimidasi maupun penyiksaan. Ia menyebut tindakan kepolisian telah melanggar etika pelayanan publik dan hukum yang berlaku.&nbsp; Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tertulis jelas bahwa menjamin hak warga negara, khususnya kelompok rentan, untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa diskriminasi.&nbsp; "Dari temuan-temuan tersebut, Tim Advokasi Surabaya menilai tindakan aparat kepolisian itu telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku," seru Habibus. Pihaknya mendesak agar pihak kepolisian agar segera membuka informasi secara penuh terkait status seluruh warga yang ditangkap, memberikan akses seluas-luasnya kepada layanan bantuan hukum. "Serta memastikan setiap warga negara diperlakukan sesuai prosedur hukum tanpa intimidasi dan kekerasan. Aparat kepolisian wajib tunduk pada hukum, bukan sewenang-wenang menutupinya," imbuhnya.&nbsp;

LBH Surabaya menemukan indikasi polisi menghalangi akses bantuan hukum bagi demonstran yang ditangkap dalam aksi 29-31 Agustus 2025.

LBH Surabaya Temukan Indikasi Polisi Halangi Akses Bantuan Hukum Bagi Demonstran, Minta Akses Penuh Status Demonstran yang Diamankan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/LBH-Surabaya-266421666.jpeg" alt="Diskusi bertajuk &quot;Problematika Revisi UU TNI Ditinjau dari Perspektif Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia&quot; yang digelar Imparsial kerja sama HRLS Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Kamis" width="100%">
<figcaption>Diskusi bertajuk &quot;Problematika Revisi UU TNI Ditinjau dari Perspektif Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia&quot; yang digelar Imparsial kerja sama HRLS Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Kamis</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur LBH Surabaya Abdul Wahid menyoroti sejumlah poin dalam draf revisi UU TNI, salah satunya terkait peradilan militer. Hal itu disampaikan Wahid dalam diskusi bertajuk "Problematika Revisi UU TNI Ditinjau dari Perspektif Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia" yang digelar Imparsial kerja sama HRLS Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Kamis (27/7).&nbsp; Wahid menyampaikan bahwa wacana revisi UU TNI sebenarnya sudah ada sejak 2010 dan baru pada tahun 2019 muncul Naskah Akademiknya.&nbsp; "Revisi UU TNI ini mencampuradukkan tugas pertahanan dan keamanan," ucapnya.&nbsp; Menurut Wahid, seharusnya ada pemisahan yang jelas antara tugas pertahanan dan keamanan, jika tidak maka potensial terjadi konflik.&nbsp; "Banyak substansi yang bermasalah di dalam draf revisi UU TNI ini salah satunya adalah terkait dengan peradilan militer," sebut Wahid.&nbsp; Dia berpendapat bahwa sistem peradilan militer sangat tertutup. Seperti pengalaman LBH ketika mengadvokasi kasus Indra Azwan yang anaknya tewas ditabrak oleh polisi ketika Polri masih di bawah ABRI.&nbsp; "Dari tahun 1992 sampai sekarang kasusnya tidak selesai. Dalam peradilan militer, praperadilan tidak ada dan juga tidak akuntabel," lanjutnya. Selain itu, dia juga menyoroti adanya penambahan tugas militer selain perang, dari sebelumnya 14 menjadi 19 tugas.&nbsp; Menurut Wahid, tugas ke-19 bahkan menjadi cek kosong bagi TNI untuk terlibat dalam berbagai urusan keamanan.&nbsp; "TNI akan mudah dikerahkan dan menjadi backing untuk proyek-proyek pembangunan pemerintah karena dilakukan tanpa terlebih dahulu harus melalui keputusan politik negara," tuturnya.&nbsp; Kemudian, terdapat pula penambahan jabatan di institusi sipil yang bisa ditempati oleh militer aktif. Wahid menilai masuknya klausul keamanan menjadi tugas TNI itu bertentangan dengan Konstitusi. Sementara konflik yang melibatkan tentara dengan masyarakat di Jawa Timur sudah makin banyak.&nbsp; "Ini mau ditambah lagi dengan pengawalan proyek pembangunan, sehingga membuka kewenangan baru yang akhirnya konflik-konflik terjadi semakin banyak dan impunitas juga terus terjadi," ujarnya.&nbsp; Sementara itu, Dosen FISIP Universitas Airlangga Joko Santoso mengatakan ?secara substansi kritiknya terhadap draf revisi UU TNI adalah terkait diplomasi militer. "Kalau ini diloloskan maka nanti akan ada diplomat diplomat militer," ujarnya. Dia juga menilai kecil kemungkinan revisi UU TNI membawa perubahan yang dih?arapkan. Sebaliknya ia justru berpotensi membuka persoalan baru dan arus balik reformasi sektor keamanan yang telah diupayakan sebelumnya.&nbsp; "Revisi Undang-undang TNI tidak mendesak untuk dibahas dan disegerakan," kata Joko.

Direktur LBH Surabaya Abdul Wahid menyoroti sejumlah poin dalam draf revisi UU TNI, salah satunya terkait peradilan militer.

LBH Surabaya Soroti Revisi UU TNI, Salah Satunya Peradilan Militer 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_648344151-1.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama 2022, Rapid Response Unit (RRU) mendampingi berbagai kasus dan permasalahan yang menimpa kelompok rentan dan minoritas. Mereka merupakan kelompok warga yang membutuhkan perhatian lebih, seperti anak-anak dan perempuan.  Sejumlah kasus telah ditangani. Pengacara Publik LBH Surabaya Yaritza Muatiaraningtyas menceritakan, RRU sempat menangani kasus percobaan aborsi yang dilakukan suami siri. ”Korban bernama SF, dia warga disabilitas fisik dari Gresik. Dia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan kekasihnya,” terang Ica, sapaan Yaritza Muatiaraningtyas, Sabtu (24/12).  Dari kekerasan seksual itu, akhirnya kekasihnya bersedia menikah siri dengan korban. Selama menikah siri korban dan pelaku memiliki hubungan kurang baik.  ”Korban selalu dimanfaatkan pelaku. Setelah tahu bahwa korban telah hamil, pelaku membenci korban karena tidak menginginkan anak,” terang Yaritza Muatiaraningtyas.  Pelaku lalu minta korban untuk menggugurkan kandungan dengan cara pelaku membeli obat penggugur kandungan untuk korban.  ”Akhirnya korban dan pelaku melakukan aksi aborsinya di salah satu hotel di wilayah Gresik,” ujar Yaritza Muatiaraningtyas.  Pada Mei, terjadi kekerasan seksual di Desa Gluran, Gresik, pada anak perempuan berusia 5 tahun. Pelaku adalah seorang kakek berusia 50 tahun. ”Pelaku adalah tetangga dekat korban. Pelaku melakukan kekerasan seksual dengan cara menggesekkan alat kelamin pada saat orang tua korban tidak ada di rumah hingga memar,” papar Yaritza Muatiaraningtyas.  Kejadian kekerasan seksual pada Mei itu, merupakan kejadian kedua kali yang diketahui keluarga setelah kejadian pertama yang terjadi pada setahun lalu.  Sayangnya, keluarga tidak ingin membawa kasus itu ke kepolisian dengan alasan hubungan baik dengan keluarga pelaku. Namun, kasus itu sudah tersebar dan terdengar hingga ke tingkat kabupaten.  Dua kasus itu kini masih ditangani RRU dengan memberikan pendampingan psikologis dan mental. Yaritza Muatiaraningtyas menjelaskan, Rapid Response Unit menerima semua pengaduan kasus atau permasalahan di Provinsi Jawa Timur tentang permasalahan hak asasi manusia.  Selain itu, pihaknya juga menangani kasus pelecehan anak. Seperti seorang anak perempuan 8 tahun menjadi korban pelecehan seksual tetangganya. Korban merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang didiagnosis hiperaktif. Pelaku, S, 68 disebut telah menyetubuhi korban V, 2 kali.  Yaritza Muatiaraningtyas mengatakan, korban dilecehkan pada akhir 2021. Kejahatan ini diketahui ketika korban dimandikan sang Nenek. ”Kejadiannya itu kemungkinan akhir tahun lalu. Dua kali (disetubuhi). Mungkin takut ngomong. Jadi ketika dimandikan neneknya merasa kesakitan di kemaluan. Akhirnya bilang ke neneknya,” kata Yaritza Muatiaraningtyas.  Mirisnya, pelaku dibebaskan. Padahal kasus itu merupakan yang kedua kali. Pelaku pun sudah berstatus tersangka atas laporan tertanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor LP/B/002/I/2022/SKPT/Polres Pelabuhan Tanjung Perak/Polda Jatim.  ”Polres Pelabuhan Tanjung Perak nggak bisa menangkap pelaku karena mengaku sakit. Kami khawatir ada korban lain,” ujar Yaritza Muatiaraningtyas.  Rapid Response Unit merupakan inisiasi Program Promote Human Rights And Equality to Achieve Sustainability (HEAL) yang dilaksanakan Save The Children (Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) bersama dengan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Yayasan TIFA. Program itu didukung European Union (EU). Pembentukan muncul karena banyak kendala persoalan hukum di 10 desa sasaran program di 2 wilayah program, yakni di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Kaleidoskop 2022: Banyak Anak dan Perempuan Korban Pelecehan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1657177873042.jpg" alt="Penangkapan MSAT pada Minggu (3/7). Radar Jombang/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Penangkapan MSAT pada Minggu (3/7). Radar Jombang/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pendamping korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren Jombang, MSAT, merasa geram dengan pembelaan yang dilakukan keluarga pelaku. Ayah dari MSAT, Muchtar Mu'thi menyatakan, apa yang dilakukan anaknya hanya fitnah keluarga.  ”Kalau memang pelaku ini tidak bersalah dan bilang fitnah, mari datang dan dibuktikan di pengadilan,” ujar tim pendamping dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Yaritza Mutiaraningtyas, Kamis (7/7).  Korban disebut sangat membutuhkan kepastian hukum. Ica, sapaan Yaritza Mutiaraningtyas, mengingatkan bahwa kasus itu masih berjalan dan belum selesai sejak tiga tahun lalu. ”Kita butuh kepastian hukum agar tidak ada ketimpangan. Ketika pelaku memiliki kekuasan mengapa penangkapan berkali-kali gak bisa,” tutur Yaritza Mutiaraningtyas.  Bila memang apa yang dikatakan ayah MSAT itu benar, dia meminta MSAT untuk membuktikan hal itu di pengadilan. Sehingga, ada keadilan untuk semua pihak.  Dengan demikian, lanjut dia, korban tidak merasa kecewa setelah tiga tahun menunggu tanpa kepastian.  ”Dibuktikan saja di pengadilan, biar tahu gimana kepastiannya, kalau tidak dibuktikan  kita tidak tahu itu fitnah atau tindak pidana,” sebut Yaritza Mutiaraningtyas.  Saat ini, Ica memastikan, pihaknya masih melakukan koordinasi terkait gagalnya penangkapan MSAT pada Minggu (3/7). Mengingat gagalnya penangkapan itu sudah dua kali terjadi.  Tim pendamping korban, kata Ica, terdiri atas berbagai lembaga seperti Women Crisis Center (WCC) Jombang, LBH Surabaya, Komnas Perempuan, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, serta organisasi lain.  ”Kita juga selalu memberi kekuatan kepadaa korban bahwa korban tidak sendiri, kita mengupayakan agar kasus ini ada kepastian,” ucap Yaritza Mutiaraningtyas.  MSAT masuk DPO (daftar pencarian orang) Polda Jatim dalam kasus dugaan pencabulan kepada santri. Kasusnya, sudah dinyakan P21 olah Kejati Jatim. Namun, upaya tahap 2 belum bisa dilakukan karena tersangka belum ditangkap.

MSAT, Pemerkosa Santri Sulit Ditangkap, Pendamping Sebut Korban Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220412-WA0070.jpg" alt="Pengurus Posko Pengaduan THR di Kantor LBH Surabaya. Rafika Yahya/Jawaos.com" width="100%">
<figcaption>Pengurus Posko Pengaduan THR di Kantor LBH Surabaya. Rafika Yahya/Jawaos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) dibuka di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Pembukaan posko itu dilakukan, Selasa (12/4).  Nuruddin, sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia Jawa Timur (FSPMI Jatim) mengatakan, posko THR dibuka tiap tahun. Sebagai tempat yang dituju buruh pertama kali bila tidak mendapatkan THR.  ”Kami buka hari ini (12/4) hingga H-3 Lebaran. Total ada 4 posko yang tersebar di seluruh Jawa Timur,” kata Nuruddin.  Dia menyebut posko telah menerima 19 aduan dari sejumlah perusahaan. Aduan itu berdampak pada sekitar 3.000 buruh.  ”Ada 19 aduan. Mereka datang dari 4 kabupaten dan kota. Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Banyuwangi,” ungkap Nuruddin.  Sistem kerja posko THR diawali dari aduan dari buruh. Kemudian, tim posko THR akan memberikan somasi ke perusahaan terkait.  ”Kami membuat laporan resmi agar ditindaklanjuti. Evaluasi sejauh ini belum ada yang mendapat sanksi,” ujar Nuruddin.  Bila perusahaan tersebut terbukti melanggar dan tidak memberikan THR, sanksi diberikan. Sanksinya berupa denda sebesar 5 persen.  ”Kami sekarang dibantu Kemenaker sebagai alat pendorong (supaya THR Segera diberikan). Dulu nggak ada, jadi harus turun ke jalan untuk demonstrasi supaya hukum ditegakkan,” jelas Nuruddin.  Nuruddin berjanji merahasiakan identitas pelapor. Sehingga bila ada THR yang tak kunjung diberikan, dia meminta buruh untuk tidak ragu melaporkan.  ”Ada form berisi nama dan identitas perusahaan. Nama pelapor akan kami rahasiakan,” ucap Nuruddin.  Selain di Kantor LBH Surabaya, Posko Pengaduan THR juga dibuka di Sekretariat DPW ISPMI Jatim, Ruko Griya Simo Pomahan B2 Jalan Simo Pomahan Surabaya. Kemudian di Sekretariat DPW SPL FSPMI Kota Surabaya Jalan Kalisari Gang V No 34 Romokalisari, Surabaya. Dan terakhir di Omah Perjuangan, Jalan Brebek Industri Waru, Sidoarjo.

Baru Dibuka, Posko Pengaduan THR LBH Surabaya Terima 19 Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-13.jpg" alt="Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak melakukan video conference dengan AHY. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak melakukan video conference dengan AHY. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang anak perempuan berusia 8 tahun menjadi korban pelecehan seksual tetangganya. Korban merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang didiagnosis hiperaktif.  Pelaku, S, 68, disebut telah menyetubuhi korban V, 8, sebanyak 2 kali. Pengacara Publik LBH Surabaya Yaritza Muatiaraningtyas mengatakan, korban dilecehkan pada akhir 2021. Kejahatan itu diketahui ketika korban dimandikan sang nenek.  ”Kejadiannya itu kemungkinan akhir tahun lalu. Dua kali (disetubuhi). Mungkin takut ngomong. Jadi ketika dimandikan neneknya merasa kesakitan di kemaluan. Akhirnya bilang ke neneknya,” kata Ica, sapaan Yaritza Muatiaraningtyas, ketika dihubungi pada Jumat (18/3).  Korban merupakan warga Kecamatan Morokrembangan Surabaya. Keluarga korban sudah melapor ke kelurahan dan kecamatan. Namun keluarga pelaku mengintimidasi dan memarahi korban.  ”Awal kejadian, pelaku diberi surat pemanggilan. Keluarga pelaku marah-marah ke keluarga korban. Karena mereka nggak terima. (Terduga pelaku) merupakan orang sepuh dan dikenal baik serta rajin beribadah,” papar Yaritza Muatiaraningtyas.  Pelaku disebut sudah menikah sebanyak 3 kali. Istrinya saat ini tinggal di Batu, Malang. Kepada keluarganya, pelaku disebut sudah mengaku pernah melakukan kejahatan itu.  ”Pelaku bilang ke keluarganya (mengaku). Lalu keluarga (pelaku) minta maaf ke keluarga korban. Tapi Hingga saat ini, pelaku belum meminta maaf pada korban maupun keluarganya,” ujar Yaritza Muatiaraningtyas.  Visum pun sudah dilakukan di RS Bhayangkari Surabaya. Pelaku pun sudah berstatus tersangka atas laporan tertanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor LP/B/002/I/2022/SKPT/POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK/POLDA JATIM. Namun polisi belum bisa memenjarakan pelaku.  ”Polres Pelabuhan Tanjung Perak nggak bisa menangkap pelaku karena mengaku sakit. Kami khawatir dia ada korban lain,” papar Yaritza Muatiaraningtyas.  Sebab, S pernah melakukan kejahatan yang sama. Dia pernah melakukan pemerkosaan pada perempuan lain. ”Ini kasus kedua. Sekarang (korban) sudah kuliah, sudah jadi mahasiswi. Kami minta untuk ditahan. Kalau predator ini masih bebas takut ada (korban) lagi,” ucap Yaritza Muatiaraningtyas.  Korban disebut telah ditangani Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A). Namun, pendampingan DP5A disebut tak ada lagi. Meski demikian, korban V disebut kini telah ceria kembali.  ”Dulu ada dari DP5A sama kecamatan. Sekarang nggak ada. Tapi kan namanya anak berkebutuhan khusus ya riang, tapi ya harusnya ada (pendampingan),” kata Yaritza Muatiaraningtyas.

Anak 8 Tahun Disetubuhi Kakek 68 Tahun, Pelaku Masih Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/ilustrasi-pinjol.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus perdata pinjaman online atau dalam jaringan mendominasi layanan hukum lembaga bantuan hukum (LBH) Surabaya, selama kurun waktu Januari hingga 30 November 2021. Adapun jumlahnya mencapai 62,86 persen atau 110 kasus.  Abdul Wachid Habibullah mengatakan, kasus kedua yang mendominasi yaitu kasus pidana sebanyak 35,43 persen atau 62 kasus.  "Hingga 30 November 2021, LBH Surabaya telah memberikan layanan konsultasi hukum terhadap 179 kasus. Jumlah ini menurun dari dua tahun sebelumnya dikarenakan pandemi COVID-19," katanya dalam keterangan pers, Sabtu (25/12).  Ia mengatakan, kasus perdata paling banyak yakni masalah hutang piutang 26 kasus, perceraian 18 kasus, waris 16 kasus, serta perburuhan 12 kasus.  "Kasus hutang piutang menjadi kasus yang terbanyak diadukan atau dikonsultasikan ke LBH Surabaya terutama terkait dengan pinjaman online, hal ini yang membuktikan jika kasus hutang piutang pinjaman online, diperlukan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum perdata mengingat permasalahan hutang piutang bisa berdampak terhadap permasalahan lain, baik bagi kreditor maupun debitor ataupun mengenai regulasi perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pinjaman online," ujarnya.  Sedangkan pidana, kata dia, pihaknya mendapat laporan 23 jenis kasus pidana yang diterima oleh LBH Surabaya yakni penggelapan 17 Kasus, Kasus ITE 8 Kasus, KDRT 5 kasus, narkotika 4 kasus, penganiayan 4 kasus.  "Kasus pidana terbanyak adalah penggelapan yang disebabkan banyak pemahaman hukum masyarakat menjadi korban penggelapan serta efek pandemi yaitu kasus ITE dan KDRT semakin banyak karena era internet yang massif di pandemi dan kebijakan work from home," ujarnya.  Ia mengatakan, terkait dengan data sebaran klien yang melapor ke LBH Surabaya adalah warga Kota Surabaya, selebihnya adalah warga selain warga Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo serta yang tersebar di provinsi Jawa Timur, bahkan ada dari luar provinsi Jawa Timur.  "Di samping memberikan layanan bantuan hukum berupa konsultasi, LBH Surabaya juga memberikan layanan bantuan hukum berupa penanganan kasus litigasi (penanganan perkara/kasus di pengadilan atau dalam proses peradilan) maupun nonlitigasi," ucapnya.

Kasus Pinjaman Online Dominasi Layanan Hukum LBH Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/2510-polda2.jpg" alt="Ilustrasi Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menunjukkan nomor pengaduan atau hotline untuk masyarakat yang merasa jadi korban pinjaman online illegal. Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menunjukkan nomor pengaduan atau hotline untuk masyarakat yang merasa jadi korban pinjaman online illegal. Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus perdata pinjaman online atau dalam jaringan mendominasi layanan hukum lembaga bantuan hukum (LBH) Surabaya selama kurun waktu Januari hingga 30 November. Yakni mencapai 62,86 persen atau 110 kasus.  Direktur LBH Surabaya Abdul Wachid Habibullah mengatakan, kasus kedua yang mendominasi yaitu kasus pidana sebanyak 35,43 persen atau 62 kasus. ”Hingga 30 November, LBH Surabaya telah memberikan layanan konsultasi hukum terhadap 179 kasus. Jumlah ini menurun dari dua tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19,” kata Abdul Wachid Habibullah seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, kasus perdata paling banyak yakni masalah utang piutang 26 kasus, perceraian 18 kasus, waris 16 kasus, serta perburuhan 12 kasus. Kasus utang piutang menjadi kasus yang terbanyak diadukan atau dikonsultasikan ke LBH Surabaya terutama terkait dengan pinjaman online.  ”Hal ini yang membuktikan jika kasus utang piutang pinjaman online, diperlukan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum perdata mengingat permasalahan utang piutang bisa berdampak terhadap permasalahan lain, baik bagi kreditor maupun debitor ataupun mengenai regulasi perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pinjaman online,” ujar Abdul Wachid Habibullah.  Sedangkan pidana, kata dia, pihaknya mendapat laporan 23 jenis kasus pidana yang diterima LBH Surabaya yakni penggelapan 17 kasus, ITE 8 Kasus, KDRT 5 kasus, narkotika 4 kasus, penganiayan 4 kasus. ”Kasus pidana terbanyak adalah penggelapan yang disebabkan banyak pemahaman hukum masyarakat menjadi korban penggelapan serta efek pandemi yaitu kasus ITE dan KDRT makin banyak karena era internet yang massif di pandemi dan kebijakan work from home,” terang Abdul Wachid Habibullah.  Dia menjelaskan, terkait dengan data sebaran klien yang melapor ke LBH Surabaya adalah warga Kota Surabaya, selebihnya adalah warga selain warga Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo serta yang tersebar di provinsi Jawa Timur. Bahkan, ada dari luar Provinsi Jawa Timur.  ”Di samping memberikan layanan bantuan hukum berupa konsultasi, LBH Surabaya juga memberikan layanan bantuan hukum berupa penanganan kasus litigasi (penanganan perkara/kasus di pengadilan atau dalam proses peradilan) maupun nonlitigasi,” ucap Abdul Wachid Habibullah.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20201223_204924.jpg" alt="Ilustrasi LBH Surabaya. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi LBH Surabaya. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 20 perusahaan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur dilaporkan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Laporan itu terkait dengan dugaan pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 kepada pekerja.  Koordinator posko pengaduan THR LBH Surabaya Habibus Shalihin seperti dilansir dari Antara mengatakan, 20 perusahaan tersebut memiliki pekerja sebanyak 3.452 orang. Temuan dugaan pelanggarannya antara lain, tunjangan hari raya keagamaan tidak dibayar, THR tidak dibayar sesuai dengan ketentuan, THR dibayar terlambat, THR dibayar dengan cara diangsur dan THR diganti dengan bingkisan.  Dia mengatakan, YLBHI–LBH Surabaya bersama DPW-FSPMI Jawa Timur dan (KRPI) Jawa Timur menyebut dasar hukum pelanggaran tersebut adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/Hk.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.  ”Dalam temuan pelanggaran yang diadukan pengadu rata-rata adalah perusahaan yang tersebar di beberapa kota atau kabupaten di Jawa Timur yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Banyuwangi,” ucap Habibus Shalihin.  Menurut dia, untuk status pekerja yang melaporkan sebanyak 53 persen karyawan tetap, 26 persen karyawan kontrak, 14 persen karyawan alih daya, dan sisanya 7 persen merupakan tenaga harian lepas. Atas temuan tersebut, Posko THR Jatim sedikitnya sudah memberikan rekomendasi kepada Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur agar dilakukan penindakan kepada 20 perusahaan.  ”Karena pelanggaran yang banyak diadukan di posko pengaduan adalah keterlambatan pemberian THR dan atau dicicil dan pekerja tidak diajak berunding yakni sampai H-3 Lebaran yang mana tidak sesuai dengan peraturan,” terang Habibus Shalihin.  Dalam beberapa temuan tersebut, lanjut dia, tim posko THR 2021 Jawa Timur merekomendasikan kepada Disnakertrans Jawa Timur untuk melakukan penegakan sanksi 5 persen kepada perusahaan yang terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Disnakertrans Jawa Timur wajib melakukan penegakan sanksi administrasi kepada perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  ”Disnakertrans Jawa Timur juga wajib melakukan sanksi sosial kepada perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR dengan cara disiarkan melalui media cetak maupun elektronik,” tutur Habibus Shalihin.  Selain itu, LBH Surabaya mendesak Disnakertrans Jawa Timur segera mengeluarkan nota dinas tentang pelanggaran perusahaan yang tidak mematuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Ada 20 Perusahaan Dilaporkan ke LBH Surabaya atas Pelanggaran THR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#LBH Surabaya

Berita Terkini

Heboh Aktivis Jogjakarta Paul Ditangkap Paksa Polda Jatim, LBH Surabaya Nilai Tidak Sesuai KUHAP

LBH Surabaya Temukan Indikasi Polisi Halangi Akses Bantuan Hukum Bagi Demonstran, Minta Akses Penuh Status Demonstran yang Diamankan

LBH Surabaya Soroti Revisi UU TNI, Salah Satunya Peradilan Militer

Kaleidoskop 2022: Banyak Anak dan Perempuan Korban Pelecehan Seksual

MSAT, Pemerkosa Santri Sulit Ditangkap, Pendamping Sebut Korban Kecewa

Baru Dibuka, Posko Pengaduan THR LBH Surabaya Terima 19 Aduan

Anak 8 Tahun Disetubuhi Kakek 68 Tahun, Pelaku Masih Bebas

Kasus Pinjaman Online Dominasi Layanan Hukum LBH Surabaya

Kasus Pinjaman Online Dominasi Layanan Hukum LBH Surabaya

Ada 20 Perusahaan Dilaporkan ke LBH Surabaya atas Pelanggaran THR

Download Aplikasi JawaPos.com